More Related Content
Similar to HUKUM PERUSAHAAN yang tidak bisa menjadi ng.ppt (20)
Recently uploaded (20)
HUKUM PERUSAHAAN yang tidak bisa menjadi ng.ppt
- 2. TUJUAN Setelah mendapat kuliah Hukum Perusahaan, mahasiswa mengenal hukum secara umum dan meningkat kemampuan dalam bidang ekonominya karena ditunjang pengetahuan ekonomi dipandang dari sudut hukum bisnis.
- 3. MATERI POKOK BAHASAN 1.Pendahuluan 2.Subyek dan Obyek Hukum 3.Hukum Perjanjian 4.Hukum Benda 5.Lembaga Pembiayaan 6.Pasar Modal 7.Hak atas Kekayaan Milik Intelektual 8.Perlindungan Konsumen 9.Kepailitan 10.Hukum Asuransi 11.Penyelesaian Sengketa Bisnis
- 4. MANUSIA --------- KEPENTINGAN --------- MANUSIA KONFLIK KAEDAH/NILAI
- 5. Kaedah kepercayaan Kaedah Kesusilaan Kaedah Sopan santun Kaedah Hukum Tujuan Umat Manuasia; Penyempurnaan manusia; Jangan sampai manusia jahat Perbuatan yang konkrit; ketertiban masyarakat; Jangan sampai ada korban Isi Ditujukan kepada sikap batin Ditujukan kepada sikap lahir Asal Usul Dari Tuhan Diri sendiri Kekuasaan luar yang memaksa Sanksi Dari Tuhan Dari diri sendiri Dari masyarakat secara tdk resmi Dari masyarakat secara resmi Daya Kerja Membebani kewajiban Membebani kewajiban Membebani kewajiban Membebani kewajiban dan memberi hak
- 6. APAKAH HUKUM ? ILMU PENGETAHUAN KAIDAH NILAI-NILAI KEPUTUSAN PENGUASA KEBIASAAN PETUGAS DISIPLIN
- 7. Tujuan hukum: Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan harapan terlindungi kepentingan manusia. Hukum meliputi beberapa unsur: 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat 2. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa 3. Peraturan itu diadakan oleh badan hukum resmi 4. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas
- 8. Peristiwa Peristiwa Hukum Bukan Peristiwa Hukum dengan Akibat Hukum Perbuatan Subyek Hukum Bukan Perbuatan Subyek Hukum Perbuatan Hukum Perbuatan Subyek Hukum Lainnya Kejadian Keadaan Lampaunya Waktu Sepihak Ganda Perjanjian Lainnya Sah Melawan Hukum
- 9. Hukum (berdasarkan isinya) diklasifikasi menjadi: 1. Hukum Publik 2. Hukum Private Hukum Publik: Mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat negara atau antara negara dengan warga negaranya. Hukum Private (Perdata): Mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi.
- 10. SUMBER HUKUM : 1. UNDANG-UNDANG 2. PERATURAN LAIN 3. KEBIASAAN 4. YURISPRUDENSI 5. PERJANJIAN 6. DOKTRIN Lex superiori derogat legi posteori
- 11. Subyek Hukum: Segala sesuatu yang dapat memperoleh , mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum Subyek hukum terdiri dari: 1. Manusia 2. Badan Hukum Kecakapan manusia dapat dilihat dari: (Pasal 1330 KUHPer) 1. Dewasa (21 Th) 2. Tidak dibawah pengampuan Badan Hukum dibedakan menjadi: 1. Badan hukum Publik (Pemerintah, BUMN/D, dll) 2. Badan hukum Private (PT, Koperasi, yayasan, dll)
- 12. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba. (UUno. 3/1982 ttg Wajib Daftar Perusahaan)
- 13. Unsur-unsur Perusahaan 1. Terus menerus 2. Secara terang-terangan 3. Dalam kualias tertentu (perniagaan) 4. Mengadakan perjanjian perdagangan 5. Memperoleh laba dan 6. Mengadakan pembukuan (KUHD)
- 14. Persekutuan Perdata: Persekutuan yang dibentuk atas suatu perjanjian, dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Unsur Persekutuan Perdata: 1. Adanya inbreng (uang, barang atau tenaga/pikiran) 2. Adanya pembagian keuntungan Persekutuan Firma adalah persekutuan perdata dengan menggunakan nama bersama. Hal penting dar Firma: 1. Menjalankan usaha bersama 2. Menggunakan nama bersama 3. Tanggung jawab sekutu pribadi untuk keseluruhan
- 15. Persekutuan komanditer (Comanditaire Venootschaaf= CV) Adalah Firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. CV mempunyai 2 sekutu: 1.Sekutu Komplementer (aktif) 2.Sekutu Komanditer (pasif) Perbedaan CV dan Firma: 1.Syarat pembentukan dan pendirian 2.Jumlah sekutu 3.Tanggung jawab sekutu 4.Kepailitan
- 16. Perseroan Terbatas (PT) = Naamloze Vennootschap (NV) Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham PT adalah BADAN HUKUM sebagai subyek hukum kekayaan yang terpisah (modal) Syarat pendirian: Perjanjian 2 orang atau lebih Dibuat dengan akta autentik Modal dasar minimal 20 jt (25 % modal ditempatkan, 50 % modal disetor) Pendiri ambil bagian dalam saham
- 17. Prosedur pendirian PT: Akta pendirian di notaris Mengajukan permohonan ke Menteri Kehakiman Dalam jangka waktu 60 hari akan disahkan Setelah disahkan oleh Menteri Kehakiman Mendaftarkan dalam daftar perusahaan jangka waktu 30 hari Mengajukan pengumuman di Tambahan Berita Negara jangka waktu 30 hari Konsekuensi terhadap tindakan hukum yang diambil sebelum diumumkan; segala perbuatan hukum dan akibatnya akan menjadi hak dan kewajiban mereka yang melakukannya sendiri atau tanggung jawabnya secara pribadi untuk keseluruhan
- 18. Pengecualian dari konsekuensi tersebut diatas bila: (pasal 11 UU No. 1/1995) 1. Perseroan secara tegas menerima 2. Perseroan mengambil alih (walaupun tdk atas nama perseroan) 3. Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan
- 19. KEWAJIBAN DIREKSI Wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, Risalah RUPS dan risalah rapat direksi. Wajib menyelenggarakan pembukuan perseroan Wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan
- 20. PERSEROAN GO PUBLIK Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penunjukan Pejamin Emisi Laporan keuangan diaudit akuntan publik dal 2 tahun terakhir Hubungan dengan badan koordinasi penanam modal dan instansi terkait Perubahan Anggaran Dasar Masalah lain (merger) Pengajuan pernyataan kehendak (Leter of intent) kepada BAPEPAM
- 21. KEUNTUNGAN GO PUBLIK Masuknya dana segar Network akan lebih baik Bisa ekspansi perseroan Lebih terkenal Likuiditas perseroan dan saham lebih baik Adanya kontrol publik, perseroan lebih baik
- 22. KELEMAHAN GO PUBLIK Semua informasi persero harus terbuka Pemilik bisnis tidak leluasa Alternatif bisnis menyempit Tambah pekerjaan dan biaya pada awal go publik Kecenderungan membayar deviden besar maka pajak tinggi dan investmen perseroan mengecil
- 23. Bubarnya PT Keputusan RUPS Jangka waktunya berakhir Penetapan pengadilan Pembubaran diiukuti dengan likuidasi oleh likuidator, likuidator bertugas melakukan pemberesan.
