KD 3.13 Menerapkan Disiplin Pegawai.pdf
- 2. Materi Pembelajaran Pengertian Disiplin Pegawai Larangan Pegawai Penjatuhan Hukuman Disiplin Kewajiban Pegawai Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin 01 02 03 05 04
- 3. Pengertian Disiplin Pegawai Disiplin berasal dari bahasa Latin Disciplina yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Disiplin adalah sikap hormat terhadap peraturan oragnisasi, yang ada dalam diri pegawai, yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada peraturan dan ketetapan organisasi. Berdasarkan PP No. 53 tahun 2010 Pasal 1, disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.
- 4. Maksud dan Tujuan Disiplin ASN Maksud Disiplin ASN Untuk mewujudkan ASN yang andal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip- prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). 1) Untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASN. 2) Mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap dan perilaku ASN. 3) Meningkatkan kedisiplinan ASN. 4) Meningkatkan tanggung jawab ASN. 5) Mempercepat proses perubahan ke arah peningkatan profesionalisme dalam bekerja. Tujuan Disiplin ASN
- 5. Kewajiban Pegawai Kewajiban ASN dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 23 1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan ASN dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI
- 6. Hak Pegawai Hak ASN dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas 2. Memperoleh cuti 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua 4. Perlindungan 5. Pengembangan kompetensi
- 7. Larangan Pegawai Menyalahgunakan wewenang Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain Tanpa izin pemerintah menjadi pegawa atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Larangan ASN menurut Pasal 4 PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN
- 8. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani Menghalangi berjalannya tugas kedinasan Larangan ASN menurut Pasal 4 PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN
- 9. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: o Ikut serta sebagai pelaksana kampanye o Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS o Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain o Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: o Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye o Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat Larangan ASN menurut Pasal 4 PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN
- 10. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang- undangan Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: o Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah o Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye o Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye o Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat Larangan ASN menurut Pasal 4 PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN
- 11. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Hukuman Disiplin Ringan Teguran lisan Teguran tertuls Pernyataan tidak puas secara tertulis Hukuman Disiplin Berat Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Hukuman Disiplin Sedang Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun Berdasarkan PP No. 53 tahun 2010 Pasal 7
- 12. Penjatuhan Hukuman Disiplin Dasar Hukum Penjatuhan hukuman disiplin diatur dalam PP No. 53 tahun 2010 Pasal 30 PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan
- 13. Pejabat yang Berwenang Menghukum Menurut Pasal 15 dan Pasal 16 PP No. 53 tahun 2010 Presiden (Pasal 15) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Menteri) (Pasal 16) Pejabat struktural eselon I dan pejabat setara (Pasal 16) Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara (Pasal 16) Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya, o Pejabat Pembina Kepegawaian o Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara
- 14. Tujuan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan yaitu untuk memperbaiki dan mendidik ASN yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta dapat memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Juga dimaksudkan agar ASN lainnya tidak melakukan pelanggaran disiplin.
- 15. Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum Pada prinsipnya penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum ASN yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin Penyampaian keputusan hukuman disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada ASN yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi yang terkait. Yang dimaksud secara tertutup adalah penyampaian surat keputusan hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan bahwa pejabat terkait dimaksud jabatan dan pangkatnya.
- 16. Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Apabila tempat kedudukan pejabat yang berwenang menghukum dan tempat ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berjauhan, maka pejabat yang berwenang menghukum dapat menunjuk pejabat lain untuk menyampaikan keputusan hukuman disiplin tersebut, dengan ketentuan bahwa pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari ASN yang dijatuhi hukuman disiplin. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan Apabila ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya. Hukuman disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden disampaikan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pimpinan instansi induknya.
- 17. CREDITS: This presentation template was created by 際際滷sgo, including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik Thank you! Please keep this slide for attribution