Implementasi nilai nilai kebangsaan bersumber pancasila
- 1. UUD NRI 1945 IRJEN POL (PURN) Dr. Drs. E. WINARTO H., SH,MSi. 1
- 2. Negara yang berdaulat, dan wilayah, secara yuridis baru sah dimiliki dan diakui pada 18 Agustus 1945 Melalui rapat paripurna PPKI dan menetapkan Soekarno sebagai PRESIDEN dan Mohammad Hatta selaku WAKIL PRESIDEN, juga menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia. 2
- 3. NKRI LETAK STRATEGIS NEG KEPULAUAN : (17.504 PULAU) PENDUDUK : 265 JUTA JIWA SKA : BERAGAM & BERLIMPAH MULTI ETNIS : SUKU 740 & BAHASA 583. 34 PROVINSI, 508 KOTA/KAB, 79.075 DESA/KELURAHAN NEGARA BESAR ; MEMILIKI PELUANG SEJAJAR DGN NEGARA BESAR LAIN ; DPT WUJUDKAN CITA-CITA & TUJUAN NASIONAL NKRI 3 Dengan potensi kekayaan yang luar biasa seharusnya Indonesia bisa menjadi negara makmur dan sejahtera (Tujuan nasional dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4) ; 3 3
- 4. 4 Sumber Hukum dasar Pengatur hak dan kewajiban Negara dan warga Negara 4 Konsensus bersama Seluruh rakyat dalam Komitmenmem- bentuk NKRI Landasan dalam me- wujudkan cita-cita Pedoman GAR Sistem Kenegaraan Alat mem- batasi Kekuasaan UUD NRI 1945
- 5. 2002 2001 2000 1999 Amandemen Kedua UUD 1945, pada Sidang Tahunan MPR 7-18 Agustus 2000 Amandemen Ketiga UUD 1945, pada Sidang Tahunan MPR 1-9 November 2001 Amandemen Keempat UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002 Amandemen Pertama UUD 1945, pada Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999 UUD 1945 (18/8/1945 s/d 27/12/1949) UUD RIS (27/12/1949 s/d 17/8/1950) UUDS RI 1950 (17/8/1950 s/d 5/7/1959) Kembali ke UUD 45 (5/7/1959 s/d 19/10/1999) SEJARAH UUD 1945 Diterapkan terhadap 9 pasal dari total 37 Pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21. Beberapa pasal dan bab mengenai : Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman, dll. 5 Bab dan 25 Pasal. Menyempurnakan penyesuaian untuk perubahan-perubahan sebelumnya termasuk penghapusan atau penambahan pasal/bab 5
- 6. 6 PERTIMBANGAN 1. Menghilangkan kesan jiwa UUD 1945 yang sentralistik dan otoriter; antara lain: masa jabatan Presiden dibatasi, kekuasaan Presiden dibatasi, sistem pemerintahan dan kelembagaan , desentralisasi dan otonomi. 2. Memberikan peluang melaksanakan pembangunan sesuai kondisi dan aspirasi masyarakat. 3. Menghidupkan politik keterbukaan. Membuka masyarakat lebih proaktif dan kreatif mengkritisi pemerintah (demi kebaikan). 4. Mendorong kehidupan bangsa yang dinamis (berkembang) segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial budaya sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang maju dan sejahtera sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. AMANDEMEN UUD NRI TAHUN 1945 1 2 3 4 6
- 7. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai demokrasi bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaran pemerintahan. Nilai kesamaan derajat, setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum. Nilai ketaatan hukum, setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku UUD NRI 1945 mengandung nilai: 7 TUJUAN NASIONAL 7
- 8. DEMOKRASI 8 KELEMBAGAAN NEGARA SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN OTONOMI DAERAH KEBEBASAN PERS KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL SISTEM PEMILU 1 2 3 4 5 6 8
- 9. KOMPONEN PENGHITUNGAN IDI 3 ASPEK, 11 VARIABEL, DAN 28 INDIKATOR ASPEK VARIABEL INDIKATOR Kebebasan Sipil 1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 2 indikator 2. Kebebasan Berpendapat 2 indikator 3. Kebebasan Berkeyakinan 3 indikator 4. Kebebasan dari Diskriminasi 3 indikator Hak-Hak Politik 5. Hak Memilih dan Dipilih 5 indikator 6. Partisipasi Politik dalamPengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan 2 indikator Lembaga Demokrasi 7. Pemilu yang Bebas dan Adil 2 indikator 8. Peran DPRD 3 indikator 9. Peran Partai Politik 2 indikator 10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 2 indikator 11. Peradilan yang Independen 2 indikator 9 9
- 10. PEMILU 1999 48 PARPOL PEMILU 2004 39 PARPOL 2007 43 PARPOL 2006 27 PARPOL 2008 154 PARPOL LEBIH PEMILU 2009 38 PARPOL NASIONAL DAN 6 PARPOL LOKAL PEMILU 2014 12 PARPOL NASIONAL DAN 4 PARTAI LOKAL 2019 17 April 14 PARPOL 10 10
- 11. HAK ASASI MANUSIA HAK SIPIL HAK HIDUP, HAK UTK BERKELUARGA, DIPERLAKUKAN SAMA DIHADAPAN HUKUM, BEBAS BERAGAMA, BEBAS DARI KEKERASAN HAK POLITIK HAK BERSERIKAT DAN BERKUMPUL, MENYATAKAN PENDAPAT LISAN DAN TULISAN, HAK IKUT DALAM PEMERINTAHAN (MEMILIH DAN DIPILIH) MENCARI SUAKA HAK EKONOMI HAK MEMILIKI PROPERTI, JAMINAN SOSIAL, PERLINDUNGAN KERJA DAN UPAH YG ADIL, PARTISIPASI DLM BIDANG EKONOMI HAK SOSIAL BUDAYA HAK PELAYANAN SOSIAL, KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEKAYAAN INTELEKTUAL, TEMPAT TINGGAL, RASA AMAN 11
- 12. MANUSIA Sebagai indeks Komposit dari: KESEHATAN Usia harapan hidup (Life expectancy ) HARAPAN LAMA SEKOLAH (Expected years schooling) PENDAPATAN Program Keluarga Harapan (PKH) Kian Bertambah (Covid19) INDEKS PEMBANGUNAN (IPM) PENDIDIKAN Rata-rata lama sekolah (Mean years of schooling) 12
- 13. PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN (PASAL 27 (1) UUD NRI TH 1945) : Semua Warga Negara (WN) mempunyai kedudukan yang sama di dalam Hukum dan Pemerintahan tanpa pengecualian. PERSAMAAN UTK MEMPEROLEH PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN LAYAK (PASAL 27 (2) UUD NRI TH 1945) Semua WN mempunyai Hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. 13 PERSAMAAN HAK BERSERIKAT DAN BERPENDAPAT (PASAL 28 UUD NRI TH 1945) Negara menjamin terlaksananya Hak Kebebasan (kemerdekaan) bagi setiap WN untuk berserikat / berkumpul serta mengeluarkan pikiran (Lisan dan Tulisan). KEBEBASAN BERAGAMA (PASAL 29 UUD NRI TH 1945) Negara menjamin kebebasan bagi setiap WN untuk memeluk dan menjalankan agama dan keyakinannya. PERSAMAAN UNTUK BELA NEGARA (PASAL 27 (3) DAN 30 UUD NRI TH 1945) Semua WN mempyai Hak dan Kewajiaban yang sama di dalam upaya pembelaan Negara. FAKIR MISKIN, PELAYANAN KESEHATAN DAN JAMINAN SOSIAL (PASAL 34 UUD NRI TH 1945) Negara wajib : Menjamin fakir miskin dan anak-anak terlantar, menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, dan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Umum bagi seluruh rakyat. PERSAMAAN HAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN (PASAL 31 UUD NRI TH 1945) Setiap WN berhak memperoleh Pendidikan dan wajib ikut pendidikan dasar, dan Negara wajib menyelenggarakan Pendidikan untuk mencerdaskan bangsa.
