More Related Content
What's hot (19)
Similar to HBL, 7,Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Buana, 2018 (20)
More from intandwik_ (11)
Recently uploaded (15)
HBL, 7,Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Hukum Perburuhan, Universitas Mercu Buana, 2018
- 1. MODULPERKULIAHAN Hukum Bisnis dan Lingkungan Hukum Perburuhan Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Ekonomi dan Bisnis Akuntansi S1 07 HBL IntanDwi Kumalagusti Abstract Kompetensi Hukum perburuhan merupakan suatu ikatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Para pembaca diharapkan dapat memahami serta mampu menjelaskan definisi dan tujuan dari adanya Hukum Perburuhan.
- 2. 2015 2 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
- 3. 2015 3 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id Pembahasan Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan industrial antara pengusaha, si satu sisi, dan pekerta atau buruh, di sisi yang lain. Tidak ada definisi baku mengenai hukum perburuhan di Indonesia. Pengertian Hukum Keternagakerjjaan sangat tergantung dengan hukum psotif masing- masing Negara. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau definisi hukum keternagakerjaan yang dikemukakan oleh para hukum ahli jjuga berlainan, juga yang menyangkut keluasannya. UNSUR-UNSUR DARI HUKUM PERBURUHAN Unsur – unsur dari hukum perburuhan diantaranya adalah : - Serangkaian peraturan - Peraturan mengenai suatu kejadian - Adanya orang yang bekerja pada orang lain - Adanya balas jasa yang berupa upah. - Upah Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dengan perjanjian kerja. - Hubungan Kerja Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara majikan dengan pekerja atau buruhnya ( dalam bentuk kontrak tertulis ) Dasar perjanjian kerja : - Kesepakatan - Kecakapan melakukan perbuatan hukum - Adanya pekerjaan yang dijanjikan - Pekerjaan yang diberikan bertentangan dengan UU, ketertiban umum & kesusialaan
- 4. 2015 4 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id Ruang Lingkup hukum perburuhan Sedangkan menurut teori itu sendiri ada 4 lingkup Laku Hukum antara lain : *Lingkup Laku Pribadi (Personengebied) Yang termasuk dalam lingkup ini adalah Buruh, Pengusaha dan pengusaha (pemerintah). *Lingkup Laku Menurut Waktu (Tijdsgebied) Didalam Hukum Perburuhan, ada peristiwa – peristiwa tertentu yang timbul pada waktu berbeda yaitu : -sebelum hubungan terjadi -saat hubungan terjadi -sesudah hubungan terjadi *Lingkup Laku menurut Wilayah(Ruimtegebied) Pembatas wilayah berlakunya kaedah Hukum Perburuhan mencakup hal – hal sebagai berikut: – Regional Dalam hal ini dapat dibedakan dua wilayah, yaitu Non – sektoral Regional dan Sektoral Regional. – Nasional Dalam hal ini juga mencakup dua wilayah berlakunya hukum perburuhan, yaitu Non – Sektoral Nasional dan Sektor Nasional. *Lingkup Waktu Menurut HalIkhwal Dilihat dari materi muatan Hukum Perburuhan, maka dapat di golongkan kedalam beberapa hal, diantaranya : - Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja atau hubungan perburuhan. - Hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan jaminan social dan Asuransi Tenaga Kerja - Hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan ekrja dan Kesehatan kerja - Hal-hal yang berkaitan dengan masalah penyeselesaian perburuhan dan pemutusan hubungan kerja
- 5. 2015 5 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id - Hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengerahan tenaga kerja dan rekrutmen Sejarah Hukum Perburuhan Pasca reformasi, hukum perburuhan memang mengalami perubahan luar biasa radikal. baik secara regulatif, politik, ideologis bahkan ekonomi Global. proses industrialisasi sebagai bagian dari gerak historis ekonomi politik suatu bangsa dalam perkembanganya mulai menuai momentumnya. hukum perburuhan, setidaknya menjadi peredam konflik kepentingan antara pekerja dan pengusaha sekaligus. Sebagai Peredam Konflik, tentu ia tidak bisa diharapkan maksimal. faktanya, berbagai hak normatif perburuhan yang mustinya tidak perlu lagi jadi perdebatan, namun kenyataanya Undang-undang memberi peluang besar untuk memperselisihkan hak-hak normatif tersebut. memang Undang-undang perburuhan juga mengatur aturan pidanaya namun hal tersebut masih dirasa sulit oleh penegak hukumnya. disamping seabrek kelemahan lain yang kedepan musti segera dicarikan jalan keluarnya. Masa Orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto benar-benar membatasi Gerakan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. saat itu Organisasi Buruh dibatasi hanya satu organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). pola penyelesaia hubungan Industrialpun dianggap tidak adil dan cenderung represif. TNI saat itu, misalnya, terlibat langsung bahkan diberikan wewenang untuk turut serta menjadi bagian dari Pola Penyelesaian hubungan Industrial. Saat itu, sejarah mencatat kasus-kasus buruh yang terkenal di Jawa Timur misalnya Marsinah dan lain-lain.
