More Related Content
What's hot (20)
Similar to HBL, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Buana, 2018 (20)
More from intandwik_ (11)
Recently uploaded (20)
HBL, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Buana, 2018
- 1. MODULPERKULIAHAN Hukum Bisnis dan Lingkungan Hukum Perburuhan Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Ekonomi dan Bisnis Akuntansi S1 01 HBL Intan Dwi Kumalagusti Abstract Kompetensi Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hak cipta dapat membatasi penggandaan yang tidak sah atas suatu ciptaan atau suatu karya. Para pembaca diharapkan dapat memahami serta mampu menjelaskan definisi dan tujuan dari adanya Hukum Perburuhan.
- 2. 2015 2 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning Nama Dosen Penyusun http://www.mercubuana.ac.id Pembahasan Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan industrial antara pengusaha, si satu sisi, dan pekerta atau buruh, di sisi yang lain. Tidak ada definisi baku mengenai hukum perburuhan di Indonesia. Pengertian Hukum Keternagakerjjaan sangat tergantung dengan hukum psotif masing- masing Negara. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau definisi hukum keternagakerjaan yang dikemukakan oleh para hukum ahli jjuga berlainan, juga yang menyangkut keluasannya. UNSUR-UNSUR DARI HUKUM PERBURUHAN Unsur – unsur dari hukum perburuhan diantaranya adalah : - Serangkaian peraturan - Peraturan mengenai suatu kejadian - Adanya orang yang bekerja pada orang lain - Adanya balas jasa yang berupa upah. - Upah Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dengan perjanjian kerja. - Hubungan Kerja Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara majikan dengan pekerja atau buruhnya ( dalam bentuk kontrak tertulis ) Dasar perjanjian kerja : - Kesepakatan - Kecakapan melakukan perbuatan hukum - Adanya pekerjaan yang dijanjikan - Pekerjaan yang diberikan bertentangan dengan UU, ketertiban umum & kesusialaan
- 3. 2015 3 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning Nama Dosen Penyusun http://www.mercubuana.ac.id Ruang Lingkup hukum perburuhan Sedangkan menurut teori itu sendiri ada 4 lingkup Laku Hukum antara lain : *Lingkup Laku Pribadi (Personengebied) Yang termasuk dalam lingkup ini adalah Buruh, Pengusaha dan pengusaha (pemerintah). *Lingkup Laku Menurut Waktu (Tijdsgebied) Didalam Hukum Perburuhan, ada peristiwa – peristiwa tertentu yang timbul pada waktu berbeda yaitu : -sebelum hubungan terjadi -saat hubungan terjadi -sesudah hubungan terjadi *Lingkup Laku menurut Wilayah(Ruimtegebied) Pembatas wilayah berlakunya kaedah Hukum Perburuhan mencakup hal – hal sebagai berikut: – Regional Dalam hal ini dapat dibedakan dua wilayah, yaitu Non – sektoral Regional dan Sektoral Regional. – Nasional Dalam hal ini juga mencakup dua wilayah berlakunya hukum perburuhan, yaitu Non – Sektoral Nasional dan Sektor Nasional. *Lingkup Waktu Menurut HalIkhwal Dilihat dari materi muatan Hukum Perburuhan, maka dapat di golongkan kedalam beberapa hal, diantaranya : - Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja atau hubungan perburuhan. - Hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan jaminan social dan Asuransi Tenaga Kerja - Hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan ekrja dan Kesehatan kerja - Hal-hal yang berkaitan dengan masalah penyeselesaian perburuhan dan pemutusan hubungan kerja - Hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengerahan tenaga kerja dan rekrutmen
- 4. 2015 4 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning Nama Dosen Penyusun http://www.mercubuana.ac.id Sejarah Hukum Perburuhan Pasca reformasi, hukum perburuhan memang mengalami perubahan luar biasa radikal. baik secara regulatif, politik, ideologis bahkan ekonomi Global. proses industrialisasi sebagai bagian dari gerak historis ekonomi politik suatu bangsa dalam perkembanganya mulai menuai momentumnya. hukum perburuhan, setidaknya menjadi peredam konflik kepentingan antara pekerja dan pengusaha sekaligus. Sebagai Peredam Konflik, tentu ia tidak bisa diharapkan maksimal. faktanya, berbagai hak normatif perburuhan yang mustinya tidak perlu lagi jadi perdebatan, namun kenyataanya Undang-undang memberi peluang besar untuk memperselisihkan hak-hak normatif tersebut. memang Undang-undang perburuhan juga mengatur aturan pidanaya namun hal tersebut masih dirasa sulit oleh penegak hukumnya. disamping seabrek kelemahan lain yang kedepan musti segera dicarikan jalan keluarnya. Masa Orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto benar-benar membatasi Gerakan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. saat itu Organisasi Buruh dibatasi hanya satu organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). pola penyelesaia hubungan Industrialpun dianggap tidak adil dan cenderung represif. TNI saat itu, misalnya, terlibat langsung bahkan diberikan wewenang untuk turut serta menjadi bagian dari Pola Penyelesaian hubungan Industrial. Saat itu, sejarah mencatat kasus-kasus buruh yang terkenal di Jawa Timur misalnya Marsinah dan lain-lain.
- 5. 2015 5 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning Nama Dosen Penyusun http://www.mercubuana.ac.id Daftar Pustaka https://vioxcyanantaputra.wordpress.com/hukum-perburuhan-dan-tenaga-kerja-2/ https://naulibulung.wordpress.com/hukum-perburuhan/ http://menujuhukum.blogspot.co.id/2013/10/hukum-perburuhan-dan- ketenagakerjaan.html https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perburuhan