- 14. 1 Pembangunan SDM Merespons bonus demografi yang menciptakan peluang tersendiri. Menciptakan generasi pekerja keras yang dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan Infrastruktur Prioritas yakni pembangunan infrastruktur. Mendukung pengembangan perekonomian dan kemudahan aksesibilitas. Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi Menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi. Merevisi Undang-Undang yang dinilai menghambat tercapainya lapangan kerja dan UMKM. Penyederhanaan birokrasi Memotong birokrasi yang panjang dan penyederhanaan eselonisasi. akan membuat eselon menjadi dua level , yaitu tingkat fungsional yang menghargai kompetensi dan keahlian Transformasi ekonomi Upaya transformasi dari ketergantungan sumber daya alam ke daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. 2 4 5 Program Jokowi-Maaruf (2019 - 2024) 3 14
- 15. INDONESIA MAJU (Sumber: Bappenas) Tahun 2023 kita harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5 sampai 3 juta penduduk. Indikator pembangunan adalah nilai tukar petani (NTP) antara 103-105 dan nilai tukar nelayan (NTN) 105-107. Kemudian pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas. Tema dari RKP 2023 adalah peningkatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam sektor ekonomi hijau, pembangunan rendah karbon akan menjadi langkah penting untuk mendukung target Indonesia mencapai nol emisi karbon 2060. 15
- 16. Implementasi mengarah pada KEPATUHAN atas KESEPAKATAN warga negara dalam penegakan hukum ( Compliance ; Identification dan Internalization ) Nilai ketaatan hukum membawa pada KARAKTER kehidupan menuju pada cita- cita nasional. Pilar NKRI adalah negara hukum , artinya negara DIPERSATUKAN dan ditopang oleh sistem penegakan hukum dengan mengedepankan kesetaraan didalam hukum . Hukum menjadi PENUNTUN kehidupan berbangsa dan bernegara . HUKUM NILAI KETAATAN 16
- 17. HUKUM Ketaatan Pemerintah Terhadap Hukum Legalitas Formal Independensi Kekuasaan Kehakiman Akses Terhadap Keadilan Hak Asasi Manusia INDEKS KETAATAN 17
- 18. ISU AKSES TERHADAP KEADILAN Penelitian 2018 dari : ( Gab Bappenas dll) KERANGKA HUKUM MEKANISME PENYELESAIAN BANTUAN HUKUM HASIL DARI PROSES KEMAMPUAN MASYARAKAT CATATAN : 60% PEREMPUAN TIDAK MENGGUNAKAN BANTUAN HUKUM KUALITAS PROSES 18
- 19. Korupsi melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat . CORRUPTIO (Latin; corrumpere ) BUSUK; RUSAK; MENGGOYAHKAN; MEMUTAR BALIK; MENYOGOK . Korupsi merusak Sistem Demokrasi (Negara berbentuk Republik , Kedaulatan ditangan rakyat , Negara berdasar hukum) BONUM COMMUNE (kebaikan bersama) 19
- 20. Kriteria Pemilihan dan Terpilihnya Kalimantan Timur Tersedia lahan luas milik pemerintah atau BUMN, untuk mengurangi biaya. Lokasi, secara geografis berada ditengah wilayah Indonesia, mempresentasikan keadilan. Potensi konflik sosial rendah, memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Daya dukung tanah dan air baku. Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan. Minimal terhadap bencana alam. Dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur. Jangka Pendek: Masa Konstruksi Mendorong ekonomi melalui investasi infrastruktur. Mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia. Mendorong Output sektor lain. Mendorong penciptaan kesempatan kerja. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jangka Menengah dan Panjang: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mendorong peningktan sektor Non Tradisional. Mendorong diversifikasi ekonomi di Kalimantan. Meningkatkan perdagangan antar wilayah. Ketimpangan pendapatan menurun. Dampak Ekonomi Perpindahan Ibukota Negara 20 Ibu Kota Negara Baru Nusantara (IKN )