Brosur perijinan paten 2015
0 likes544 views
Dokumen ini menjelaskan tentang pelayanan administrasi terpadu kecamatan Cilongok, termasuk proses pengelolaan pelayanan publik yang dilakukan dalam satu tempat. Tujuan dari pelayanan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan dukungan sistem manajemen yang efisien dan transparan. Berbagai jenis pelayanan yang disediakan termasuk perizinan dan non-perizinan dengan prosedur dan syarat administrasi yang jelas.
Brosur perijinan paten 2015
- 1. P A T E N PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN C I L O N G O K KEPUASAN ANDA ADALAH HARAPAN KAMI Jalan Raya Pernasidi No. 7 Cilongok 53162 (0281) 656288 PELAKSANAAN PATEN KECAMATAN CILONGOK C. DASAR HUKUM 1. Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 2. Keputusan Bupati Banyumas nomor : 138/1076/2014 tentang Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Banyumas. D. PENGERTIAN Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ) adalah Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Cilongok khususnya yang proses pengelolaanya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat / satu pintu pelayanan. E. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud : Mewujudkan Kecamatan Cilongok sebagai pusat pelayanan masyarakat Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan dan pendekatan pelayanan pada masyarakat. F. VISI DAN MISI V I S I : Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. M I S I : 1. Kerja dan moral dalam rangka peningkatan kemampuan menyelenggarakan sistem pelayanan yang dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan didukung oleh sistem kelembagaan menajemen yang efisiensi dan transparan; 2. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan antar dinas/instansidan desa; 3. Melaksanakan kebijakan pemerintah dengan menyusun program dan kegiatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan; G. MOTO PATEN Kepuasan Anda adalah Harapan Kami H. KELEMBAGAAN Kelembagaan Paten di Kecamatan Cilongok antara lain : 1. Pejabat penyelenggara Paten di Kecamatan Cilongok teridiri dari : Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kasubag yang membidangi pelayanan administrasi. 2. Para Pelaksana Teknis lainya antara lain : Petugas Informasi, Penerima Berkas Perizinan dan Non Perizinan, Petugas Operator dan Petuagas lain sesuai kebutuhan. TEAM KELEMBAGAAN PATEN KEC. CILONGOK A. B. JENIS-JENIS PELAYANAN PATEN Jenis jenis Pelayanan Paten di Kantor Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas : a. PELAYANAN NON PERIZINAN TERDIRI DARI ; 1. Rekam data KTP elektronik (KTP el ) 2. Kartu Keluarga ( KK ) 3. Penerbitan Surat Pindah Datang 4. Penerbitan Surat Pindah Keluar 5. Pengantar Akte Kelahiran 6. Legalisasi Umum 7. Rekomendasi 8. Keterangan Surat Pengantar Lainya. b. PELAYANAN PERIZINAN TERDIRI DARI : 1. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 2. Izin Usaha Perdagangan ( IUP ) 3. Izin Gangguan / HO (Hinder Ordonantie) 4. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ( URHU ) 5. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) 6. Izin Usaha Mikro Kecil ( IUMK ). ALUR / BAGAN PELAYANAN PATEN DI KECAMATAN CILONGOK VERIFIKASI PEMBAHASAN BERKAS PEMOHON PETUGAS - PELAYANAN UMUM - PELAYANAN PERIJINAN PROSES ADMINISTRASI PENANDA TANGANAN SESUAI TUPOKSI PENYERAHAN PENANDA TANGANAN PEMERIKSAAN BERKAS PEMOHON PEMOHON PENGAMBILAN BERKAS TIDAK LENGKAP REGRISTRASI BERKAS LENGKAP
- 2. a. Permohonan Baru 1. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy Akta pendirian perusahaan bagi pemohon Badan Hukum 2. Rencana Tapak dan Studi Kelayakan 3. Formulir permohonan 4. Foto copy Sertifikat / Letter C 5. Surat Izin Penggunaan Tanah (izin Lokasi) dari pemilik tanah 6. Foto copy Izin Membangun Bangunan (IMB) bila diperlukan 7. Izin Gangguan / HO, bila diperlukan, b. Balik Nama 1. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy Akta Pendirian Perusahaaan bagi pemohon Badan Hukum 2. Foto copy Surat Kematian Pemegang Izin dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Para Ahli Waris bahwa perusahaan dibaliknamakan kepada pemohon dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang. 3. Izin Usaha Yang akan dibaliknamakan c. Daftar Ulang 1. Proposal Kegiatan dari pemohon dan foto copy KTP pemohon 2. Keterangan/Izin penggunaan tempat kegiatan 3. Rekomendasi Keramaian dari Polri/Polsek bagi kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak massa dan dilaksnakan diruang terbuka d. Permohonan Pertunjukkan Hiburan Umum yang Bersifat Insidental 1. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foro copy Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon Badan Hukum 2. Foto copy Izin yang bersangkutan 3. Daftar ulang diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sebelum tanggal jatuh tempo berakhir A. Dasar Hukum: 1.Perda Kab.Banyumas No.7 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan 2.Perbup Kab.Banyumas No.9 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan kepada Camat di Kabupaten Banyumas B. Persyaratan Administrasi : 1. Mengisi Formulir Permohonan Tertulis kepada Camat 2. Foto copy KTP 3. Foto copy Sertifikat/ Letter C 4. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Tanah 5. Gambar Situasi dan Gambar Penempatan Bangunan 6. Surat Persetujuan warga yang persilnya berbatasan langsung. 7. Gambar Rencana Bangunan dengan Skala 1 : 100 8. Dokumen SPKPPLH dari Kantor BLH Kab. Banyumas C. Klasifikasi yang dilayani : 1. Rumah tinggal yang dibangun perorangan dg batasan paling banyak 2 (dua) bangunan/unit. 2. Sekolahan kecuali perguruan tinggi 3. Tempat Peribadatan. 4. Bangunan Kantor Pemerintah Desa 5. Bangunan Non Usaha Lainnya. A. Dasar Hukum : 1. Perda Kab. Banyumas No 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan. 2. Perda Kab. Banyumas No 17 Tahun 2005 tentang perubahan perda Kab. Banyumas No 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan. B. Persyaratan Administrasi : I. Permohonan Baru 1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar : 2. Foto copy Akta Pendirian perusahaan dan foto copy Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum dari pejabat yang berwenang untuk Perusahaan Perseroan ; 3. Foto copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang untuk perusahaan yang berbentuk Koperasi ; 4. Foto copy Akta Pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri untuk perusahaan persekutuan ; 5. Foto copy KTP penanggungjawab perusahaan/koperasi ; 6. Foto copy Izin Gangguan / AMDAL bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan ; 7. Neraca awal perusahaan ; 8. Pas foto penanggungjawab ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar. II. Pemindahantangan Izin 1. Formulir Permohonan yang telah diisi lengkap dan benar 2. Izin Usaha Perdagangan yang bersangkutan ; 3. Pas foto penanggungjawab ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar ; 4. Foto copy surat perjanjian pengalihan hak atau surat Pernyataan Tidak Keberatan dari para ahli waris yang melampirkan foto copy Surat Kematian pemegang izin. A. Dasar Hukum : Perda Kab. Banyumas No 4 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan (TDP) B. Persyaratan Administrasi : 1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar ; 2. Foto copy Akta Pendirian Perseroan dan ; 3. Foto copy Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada perubahan) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ; 4. Foto copy atau paspor Penanggungjawab Perusahaan (apabila warga Negara Asing) 5. Foto copy Izin Usaha ; 6. Foto copy NPWP Perusahaan. C. Retribusi : Tabel Tarif Retribusi Tanda Daftar Perusahaan Dipetik dari Perda Kab. Banyumas No 4 Tahun 2005 Tentang Tanda Daftar Perusahaan BENTUK BADAN HUKUM TARIF BENTUK BADAN HUKUM TARIF Perseroan terbatas Rp. 500.000,- Perseorangan Rp. 100.000,- CV Rp. 250.000,- Koperasi Rp. 100.000,- Firma Rp. 250.000,- Badan Usaha Lainnya Rp. 250.000,- Perusahaan Asing Rp. 1.000.000,- Contoh : Permohonan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dengan spesifikasi usaha dari usaha dagang pupuk dengan bentuk Bada ukum Perseroan, maka dikenakan Retribusi sebesar Rp. 100.000,-. Retribusi Perubahan TDP sebesar 50% dari tarif penerbitan baru . D. Masa Berlaku : 5 tahun wajib daftar ulang. E. Waktu : Waktu standar pelayanan minimal 3 (tiga) hari kerja bila semua persyaratan dipenuhi dan benar. a. Dasar Hukum: 1. Perda Kab.Banyumas No.9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan 2. Keputusan Bupati Banyumas No.112 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksana Perda Kabupaten Banyumas No.9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan. b. Permohonan Baru 1. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau Akta Pendirian Perusahaan atau Foto copy Anggaran Dasar yang telah disahkan bagian Koperasi. 2. Izin Lokasi 3. Foto copy Sertifikat atau surat-surat tanah tempat usaha terletak. 4. Persetujuan tertulis dari tetangga c. Permohonan Daftar Ulang 1. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau akta pendirian Perusahaan apabila pemohon Badan Hukum atau Foto copy Anggaran Dasar yang telah disyahkan bagi koperasi. 2. Foto copy izin gangguan atau Kartu Izin Gangguan d. Permohonan Pemindahtanganan/ Balik Nama Izin. 1. Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau Akta Pendirian Perusahaan apabila Pemohon Badan Hukum atau foto copy Anggaran Dasar yang telah disyahkan bagian koperasi. 2. Izin gangguan yang bersangkutan. 3. Foto copy Sertifikat atau Surat-surat tanah tempat usaha terletak. 4. Surat Pernyataan tidak keberatan dari Ahli Waris. Klasifikasi yang dilayani dengan izin gangguan rendah, yaitu untuk jenis usaha dengan luas tempat usaha dibawah 50 m2. IZIN TEMPAT USAHA/IZIN GANGGUAN ( H O ) IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)PERSETUJUAN PRINSIP DAN IZIN USAHA REKREASI HIBURAN IZIN MEMBANGUN BANGUNAN ( IMB ) TANDA DAFTAR PERUSAHAAN