Kedudukan konstitusi bagi suatu negara
Download as docx, pdf2 likes44,610 views
Kedudukan konstitusi dalam suatu negara sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang damai dan tertib, dengan membatasi kekuasaan badan penyelenggara negara. Konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur hubungan antara organ negara dan warga negara, serta menjamin hak-hak warga dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Pentingnya konstitusi tercermin dalam sejarah dan fungsi-fungsinya yang mencegah kekacauan dan menjaga legitimasi kekuasaan negara.
1 of 3
Downloaded 140 times
Ad
Recommended
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaAhmad Dahlan University
油
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak inheren yang melekat pada setiap individu, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Sejarah perkembangan HAM mencakup berbagai dokumen penting seperti Piagam Madinah, Magna Carta, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, perlindungan HAM tercantum dalam UUD 1945, yang mencakup hak-hak dasar dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati dan memenuhi HAM.Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanElla Feby
油
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraHarles Janang
油
Dokumen ini membahas tentang administrasi negara, mencakup definisi, unsur-unsur, dan hubungannya dengan lingkungan sosial, serta peranananya dalam pembangunan dan kebijakan publik. Terdapat penekanan pada pentingnya studi administrasi negara untuk memahami penyelenggaraan kegiatan publik dan stabilitas negara dalam era globalisasi. Selain itu, makalah ini merumuskan tujuan dan sistem administrasi negara Indonesia dengan memberikan definisi terkait dan proses konversi input-output dalam administrasi.Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Annisa Fitria SH MH M.kn
油
Dokumen tersebut membahas landasan hukum, tujuan, dan pengertian pendaftaran tanah. Landasan hukumnya meliputi UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait lainnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pengertiannya adalah rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data fisik dan yuridis tanah.Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan obyek kajian hukum tata negara. Menguraikan perbedaan istilah yang digunakan di berbagai negara, serta definisi hukum tata negara menurut para ahli. Dokumen ini juga menjelaskan obyek kajian hukum tata negara yaitu negara dan perangkat pengaturannya, serta hubungannya dengan ilmu lain seperti ilmu negara dan ilmu politik.Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Tri Widodo W. UTOMO
油
Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk fungsi negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. Tujuan instruksional umum adalah agar peserta dapat menjelaskan ketatanegaraan Indonesia sebagai sistem dan penerapannya dalam semangat kebersamaan, sedangkan tujuan khusus adalah agar peserta dapat menjelaskan teori-teori dasar negara dan unsurHubungan agama dan negara
Hubungan agama dan negaraPia Rohdina
油
Secara umum dokumen tersebut membahas tentang pengertian agama dan negara serta hubungan antara keduanya menurut beberapa pandangan. Ada beberapa pandangan tentang hubungan agama dan negara diantaranya menurut paham teokrasi, paham sekuler, paham komunisme, dan menurut ajaran Islam, yang kesemuanya memiliki pandangan berbeda tentang hubungan antara agama dan negara.Resume jurnal internasional
Resume jurnal internasionalakuayucantik
油
Dokumen ini membahas pentingnya manajemen hubungan pelanggan (CRM) dalam institusi pendidikan untuk meningkatkan kepuasan siswa dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Sebagai respons terhadap tantangan layanan informasi, perpustakaan perlu mengadopsi CRM untuk memenuhi ekspektasi tinggi pengguna. Implementasi yang hati-hati dari sistem CRM dapat membantu institusi pendidikan mempertahankan pelanggan dan meningkatkan pendaftaran siswa.Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKA
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKARatika Mueslim
油
Dokumen ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dan pelanggarannya, dengan fokus pada tragedi Trisakti di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Dalam insiden tersebut, enam mahasiswa tewas akibat tindakan aparat keamanan saat aksi damai memperjuangkan reformasi, yang menunjukkan pelanggaran hak untuk hidup dan hak untuk menyampaikan pendapat. Pembahasan ini juga mencakup definisi HAM, jenis pelanggaran, serta pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
油
1. Dokumen tersebut membahas tentang konsep hukum positivisme menurut John Austin dan Hans Kelsen, serta kritik terhadap pandangan positivis hukum.