- 24. Tindakan pemberesan meliputi: Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Penentuan tata cara pembagian kekayaan Pembayaran kepada para kreditor Pembayaran kepada pemegang saham Tindakan lain dalam rangka pemberesan
- 25. YAYASAN PERSYARATAN SBG BADAN HUKUM (UU NO. 16/2001) 1. Terdiri atas kekayaan yg dipisahkan 2. Kekayaan untuk mencapai tujuan yayasan 3. Tujuan bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan 4. Yayasan tidak memiliki anggota
- 26. ORGAN YAYASAN PEMBINA PENGURUS PENGAWAS
- 27. PEMBINA Keputusan Anggaran Dasar Mengangkat dan henti pengurus dan pengawas Menetapkan kebijakan umum Pengesahan program kerja dan anggaran Keputusan pengabungan, pembubaran yayasan
- 28. PENGURUS MELAKSANAKAN PENGURUSAN YAYASAN MEWAKILI YAYASAN DIDALAM DAN LUAR PENGADILAN
- 29. PEMBUBARAN YAYASAN Jangka waktu AD berakhir Tujuan tercapai atau tidak tercapai Putusan pengadilan denganalasan: o Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan o Dinyatakan pailit
- 30. KOPERASI Badan usaha yang beranggotakan orang- orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. UU Nomor 25 tahun 1992
- 31. PRINSIP KOPERASI Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka Pengelolaan dilakukan secara demokratis Pembagian SHU secara adil Pemberian balas jasa sesuai modal Kemandirian
- 32. PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI RAPAT ANGGOTA pemegang kekuasaan tertinggi dilaksanakan min 1 kali setahun keputusan scr musyawarah mufakat PENGURUS KOPERASI PENGAWAS
- 33. MODAL KOPERASI SIMPANAN POKOK SIMPANAN WAJIB DANA CADANGAN HIBAH SISA HASIL USAHA = pendapat koperasi yg diperoleh dlm satu tahun buku dikurangi dgn biaya, penyusutan dan kewajiban lain dlm tahun buku ybs.
- 34. NO UNSUR KOPERASI BADAN USAHA LAIN 1. Para Pihak Orang-orang yang tidak bermodal sehingga untuk mendapatkan modal yang besar harus banyak anggotanya Tidak perlu banyak jumlahnya, masing- masing mempunyai modal yang besar 2. Tujuan Untuk kemakmuran bersama, kebutuhan masing anggota Untuk mencari keuntungan 3. Modal Dikumpulkan dari simpanan- simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha, termasuk dana cadangan, serta sumber lain yang sah Terdiri atas masukan- masukan para sekutu yang dilakukan sekali saja dengan jumlah yang besar 4. Pembagian hasil usaha Pembagian SHU dibagikan kepada semua anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota setelah dikurangi dengan dana cadangan Pembagian hasil usaha atau keuntungan akan dibagi sebanding dengan jumlah pemasukan modal PERBEDAAN KOPERASI DGN BADAN USAHA LAIN
- 35. Pengertian Benda Benda adalah obyek hukum. Sesuai pasal 499 KUHPerdata, benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Jenis benda dibedakan menjadi; 1. Benda berwujud dan benda tak berwujud 2. Benda bergerak dan benda tak bergerak 3. Benda yang dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis 4. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada.
- 36. Benda bergerak, dibedakan menjadi; a. Benda bergerak karena sifatnya (pasal 509 KUHPer) artinya benda yang dapat dipindahkan atau pindah dengan sendirinya. Contoh: Meja, kursi, mobil, dll. b. Benda bergerak karena Undang-Undang (pasal 511 KUHPer) artinya hak-hak atas benda yang bergerak. Contoh : Hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian, dll. Benda tak bergerak, dibedakan menjadi; a. Benda tak bergerak karena sifatnya. Contohnya: Tanah dan yang melekat diatasnya. b. Benda tak bergerak karena tujuannya. Contohnya mesin alat-alat yang dipakai oleh pabrik. c. Benda tak bergerak menurut Undang-Undang, maksudnya berwujud hak-hak atas benda yang tak bergerak. Contoh: Hak memungut hasil atas benda tak bergerak, hak memakai benda tak bergerak, hipotik, dll.
- 37. Arti penting pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak Benda bergerak Benda tak bergerak Bezit (kedudukan berkuasa) Beziter adalah pemilik Bukan Levering (penyerahan) Penyerahan nyata Balik nama Verjaring (kadaluarsa) Tidak ada Dapat terjadi Bezwaring (pembebanan) Gadai Hipotik
- 38. Hak Kebendaan (Zakelijkrecht): Hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sifat hak kebendaan, yaitu; 1.Merupakan hak yang mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. 2.Merupakan hak yang mengikuti, artinya hak itu mengikuti bendanya. 3.Hak yang lebih dulu ada, tingkatnya lebih tinggi. 4.Hak terlebih dahulu (droit de preference). 5.Hak untuk memindahkan hak kebendaan dapat secara sepenuhnya.
- 39. Asas Hukum Benda, antara lain; 1.Merupakan hukum pemaksa, artinya tidak dapat disimpangi. 2.Dapat dipindahkan. 3.Asas Individuliteit, obyeknya adalah barang yang dapat ditentukan. 4.Asas Totaliteit, hak melekat atas seluruh bendanya. 5.Asas prioriteit, artinya kewenangan penuh. 6.Asas publiciteit, artinya penyerahan benda tak bergerak dengan pendaftaran
- 40. Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 570 KUHPer). Ciri-ciri hak milik, antara lain; 1. Hak induk dari hak kebendaan lain. 2. Hak yang selengkap-lengkapnya. 3. Tetap sifatnya, tidak kalah karena hak kebendaan lain. 4. Mengandung inti dari semua hak kebendaan yang lain, hak kebendaan lain hanya bagian dari hak milik.
- 41. Cara memperoleh hak milik (pasal 584 KUHPer), antara lain; 1. Pendakuan (toeiigening) 2. Ikutan (natrekking) 3. Kadaluarsa (verjaring) 4. Pewarisan (erfopvolging) 5. Penyerahan (levering)
- 42. Sifat memperoleh hak milik, yaitu; 1.Dapat secara asli (originair) 2.Dapat secara derivatief (berasal dari orang lain). Cara hilangnya hak milik, karena; 1.Pindah pada orang lain. 2.Hapusnya benda. 3.Pemilik melepas haknya. Hak milik bersama (medeeigendom), dibedakan 1.Hak milik bersama yang bebas, misalnya harta perkawinan. 2.Hak milik bersama yang terikat, misalnya dalam badan hukum.
- 43. Hak gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu (pasal 1150 KUHPer). Hak gadai mempunyai beberapa sifat antara lain; 1. Hak gadai bersifat accessoir (tambahan dari perjanjian pokok). 2. Hak gadai bersifat memberi jaminan. Hak gadai tidak termasuk hak memakai, hak menikmati atau memungut hasil barang. Syarat mengadakan hak gadai untuk benda berwujud dan hak piutang atas bawa, yaitu; 1. Ada perjanjiannya, baik tertulis maupun lisan. 2. Barang yang digadaikan harus lepas atau di luar kekuasaan pemberi gadai.
- 44. Hak pemegang hak gadai; 1. Apabila debitur wanprestasi, pemegang gadai dapat menjual benda gadai dengan cara di muka umum, dan syarat yang lazim. Kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur. 2. Pemegang gadai berhak atas biaya pemeliharaan. 3. Hak untuk menahan barang apabila ada beberapa piutang atas barang tersebut (hak retentie). Kewajiban pemegang gadai adalah; 1. Bertanggungjawab atas hilangnya barang, merosotnya nilai jual barang apabila akibat kelalaiannya. 2. Tidak boleh menyalahgunakan barang gadai. Gadai bisa terhapus jika; 1. Hutang pokoknya telah dibayar/lunas. 2. Barang gadai telah keluar dari kekuasaan pemegang gadai.
- 45. PERJANJIAN SUATU PERISTIWA DIMANA SESEORANG BERJANJI KEPADA SESEORANG LAIN ATAU DIMANA DUA ORANG ITU SALING BERJANJI UNTUK MELAKSANAKAN SESUATU HAL. (pasal 1313 KUHPer) SESUATU HAL ITU ADALAH PRESTASI PRESTASI dapat berupa: 1. Menyerahkan sesuatu 2. Melakukan sesuatu 3. Tidak melakukan sesuatu
- 46. Unsur Perjanjian 1.Essentialia, artinya syarat sahnya perjanjian. 2.Naturalia, artinya lazimnya melekat pada perjanjian. 3.Accidentalia, artinya yang harus disebut tegas SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (pasal 1320 KUHPer) 1.Kesepakatan kedua belah pihak 2.Kecakapan kedua belah pihak 3.Sesuatu hal yang tertentu 4.Sebab yang halal (UU, ketertiban umum, kesusilaan)
- 47. Asas dalam perjanjian, antara lain; konsensualisme, artinya persesuaian kehendak. Kekuatan mengikat. Kebebasan berkontrak. Hapusnya perjanjian; 1. Pembayaran. 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan konsignasi atau penitipan. 3. Novasi. 4. Kompensasi. 5. Percampuran Hutang. 6. Penghapusan Hutang. 7. Lenyapnya barang yang menjadi hutang. 8. Hapusnya perjanjian karena lapau waktu.
