![BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pap-05-190102043137-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (6)
Similar to Desentralisasi (20)
Recently uploaded (20)
Desentralisasi
- 1. DESENTRALISASI 1.1 Pengertian Desentralisasi Ada adagium yang mengatakan bahwa Pemerintahan yang baik adalah yang dekat dengan masyarakat. Hal tersebut sangat bisa dimengerti karena kedekatan pemerintah dengan masyarakat akan memungkinkan terjadinya interaksi yang intens. Dari interaksi tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengetahui kebutuhan kebutuhan masyarakat, sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat akan optimal dilaksanakan oleh pemerintah. Sebaliknya bagi masyarakat , interaksi tersebut akan memudahkan untuk menyampaikan keinginan keinginan mereka kepada yang diberi kepercayaan untuk mengaturnya.
- 2. Sementara Ruiter dalam Hoogerwerf (1978) mengemukakan bahwa : Desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan badan umum yang lebih tinggi kepada badan badan yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan perimbangan kepentingan sensiri mangambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta wewenang yang terjadi dari hal itu. Pendapat lain dikemukakan oleh Riggs (Sarundajang, 1999) bahwa desentrasi memiliki dua makna yaitu : 1.sebagai pelimpahan wewenang (delegation) yang mencakup penyerahan tanggung jawab kepada bawahan untuk mengambil keputusan berdasarkan kasus yang dihadapi, tetapi pengawasan tetap berada di tangan pusat (kadang-kadang disebut dekonsentrasi) 2. Sebagai pengalihan kekuasaan (devolution) yang mempunyai makna berbeda seluruh tanggung jawab untuknya kegiatan tertentu diserahkan penuh kepada penerima wewenang.
- 3. 1.2 Tujuan Desentralisasi Mengapa hampir semua Pemerintahan suatu Negara menerapkan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya? a. Bowman & Hampton, 1983 Tidak ada pemerintah dari suatu Negara yang luas mampu secara efektif dan efisien membuat dan melaksanakan kebijakan (public policies) dan program-progrsamnya di segala bidang di wilayahnya melalui sentralisasi. b. Rondinelli, 1984 Beban kerja Pemerintahan Pusat yang berlebihan akan berkurang; kepekaan Pemerintah kepada rakyat akan meningkat; meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang diberikan
- 4. c. Maddick, 1963 Suatu cara untuk meningkatkan kemampuan pejabat-pejabat pemerintah untuk memperoleh informasi yang lebih baik tentang kondisi daerah; merencanakan program-program daerah secara lebih responsif; Bereaksi lebih cepat manakala masalah-masalah muncul dalam pelaksanaannya d. BC. Smith, 1985 Salah satu cara untuk memobilisasi dukungan terhadap pembangunan nasional dengan membuatnya lebih populer di tingkat daerah; Untuk memperoleh partisifasi yang lebih besar dari golongan masyarakat yang berbeda-beda yang dapat diciptakan dengan melibatkan perwakilan dari berbagai kepentingan seperti SARA; Berfungsi sebagai pengikat dari kecenderungan kecenderungan sentrifugal seperti rasa kedaerahan.
- 5. e. Goerge E, Berkley, 1978 Dalam beberapa segi, desentralisasi dipandang dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dan fleksibel; Akan memberi lebih banyak waktu dan kesempatan bagi aparat pusat untuk mengkonsentrasikan perhatiannya pada perumusan kebijakan dan program-program. f. Douglas Me Gregor, 1966 Dengan desentralisasi perbaikan bukan saja pada keputusan- keputusan yang diambil tetapi juga akan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan (Pengambilan keputusan dilakukan pada tingkat organisasi pemerintah) yang paling rendah.
- 6. Kebaikan lainnya juga dikemukakan oleh Kaho (1991), yang menyebutkannya sebagai keuntungan dari dianutnya sistem desentralisasi. Keuntungan tersebut diantaranya : 1.Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan 2.Dalam mengahadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu lagi dari Pemerintahan Pusat 3.Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan. 4.Dapat diadakan pembedaan (differensiasi) dan pengkhususan (spesialisasi) yang bergina bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi territorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan/keperluan dan keadaan khusus daerah. 5.Mengurangi kesenang-wenangan dari Pemerintah Pusat 6.Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.
- 7. Kaho (1991) juga menyebutkan adanya kelemahan yang terkandung atau yang akan dimunculkan sebagai dampak dari desentralisasi ini, di antaranya : 1. Karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi 2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu. 3. Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya derahisme atau propinisalisme. 4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. 5. Diperlukan biaya yang lebih besar dan sulitnya untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan
- 8. PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMERINTAH DESA Pemerintah desa pada dasarnya sama dengan pemerintah daerah, yaitu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaannya hanya terletak pada cakupan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan tersebut. Dalam UU No. 32 Tahun XI Bagian Kedua Pasal 202 dinyatakan bahwa : (1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa (2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Dari pasal tersebut jelas terlihat pada yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa beserta perangkat desa lainnya.
- 9. Pemerintah desa memiliki beberapa tugas pokok (Nurcholis, 2005), yaitu : 1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. 2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintahan, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pemerintah Desa memiliki fungsi-fungsi, yaitu : Penyelenggaraan urusan rumah tangga Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa Pelaksanaan pembinaan partisifasi dan swadaya gotong royong masyarakat Pelasanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 10. 6. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa 7. Penyusunan, pengajuan rancangan peraturan desa 8. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintah desa