2. Politik hukum dijelaskan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan negara.
3. Hubungan antara hukum dan politik dijelaskan sebagai saling mempengaruhi di mana politik dapat mempSejarah Konstitusi: Yunani - Modern
Sejarah Konstitusi: Yunani - ModernIzzatul Ulya
油
Dokumen ini membahas evolusi pemahaman konstitusi dari zaman Yunani Kuno, Romawi Kuno hingga pembentukan Piagam Madinah, menyoroti perubahan konsep yang terkait dengan konstitusionalisme. Secara khusus, dokumen ini menyajikan rumusan masalah dan tujuan penulisan yang berkaitan dengan sejarah dan pengertian konstitusi dalam konteks modern. Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi awal yang mengandung prinsip-prinsip pemerintahan dan nilai-nilai kemanusiaan yang relevan hingga saat ini.Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikShelly Selviana
油
Teks tersebut membahas hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Ilmu Negara lebih bersifat teoritis sedangkan Ilmu Politik lebih praktis dan dinamis. Kedua ilmu saling melengkapi dan berhubungan erat karena Ilmu Negara menyediakan kerangka teoritis yang kemudian diimplementasikan oleh Ilmu Politik.Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas tentang hukum konstitusi, peran dan sejarah konstitusi Indonesia, serta teori dan elemen konstitusionalisme. Konstitusi diuraikan sebagai dokumen hukum yang mengikat dan memberikan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan serta melindungi hak warga negara. Selain itu, juga dibahas amandemen konstitusi dan pentingnya perjanjian sosial dalam pembentukan negara.PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)Adinda siti Hapsoh
油
Konstitusi pada hakikatnya adalah kontrak sosial yang membatasi kekuasaan dalam negara dan menjamin hak asasi manusia sebagai hukum dasar tertinggi menurut teori hukum Hans Kelsen.Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaapotek agam farma
油
Dokumen ini membahas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, mencakup berbagai kasus dan kategori pelanggaran, baik berat maupun biasa. Beberapa contoh kasus penting yang disebutkan meliputi peristiwa Tanjung Priok, pembunuhan Marsinah, dan kasus wartawan Udin, yang menunjukkan dampak serius dari pelanggaran HAM. Selain itu, pelanggaran juga terjadi dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, menciptakan tantangan besar bagi penegakan HAM di negara ini.Materi kewarganegaraan
Materi kewarganegaraanIg Fandy Jayanto
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kewarganegaraan, dasar hukum pendidikan kewarganegaraan, pengertian kewarganegaraan secara yuridis dan sosiologis serta formil dan materil, hakikat, tujuan, standar isi, ruang lingkup, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi pengembangan kepribadian.Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraSiti Sahati
油
Organisasi administrasi negara adalah lembaga yang dibentuk untuk penyelenggaraan pemerintahan dengan karakteristik seperti tidak diatur dalam undang-undang secara konkret dan berfungsi untuk memberikan pelayanan publik. Tujuannya mencakup pembagian tugas, batasan kewenangan, dan memudahkan pengawasan serta koordinasi. Perbedaan antara organisasi negara dan organisasi administrasi negara terletak pada struktur dan fungsinya, di mana organisasi administrasi negara berada di bawah eksekutif.legitimasi kekuasaan Bab II
legitimasi kekuasaan Bab IIAde Ayu Saputri
油
Dokumen ini membahas legitimasi kekuasaan, yang merupakan penerimaan masyarakat terhadap otoritas pemimpin dalam membuat keputusan. Legitimasi terkait dengan berbagai tipe, termasuk legitimasi tradisional, ideologis, dan prosedural, serta sumber-sumber kekuasaan seperti kekuasaan legitimasi dan kekuasaan paksa. Selain itu, dokumen mengelompokkan objek legitimasi dalam sistem politik yang meliputi komunitas politik, rezim, dan pemerintahan.Makalah Sistem politik Islam
Makalah Sistem politik IslamAchmad Agung Ferrianto
油
Makalah ini membahas tentang sistem politik Islam, mencakup definisi, prinsip-prinsip dasar, dan kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Penulis menekankan bahwa politik yang seharusnya sesuai dengan ajaran Islam sering kali terdistorsi oleh praktik-praktik ilegal dan tidak etis dari para politisi. Melalui makalah ini, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya prinsip keadilan, musyawarah, dan kebebasan dalam konteks politik Islam.SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
