More Related Content
What's hot (20)
Similar to Hukum perikatan (20)
More from dwi aprilia (7)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Hukum perikatan
- 1. Bagian 4: Dwi Krisdiyanti Aprilia ( 28216183)
- 3. Hukum perikatan adalah Hubungan yang terjadi di antara dua orang (pihak) atau lebih , yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi ,begitu juga sebaliknya . Perikatan dapat terjadi karena : 1. Perjanjian (kontrak) 2. Bukan dari perjanjian ( dari undang-undang )
- 4. Dasar hukum Prikatan berdasarkan KUH perdata terdapat tiga sumber adalah 1. Perikatan yang timbul dari persetujuan ( perjanjian ) 2. perikatan terjadi bukan perjanjian ,tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela 3. Perikatan yang timbul dari undang- undang Perikatan yang timbul dari undang-undang dibagi menjadi dua ,yakni perikatan terjadi karena undang-undang semata dan perikatan terjadi karena undang- undang akibat dari pebuatan manusia . a. Perikatan terjadi karena UU semata ,misalnya kewajiban orang tuauntuk memelihara dan mendidik anak-anak ,yaitu hukum kewarisan b. Perikatan terjadi karena UU akibat perbuatan manusia menurut hukum terjadi karena perbuatan yang di perbolehkan (sah) dan yang bertentangan dengan hukum (tidak sah)
- 5. 1. Asas personalia Pada pasal 1315 kitab UU Hukum Perdata , yang berbunyi pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri . Bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu ,subjek hukum pribadi , hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri . 2 . Asas konsensualitas Ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitas dapat di simpulkan dalam rumusan pasal 1320 kitab UU Hukum Perdata , yang berbuyi : Untuk sahnya perjanjian- perjanjian ,diperlukan empat syarat: 1.Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu pokok persoalan tertentu 4. Suatu sebab yang tidak terlarang
- 6. 3. Asas kebebasan berkontrak Asas kebebasan benkontrak menemukan dasar hukumnya pada rumusan pasal 1320 kitab UU Hukum Perdata ,yang berbunyi : untuk sahnya perjanjian-perjanjian ,diperlukan empat syarat 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu pokok persoalan tertentu 4. Suatu sebab yang tidak terlarang
- 7. HAPUSNYA PERIKATAN Perikatan itu bisa di hapus jika memenuhi kriteria- kriteria sesuai dengan pasal 1381 KUH perdata . Ada sepuluh cara penhapusan suatu perikatan adalah : a. Pembayaran merupakan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan c. Pembaharuan utang d. Kompensasi atau perjumpaan utang e. Pencampuran utang f. Pembebasan utang g. Musnahnya barang yang terutang h. Pembatalan dan kebatalan perikatan perikatan
- 8. Elsi Kartika Sari dan Advendi simanunsong .Hukum Dalam Ekonomi . Edisi Kedua . Jakarta: Grasindo Perikatan yang lahir dari perjanjian /Kartini Muljadi,Gunawan Widjaja.-Ed.1-3.-Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,2006 Hukum perikatan : Penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW/Ahmadi Miru,Sakka Pati.-Ed. 1,-2.-Jakarta : Rajawali Pers ,2009.