- 48. Ingkar janji (Wanprestasi) Debitur sama sekali tidak penuhi perikatan. Debitur terlambat memenuhi. Debitur keliru/tidak pantas memenuhi perikatan FORCE MAJEUR atau OVERMACHT atau keadaan memaksa, yaitu; 1. Bencana alam. 2. Kehilangan 3. Keadaan di luar kemampuan
- 49. Keadaan memaksa (force majeur) Tiga unsur yang harus dipenuhi; 1.Tidak penuhi prestasi. 2.Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur. 3.Faktor penyebab tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Akibat keadaan memaksa; 1.Kreditur tidak dapat menuntut perikatan dipenuhi. 2.Tidak dapat dinyatakan dalam keadaan lalai dan tidak dapat menuntut. 3.Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian. 4.Prestasi gugur (pada perjanjian timbal balik).
- 50. PASAR MODAL Kegiatan yg berkaitan dgn penawaran umum dan perdagangan efek Perusahaan publik yg berkaitan dengan efek yg diterbitkannya Lembaga profesi yg berkaitan dgn efek utk melakukan transaksi jual beli TEMPAT BERTEMUNYA PENJUAL DAN PEMBELI MODAL/DANA
- 51. PERANAN PASAR MODAL Untuk membiayai atau menunjang pembangunan dunia usaha umumnya biaya pembanguan nasional TUJUAN PASAR MODAL Pengembangan fungsi perbankan Pengembangan dunia usaha Pemerataan pendapatan Indikator krisis keuangan Patokan kebijakan suku bunga
- 52. EFEK Surat berharga: Surat pengakuan hutang Surat berharga komersial Saham Obligasi Tanda bukti hutang Right issue
- 53. 4 UNSUR PASAR MODAL Peminta modal (EMITEN) Penawar modal Lembaga penunjang pasar modal Mekanisme pasar modal
- 54. EMITEN Badan hukum berbentuk PT dan berkedudukan di Indonesia Modal yg disetor penuh min. 200 juta. 2 th terakhir berturut PT laba min 10 % Laporan keuangan 2 th terakhir di audit Mengeluarkan buku prospektus
- 55. PENAWAR MODAL MASYARAKAT/PERORANGAN WNI INVESTOR LEMBAGA KEUANGAN LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL KUSTODIAN BIRO ADMINISTRASI EFEK WALI AMANAT
- 56. PROFESI PENUNJANG 1. NOTARIS 2. KONSULTAN HUKUM 3. APRAISAL 4. AKUNTAN PUBLIK MEKANISME PASAR MODAL 1. PROSES EMISI 2. PERDAGANGAN DI BURSA EFEK
- 57. HAK ATAS KEKAYAAN MILIK INTELEKTUAL Perlindungan terhadap hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusasteraan maupun seni
- 58. PRINSIP HAKI PRINSIP EKONOMI PRINSIP KEADILAN PRINSIP KEBUDAYAAN PRINSIP SOSIAL
- 59. HAK CIPTA Untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil karya bidang ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa (UU no. 19 tahun 2002) SIFAT HAK CIPTA > Benda bergerak immateriel > Dapat dibagi > Tidak dapat disita
- 60. HAK CIPTA TERDIRI ATAS HAK EKONOMI: untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya HAK MORAL: hak yang melekat secara pribadi dan tidak dapat dilepas dengan alasan apapun
- 61. CIPTA YANG DILINDUNGI Buku, program, dan semua hasil karya tulis Ceramah, kuliah, pidato Alat peraga Lagu/musik, drama, seni rupa Arsitektur, peta Fotografi, sinematografi terjemahan
- 62. Yang tidak ada hak cipta Hasil rapat terbuka lembaga negara Peraturan perundang-undangan Pidato kenegaraan Putusan pengadilan Keputusan badan arbitrase
- 63. HAK PATEN Hak eksklusif yg diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi (UU No. 14 Tahun 2001)
- 64. JANGKA WAKTU PATEN 20 TAHUN PATEN SEDERHANA 10 TAHUN
- 65. Penyelesaian Sengketa Tingkat I: Pengadilan Niaga Tingkat II: Mahkamah Agung Arbitrase/Alternative Dispute Resolution Pelanggaran Hak adalah Delik Aduan
- 66. MEREK Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. UU no. 15 Tahun 2001
- 67. JENIS MEREK MEREK DAGANG MEREK JASA MEREK KOLEKTIF Merek tidak dapat didaftar karena; 1.Bertentangan dengan UU, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. 2.Tidak memiliki pembeda. 3.Telah menjadi milik umum. 4.Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yg dimohonkan paten.
- 68. PERLINDUNGAN KONSUMEN KONSUMEN Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk lain, dan tidak untuk diperdagangkan UU No. 18 Tahun 1999
- 69. Perlindungan Konsumen Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu : 1. Perlindungan Priventif Perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut. 2. Perlindungan Kuratif Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian.
- 70. Tujuan perlindungan konsumen diantaranya adalah : Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
- 71. Asas Perlindungan Konsumen 1. Asas Manfaat 2. Asas Keadilan 3. Asas Keseimbangan 4. Asas Keamanan dan keselamatan konsumen 5. Asas Kepastian Hukum
- 72. Hak Konsumen Kenyamanan, keamanan & keselamatan Dpt barang/jasa sebanding dgn nilai tukar atau yg dijanjikan Dpt pendidikan konsumen Didengar pendapat/keluhan Dpt kompensasi, ganti rugi atau penggantian
- 73. Kewajiban Konsumen Membaca, mengikuti petunjuk/prosedur Beritikad baik dalam transaksi Membayar sesuai dgn nilai tukar Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 74. Hak Pelaku Usaha Menerima pembayaran Perlindungan hukum Rehabilitasi
- 75. Kewajiban Pelaku Beritikad baik Memberi info yg benar Melayani konsumen yg benar Menjamin mutu barang Memberi kesempatan konsumen menguji Memberi kompensasi, ganti rugi
- 76. Larangan dalam Memproduksi Tidak sesuai standar baku Tidak sesuai dengan janji Tidak ada keterangan produk Larangan dalam Mempromosikan Menggunakan kalimat yg berlebihan Janji yg belum pasti Menjatuhkan produk lain
- 77. Larangan dalam Obral Barang/jasa tsb tdk sesuai standar Seolah tidak mengandung cacat tersembunyi Tidak bermaksud menjual Jumlah barang hanya tertentu Menaikkan harga sebelum melakukan obral
- 78. Dilarang Mencantumkan Klausul Baku Menyatakan pengalihan tanggung jawab Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen Menolak menyerahkan uang Memaksa akan aturan tambahan Melakukan perbuatan sepihak
- 79. Tanggungjawab Pelaku Usaha Ganti kerugian atas; kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen BENTUK GANTI RUGI: Pengembalian uang, penggantian barang, atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yg sesuai dgn peraturan perundang- undangan
- 80. HAL-HAL YG MEMBEBASKAN 1. Barang tdk untuk diedarkan 2. Cacat barang dikemudian hari 3. Cacat akibat prosedur dilanggar 4. Kelalaian konsumen 5. Lewat jangka waktu penuntutan 4 th sejak barang dibeli
- 81. KEPAILITAN KEADAAN BERHENTI MEMBAYAR SYARAT PAILIT: 1. Adanya debitur yg tidak membayar utang 2. Adanya lebih dari satu kreditur 3. Adanya lebih dari satu utang 4. Minimal satu utang sudah jatuh tempo 5. Minimal satu utang sudah dapat ditagih
- 82. KEPAILITAN UU No. 1 Tahun 1998 Kepailitan dapat diajukan apabila: Dalam keadaan berhenti membayar Lebih dari satu kreditur, dan 1 kreditur piutangnya dapat ditagih
- 83. PIHAK YG DAPAT MENGAJUKAN KEPAILITAN 1. Debitur sendiri 2. Seorang atau lebih kreditur 3. Kejaksaan mewakili kepentingan umum 4. Bank Indonesia apabila debiturnya bank 5. Bapepam
