More Related Content
What's hot (20)
Similar to Sosialisasi Sakip Lampung Utara (20)
Recently uploaded (7)
Sosialisasi Sakip Lampung Utara
- 1. RAKOR PENINGKATAN NILAI KAB. LAMPUNG UTARA TAHUN 2021 SAKI P SISTEM AKUNTABILITA S KINERJA SAKI BY. TIM ASISTENSI SAKIP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021
- 2. DASAR HUKUM SAKIP: 1.UU 1/2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA; 2.PERPRES 29/2014 TENTANG SAKIP 3.PERMENPAN RB 53/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS PELAPORAN KINERJA; 4.PERMENPAN RB 12/2015 TENTANG PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH;
- 3. GAMBARAN SAKIP KAB LAMPURA Capaian Nilai Angka dan Kategori Lampura Tahun 2018-2019 SAKIP A Daerah No. Komponen Penilaian Bobot Nilai Perangkat Penanggung Jawab 2018 2019 1 2 3 4 5 7 a. Perencanaan Kinerja 30 15,92 15,94 BAPPEDA b. Pengukuran Kinerja 25 7,83 7,89 BAPPEDA c. Pelaporan Kinerja 15 9,02 9,05 Organisasi d. Evaluasi Internal 10 2,88 2,98 Inspektorat e. Capaian Kinerja 20 9,26 9,27 PD Nilai Hasil Evaluasi 100 44,91 45,13 Interprestasi: Cukup Predikat Akuntabilitas Kinerja C C
- 4. SAKIP Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2018-2019 B NO. KABUPATEN/KOTA NILAI SAKIP PREDIKAT 2018 2019 1. Kota Metro 62,04 65,04 B 2. Kabupaten Lampung Barat 62.58 64,52 B 3. Kabupaten Lampung Tengah 60,13 62,05 B 4. Kabupaten Tanggamus 58,11 61,72 B 5. Kabupaten Lampung Selatan 51,79 60,04 B 6. Kabupaten Pringsewu 53,68 60,03 B 7. Kabupaten Tulang Bawang 58,19 58,53 CC 8. Kabupaten Tulang Bawang Barat 51,65 57,34 CC 9. Kabupaten Lampung Timur 50,56 56,45 CC 10. Kabupaten Mesuji 55,53 56,22 CC 11. Kabupaten Way Kanan 55,26 56,09 CC 12. Kabupaten Pesawaran 45,05 53,03 CC 13. Kota Bandar Lampung 53,03 55,14 CC 14. Kabupaten Pesisir Barat 46,71 50,21 CC 15. Kabupaten Lampung Utara 44,91 45,13 C
- 5. URUTAN/PERINGKAT NILAI SAKIP 5 ARTI NILAI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA: Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan pemerintah untuk: instansi 1. Merencanakan kinerja, kinerja dan target 2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan, Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan 息oaching 3. 4. Nilai Predikat >90-100 AA >80-90 A >70-80 BB >60-70 B >50-60 CC >30-50 C 0-30 D
- 6. KOMPONEN PENILAIAN SAKIP Evaluasi kinerja INSPEKTORA T 10% 30% perencanaan BAPPEDA KOMITMEN pelaporan 15% 25% Pengukuran BAPPEDA Kinerja BIRO ORGANISASI 20% OPD Capaian kinerja
- 7. Dokumen SAKIP yang diperlukan: a. b. c. d. e. f. g. Dokumen RPJMD dan Renstra; IKU(Kepala Renja/RKT Perubahan Daerah dan Eselon II); 2021; Perjanjian Kinerja 2020; Perjanjian Kinerja 2021; Rencana Aksi 2021; LKJ 2020; h. Laporan Hasil Evaluasi 2020; i. Pohon Kinerja; j.Cascading Perangkat Daerah; k.Dokumen IKI.