- 6. 2015 6 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id Implementasi Kasus Rieke: Penyiksaan 36 buruh, pelanggaran UU Ketenagakerjaan Merdeka.com - Komisi IX DPR mengecam kejadian yang dialami oleh 36 buruh mengalami penyiksaan selama bekerja di pabrik kecil yang terletak di RT 3/4, Kampung Bayur Ropak, Desa Lebak Wangin, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perbuatan tidak manusiawi yang dialami oleh buruh pabrik Kwali di Tangerang menjadi tamparan bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, hari buruh sedunia atau may day baru saja dirayakan oleh seluruh buruh. "Peristiwa ini mengingatkan SBY, tak cukup menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dengan menyatakan 1 Mei sebagai hari libur nasional," ujar anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka melalui keterangan tertulis kepada merdeka.com, Minggu (5/5). Politikus PDIP ini mengecam dan mendesak aparat untuk menangkap pemilik serta jajarannya yang mempekerjakan anak di bawah umur, dan ada indikasi perdagangan manusia. Sebab, kasus tersebut dianggap melanggar aturan ketenagakerjaan. "Kasus ini bukan hanya pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan Pasal 68 (mempekerjakan anak di bawah umur) dan Pasal 69 ayat 2 UU 13/2003, dengan sanksi Pasal 185 dengan sanksi penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, namun kasus ini berindikasi kuat pelanggaran pidana kejahatan lain," jelasnya. Rieke juga meminta presiden untuk memerintahkan para pembantunya untuk mengusut tuntas. Namun, tidak perlu membuat lembaga ad hoc baru, karena terjadi penghamburan anggaran, pemborosan, belum tentu kerja maksimal. "Kerja lintas kementerian dan lembaga terkait itu suatu keharusan, jangan buat lembaga ad hoc ujung-ujungnya anggaran lagi. Optimalkan kementerian dan lembaga yang ada, koordinasi jadi keharusan, singkirkan ego sektoral," bebernya. Tak hanya itu, mantan Cagub Jawa Barat ini juga mendesak dibentuknya bagian khusus ketenagakerjaan di lingkungan Mabes Polri. Bagian itu bukan hanya menangani kasus buruh di pabrik kwali, tetapi juga menampung persoalan buruh. "Tak hanya untuk kasus ini, namun lebih untuk merespon cepat kasus ketenagakerjaan yang berimplikasi pidana yang selalu muncul dalam ranah ketenagakerjaan," tegasnya. Untuk diketahui, kasus penyiksaan buruh terungkap ketika pelapor berasal dari Lampung Utara didampingi kepala desa membuat laporan pengaduan ke Polda Metro Jaya, Jumat (2/2) lalu. Polda Metro Jaya kemudian melakukan penggerebekan ke lokasi
- 7. 2015 7 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id di Kampung Bayur Opak, Rt 03 Rw 06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Mereka dipekerjakan di atas aturan jam kerja, bahkan sampai dipekerjakan 18 jam per hari. Empat orang dari korban berusia di bawah umur. Ada juga lima orang yang khusus disekap dalam ruangan yang sengaja dikunci dari luar, dengan kondisi memprihatinkan. Saat disekap para korban telah diasingkan dari kehidupan di sekitarnya. Pelaku menyita semua barang-barang milik korban yaitu handphone,baju, juga uang. Kondisi semua korban yang sebagian besar adalah pekerja: seluruh badan seperti terbakar legam karena efek mengolah limbah timah. Badan kurus, rambut kaku, luka pukulan, luka air timah, asma, batuk, gatal-gatal, kadas, dan kutu air. Empat orang ditangkap yakni Tedi Sukarno (35) dengan dugaan telah melakukan kekerasan fisik terhadap 16 buruh dengan cara memukul menggunakan tangan kosong menampar, menendang, menyundutkan rokok, dan menyiram air panas. Kemudian Yuki Irawan (41) pemilik industri, yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap 13 buruh dengan cara menampar, memukul dengan tangan dan mendorong kepala buruh. Tersangka ketiga, Sudirman alias Dirman (34) telah melakukan kekerasan fisik terhadap empat buruh dengan cara menampar, memukul kepala dari belakang. Sedangkan Nurdin alias Umar (25), telah melakukan kekerasan fisik terhadap lima buruh, dengan cara memukul dengan tangan kosong, menampar, serta memukul bagian kepala.
- 8. 2015 8 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id Daftar Pustaka https://vioxcyanantaputra.wordpress.com/hukum-perburuhan-dan-tenaga-kerja-2/ https://naulibulung.wordpress.com/hukum-perburuhan/ http://menujuhukum.blogspot.co.id/2013/10/hukum-perburuhan-dan- ketenagakerjaan.html https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perburuhan https://www.merdeka.com/peristiwa/rieke-penyiksaan-36-buruh-pelanggaran-uu- ketenagakerjaan.html