- 84. UTANG ARTI SEMPIT: suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian utang piutang ARTI LUAS: seluruh kewajiban yg ada dalam suatu perikatan baik yg timbul karena UU atau perjanjian UTANG adalah utang pokok dan bunganya
- 85. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA Tingkat I: Pengadilan Niaga Tingkat II: Mahkamah Agung Peninjauan Kembali: Mahkamah Agung Pasal 6 (4) UU Kepailitan Putusan diambil maks. 30 hari setelah permohonan didaftarkan
- 86. SEBELUM PUTUSAN Kreditur dapat mengajukan permohonan: 1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur 2. Menunjuk kurator sementara untuk: Mengawasi pengelolaan usaha debitur Mengawasi pembubaran
- 87. AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT DEMI HUKUM DEBITUR KEHILANGAN HAKNYA UNTUK BERBUAT SESUATU TERHADAP PENGUASAAN DAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAANNYA YANG TERMASUK DALAM KEPAILITAN
- 88. HARTA KEKAYAAN : SELURUH KEKAYAAN DEBITUR PADA SAAT PERNYATAAN PAILIT SERTA SEGALA APA YANG DIPEROLEH SELAMA KEPAILITAN Tidak termasuk: 1. Perlengkapan tidur 2. Perlengkapan dinas dan kerja 3. Persediaan makanan kurang lebih sebulan 4. Gaji, upah, uang jasa dan honor 5. Hak cipta 6. Uang untuk nafkah (ditetapkan hakim) 7. Buku-buku untuk bekerja
- 89. PARA PIHAK HAKIM PENGAWAS KURATOR PANITIA PARA KREDITOR RAPAT PARA KREDITOR
- 90. AKIBAT HUKUM PERNYATAAN PAILIT Terjadi sitaan umum kekayaan debitur Kepailitan hanya kekayaan bukan pribadi Harta dikuasai kurator Tuntutan dan gugatan ke kurator Kreditur preference tetap dpt laksanakan haknya
- 91. UPAYA DLM KEPAILITAN 1. Penundaan pembayaran 2. Verifikasi piutang 3. Perdamaian (Akkoord) 4. Insolvensi 5. Rehabilitasi
- 92. HUKUM ASURANSI ASURANSI: (Ps 246 KUHD) - Suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan, kerusakan, ketiadaan keuntungan yg diharapkan, yg akan dideritanya karena kejadian yg tidak pasti
- 93. 4 unsur dalam asuransi 1. Pihak tertanggung 2. Pihak penanggung 3. Peristiwa yg tidak tertentu (evenement) 4. Kepentingan yg mungkin akan mengalami kerugian
- 94. MANFAAT ASURANSI 1. Memberikan rasa aman dan perlindungan 2. Sebagai tabungan dan sumber pendapat lain 3. Merupakan alat penyebaran risiko 4. Pendistribusian biaya dan manfaat yg lebih adil
- 95. PENGGOLONGAN ASURANSI Berdasarkan Perjanjian: Asuransi Kerugian Asuransi Jumlah Asuransi Varia Berdasarkan sifat pelaksanaannya: Asuransi Sukarela Asuransi Wajib Asuransi Kredit
- 96. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1992 1. Usaha Asuransi terbagi: a. Asuransi Kerugian b. Asuransi Jiwa c. Reasuransi 2. Usaha Penunjang: a. Pialang Asuransi b. Pialang Reasuransi c. Penilai Kerugian Asuransi d. Agen Asuransi
- 97. PRINSIP-PRINSIP ASURANSI INSURABLE INTEREST (adanya kepentingan) INDEMNITY (penempatan posisi semula) UTMOST GOOD FAITH (Itikad baik) SUBROGRATION (pengganti kedudukan) PROXIMA CAUSA (sebab kerugian) CONTRIBUTION (saling menutup)
