More Related Content
Similar to DISIPLIN PPPK.........................................pptx (20)
Recently uploaded (20)
DISIPLIN PPPK.........................................pptx
- 1. Oleh : WAHONO, SH, MM Kabid Administrasi & Pembinaan Aparatur BKD Kab. Wonogiri DISIPLIN PPPK
- 2. DASAR HUKUM Tentang MANAJEMEN PPPK Tentang DISIPLIN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMKAB WONOGIRI 01 | PP Nomor 49 TAHUN 2018 02 | Perbup Wonogiri Nomor 55 TAHUN 2022
- 3. PENGERTIAN DISIPLIN PELANGGARAN DISIPLIN (Pasal 1 angka 6 PERBUP WONOGIRI NOMOR 55 TAHUN 2022) KESANGGUPAN PEGAWAI ASN UNTUK MENAATI KEWAJIBAN DAN MENGHINDARI LARANGAN YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN (Pasal 1 angka 7 PERBUP WONOGIRI NOMOR 55 TAHUN 2022) SETIAP UCAPAN, TULISAN ATAU PERBUATAN PEGAWAI ASN YANG TIDAK MENAATI KEWAJIBAN DAN/ATAU MELANGGAR LARANGAN KETENTUAN DISIPLIN ASN, BAIK YANG DILAKUKAN DIDALAM MAUPUN DILUAR JAM KERJA.
- 4. PENGERTIAN UCAPAN TULISAN PERBUATAN setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, TV, rekaman atau alat komunikasi dll pernyataan pikiran dan / atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan, gambar karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa itu. setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5. Poin-Poin Penting Pengaturan Disiplin PPPK 1. Kewajiban dan Larangan 2. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin 3. Hukuman disiplin untuk pelanggaran kewajiban masuk kerja 4. Hukuman disiplin untuk pelanggaran netralitas 5. Ijin perkawinan dan perceraian 6. PPPK yang ditahan menjadi tersangka Dalam Perbup Nomor 55 Tahun 2022
- 7. Kewajiban & Larangan Setiap Pegawai ASN Wajib : a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang; d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan
- 8. Kewajiban & Larangan Setiap Pegawai ASN Wajib : g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji ASN; j. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan; k. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- 9. Kewajiban & Larangan Setiap Pegawai ASN Wajib : m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; n. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; o. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya; p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Kewajiban & Larangan Setiap Pegawai ASN Dilarang : a. menyalahgunakan wewenang; b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan; c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain; d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- 11. Kewajiban & Larangan Setiap Pegawai ASN Dilarang : f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; g. melakukan pungutan di luar ketentuan; h. melakukan kegiatan yang merugikan negara; i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan; l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- 12. Kewajiban & Larangan Setiap Pegawai ASN Dilarang : 1. ikut kampanye; 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN; 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain; m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
- 13. Kewajiban & Larangan Setiap Pegawai ASN Dilarang : 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- 14. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin bagi PPPK
- 15. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin bagi PPPK Hukuman Disiplin Ringan : 1. Teguran lisan; 2. Teguran tertulis; 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 16. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin bagi PPPK Hukuman Disiplin Sedang : 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. Penurunan golongan setingkat lebih rendah selam 1 (satu) tahun;
- 17. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin bagi PPPK Hukuman Disiplin Berat : berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- 18. Hukuman Disiplin untuk Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja bagi PPPK
- 19. Hukuman Disiplin Ringan 1. Teguran Lisan : 3 Hari Alpa 2. Teguran Tertulisa : 4 s.d. 6 Alpa 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis : 7 s.d. 10 Alpa Hukuman Disiplin untuk Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja bagi PPPK Hukuman Disiplin Sedang 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun : 11 s.d. 13 alpa 2. Penurunan golongan setingkat lebih rendah selam 1 (satu) tahun : 14 s.d 16 alpa
- 20. Hukuman Disiplin Berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri : 17 alpa atau lebih. Hukuman Disiplin untuk Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja bagi PPPK Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri jika 10 hari alpa berturut- turut
- 22. PPPK akan dijatuhi hukuman disipilin sedang karena pelanggaran netralitas jika : 1. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN. 2. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain; 3. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 4. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; Hukuman Disiplin untuk Pelanggaran Netralitas
- 23. PPPK akan dijatuhi hukuman disipilin sedang karena pelanggaran netralitas jika : 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peseta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat keterangan Tanda Penduduk. Hukuman Disiplin untuk Pelanggaran Netralitas
- 24. Ijin Perkawinan dan Perceraian PPPK
- 25. Ijin Perkawinan dan Perceraian PPPK Tatacara pengajuan dan pemberian ijin perkawinan dan perceraian bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ijin perkawinan dan perceraian PNS, dan bagi PPPK yang melakukan perceraian tidak sesuai ketentuan maka dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat sedang.
- 26. PPPK yang ditahan menjadi Tersangka
- 27. 01 | 02 | PPPK yang ditahan menjadi Tersangka PPPK yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PPPK. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku akhir bulan sejak PPPK ditahan. 03 |PPPK yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 04 | PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan penghasilan.
- 28. 05 | 06 | PPPK yang ditahan menjadi Tersangka PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan uang pemberhentian sementara. Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PPPK sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 07 |Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara. 08 | Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan : a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 29. PPPK DIPUTUSKAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA TIDAK DENGAN HORMAT KARENA : 1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945; 2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan/atau pidana umum; 3. Menjadi anggota dan/atau pengurus parpol; 4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.
- 30. Thank you! Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri