BPNT adalah bantuan pangan non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulan melalui rekening elektronik untuk membeli pangan di e-warong atau pedagang yang bekerja sama dengan bank. Tujuannya adalah mengurangi beban ekonomi dan memberikan gizi yang seimbang secara tepat sasaran dan tepat waktu. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan keuangan m
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxdeivie rondonuwu
Ìý
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas kebijakan Dana Desa tahun 2023, termasuk formula pengalokasian dan kriteria alokasi kinerja; (2) Total Dana Desa dari 2015-2023 mencapai Rp538,9 triliun dengan rata-rata per desa meningkat 3,2 kali lipat; (3) Dana Desa berperan dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan status desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) mulai dari pendataan, verifikasi, validasi, penetapan, perbaikan, dan pemanfaatan DTKS oleh berbagai pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan PraktekDadang Solihin
Ìý
Kekuasaan negara dipisahkan secara horizontal melalui fungsi legislatif, eksekutif, dan judikatif dan dibagikan secara vertikal dalam hubungan ‘atas-bawah’.
Dokumen tersebut membahas mengenai penyempurnaan penyelenggaraan trantibumlinmas di tingkat desa, meliputi:
1. Penguatan kelembagaan satuan pelindungan masyarakat (Satlinmas) di desa
2. Peningkatan kapasitas personil Satlinmas
3. Peningkatan kinerja Satlinmas melalui berbagai program pemberdayaan
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan desentralisasi di Indonesia dengan 3 poin utama:
1. Sistem pemerintahan desentralisasi di Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan.
2. Terdapat urusan pemerintahan mutlak yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan urusan concurrent antara pusat dan daerah.
3. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunc
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...Akademi Desa 4.0
Ìý
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang peran pelatihan dan pendampingan dalam mengembangkan PRUKADES untuk mewujudkan SDGs Desa.
2. SDGs Desa adalah upaya terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa tanpa meninggalkan siapa pun.
3. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 difokuskan pada pemulihan ekon
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Ìý
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan konvergensi pencegahan stunting di desa melalui penggunaan dana desa, dengan menjelaskan model konvergensi, peraturan terkait, dan contoh sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah dengan desa.
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
Ìý
Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi (1) perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa, (2) pembentukan tim penyusun, (3) pencermatan pagu indikatif dan program masuk desa, (4) pencermatan RPJM Desa, (5) penyusunan rancangan RKP Desa, (6) musyawarah membahas rancangan RKP Desa, dan (7) pengajuan daftar usulan
Lokakarya ini membahas rencana aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Semarang. Dokumen tersebut menjelaskan tentang analisis status pencapaian SPM saat ini, identifikasi kebutuhan untuk mencapai SPM, serta program dan anggaran yang dibutuhkan untuk penerapan SPM selama 5 tahun ke depan."
1. Dokumen menjelaskan tentang lembaga-lembaga penting di desa seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan, Badan Kerjasama Antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa beserta tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Ìý
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) di SD, SMP, dan SMA. Program UKS bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui peningkatan kesehatan, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, meningkatkan pengetahuan siswa tentang gaya hidup sehat, dan memelihara kesehatan siswa. Program UKS meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pem
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi desa saat ini di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa, serta prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2024 yang diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Permendagri no 26 tahun 2020
melaksarakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Ta.hun 2018 tenta:1.g Satua.n P'Jlisi
Pamong Praja, perlu rr...enetapkan Peratura:: Menteri Dalam
Negeri tentang Penyelenggaraa.n Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta Pelindur:gan Masyarakat;
a. Penyusunan RPJM Desa melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan konsultasi untuk menentukan prioritas pembangunan di tingkat desa.
b. Rancangan RPJM Desa mencakup visi, misi, dan program pembangunan di 4 bidang selama 6 tahun ke depan.
c. Musrenbang Desa merupakan forum untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa.
Dokumen tersebut merupakan laporan kondisi umum Kota Singkawang yang mencakup luas wilayah, batas wilayah, jumlah penduduk, kondisi ekonomi, dan usulan program pembangunan dari masing-masing kecamatan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang tahun 2015.
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...Akademi Desa 4.0
Ìý
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang peran pelatihan dan pendampingan dalam mengembangkan PRUKADES untuk mewujudkan SDGs Desa.
2. SDGs Desa adalah upaya terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa tanpa meninggalkan siapa pun.
3. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 difokuskan pada pemulihan ekon
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Ìý
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan konvergensi pencegahan stunting di desa melalui penggunaan dana desa, dengan menjelaskan model konvergensi, peraturan terkait, dan contoh sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah dengan desa.
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
Ìý
Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi (1) perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa, (2) pembentukan tim penyusun, (3) pencermatan pagu indikatif dan program masuk desa, (4) pencermatan RPJM Desa, (5) penyusunan rancangan RKP Desa, (6) musyawarah membahas rancangan RKP Desa, dan (7) pengajuan daftar usulan
Lokakarya ini membahas rencana aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Semarang. Dokumen tersebut menjelaskan tentang analisis status pencapaian SPM saat ini, identifikasi kebutuhan untuk mencapai SPM, serta program dan anggaran yang dibutuhkan untuk penerapan SPM selama 5 tahun ke depan."
1. Dokumen menjelaskan tentang lembaga-lembaga penting di desa seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan, Badan Kerjasama Antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa beserta tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Ìý
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) di SD, SMP, dan SMA. Program UKS bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui peningkatan kesehatan, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, meningkatkan pengetahuan siswa tentang gaya hidup sehat, dan memelihara kesehatan siswa. Program UKS meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pem
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi desa saat ini di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa, serta prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2024 yang diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Permendagri no 26 tahun 2020
melaksarakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Ta.hun 2018 tenta:1.g Satua.n P'Jlisi
Pamong Praja, perlu rr...enetapkan Peratura:: Menteri Dalam
Negeri tentang Penyelenggaraa.n Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta Pelindur:gan Masyarakat;
a. Penyusunan RPJM Desa melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan konsultasi untuk menentukan prioritas pembangunan di tingkat desa.
b. Rancangan RPJM Desa mencakup visi, misi, dan program pembangunan di 4 bidang selama 6 tahun ke depan.
c. Musrenbang Desa merupakan forum untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa.
Dokumen tersebut merupakan laporan kondisi umum Kota Singkawang yang mencakup luas wilayah, batas wilayah, jumlah penduduk, kondisi ekonomi, dan usulan program pembangunan dari masing-masing kecamatan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang tahun 2015.
Upaya pemerintah dalam mencegah stunting meliputi program posyandu, pemberian tablet tambah darah, dan kampanye gizi. Stunting berdampak buruk pada pembangunan kesehatan karena menurunkan kualitas SDM. Pemerintah berupaya menurunkan stunting melalui kerja sama lintas sektor dan program berbasis masyarakat. Kendala meliputi kurangnya komitmen bersama dan pengembangan program berbasis sumber daya lokal.
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan KeluargaMuh Saleh
Ìý
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga bertujuan meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan komprehensif dan mendukung pencapaian target kesehatan nasional. Program ini melakukan pendekatan proaktif ke keluarga di wilayah kerja puskesmas untuk mengatasi masalah prioritas seperti stunting dan penyakit tidak menular.
Dokumen tersebut membahas tentang grand design penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Indonesia, mencakup latar belakang, tujuan, strategi, indikator, dan kelembagaan KKS baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan."
Pengertian Likuiditas Perusahaan Menurut Para AhliRatnaningrum15
Ìý
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) likuiditas adalah perihal yang menggambarkan posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk melunasi atau membayar kewajiban hutang tepat pada waktu jatuh temponya.
1. Investasi PASAR MODAL & MANAJEMEN PORTOFOLIORatnaningrum15
Ìý
Komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yg dilakukan saat ini dg tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.
Penundaaan konsumsi skrg utk digunakan dlm produksi yg efisien selama periode waktu tertentu
Investasi harus dibedakan dari spekulasi.
Spekulasi mencakup pembelian aktiva yang dapat dijual dengan harapan memperoleh keuntungan yg cepat dari kenaikan harga aset tersebut dalam waktu beberapa minggu atau bulan.
Financial Statement Analysis = analisis yang dilakukan guna menguji keterkait...Ratnaningrum15
Ìý
Mengapa dilakukan?
Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang
Menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan
2. Bantuan Pangan Non
Tunai
Adalah bantuan pangan dari pemerintah yang
diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui
Mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya
untuk membeli pangan di e-Warong KUBE
PKH/pedagang bahan pangan yang bekerja sama
dengan Bank Himbara.
Bantuan Pangan Non
Tunai
Bertujuan untuk
mengurangi
beban pengeluaran
serta
memberikan nutrisi yang lebih seimbang
kepada KPM
secara tepat sasaran dan tepat waktu.
3. LATAR
BELAKANG
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan
ketepatan sasaran penyaluran
mendorong
Republik
agar bantuan
bantuan
keuangan
Indonesia
sosial dan
sosial serta untuk
inklusif, Presiden
memberikan arahan
subsidi disalurkan secara non tunai, dengan
menggunakansistem perbankan.
4. TUJUAN
â—†Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian
kebutuhan pangan.
â—†Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM.
â—†Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktupenerimaan Bantuan Pangan
bagi KPM.
â—†Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam
memenuhi kebutuhan pangan.
