Cita cita dan tujuan bangsa Indonesia
Download as PPTX, PDF1 like6,150 views
Cita cita dan tujuan bangsa Indonesia disusun oleh kelompok 5 SMA Negeri 65 Jakart
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (7)
Similar to Cita cita dan tujuan bangsa Indonesia (20)
Recently uploaded (20)
Cita cita dan tujuan bangsa Indonesia
- 2. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Terdiri dari dua kata Sanskerta: pa単ca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3. Sebagaimana diamanatkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Terdapat dalam Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 ... Negara Indonesia, yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur
- 4. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
- 5. 1. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum tanpa diskriminatif 2. Menyediakan fasilitas umum yang memadai 3. Menyediakan saran pendidikan yang memadai dan merata di seluruh tanah air 4. Memberikan biaya pendidikan gratis terhadap seluruh jenjang pendidikan
- 6. 5. Menyediakan infrastruktur serta sarana transportasi yang memadai dan menunjang tingkat perekonomian rakyat 6. Menyediakan lapangan kerja yang dpat menyerap jumlah angkatan kerja dalam rangka penghidupan yang layak 7. Mengirmkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut seta berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia
- 8. Penegesan kedaulatan rakyat dalm konteks negara hukum Indonesia termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar Ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum Dengan demikian, kedaulatan berada ditangan rakyat dan segala sikap tindakan yang dilakukan ataupun diputuskan oleh alat negara dan masyarkat haruslah didasarkan pada aturan hukum
- 9. Dalam konteks negara hukum, kedaulatan rakyat Indonesia didelegasikan melalui peran lembaga perwakilan (alat kelembagaan negara) dengan menggunakan sistem perimbangan kekuasaan check and balance antarbadan legislatif, eksekutif, yudikatif. Khusus untuk kekuasaan membuat UU masih terdapat kerjasama antara badan eksekutif dan legislatif. Bentuk pemisahan kekuasaan dengan menggunakan sistem perimbangan, dibagikan alat-alat kelengkapan negara, yaitu: MPR DPR dan DPD Presiden MA dan MK BPK
- 10. MPR memiliki kekuasaan untuk menetapkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. DPR dan DPD memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. MA dan MK memiliki kekuasaan dalam bidang peradilan. BPK memiliki kekuasaan dalam bidang pengawasan keuangan
- 11. Berdasarkan prinsip kesamaan dihadapan hukum, Perwujudan kedaulatan rakyat diimplementasikan dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan: Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Dapat disimpulkan bahwa Indonesia menjamin kesamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum dan pemerintah Untuk mendorong terciptanya kedulatan rakyat berjalan seiring kedaulatan hukum maka diperlukan pengawasan oleh badan yudikatif Pengawasan oleh badan yudikatif dilakukan dalm rangka memberikan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah yang melanggar HAM
- 12. 1. Efektivitas dan efesiensi peran lembaga perwakilan rakyat 2. Pelaksanaan prinsip kesamaan di dalam hukum dalam pemerintahan bagi seluruh warga Indonesia 3. Adanya jaminan negara terhadap perlindungan HAM 4. Adanya supremasi hukum dalam kedaulatan rakyat
- 13. 5. Penyelenggaraan pemerintah sebagai amanat kedaulatan rakyat dalam UUD RI 1945 dan peraturan yang berlaku 6. Penyelenggaraan proses keadilan administrasi yang bebas dan mandiri 7. Penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil
- 15. Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif
- 16. Bebas, artinya bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalahinternasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan. Aktif, artinya dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia.
- 17. 1) Penyelenggaraan KAA 1995 2) pendiri gerakan non blok 1991 3) Ikut dalam partisipasi ASEAN 4) Ikut menyelesaikan konflik di kamboja, perang saudara di bosnia, konflik Pemerintah Filipina dan Bangsa Moro
- 18. 1) Membentuk negara republik yang berbentuk kesatuan dan kebangsaan yang demokratis 2) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 3) Membangun kerja sama dan persahabatan dengan dunia internasional 4) Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan meningkatkan perdamaian dunia
- 19. 1) Menjalankan politik yang damai dan bersahabat dengan segala bangsa 2) Menegakan politik luar negeri yang bebas aktif dan membangun perdamaian dunia serta menolak penjajahan 3) Memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional
- 20. 4) Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan negara internasional untuk mensejahterahkan rakyat 5) Mempersiapkan berbagai hal dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas 6) Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi yang proaktif dalam berbagai bidang 7) Meningkatkan diplomasi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerja sama, dan pembangunan kawasan