- 8. 36) POKIN, CASCADING, PENERAPAN IKI, PENGUATAN EVALUASI SAKIP PD, EVALUASI RA. CONTO H UPAYA PENINGKATAN NILAI SAKIP CAPACITY BUILDING ASN MELALUI BENCHMARKING SAKIP, BIMTEK SAKIP KESELARASA N RENSTRA > PK > LAKIP, WORKSHOP REVISI IKU KEPALA DAERAH, PENGGUNAAN APLIKASI E-SAKIP, BIMTEK, WORKSHOP, 2020 B (63,80) SOSIALISAS I, WORKSHO P 2019 B (62,31) 2018 B (61, 2017 CC (50,67) 2016 CC (51,14) BAGAIMANA PROGRES UPAYA PEMKAB LAMPUNG
- 9. SAKIP KAB LAMPURA SAAT INI: BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP KEMENPAN RB TH 2019: TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN MASIH SANGAT RENDAH JIKA DIHUBUNGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJA. HAL INI DISEBABKAN OLEH PEMBANGUNAN BUDAYA KINERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BERORIENTASI PADA HASIL DI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA BELUM BERJALAN DENGAN BAIK DAN MEMERLUKAN PERBAIKAN MENDASAR.
- 10. HASIL EVALUASI: BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP KEMENPAN RB TH 2019: 1. PEMKAB LAMPURA BELUM MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA TERKAIT MANAJEMEN KINERJA; 2. BERORIENTASI PADA OUTPUT BUKAN OUTCOME; 3. BELUM MENERAPKAN SAKIP SECARA INTENSIF.
- 11. REKOMENDASI KEMENPAN RB: BERDASARKAN HASIL EVALUASI AKIP KEMENPAN RB TH 2019: 1. Menyempuranakan DOKUMEN SAKIP; 2. Menyempurnakan PK secara berjenjang; 3. Menerapkan RENCANA AKSI; 4. Memanfaatkan HASIL PENGUKURAN untuk PENILAIAN KINERJA; KINERJA 5. Menyempurnakan LKj PD; 6. Mengoptimalkan EVALUASI INTERNAL.
- 12. CONTOH AGENDA PELAKSANAAN SAKIP Provinsi JAN-FEB Lampung, 2020 MAR-JULI AGS T SEPT- OKT CEREMONIAL PK DESK LAKIP DESK CASCADING PD 19-24 RAPAT TINDA K LANJUT EVALUASI SAKIP DESK PPK DESK POKIN DESK IKI PEMBENTUKA N TIM SAKIP RAKOR SAKIP SINKRONISASI CAPAIAN IKU PROVINSI LAMPUNG TH 19 RAKOR PRA EVALUASI SAKIP EVALUASI SAKIP PROV LAMPUNG 20
- 13. CONTOH LANGKAH族 PENINGKATAN NILAI SAKIP PENAJAMAN RPJMD DAN RENSTRA 2019-2024 Pemprov Lampung bersama Tim KemenPAN-RB melaksanakan penajaman indikator tujuan dan sasaran dokumen rancangan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2019-2024. Jakarta, 15-16 Agustus 2019
- 14. V K H CONTOH LANGKAH族 PENINGKATAN NILAI SAKIP OKT 19-APRIL 20 BAPPEDA, Biro Organisasi dan BKD berupaya melaksanakan keselarasan ukuran kinerja dari level pemerintah provinsi sebagai salah satu wujud KOMITMEN. sampai ke individu PENETAPAN IKU PROVINSI LAMPUNG PENYELARASAN MELALUI DESK CASCADING PERANGKAT DAERAH IKU ES II, III, I PENANDATANGANAN P PERANGKAT DAERA E-KINERJA PENGUKURAN KINERJA LEVEL INDIVIDU
- 15. CONTOH LANGKAH族 PENINGKATAN NILAI SAKIP Peta Proses Bisnis Desember 2019 telah melaksanakan Workshop Penyusunan Peta Proses Bisnis, saat ini Biro Organisasi bersama PD terkait sedang menyempurnakan dokumen legalitas untuk Pedoman penyusunan peta proses bisnis di lingkungan provinsi lampung. ..,_.,.... ,_ - --- -- - -- --- . .;;;; 揃:... 鐃 --=-- - - EJ
- 16. CONTOH LANGKAH族 PENINGKATAN NILAI SAKIP INSPEKTORAT Melalui binwas berupaya untuk mendorong perbaikan dalam akuntabilitas pelaksanan dan pelaporan program/kegiatan di lingkungan pemerintah khususnya Provinsi Lampung, Selain itu pelaksanaan monitoring terhadap proses tindaklanjut terhadap hasil binwas juga merupakan salah satu proses yang dilakukan untuk perbaikan tata kelola dilingkungan pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.
- 17. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi Lampung mengimplementasikan sistem perencanaan (e-planning) dan penganggaran (e-budgeting) secara terintegrasi melalui aplikasi SIPPKD sejak tahun 2017. - UIHPU#O PELDPOlt S/SffHTlltl#Tr:Oltlt!I P/f#C/fOAH KOAUPSI ....... - 鐃-tntM ....-鐃 l鐃 tt...,,...,...9'ff't,...,9) d.ott ....,_,lrWa..tur 鐃.....,._tr損'-. to, fllt,,..,...4,...-,(Mt..). 鐃V 鐃 ....._ ... .. ..._Nn "'属"'l""(鐃t"K) ...........t.,.blh t ft> td.'C D 鐃 ,..._'-" dl9 - ,ft pO - rinv "-vty-.
- 18. RPJMD VS RENSTRA MASY LAMPURA YG AMAN, AGAMIS, MAJU DAN SEJAHTER A PERANGKA T DAERA H PERANGKAT DAERAH
- 19. + (j x - 151 E揃SAKIP REVJU c t e e i esr.menpan.go.id/index.php/ home & admln.prov.lamp ung Dashbo ard ) Dashboar d 10 ' l>p,rp,p Sutllt _ OP D RPJ MD Renst ra IK U P K Laporan Klnerja Lalnn ya Administras1 Pimpinan Setda Provmsi Lampung Sadan Kepegawaian Daerah Sadan Kesatuan Sangsa dan Politik Sadan Keuangan Daerah Badan Layanan Pengadaan Sarang dan Jasa Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung Sadan Pendapatan Daerah
- 20. Pentingnya IKI.... UU 5/2014 TentangASN PP 11/2017 tentang Manajemen PNS Permen PANRB 1/2020 tentang Pedoman Anjab dan ABK ANJAB CONTOH IKI Penjabaran Jobdesk individu dan indikatornya IKI sebagai parameter penilaian kinerja individu KINERJA SDM APARATUR LEBIH OPTIMAL SK P (e-kin) PENILAIAN KINERJA KINERJA UNIT MENINGKAT SISTEM REMUNERASI SESUAI BOBOT JABATAN DAN KINERJA TP P
- 21. Perjanjian Kinerja (PK) 21 PK Pemda Pemda mengikhtisarkan PK tingkat OPD menjadi PK tingkat Pemda PK Pemda disampaikan kepada Presiden melalui MenPANRB PK OPD Disusun menggunakan Sasaran Strategis, IKU OPD dan T arget pada Renstra Disepakati oleh Kepala OPD dengan Bupati/Walikota PK Eselon III Disusun menggunakan Sasaran Program, IK Program dan T arget Disepakati Pejabat Eselon III dan Eselon II PK Eselon IV disusun menggunakan Sasaran Kegiatan, IK Kegiatan dan T arget disepakati Pejabat Eselon IV dan Eselon III
- 22. 22 PERJANJIA N KINERJ A PADA BERBAG AI TINGKATA N Perjanjian Kinerja disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah anggaran disahkan PERANGKAT DAERAH Kepala OPD Eselon III Eselon IV PEMERINTAH DAERAH Kepala Daerah Kepala OPD
- 23. BAPPEDA: REVISI RPJMD > RENSTRA ORGANISASI: AGENDA SAKIP INSPEKTORAT: MENYELARASKAN PERSEPSI EVALUATOR BKD : IKI
- 24. Terima kasih