â—†Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals/SDGs).
5. Proses Pendaftaran Peserta
Proses pendaftaran peserta dan persiapannya
dilaksanakan setelah Kementerian Sosial mengirimkan
data calon KPM kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
Calon KPM menyiapkan
dokumen yang
diperlukan
Calon KPM datang
ke tempat yang
ditentukan
Calon KPM
Data Terpadu
Program Penanganan
Fakir Miskin
Berkoordinasi
Kantor Cabang
Bank Himbara
Bank Himbara
melakukan
pembukaan
rekening
Pendaftaran
Peserta dibantu
oleh Petugas
Kelurahan dan
Petugas
Bank Himbara
Berkoordinasi
Penetapan Data oleh
Kementerian Sosial
Pengiriman
Data
Berkoordinasi
Pemerintah
Kelurahan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Melalui
Aplikasi
Melalui Surat
6. Pemanfaatan Dana BPNT oleh KPM
Transaksi pembelian
bahan pangan
Bukti
transaksiKPM yang telah
memperolehKartu
Keluarga
Sejahtera
Laporan
Berkala
Penyaluran
KPM dapat memilih
e-WarongKUBE
PKH/pedagang
bahan pangan yang
telah bekerjasama
dengan Bank
Himbara
LAPORAN BERISI
1. Jumlah dana yang disalurkan
2. Jumlah dana yang ditarik KPM
3. Jumlah dana yang tersisa
4. Jumlah KPM yang belum
menarik bantuan pangan
Data penarikan
terhubung dengan
sistem Bank
Himbara
7. REKAP E-WARONG KUBE
PKH
DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN TAHUN
2016/2017 WARONG
“
89
*Data Berdasarkan 14 Juni 2017
23 KOTA CIMAHI 28
24 KOTA TASIKMALAYA 58
25 KOTA BANJAR 9
11 JATENG 26 KOTA MAGELANG 5
27 KOTA SURAKARTA 35
28 KOTA SALATIGA 10
29 KOTA SEMARANG 52
30 KOTA PEKALONGAN 13
31 KOTA TEGAL 15
12 DI JOGYA 32 KOTA YOGYAKARTA 20
13 JATIM 33 KOTA KEDIRI 14
34 KOTA BLITAR 4
35 KOTA MALANG 24
36 KOTA PROBOLINGGO 16
37 KOTA PASURUAN 9
38 KOTA MOJOKERTO 5
39 KOTA MADIUN 6
40 KOTA SURABAYA 81
41 KOTA BATU 6
14 BALI 42 KOTA DENPASAR 2
15 NTB 43 KOTA MATARAM 29
16 SULSEL 44 KOTA MAKASAR 44
1 SUMUT 1 KOTA MEDAN
2 SUMBAR 2 KOTA PADANG 31
3 SUMSEL 3 KOTA PALEMBANG 88
4 JAMBI 4 KOTA JAMBI 31
5 KEP. RIAU 5 KOTA BATAM 20
6 LAMPUNG 6 KOTA BD LAMPUNG 55
7 RIAU 7 KOTA PEKANBARU 24
8 BANTEN 8 KOTA TANGERANG 58
9 KOTA CILEGON 13
10 KOTA SERANG 17
11 KOTA TANGSEL 21
9 DKI JAKARTA 12 KOTA JAKARTA PUSAT 4
13 KOTA JAKARTA UTARA 7
14 KOTA JAKARTA SELATAN 5
15 KOTA JAKARTA BARAT 19
16 KOTA JAKARTA TIMUR 2
10 JABAR 17 KOTA BOGOR 46
18 KOTA SUKABUMI 16
19 KOTA BANDUNG 37
20 KOTA CIREBON 15
21 KOTA BEKASI 64
22 KOTA DEPOK 42
NO PROVINSI NO KOTA/KAB
UNIT E-
WARONG
NO PROVINSI NO KOTA/KAB
UNIT E-
8. MANFAAT
• Meningkatkannya ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus
sebagai
kemiskin.
mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan
•
•
Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda GNNT.
Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan
sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan
dengan SNKI.
Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.•
• Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha
mikro dan kecil di bidang perdanganan.
9. PRINSIP UMUM BPNT
•
•
Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.
Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang
kapan, berapa, jenis, dan kualitas bahan pangan dengan preferensi.
Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani KPM.
Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM.
•
•
10. DAFTAR SINGKATAN
1.
2.
KPM = Keluarga Penerima Manfaat
e-Warong KUBE PKH = elektronik Warung Gotong Royong
Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
GNNT = Gerakan Nasional Non Tunai
SNKI = Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)
HIMBARA = Himpunan Bank Negara (BTN, BNI, BRI
Mandiri)
3.
4.
5. dan Bank