More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (20)
Similar to Hukum haki (20)
Hukum haki
- 1. HUKUM dan HAK atasHUKUM dan HAK atas KEKAYAANKEKAYAAN INTELEKTUALINTELEKTUAL (HaKI)(HaKI)
- 2. PengertianPengertian Hak atas kekayaan yang timbul atauHak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektuallahir karena kemampuan intelektual manusiamanusia
- 3. Mengapa kemampuan intelektualMengapa kemampuan intelektual manusia ?manusia ? Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni,Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastera, ataupun teknologi memang dilahirkansastera, ataupun teknologi memang dilahirkan oleh manusia melalui kemampuanoleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui dayaintelektualnya, melalui daya rasa, cipta maupun karsa, dengan pengorbananrasa, cipta maupun karsa, dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biayatenaga, waktu dan biaya
- 4. HaKI dan Sistem Hukum IndonesiaHaKI dan Sistem Hukum Indonesia Hak KebendaanHak Kebendaan Buku II BWBuku II BW Menurut Pasal 499 BW :Menurut Pasal 499 BW : Benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hakBenda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milikyang dapat dikuasai oleh hak milik
- 5. Bidang-bidang HaKIBidang-bidang HaKI 1.1. Hak CiptaHak Cipta (copyrights)(copyrights) 2.2. Hak atas Kekayaan IndustriHak atas Kekayaan Industri (industrial(industrial property)property)
- 6. Hak atas Kekayaan IndustriHak atas Kekayaan Industri (industrial property)(industrial property) 1.1. PatenPaten (Patent)(Patent) 2.2. MerekMerek (Trade Mark)(Trade Mark) 3.3. Rahasia DagangRahasia Dagang (Trade Secret)(Trade Secret) 4.4. Desain IndustriDesain Industri (Industrial Design)(Industrial Design) 5.5. Desain Tata Letak Sirkuit TerpaduDesain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Integrated Circuit)(Integrated Circuit)
- 7. Obyek Pengaturan HaKIObyek Pengaturan HaKI 1.1. Hak CiptaHak Cipta Ilmu pengetahuan, seni dan sastera;Ilmu pengetahuan, seni dan sastera; 2.2. PatenPaten Penemuan di bidang TEKNOLOGI;Penemuan di bidang TEKNOLOGI; 3.3. MerekMerek Karya-karya berupa tanda (tulisan huruf atau kata,Karya-karya berupa tanda (tulisan huruf atau kata, atau gambar, atau warna, atau kombinasi di antaranya)atau gambar, atau warna, atau kombinasi di antaranya) untuk membedakan dengan produk (barang atau jasa) yanguntuk membedakan dengan produk (barang atau jasa) yang sejenis;sejenis; 4.4. Rahasia DagangRahasia Dagang Informasi yang tidak diketahui olehInformasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang Teknologi dan/atau bisnis;umum di bidang Teknologi dan/atau bisnis; 5.5. Desain IndustriDesain Industri Karya-karya berupa produk yang dapatKarya-karya berupa produk yang dapat berulang kali digunakan untuk memproduksi barang;berulang kali digunakan untuk memproduksi barang; 6.6. Desain Tata Letak Sirkuit TerpaduDesain Tata Letak Sirkuit Terpadu Produk dalam bentukProduk dalam bentuk jadi atau setengah jadi serta dibentuk secara terpadu dijadi atau setengah jadi serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semi konduktor untuk menghasilkan fungsidalam sebuah semi konduktor untuk menghasilkan fungsi elektronikelektronik
- 8. Sumber Hukum HaKI di IndonesiaSumber Hukum HaKI di Indonesia 1.1. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang HakUndang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak CiptaCipta 2.2. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang PatenUndang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten 3.3. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang MerekUndang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek 4.4. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentangUndang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia DagangRahasia Dagang 5.5. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Desain IndustriUndang-undang No. 31 Tahun 2000 Desain Industri 6.6. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang DesainUndang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit TerpaduTata Letak Sirkuit Terpadu
