Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
- 1. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
- 2. 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
- 5. NO ASPEK BOBOT SUB KOMPONEN 1 Perencanaan Kinerja 30% a. Renstra 10% (pemenuhan, kualitas, dan Implementasi) b. RKT 20% (pemenuhan, kualitas, dan Implementasi) 2 Pengukuran Kinerja 25% a. Pemenuhan pengukuran 5% b. Kualitas pengukuran 12,5% c. Implementasi 7,5% 3 Pelaporan Kinerja 15% a. Pemenuhan pelaporan 3% b. Penyajian informasi kinerja 8% c. Pemanfaatan informasi kinerja 4% 4 Evaluasi Kinerja 10% a. Pemenuhan evaluasi 2% b. Kualitas evaluasi 5% c. Pemanfaatan hasil evaluasi 3% 5 Capaian Kinerja 20% a. Kinerja yang dilaporkan (output) 5% b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 5% c. Kinerja yang diperbandingkan (benchmark) 5% d. Kinerja lainnya (penilaian dari eksternal) 5% Total 100%
- 6. No. Komponen Penilaian Bobot Nilai KENAIKAN POIN Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 a. Perencanaan Kinerja 30 15,92 15,94 0,02 BAPPEDA b. Pengukuran Kinerja 25 7,83 7,89 0,06 BAPPEDA c. Pelaporan Kinerja 15 9,02 9,05 0,03 Organisasi d. Evaluasi Internal 10 2,88 2,98 0,1 Inspektorat e. Capaian Kinerja 20 9,26 9,27 0,01 PD Nilai Hasil Evaluasi 100 44,91 45,13 0,22 Interprestasi: Cukup Predikat Akuntabilitas Kinerja C C Capaian Nilai Angka dan Kategori SAKIP Lampura Tahun 2018-2019 GAMBARAN SAKIP KAB LAMPURA
- 7. SAKIP KAB LAMPURA SAAT INI: BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP KEMENPAN RB TH 2019: TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN MASIH SANGAT RENDAH JIKA DIHUBUNGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJA. HAL INI DISEBABKAN OLEH PEMBANGUNAN BUDAYA KINERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BERORIENTASI PADA HASIL DI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA BELUM BERJALAN DENGAN BAIK DAN MEMERLUKAN PERBAIKAN MENDASAR.
- 8. HASIL EVALUASI: 1. PEMKAB LAMPURA BELUM MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA TERKAIT MANAJEMEN KINERJA; 2. BERORIENTASI PADA OUTPUT BUKAN OUTCOME; 3. BELUM MENERAPKAN SAKIP SECARA INTENSIF. BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP KEMENPAN RB TH 2019:
- 9. REKOMENDASI KEMENPAN RB: 1. Menyempuranakan DOKUMEN SAKIP; 2. Menyempurnakan PK secara berjenjang; 3. Menerapkan RENCANA AKSI; 4. Memanfaatkan HASIL PENGUKURAN KINERJA untuk PENILAIAN KINERJA; 5. Menyempurnakan LKj PD; 6. Mengoptimalkan EVALUASI INTERNAL. BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP KEMENPAN RB TH 2019:
- 10. 10 Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk: 1. Merencanakan kinerja dan target kinerja, 2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan, 3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, 4. Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya. Predikat AA A BB B CC C D Nilai >90-100 >80-90 >70-80 >60-70 >50-60 >30-50 0-30 URUTAN/PERINGKAT NILAI SAKIP
- 11. MINIMUM REQUIREMENT PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP No ITEM AA A BB B CC C D 70-65 65-60 1 Jumlah Sampling Unit Kerja Seluruh Seluruh 2/3 1/3 Hanya yang Hanya yang Hanya yang 2 IKU: Instansi Pemerintah Ada dan Baik Ada dan Baik Ada dan Baik Ada Ada Ada Ada Unit Kerja/SKPD Ada dan Baik Ada dan Baik Ada dan Baik Ada Ada Ada Ada 3 Persentase Implementasi SAKIP nya baik (Pemenuhan, Kualitas, dan Pemanfaatan): Instansi Pemerintah 100% 100% 100% 100% 100% X X Unit Kerja/SKPD 100% 100% 50% + yang Wajib 25% + yang Wajib Hanya yang Wajib X X X 4 Cascade down IKU 100% hingga ke level individu dan sudah baik 100% hingga ke level Struktural terendah dan sudah baik 50% hingga level struktural terendah dan sudah baik Ada pada yang wajib X X X 5 Pemanfaatan (contoh: digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment, penilaian kinerja) Sudah Sangat Baik Sudah Sangat Baik Sudah dimulai X X X X 6 Budaya Kinerja Sudah sangat terasa di seluruh unit kerja Sudah sangat terasa Sudah mulai terasa X X X X 7 E-performance Sudah digunakan dan mulai terintegrasi dengan sistem yang lain Sudah Digunakan Sudah Ada X X X X
- 12. KOMITMEN perencanaan Pengukuran Kinerja Capaian kinerja pelaporan Evaluasi kinerja 10% INSPEKTORAT 30% BAPPEDA 25% BAPPEDA 20% OPD 15% BAGIAN ORGANISASI KOMPONEN PENILAIAN SAKIP
- 13. (1) Perencanaan (bobot 35%) a. Perencanaan strategis; b. Perencanaan kinerja tahunan; c. Kontrak Kerja; dan d. Pemanfaatan dokumen perencanaan. (2) Pengukuran (bobot 20%) a. Indikator kinerja (umum); b. Indicator kinerja utama (IKU); c. Analisis hasil pengukuran. (3) Pelaporan (bobot 15%) a. Ketaatan; b. Pengungkapan dan kinerja penyajian; serta c. Pemanfaatan. (4) Evaluasi (bobot 10%) a. Pedoman evaluasi; b. Pelaksanaan kinerja evaluasi; dan c. Pemanfaatan hasil evaluasi. (5) Capaian (bobot 20%) a. Kinerja yang diungkap (indicator/kinerja, target, keandalan data);dan b. Pencapaian kinerja.
- 14. No Dokumen 1 BAPPEDA 2 BPKAD 3 DISKOMINFO 4 DINAS PERPUS DAN ARSIP 5 DINAS KESEHATAN 6 DINAS PENDIDIKAN 7 DINAS PERHUBUNGAN 8 BADAN KESBANGPOL 9 DINAS PUPR 10 DINAS PERKIM No Dokumen 11 DPMPTSP 12 DINAS SOSIAL 13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 14 DINAS KOPERASI & UMKM 15 BPRD 16 DINAS NAKERTRANS 17 DISDUKCAPIL 18 INSPEKTORAT 19 KECAMATAN BUNGA MAYANG 20 KECAMATAN KOTABUMI
- 15. a. Dokumen RPJMD dan Renstra; b. IKU (Kepala Daerah dan Eselon II); c. Renja/RKT 2021; d. Perubahan Perjanjian Kinerja 2020; e. Perjanjian Kinerja 2021; f. Rencana Aksi 2021; g. LKJ 2020; h. Laporan Hasil Evaluasi 2020; i. Pohon Kinerja; j. Cascading Perangkat Daerah; k.Dokumen IKI. Dokumen SAKIP yang diperlukan:
- 16. Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 JAN-FEB PEMBENTUKAN TIM SAKIP RAKOR SAKIP SINKRONISASI CAPAIAN IKU KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020 CEREMONIAL PK 2021 MAR-JULI DESK LAKIP DESK CASCADING PD 19-24 DESK PK DESK RENCANA AKSI 2021 PELAPORAN LKjIP 2020 AGST RAKOR PRA EVALUASI SAKIP EVALUASI SAKIP KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021 SEPT-OKT RAPAT TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP DESK PPK DESK POKIN DESK IKI PENYUSUNAN PEDOMAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA AGENDA PELAKSANAAN SAKIP
- 17. BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020 KEJARLAH KESEMPURNA AN MAKA KESUKSESAN AKAN MENGIKUTI MARI KITA PEDULI DENGAN LAMPUNG UTARA KALAU BUKAN KITA SIAPA LAGI KALAU BUKAN SEKARANG MAU KAPAN LAGI