- 99. MEDIASI NEGOSIASI DGN MELIBATKAN PIHAK KETIGA MEDIATOR DITUJUK OLEH PARA PIHAK YG BERSENGKETA PUTUSANNYA BERUPA NILAI ATAU NORMA PUTUSAN TIDAK PUNYA TITEL EXECUTORIAL
- 100. ARBITRASE PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN WASIT PUTUSAN DPT MEMILIKI TITEL EXECUTORIAL BERSIFAT RAHASIA, CEPAT, MUDAH DAN MURAH
- 101. ARBITRASE INDONESIA 1. BANI = BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA 2. BAMUI = BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA
- 102. LEMBAGA PEMBIAYAAN BADAN USAHA YANG MELAKUKAN KEGIATAN PEMBIAYAAN DALAM BENTUK PENYEDIAAN DANA ATAU BARANG MODAL DENGAN TIDAK MENARIK DANA SECARA LANGSUNG DARI MASYARAKAT (Kepres no.61 Tahun 1988)
- 103. Perbedaan dgn bank Pendanaan dari masyarakat Penyediaan dana atau barang modal Tidak memerlukan jaminan
- 104. LEMBAGA PEMBIAYAAN 1. LEASING 2. FACTORING 3. MODAL VENTURA 4. PEMBIAYAAN KONSUMEN 5. KARTU KREDIT
- 105. LEASING (sewa guna usaha) Ciri-ciri leasing: Ada 3 pihak Lesse, lessor, supplier Pembayaran sewa dilakukan berkala Masa sewa guna usaha ditentukan Disertai dgn hak opsi Hak milik ada pada lessor Obyek leasing = benda-benda yg digunakan untuk menjalankan perusahaan
- 106. KEUNTUNGAN LEASING Proses pengadaan barang lebih cepat dan tidak memerlukan jaminan Pengadaan barang yg mahal lebih meringankan dari sisi cash flow karena pembayaran jangka panjang Posisi cash flow lebih baik dan biaya modal lebih menarik Perencanaan keuangan lebih mudah dan sederhana
- 107. PERBEDAAN DGN SEWA JANGKA WAKTU MENJADI FOKUS PARA PIHAK ADL BADAN USAHA PERLU JAMINAN TERTENTU ADANYA HAK OPSI
- 108. BEDA DGN SEWA BELI DAN JUAL BELI PERALIHAN HAK MILIK JENIS LEMBAGA PEMBIAYAAN PARA PIHAK YANG TERLIBAT
- 109. FACTORING (ANJAK PIUTANG) USAHA PEMBIAYAAN DALAM BENTUK PEMBELIAN DAN/ATAU PENGALIHAN ATAU PENGURUSAN PIUTANG ATAU TAGIHAN JANGKA PENDEK SUATU PERUSAHAAN DARI TRANSAKSI DALAM DAN LUAR NEGERI
- 110. CIRI-CIRI FACTORING BERUPA PENGURUSAN PIUTANG TAGIHAN JANGKA PENDEK DAN BELUM JATUH TEMPO ADA 3 PIHAK : FAKTORING COMPANY KLIEN (PENJUAL PIUTANG) NASABAH
- 111. KEUNTUNGAN FACTORING PEMBAYARAN PIUTANG LEBIH CEPAT DARI JATUH TEMPO MENAMBAH DANA SEGAR DAPAT MEMBANTU PENINGKATAN KEUNTUNGAN ATAU LABA MENGALIHKAN RISIKO PIUTANG
- 112. MODAL VENTURA BADAN USAHA YG MELAKUKAN PEMBIAYAAN MELALUI PENYERTAAN MODAL KE DALAM SUATU USAHA PERUSAHAAN PASANGAN USAHA UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU
- 113. KEUNTUNGAN MODAL VENTURA SUMBER DANA SELAIN BANK BANTUAN MANAJEMEN MEMPERLUAS JARINGAN USAHA
- 114. JENIS MODAL VENTURA CONVENTIONAL LOAN CONDITIONAL LOAN (UNTUNG RUGI) EQUITY INVESTMENT (ADA BANTUAN MANAJEMEN)
- 115. PEMBIAYAAN KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG UNTUK KEBUTUHAN KONSUMEN DILAKUKAN DGN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN ATAU BERKALA
- 116. KARTU KREDIT BADAN USAHA YG MELAKUKAN PEMBIAYAAN UNTUK MEMBELI BARANG DAN JASA DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT