HAK ASASI MANUSIA
Download as PPTX, PDF1 like361 views
Dokumen tersebut membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk memajukan, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, meliputi pembentukan Komnas HAM, Rencana Aksi Nasional HAM, ratifikasi instrumen internasional HAM, serta upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran HAM.
![Perserikatan bangsa bangsa [repaired]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/perserikatanbangsa-bangsarepaired-150107103326-conversion-gate01-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
What's hot (17)
Similar to HAK ASASI MANUSIA (20)
![[240717] Presentasi PPKn](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/240717presentasippknkelompok1-170814131459-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Recently uploaded (8)
HAK ASASI MANUSIA
- 1. Upaya Pemajuan, Penghormatan, Dan Penegakan Hak Asasi Manusia ( HAM ) NAMA KELOMPOK 5 : 1. Almas Fildza Jazha ( 03 ) 2. Chrisdy Ratna Ridayana ( 07 ) 3. Mahmuuda Catur N ( 20 ) 4. M.Arief Catur W ( 23 ) 5. Ricky Wahyu Setiawan ( 29 ) 6. Widiyah M.C.H ( 34 )
- 2. Salah satu tonggak dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia yang telah mendapat perhatian dunia internasional, adalah ketika organisasi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada 1946. Langkah untuk pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM semakin nyata ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini menjadi salah satu acuan bagi negara-negara anggota PBB untuk menyusun langkah-langkah dalam penegakan HAM. Upaya Pemajuan, Penghormatan, Dan Penegakan Hak Asasi Manusia ( HAM ) Upaya-upaya yang dilakukan dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia antara lain sebagai berikut : 1. Pembentukan Komnas HAM Pembentukan Komnas HAM antara lain sebgai berikut : •Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, piagam PBB, dan deklarasi universal HAM. •Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
- 3. 2. Pembentukan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM) Rencana Aksi Nasional HAM 1998-2993 (RANHAM) dicanangkan oleh Presiden B.J Habibie pada tanggal 25 Juni 1998 dengan Keppres No. 129 Tahun 1998. Rencana aksi nasional memuat empat pilar utama perlindungan HAM yang dirumuskan secara konkret dengan memasukkan pelaksanaan berbagai program HAM, yaitu sebagai berikut : 1.Pengesahan perangkat-perangkat internasional tentang HAM yang merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional secara menyeluruh. 2.Penyebarluasan dan pendidikan HAM, baik kepada jajaran penyelenggara negara maupun masyarakat luas. 3.Prioritas perlindungan terhadap HAM yang paling dasar, yang pelanggarannya akan merupakan pelanggaran berat terhadap HAM, dan harus dipertanggungjawab secara internasional. 4.Pelaksaan konvensi-konvensi HAM yang telah disahkan termasuk untuk menyampaikan laporan kepada badan-badan PBB yang bersangkutan.
- 4. 3. Penegakan HAMmelalui Ratifikasi Ratifikasi mengandung dua pengertian sebagai berikut : • Persertujuan secara formal terhadap perjanjian yang melahirkan kewajiban internasional setelah ditandatangani. • Persetujuan terhadap rencana perjanjian supaya menjadi suatu perjanjian yang berlaku bagi masing-masing negara peserta. Pengesahan instrumen-instrumen nasional HAM akan memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta menjamin perlindungan dan penegakan HAM sehingga akhirnya dapat menunjang kebijakan pembangunan nasional khususnya pembangunan hukum di Indonesia. Keputusan untuk meratifikasi perangkat internasional HAM membawa konsekuensi yang mendasar, yaitu jika Indonesia tidak mampu menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia dalam arti jika terjadi pelanggaran HAM di Indonesia maka harus dibawa ke Pengadilan Internasional.
- 5. 4. Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Pencegahan dan Penindakan a. Penegakan HAM Melalui Upaya Pencegahan Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut : •Penciptaan perundang-undangan HAM yang makin lengkap termasuk didalmnya ratifikasi berbagi instrumen HAM internasional. •Penciptaan berbagai lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM. Lembaga ini bisa berupa lembaga negara yang bersifat independen seperti Komnas HAM atau lembaga-lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat (berbagai organisasi nonpemerintah/LSM yang bergerak dalam bidang pemantauan HAM). •Penciptaan perundang-undangan dan pembentukan lembaga peradilan HAM. •Pelaksanaan pendidikan HAM kepada masyarakat melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam hal ini media massa cetak ataupun elektronik serta organisasi masyarakat LSM yang bergerak dalam penyadaran masyarakat.
- 6. b. Penegakan HAM Melalui Upaya Penindakan Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1.Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus HAM. Dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta organisasi nonpemerintah yang bergerak dibidang advokasi memainkan peranan penting. 2.Penerimaan dan pengaduan dari korban pelanggaran HAM. Dalam hal ini Komnas HAM, lembaga-lembaga bantuan hukum, dan LSM HAM memilik peranan penting. 3.Investigasi yaitu pencarian data, informasi, dan fakta yang berkaitan dengan peristiwa dalam masyarakat yang patut diduga merupakan pelanggaran HAM. Investigasi ini merupakan tugas Komnas HAM. Namun pada umumnya LSM HAM ataupun media massa juga melakukannya secara independen. 4.Penyesalan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan proses ini. 5. Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses peradilan di pengadilan HAM.Pelanggaran berat ini meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan.Kejahatan genosida yaitu upaya menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara-cara tertentu. Kejahatan kemanusiaan yaitu serangan yang meluas dan sistematik yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil, misalnya melakukan pembunuhan, pengusiran, perampasan, penganiayaan, dan kejahatan apartheid.