More Related Content
What's hot (15)
Similar to DEMOKRASI.pptx (20)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
DEMOKRASI.pptx
- 2. BAHASA YUNANI DEMOCRATOS DEMOS CRATOS RAKYAT KEKUASAAN ATAU PEMERINTAHAN DEMOKRASI ADALAH PEMERINTAHAN YANG RAKYATNYA MEMEGANG PERANAN YANG SANGAT MENENTUKAN
- 3. Charles Costello Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan- kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara Koentjoro Poerbopranoto Demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem dimana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara Harris Soche Demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat
- 4. Abraham Lincoln Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people) International Commission for Jurist Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan- keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan bebas
- 5. Government of the people : pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi Government by the people : pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat Government for the people : dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan oleh pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat
- 6. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah 3. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum 4. Mengakui serta menganggap secara wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku 5. Menjamin tegaknya keadilan Henry B. Mayo, didasari oleh beberapa norma :
- 7. 1. Kesadaran atas pluralisme 2. Musyawarah 3. Pemufakatan yang jujur dan sehat 4. Kerjasama 5. Pemenuhan segi-segi ekonomi 6. Pertimbangan moral 7. Sistem pendidikan yang menunjang Nurcholis Madjid
- 8. 1. Kontrol atas keputusan pemerintah 2. Pemilihan umum yang jujur 3. Hak memilih dan dipilih (Pasal 43 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999) 4. Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman (UUD 1945 Pasal 28) 5. Kebebasan mengakses informasi 6. Kebebasan berserikat Robert A, Dahl
- 9. Menurut Franz Magnis Suseno 1. Sistem demokrasi hukum, mengandung arti demokrasi tidak mengenal kata-kata absolut (kekuasaan mutlak). Kekuasaan di negara demokrasi berada ditangan rakyat dan diatur oleh hukum (UUD, UU, dll) 2. Social Control (Pengawasan oleh rakyat), baik yang dilakukan secara langsung begitu juga melalui lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada. Social control menghendaki adanya transparansi
- 10. 3. Pemilu yang bebas, antara tergambar dari diselenggarakannya Pemilu oleh Lembaga Independen serta pembeian hak dan kewajiban yang sama kepada semua partai politik 4. Prinsip mayoritas, bahwa nilai-nilai dasar demokrasi merujuk kepada kepentingan rakyat banyak (mayoritas) dan bukan pada kepentingan segelintir orang 5. Adanya jaminan terhadap HAM, antara lain ditandai dengan adanya lembaga khusus dan independen yang menangani setiap pelanggaran HAM yang terjadi (F.M. Suseno, dalam Heri Zulfan dan Dahnil Syah, 2000)
- 11. Budiarjo (1988) mengidentifikasi sejumlah syarat dasar untuk terselenggarakannya pemerintahan yang demokratis yakni sebagai berikut 1. Perlindungan Konstitusional 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak 3. Pemilihan Umum yang bebas 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat 5. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beropisisi 6. Pendidikan kewarganegaraan
- 12. 1. Negara Hukum 2. Pemerintahan yang Good Governance 3. Badan pemegang kekuasaan legislatif 4. Peradilan yang bebas dan mandiri 5. Masyarakat madani 6. Pers yang bebas dan bertanggung jawab 7. Infrastruktur politik
- 13. a. Adanya perlindungan terhadap HAM. b. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. c. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga Negara. d. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.
- 14. Masyarakat madani (civil society) dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan Negara, masyarakat yang kritis dan berpatisipasi aktif. Menurut Gellner, masyarakat madani bukan hanya merupakan syarat penting bagi demokrasi semata, tetapi tatanan nilai dalam masyarakat madani seperti kebebasan dan kemandirian.
- 15. Infrastruktur politik terdiri dari partai politik (political party), yaitu kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai- nilai, cita-cita yang sama. Kelompok gerakan (movement group), yaitu merupakan sekumpulan orang yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi pada pemberdayaan warganya. Kelompok penekan atau kelompok kepentingan, yaitu sekelompok orang dalam wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria professionalitas dan keilmuan tertentu
- 16. Menurut Robert Dahl dan Samuel Huntington 1. Pemilihan Umum Rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan dengan pemilihan umum(pemilu)yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan adil 2. Rotasi Kekuasaan Rotasi Kekuasaaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa dipegang terus menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarkhi.
- 17. 3. Rekrutmen Terbuka Demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak dan peluang yang sama. 4. Akuntabilitas Publik Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang dilakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik
- 18. JENIS-JENIS DEMOKRASI Berdasarkan cara penyampaian aspirasi atau kehendak Berdasarkan hubungan antara alat kelengkapan Negara
- 19. Demokrasi langsung Sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan negara. Contohnya Pemilu, Demontrasi atau unjuk rasa dll Demokrasi tidak langsung Sistem demokrasi yang tidak mengikutsertakan seluruh rakyat secara lansgung dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan negara, melainkan pengikutsertakan dilakukan lewat perwakilan. Contohnya membuat UU, Perda dll
- 20. Berdasarkan Hubungan antara Alat Kelengkapan Negara Demokrasi sistem parlementer Demokrasi yang berlaku dan diterapkan dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem parlementer Demokrasi sistem presidensial Demokrasi yang berlaku dan diterapkan dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem presidensial
- 21. 1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden 2. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif 3. Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya yang memimpin departemen dan non departemen
- 22. 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepala kekuasaan legislatif 5. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepala kekuasaan legislatif 6. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif 7. Parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut
- 23. 1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara 2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung 3. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non departemen
- 24. 1. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif bukan kepada legislatif 2. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepala legislatif 3. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif
- 25. DEMOKRASI PEMERINTAHAN MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN (1945-1949) Hal yang fundamental yang merupakan peletakan dasar bagi demokrasi di Indonesia adalah sbb : Semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak- hak politik yang sama, tanpa diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku dan kedaerahan Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlementer Dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik, yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa- masa selanjutnya dalam sejarah politik indonesia
- 26. ISI MAKLUMAT Maklumat wakil presiden No. X tanggal 16 oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif Maklumat pemerintah tanggal 3 november 1945 tentang pembentukan Partai Politik Maklumat pemerintah tanggal 14 november 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi perlementer
- 27. 1. Parlemen memegang kekuasaan politik sangat besar 2. Sistem multipartai, parlemen terdiri dari wakil- wakil partai yang berasal dari beragam aliran/ideologi 3. Pengawasan ketat parlemen menyebabkan akuntabilitas pejabat negara sangat tinggi 4. Kabinet Pemerintahan koalisi tidak stabil dan kerap berganti 5. Pemilu berjalan sangat demokratis 6. Hak berserikat dan berkumpul terjamin dengan jelas
- 28. Dampak Demokrasi Parlementer Dampak Positif Menghidupkan suasana demokrasi di Indonesia Mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar, karena wewenang pemerintah di pegang oleh partai yang berkuasa Menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan Dampak Negatif Sejumlah partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompok sendiri, bukan kepentingan rakyat Ada kecenderungan persaingan tidak sehat, baik dalam parlemen maupun kabinet yang berupa saling menjatuhkan
- 29. 1. Sistem kepartaian melemah direduksi oleh kekuasaan presiden 2. Peran dan kontrol DPR Melemah 3. Tidak ada Pemilu 4. Adanya upaya pengangkatan soekarno sebagai presiden seumur hidup 5. Upaya konsolidasi politik dilakukan dengan : membentuk kabinet gotong royong mewakili semua fraksi dan partai, sentralisasi kekuasaan ditangan Presiden, kewenangan daerah terbatas, kebebasan pers dibatasi
- 30. 1. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara sangat tinggi 2. Partai politik dibatasi jumlah dan perannya 3. Pemilu dilaksanakan reguler 4. Tidak ada pergantian kekuasaan politik 5. Rekruitmen politik bersifat tertutup 6. Peran militer sangat kuat melalui Dwi Fungsi 7. Kebebasan Pers dibatasi
- 31. 1. Sistem Presidensial, tetapi parlemen terdiri dari banyak partai 2. Sistem pemilihan langsung untuk presiden dan kepala daerah 3. Lembaga perwakilan dibagi menjadi DPR dan DPD 4. Desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi daerah 5. Kebebasan Pers dan media lebih terbuka