- 9. Pengaturan HaKI di tingkat InternasionalPengaturan HaKI di tingkat Internasional Konvensi di bidang Hak CiptaKonvensi di bidang Hak Cipta 1.1. Konvensi Bern 1886Konvensi Bern 1886 (International Convention for the(International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work)Protection of Literary and Artistic Work) KonvensiKonvensi IndukInduk 2.2. Konvensi Roma 1961Konvensi Roma 1961 (International Convention Protection(International Convention Protection for Performers, Producers of Phonograms andfor Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations)Broadcasting Organizations) 3.3. Konvensi Roma 1961Konvensi Roma 1961 (Convention for the Protection of(Convention for the Protection of Phonograms Against Unauthorized Duplication of TheirPhonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms)Phonograms) 4.4. Konvensi Multilateral bagiKonvensi Multilateral bagi Penghindaran Pajak BergandaPenghindaran Pajak Berganda atas Royalti Hak Ciptaatas Royalti Hak Cipta tahun 1979tahun 1979 5.5. Traktat Jenewa mengenaiTraktat Jenewa mengenai International Recording ofInternational Recording of Scientific DiscoveriesScientific Discoveries, tahun 1978, tahun 1978
- 10. Konvensi di Bidang Hak atasKonvensi di Bidang Hak atas Kekayaan IndustriKekayaan Industri Konvensi Induk (Konvensi Paris 1883)Konvensi Induk (Konvensi Paris 1883) The Paris Convention for theThe Paris Convention for the Protection ofProtection of Industrial PropertyIndustrial Property
- 11. Konvensi di bidang Hak PatenKonvensi di bidang Hak Paten 1.1. European Convention Relating to the Formalities RequiredEuropean Convention Relating to the Formalities Required to Patent Application (1953);to Patent Application (1953); 2.2. European Convention for International Classification ofEuropean Convention for International Classification of Patent (1954);Patent (1954); 3.3. Strasbourg Agreement Concerning the International PatentStrasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification;Classification; 4.4. Perjanjian Kerjasama Paten di Washington 1970Perjanjian Kerjasama Paten di Washington 1970 (Patent(Patent Cooperation Treaty)Cooperation Treaty);; 5.5. European Patent Convention (EPC) tahun 1973;European Patent Convention (EPC) tahun 1973; 6.6. The Community Patent Convention (CPC) tahun 1975;The Community Patent Convention (CPC) tahun 1975;
- 12. Konvensi di bidang MerekKonvensi di bidang Merek 1.1. Perjanjian Madrid 1891Perjanjian Madrid 1891 (Madrid Agreement(Madrid Agreement Concerning the Repression of False Indications ofConcerning the Repression of False Indications of Origin)Origin);; 2.2. Madrid Agreement Concerning the InternationalMadrid Agreement Concerning the International Registration of Trademarks;Registration of Trademarks; 3.3. The Hague Agreement Concerning the InternationalThe Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design 1925;Deposit of Industrial Design 1925; 4.4. Lisbon Agreement for the Protection of AppelationsLisbon Agreement for the Protection of Appelations of Origin and their International Registration 1958;of Origin and their International Registration 1958; 5.5. Nice Agreement Concerning the InternationalNice Agreement Concerning the International Classification of Good and Services for the PurposeClassification of Good and Services for the Purpose of the Registration of Marks 1957.of the Registration of Marks 1957.
- 13. Sejarah Hak CiptaSejarah Hak Cipta Peraturan perundang2-an yang pernah berlaku :Peraturan perundang2-an yang pernah berlaku : 1.1. Auteurswet (Hak Pengarang)Auteurswet (Hak Pengarang) Stb. 1912Stb. 1912 No. 600;No. 600; 2.2. Undang-undang No. 6 Tahun 1982;Undang-undang No. 6 Tahun 1982; 3.3. Undang-undang No. 7 Tahun 1987;Undang-undang No. 7 Tahun 1987; 4.4. Undang-undang No. 12 Tahun 1997.Undang-undang No. 12 Tahun 1997.
- 14. Pengertian-pengertianPengertian-pengertian 1.1. Hak CiptaHak Cipta Periksa Pasal 1 angka 1Periksa Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2002;Undang-undang No. 19 Tahun 2002; 2.2. PenciptaPencipta Periksa Pasal 1 angka 2Periksa Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2002;Undang-undang No. 19 Tahun 2002; 3.3. CiptaanCiptaan Periksa Pasal 1 angka 3 Undang-Periksa Pasal 1 angka 3 Undang- undang No. 19 Tahun 2002;undang No. 19 Tahun 2002; 4.4. Pemegang Hak CiptaPemegang Hak Cipta Periksa Pasal 1Periksa Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 19 Tahun 2002.angka 4 Undang-undang No. 19 Tahun 2002.
- 16. Ruang Lingkup Hak CiptaRuang Lingkup Hak Cipta Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untukIde dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya yang lahirmelindungi wujud hasil karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia yangkarena kemampuan intelektual manusia yang merupakan endapan perasaannyamerupakan endapan perasaannya Ilmu Pengetahuan, Seni dan SasteraIlmu Pengetahuan, Seni dan Sastera
- 17. Ciri-ciri Hak CiptaCiri-ciri Hak Cipta Hak Cipta bersifat ABSOLUT/MUTLAK,Hak Cipta bersifat ABSOLUT/MUTLAK, dilindungi haknya selama Pencipta hidupdilindungi haknya selama Pencipta hidup bahkan sampai beberapa tahunbahkan sampai beberapa tahun setelah Pencipta meninggal duniasetelah Pencipta meninggal dunia (Periksa Pasal 29 UU No. 19 Tahun 2002)(Periksa Pasal 29 UU No. 19 Tahun 2002)
- 18. Moral Rights dan Economics RightsMoral Rights dan Economics Rights Termasuk pelanggaran Hak Moral, antara lain :Termasuk pelanggaran Hak Moral, antara lain : 1.1. Meniadakan atau tidak menyebutkan nama penciptaMeniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu dipublikasikan;lagu ketika lagu dipublikasikan; 2.2. Mencantumkan namanya sebagai pencipta laguMencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut;padahal dia bukan pencipta lagu tersebut; 3.3. Mengganti atau merubah judul lagu, dan/atauMengganti atau merubah judul lagu, dan/atau 4.4. Mengubah isi lagu (satu atau lebih dari unsur laguMengubah isi lagu (satu atau lebih dari unsur lagu yang terdiri dari melodi, lirik, aransemen danyang terdiri dari melodi, lirik, aransemen dan notasi).notasi).
- 19. Termasuk Pelanggaran Hak EkonomiTermasuk Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta lagu, antara lain :Pencipta lagu, antara lain : 1.1. Perbuatan tanpa izinPerbuatan tanpa izin mengumumkanmengumumkan CiptaanCiptaan lagu :lagu : a. menyanyikan dan mempertunjukkan lagua. menyanyikan dan mempertunjukkan lagu di depan umum;di depan umum; b. memperdengarkan lagu kepada umum;b. memperdengarkan lagu kepada umum; c. menyiarkan lagu kepada umum;c. menyiarkan lagu kepada umum; d. mengedarkan lagu kepada umum;d. mengedarkan lagu kepada umum;
- 20. 2. Perbuatan tanpa izin2. Perbuatan tanpa izin memperbanyakmemperbanyak CiptaanCiptaan lagu :lagu : a. merekam lagu (dengan maksud diproduksi);a. merekam lagu (dengan maksud diproduksi); b. menggandakan atau memproduksi lagub. menggandakan atau memproduksi lagu secara mekanik atau secara tertulis/cetak;secara mekanik atau secara tertulis/cetak; c. mengadaptasi atau mengalihwujudkan lagu;c. mengadaptasi atau mengalihwujudkan lagu; d. mengaransemen lagu, dand. mengaransemen lagu, dan e. menerjemahkan lagu;e. menerjemahkan lagu;
- 21. Sejarah PatenSejarah Paten Peraturan perundang-undanganPeraturan perundang-undangan yang pernah berlaku :yang pernah berlaku : 1.1. Octrooiwet 1910Octrooiwet 1910 Stb. 1910 No. 33, mulai berlaku 1 juliStb. 1910 No. 33, mulai berlaku 1 juli 1912;1912; 2.2. Pengumuman Menteri Kehakiman RI tanggal 12 AgustusPengumuman Menteri Kehakiman RI tanggal 12 Agustus 1953 No. J.S. 5/41/4 B.N. 55, upaya yang bersifat1953 No. J.S. 5/41/4 B.N. 55, upaya yang bersifat sementara;sementara; 3.3. Pengumuman Menteri Kehakiman RI tanggal 29 DesemberPengumuman Menteri Kehakiman RI tanggal 29 Desember 1953 No. J.G. 1/2/17.B.N.53-91, untuk menampung1953 No. J.G. 1/2/17.B.N.53-91, untuk menampung permintaan Paten dari luar negeri;permintaan Paten dari luar negeri; 4.4. Undang-undang No. 6 Tahun 1989;Undang-undang No. 6 Tahun 1989; 5.5. Undang-undang No. 13 Tahun 1997.Undang-undang No. 13 Tahun 1997.
- 22. Prinsip-prinsip dalam Undang-Prinsip-prinsip dalam Undang- undang Patenundang Paten 1.1. Paten diberikan Negara atas dasar Permintaan;Paten diberikan Negara atas dasar Permintaan; 2.2. Paten diberikan untuk satu penemuan;Paten diberikan untuk satu penemuan; 3.3. PenemuanPenemuan harusharus Baru, Mengandung LangkahBaru, Mengandung Langkah Inventif, Dapat Diterapkan dalam Industri;Inventif, Dapat Diterapkan dalam Industri; 4.4. Lingkup penemuan yang dapat diberi Paten;Lingkup penemuan yang dapat diberi Paten; 5.5. Jangka waktu Paten;Jangka waktu Paten; 6.6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban.Keseimbangan Hak dan Kewajiban. 7.7. Keseimbangan antara Hak dan KepentinganKeseimbangan antara Hak dan Kepentingan Negara;Negara;
- 23. Prosedur Pendaftaran PatenProsedur Pendaftaran Paten 1.1. Surat permintaan untuk mendapatkan paten;Surat permintaan untuk mendapatkan paten; 2.2. Deskripsi tentang penemuan,yaitu penjelasan tertulisDeskripsi tentang penemuan,yaitu penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu penemuanmengenai cara melaksanakan suatu penemuan sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli disehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang penemuan tersebut;bidang penemuan tersebut; 3.3. Satu atau lebih klaim yang terkandung dalamSatu atau lebih klaim yang terkandung dalam penemuan. Klaim adalah uraian tertulis mengenai intipenemuan. Klaim adalah uraian tertulis mengenai inti penemuan atau bagian tertentu dari suatu penemuanpenemuan atau bagian tertentu dari suatu penemuan yang dimintakan perlindungan hukum dalam bentukyang dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk paten;paten; 4.4. Satu atau lebih gambar yang disebut deskripsi yangSatu atau lebih gambar yang disebut deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas;diperlukan untuk memperjelas; 5.5. Abstraksi tentang penemuan, yaitu uraian singkatAbstraksi tentang penemuan, yaitu uraian singkat mengenai suatu penemuan yang merupakanmengenai suatu penemuan yang merupakan ringkasanringkasan
- 24. Konsultan PatenKonsultan Paten Dalam hal permintaan Paten dari luarDalam hal permintaan Paten dari luar negeri, penggunaan Konsultan Patennegeri, penggunaan Konsultan Paten sifatnya wajib, sedangkan permintaansifatnya wajib, sedangkan permintaan Paten dari dalam negeri penggunaanPaten dari dalam negeri penggunaan Konsultan Paten bersifatKonsultan Paten bersifat fakultatiffakultatif.. Undang-undang Paten hanya menentukanUndang-undang Paten hanya menentukan bahwa permintaan Patenbahwa permintaan Paten dapatdapat diajukandiajukan melalui Konsultan Patenmelalui Konsultan Paten
- 25. Pengalihan PatenPengalihan Paten Dasar HukumDasar Hukum Pasal 66Pasal 66 Undang-undang PatenUndang-undang Paten Pengalihan tersebut baik untuk seluruhnyaPengalihan tersebut baik untuk seluruhnya atau sebagian dapat berlangsung karenaatau sebagian dapat berlangsung karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian,pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, ataupun karena sebab-sebab lain yangataupun karena sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-undangdibenarkan oleh Undang-undang
- 26. Sejarah MerekSejarah Merek Peraturan perundang-undanganPeraturan perundang-undangan yang pernah berlaku :yang pernah berlaku : 1.1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 2.2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 3.3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997
- 27. Syarat-syarat MerekSyarat-syarat Merek Dasar HukumDasar Hukum Pasal 5Pasal 5 Undang-undang MerekUndang-undang Merek Merek tidak dapat didaftar apabila :Merek tidak dapat didaftar apabila : 1.1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undanganBertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atauyang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;ketertiban umum; 2.2. Tidak memiliki daya pembeda;Tidak memiliki daya pembeda; 3.3. Telah menjadi milik umum;Telah menjadi milik umum; 4.4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barangMerupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- 28. Penolakan Pendaftaran MerekPenolakan Pendaftaran Merek 1.1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atauMempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lainkeseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yangyang sudah terdaftarsudah terdaftar lebih dahulu untuklebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;barang dan/atau jasa yang sejenis; 2.2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atauMempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yangkeseluruhannya dengan Merek yang sudahsudah terkenalterkenal milik pihak lain untuk barangmilik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;dan/atau jasa sejenis; 3.3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atauMempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografiskeseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah terkenal.yang sudah terkenal.
- 29. Jenis MerekJenis Merek Dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :Dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : 1.1. Merek Dagang;Merek Dagang; 2.2. Merek Jasa.Merek Jasa.
- 32. Jangka waktu perlindungan MerekJangka waktu perlindungan Merek Menurut ketentuan Pasal 28Menurut ketentuan Pasal 28 Undang-undang MerekUndang-undang Merek 10 (sepuluh)10 (sepuluh) tahun & dapat diperpanjangtahun & dapat diperpanjang
- 33. Penyelesaian SengketaPenyelesaian Sengketa Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukanPemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, berupa :gugatan ke Pengadilan Niaga, berupa : 1.1. Ganti rugi dan/atauGanti rugi dan/atau 2.2. Penghentian semua perbuatan yangPenghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merekberkaitan dengan penggunaan Merek tersebuttersebut
- 34. RAHASIA DAGANGRAHASIA DAGANG Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor 30 Tahun 2000undang Nomor 30 Tahun 2000 Rahasia dagang adalah informasi yang tidakRahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologidiketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomisdan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usahakarena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya olehdan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasa dagangpemilik rahasa dagang
- 35. Ruang Lingkup Rahasia DagangRuang Lingkup Rahasia Dagang 1.1. Metode produksi;Metode produksi; 2.2. Metode pengolahan;Metode pengolahan; 3.3. Metode penjualan;Metode penjualan; 4.4. Informasi lain di bidang teknologiInformasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilaidan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui olehekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.masyarakat umum.
- 36. Hak & KewajibanHak & Kewajiban Pemilik Rahasia DagangPemilik Rahasia Dagang Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 30Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000, Kewenangan atau Hak yang dimiliki olehTahun 2000, Kewenangan atau Hak yang dimiliki oleh pemilik Rahasia Dagang terhadap rahasia dagangnyapemilik Rahasia Dagang terhadap rahasia dagangnya untuk :untuk : 1.1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya; 2.2. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lainMemberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang untukuntuk menggunakan rahasia dagang untuk mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihakmengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
- 37. Pengalihan Hak & LisensiPengalihan Hak & Lisensi Rahasia DagangRahasia Dagang Rahasia Dagang dapat beralih karena :Rahasia Dagang dapat beralih karena : a.a. pewarisan;pewarisan; b.b. hibah;hibah; c.c. Wasiat;Wasiat; d.d. Perjanjian tertulis;Perjanjian tertulis; e.e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan olehSebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.undang-undang.
- 38. INDONESIA MENJADIINDONESIA MENJADI ANGGOTA WTOANGGOTA WTO HARUS MELAKSANAKANHARUS MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MENGAPLIKASIKANKEWAJIBAN MENGAPLIKASIKAN KETENTUAN WTO DALAMKETENTUAN WTO DALAM PERATURAN PERUNDANG-PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN NASIONALNYAUNDANGAN NASIONALNYA
- 39. INDONESIA MENJADI ANGGOTAINDONESIA MENJADI ANGGOTA WTOWTO BERKAITAN DENGAN TRIPs (AGREEMENT ON TRADE RELATED ASPECTS of INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS) SALAH SATUNYA PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG HKI
- 40. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS :INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS : A. Hak cipta & Hak Terkait dgn HakA. Hak cipta & Hak Terkait dgn Hak Cipta (Cipta (COPYRIGHTS and RELATEDCOPYRIGHTS and RELATED RIGHTs to COPYRIGHTSRIGHTs to COPYRIGHTS )) Terhadap ciptaan baik ilmuTerhadap ciptaan baik ilmu pengetahuan, seni, sastrapengetahuan, seni, sastra (termasuk program computer (pasal(termasuk program computer (pasal 12)12)