More Related Content
Similar to Disusun Oleh Kelompok 2 kerangka kerja kebijakan moneter.pdf (20)
Recently uploaded (20)
Disusun Oleh Kelompok 2 kerangka kerja kebijakan moneter.pdf
- 1. KERANGKA KERJA KEBIJAKAN MONETER Disusun Oleh : Kelompok 2 Meli Saputri Ngainun Najib
- 3. LATAR BELAKANG Dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, peranan uang sangat penting. Jumlah uang yang beredar di luar kendali menimbulkan konsekuensi atau pengaruh yang buruk bagi perekonomian. Konsekuensi buruk dari kurang terkendalinya perkembangan jumlah uang beredar dapat dilihat pada kurang terkendalinya perkembangan variabel ekonomi utama, seperti tingkat produksi (output) dan harga. Apabila hal ini berlangsung secara terus-menerus, maka kemakmuran masyarakat akan mengalami penurunan. Kondisi tersebut melatarbelakangi upaya yang dilakukan Pemerintah atau otoritas moneter suatu negara dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kegiatan pengendalian jumlah uang beredar disebut dengan kebijakan moneter, pada dasarnya merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang ditempuh otoritas moneter.
- 4. PEMBAHASAN Konsep Kebijakan Moneter Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Kebijakan Moneter di Indonesia
- 5. KONSEP KEBIJAKAN MONETER Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk memperoleh perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktik, perkembangan kegiatan perekonomian yang ingin dicapai yaitu stabilitas ekonomi makro, dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan output riil serta cukupnya lapangan/kesempatan kerja.
- 6. LANJUTAN.... Kebijakan moneter tersebut merupakan integral dari kebijakan ekonomi makro. Dalam pelaksanaanya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-berbeda dari suatu negara dengan negara lain, sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada perekonomian yang bersangkutan. Berdasarkan strategi dan transmisi yang dipilih, maka dirumuskan kerangka operasional kebijakan moneter.
- 7. KERANGKA KERJA KEBIJAKAN MONETER A. Urgensi Kebijakan Moneter Kebijakan moneter berperan dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar menggunakan instrumen moneter tertentu melalui transmisi moneter dengan tujuan akhir, yang utama adalah mencapai stabilitas harga. Bank sentral ditugaskan untuk mengatur sektor moneter guna menjaga stabilitas sistem ekonomi melalui stabilitas mata uang yang beredar. Instrumen utama yang digunakan oleh bank sentral umumnya berbasis pada likuiditas (seperti jumlah uang yang beredar dan kredit) dan suku bunga.
- 8. LANJUTAN.... Kebijakan moneter Islam mengantarkan pada pola regulator untuk mengurangi gap jumlah uang antara sektor riil dan sektor moneter dengan menghilangkan transaksi dan produk di pasar keuangan yang tidak dilandasi oleh usaha produktif di sektor riil. Peningkatan usaha produktif di sektor riil dapat mendorong perputaran uang di perekonomian (velocity of money).
- 9. LANJUTAN B. Sasaran Kebijakan Moneter Islam Pelaksanaan kebijakan moneter islam pada dasarnya harus selaras dengan pencapaian tujuan akhir dari sistem ekonomi Islam yakni kesejahteraan (falah). Chapra (2000) menjelaskan bahwa sasaran utama dari kebijakan moneter yang ada dalam ekonomi Islam terdiri dari tiga bagian berikut ini : Tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi. 1. Keadilan sosio-ekonomi serta kemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. 2. Stabilitas nilai uang 3.
- 10. KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA Kebijakan Moneter Periode Pre-Krisis Ekonomi 1997 Perkembangan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan moneter tidak hanya karena kebijakan moneter mempengaruhi berbagai variable ekonomi makro, akan tetapi juga karena perkembangan ekonomi akan menentukan bagaimana reaksi BI merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneternya. a. Periode 1945-1952 pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mendirikan bank sirkulasi berbentuk bank milik negara.
- 11. LANJUTAN.... b. Periode tahun 1953-1967 Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia sebagai pengganti Javasche Bank wet tahun 1922. Dewan moneter mempunyai tugas dan wewenang antara lain menentukan kebijakan moneter secara umum, mengatur dan menstabilkan mata uang, serta memajukan urusan kredit dan perbankan pada umumnya. Perkembangan politik pada waktu itu menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter, peningkatan yang berlebihan pencetakan uang untuk pembiayaan defisit anggaran akibatnya kebijakan fiskal yang ekspansif.
- 12. c. Periode 1968-1997 Periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi (1968-1972) Pengalaman selama periode sejak awal kemerdekaan sampai dengan pertengahan tahun 1960-an memberikan pelajaran penting mengenai prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal. Pertama, kebijakan fiskal harus dapat mengendalikan defisit anggaran. Kedua, kebijakan moneter tidak dipergunakan untuk membiayai defisit anggaran pada sisi kebijakan fiskal. Ketiga, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter perlu dikoordinasikan secara baik. Periode pertumbuhan ekonomi dengan hasil minyak (1973-1982) Peningkatan kegiatan perekonomian nasional kemudian mengalami dorongan lebih lanjut dengan hasil minyak yang meningkat khususnya pada awal dekade 1970-an.
- 13. Periode deregulasi, debirokratisasi, dan liberalisasi ekonomi (1983-1997) Pada awal dekade 1980-an terjadi penurunan harga minyak di pasar dunia sebagai akibat adanya kecenderungan terjadinya resesi dunia. Pada 1 juni 1983 Pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi perbankan, yang menandai era liberalisasi di sektor perbankan khususnya dan sektor keuangan pada umumnya. Untuk menghindari dampak negatif dari ekspansi uang beredar yang berasal dari aliran dana luar negeri tersebut terhadap peningkatan inflasi dan kestabilan nilai tukar rupiah, BI melakukan penyerapan kelebihan likuiditas dalam perekonomian sehingga mendukung kenaikan suku bunga dalam negeri.
- 14. Kebijakan Moneter Periode Setelah Krisis Ekonomi 1997 Krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah menimbulkan berbagai permasalahan yang demikian sulit dan kompleks di berbagai bidang. Salah satu penyebab utama krisis tersebut adalah terjadinya kelangkaan dana perbankan sebagai akibat penarikan dana oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap rupiah semakin berkurang sehingga terjadi nilai tukar rupiah terus mengalami penurunan. Dalam menetapkan dan melakukan kebijakan moneter, BI mempunyai wewenang untuk menetapkan sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara antara lain : (i) operasi pasar terbuka, (ii) penetapan tingkat diskonto, (iii) penetapan cadangan wajib minimum, (iv) pengaturan kredit atau pembiayaan.
- 15. Efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter sangat tergantung pada sistem nilai tukar dan sistem devisa. BI diberikan kewenangan untuk melakukan kebijakan nilai tukar dan pengelolaan cadangan devisa yang sejalan dengan tujuan kebijakan moneter dalam rangka mendorong kesinambungan pelaksanaan pembangunan ekonomi.
- 17. KESIMPULAN Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk memperoleh perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter tersebut merupakan integral dari kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter berperan dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar menggunakan instrumen moneter tertentu melalui transmisi moneter dengan tujuan akhir, yang utama adalah mencapai stabilitas harga.
- 18. Ada Pertanyaan ?
- 19. Terima kasih!