油
Dokumen ini menjelaskan sistem hukum dan peradilan di Indonesia, termasuk pengertian, sumber hukum, dan jenis-jenis peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Berbagai badan peradilan seperti peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara memiliki fungsi dan wewenang masing-masing. Selain itu, perilaku yang mematuhi hukum dan yang melanggar hukum dijelaskan, serta pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat.Partai politik
Partai politikMochammad Ridwan
油
Partai politik adalah organisasi yang terstruktur untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan politik guna menjalankan program-program tertentu secara konstitusional. Dalam sistem demokrasi, partai politik berperan sebagai pendorong dialog, rekrutmen pemimpin, dan pengaturan konflik antara berbagai kepentingan. Berbagai model sistem kepartaian seperti satu partai, dua partai, dan multi partai mempengaruhi dinamika politik di suatu negara.Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat NegaraHenry
油
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai teori mengenai sifat dan hakekat negara, meliputi definisi, tinjauan secara historis, sosiologis, dan yuridis. Secara historis, negara dikenal dengan berbagai istilah seperti polis, imperium, kerajaan, dan republik. Tinjauan sosiologis melihat negara sebagai organisasi sosial untuk mengintegrasikan masyarakat. Sedangkan tinjauan yuridis memandang negara se3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahanDian Oktavia
油
Instrumen administrasi negara meliputi berbagai instrumen hukum yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur dan mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat. Instrumen tersebut antara lain peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijakan, rencana, perizinan, dan instrumen hukum keperdataan. Semua instrumen tersebut harus dikeluarkan sesuai kewenangan dan proHukum Keluarga
Hukum Keluarga Muhamad Yogi
油
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga di Indonesia, meliputi pengertian, sumber hukum, ruang lingkup, azas-azas, perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan. Dibahas pula syarat-syarat, larangan, pelaksanaan, pembatalan, dan akibat-akibat hukum perkawinan.PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAMDoris Agusnita
油
1. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia meliputi pembunuhan Munir dan Marsinah yang merupakan aktivis, penculikan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, penembakan mahasiswa di Trisakti, pembantaian di Santa Cruz dan Tanjung Priok, serta pembantaian sipil di Rawagede.Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikWandi Suhardi
油
Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan kehendak yang dimiliki pemegang kekuasaan. Kekuasaan diperoleh dari sumber-sumber seperti kekayaan, jabatan, informasi, dan massa yang terorganisir. Kekuasaan dapat bersifat positif maupun negatif tergantung cara penggunaannya.Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIAmeikaa
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.Demokrasi dalam islam
Demokrasi dalam islamkanoalghifari
油
Dokumen ini menjelaskan pengertian dan sejarah demokrasi dalam Islam, yang berbeda dari demokrasi Yunani, di mana tatanan pemerintahan bersumber dari Allah dan dilaksanakan melalui syura. Terdapat persamaan dan perbedaan antara demokrasi dan syura dalam konteks Islam, dengan musyawarah sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan. Beberapa ulama memberikan pandangan bahwa demokrasi sejalan dengan ajaran Islam asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.Bab iv-konstitusi
Bab iv-konstitusiDinda Gaisi
油
Dokumen ini membahas analisis hubungan dasar negara dengan konstitusi, mencakup pengertian, substansi, dan kedudukan konstitusi negara, serta cara pembentukan dan perubahan konstitusi. Ditekankan pula kedudukan pembukaan UUD 1945 sebagai norma fundamental dalam penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia. Terdapat juga penugasan untuk menganalisis dan mendiskusikan substansi materi tersebut.Soal usm stis 2013 pengetahuan umum
Soal usm stis 2013 pengetahuan umumEni Mar'a Qoneta
油
Dokumen ini adalah kumpulan soal ujian seleksi masuk STIS tahun 2013 dalam kategori pengetahuan umum. Terdapat berbagai pertanyaan yang mencakup bidang ekonomi, hukum, teknologi, dan politik. Setiap soal dilengkapi dengan pilihan jawaban yang menguji pengetahuan umum peserta ujian.More Related Content
What's hot (20)
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKA
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKARatika Mueslim
油
Dokumen ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dan pelanggarannya, dengan fokus pada tragedi Trisakti di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Dalam insiden tersebut, enam mahasiswa tewas akibat tindakan aparat keamanan saat aksi damai memperjuangkan reformasi, yang menunjukkan pelanggaran hak untuk hidup dan hak untuk menyampaikan pendapat. Pembahasan ini juga mencakup definisi HAM, jenis pelanggaran, serta pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
油
1. Dokumen tersebut membahas tentang konsep hukum positivisme menurut John Austin dan Hans Kelsen, serta kritik terhadap pandangan positivis hukum.
2. Politik hukum dijelaskan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan negara.
3. Hubungan antara hukum dan politik dijelaskan sebagai saling mempengaruhi di mana politik dapat mempSejarah Konstitusi: Yunani - Modern
Sejarah Konstitusi: Yunani - ModernIzzatul Ulya
油
Dokumen ini membahas evolusi pemahaman konstitusi dari zaman Yunani Kuno, Romawi Kuno hingga pembentukan Piagam Madinah, menyoroti perubahan konsep yang terkait dengan konstitusionalisme. Secara khusus, dokumen ini menyajikan rumusan masalah dan tujuan penulisan yang berkaitan dengan sejarah dan pengertian konstitusi dalam konteks modern. Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi awal yang mengandung prinsip-prinsip pemerintahan dan nilai-nilai kemanusiaan yang relevan hingga saat ini.Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikShelly Selviana
油
Teks tersebut membahas hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Ilmu Negara lebih bersifat teoritis sedangkan Ilmu Politik lebih praktis dan dinamis. Kedua ilmu saling melengkapi dan berhubungan erat karena Ilmu Negara menyediakan kerangka teoritis yang kemudian diimplementasikan oleh Ilmu Politik.Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas tentang hukum konstitusi, peran dan sejarah konstitusi Indonesia, serta teori dan elemen konstitusionalisme. Konstitusi diuraikan sebagai dokumen hukum yang mengikat dan memberikan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan serta melindungi hak warga negara. Selain itu, juga dibahas amandemen konstitusi dan pentingnya perjanjian sosial dalam pembentukan negara.PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)Adinda siti Hapsoh
油
Konstitusi pada hakikatnya adalah kontrak sosial yang membatasi kekuasaan dalam negara dan menjamin hak asasi manusia sebagai hukum dasar tertinggi menurut teori hukum Hans Kelsen.Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesia
Kelompok 2 ppt kasus pelanggaran ham di indonesiaapotek agam farma
油
Dokumen ini membahas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, mencakup berbagai kasus dan kategori pelanggaran, baik berat maupun biasa. Beberapa contoh kasus penting yang disebutkan meliputi peristiwa Tanjung Priok, pembunuhan Marsinah, dan kasus wartawan Udin, yang menunjukkan dampak serius dari pelanggaran HAM. Selain itu, pelanggaran juga terjadi dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, menciptakan tantangan besar bagi penegakan HAM di negara ini.Materi kewarganegaraan
Materi kewarganegaraanIg Fandy Jayanto
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kewarganegaraan, dasar hukum pendidikan kewarganegaraan, pengertian kewarganegaraan secara yuridis dan sosiologis serta formil dan materil, hakikat, tujuan, standar isi, ruang lingkup, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi pengembangan kepribadian.Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraSiti Sahati
油
Organisasi administrasi negara adalah lembaga yang dibentuk untuk penyelenggaraan pemerintahan dengan karakteristik seperti tidak diatur dalam undang-undang secara konkret dan berfungsi untuk memberikan pelayanan publik. Tujuannya mencakup pembagian tugas, batasan kewenangan, dan memudahkan pengawasan serta koordinasi. Perbedaan antara organisasi negara dan organisasi administrasi negara terletak pada struktur dan fungsinya, di mana organisasi administrasi negara berada di bawah eksekutif.legitimasi kekuasaan Bab II
legitimasi kekuasaan Bab IIAde Ayu Saputri
油
Dokumen ini membahas legitimasi kekuasaan, yang merupakan penerimaan masyarakat terhadap otoritas pemimpin dalam membuat keputusan. Legitimasi terkait dengan berbagai tipe, termasuk legitimasi tradisional, ideologis, dan prosedural, serta sumber-sumber kekuasaan seperti kekuasaan legitimasi dan kekuasaan paksa. Selain itu, dokumen mengelompokkan objek legitimasi dalam sistem politik yang meliputi komunitas politik, rezim, dan pemerintahan.Makalah Sistem politik Islam
Makalah Sistem politik IslamAchmad Agung Ferrianto
油
Makalah ini membahas tentang sistem politik Islam, mencakup definisi, prinsip-prinsip dasar, dan kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Penulis menekankan bahwa politik yang seharusnya sesuai dengan ajaran Islam sering kali terdistorsi oleh praktik-praktik ilegal dan tidak etis dari para politisi. Melalui makalah ini, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya prinsip keadilan, musyawarah, dan kebebasan dalam konteks politik Islam.SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
油
Dokumen ini menjelaskan sistem hukum dan peradilan di Indonesia, termasuk pengertian, sumber hukum, dan jenis-jenis peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Berbagai badan peradilan seperti peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara memiliki fungsi dan wewenang masing-masing. Selain itu, perilaku yang mematuhi hukum dan yang melanggar hukum dijelaskan, serta pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat.Partai politik
Partai politikMochammad Ridwan
油
Partai politik adalah organisasi yang terstruktur untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan politik guna menjalankan program-program tertentu secara konstitusional. Dalam sistem demokrasi, partai politik berperan sebagai pendorong dialog, rekrutmen pemimpin, dan pengaturan konflik antara berbagai kepentingan. Berbagai model sistem kepartaian seperti satu partai, dua partai, dan multi partai mempengaruhi dinamika politik di suatu negara.Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat NegaraHenry
油
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai teori mengenai sifat dan hakekat negara, meliputi definisi, tinjauan secara historis, sosiologis, dan yuridis. Secara historis, negara dikenal dengan berbagai istilah seperti polis, imperium, kerajaan, dan republik. Tinjauan sosiologis melihat negara sebagai organisasi sosial untuk mengintegrasikan masyarakat. Sedangkan tinjauan yuridis memandang negara se3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahanDian Oktavia
油
Instrumen administrasi negara meliputi berbagai instrumen hukum yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur dan mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat. Instrumen tersebut antara lain peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijakan, rencana, perizinan, dan instrumen hukum keperdataan. Semua instrumen tersebut harus dikeluarkan sesuai kewenangan dan proHukum Keluarga
Hukum Keluarga Muhamad Yogi
油
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga di Indonesia, meliputi pengertian, sumber hukum, ruang lingkup, azas-azas, perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan. Dibahas pula syarat-syarat, larangan, pelaksanaan, pembatalan, dan akibat-akibat hukum perkawinan.PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAMDoris Agusnita
油
1. Beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia meliputi pembunuhan Munir dan Marsinah yang merupakan aktivis, penculikan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, penembakan mahasiswa di Trisakti, pembantaian di Santa Cruz dan Tanjung Priok, serta pembantaian sipil di Rawagede.Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikWandi Suhardi
油
Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan kehendak yang dimiliki pemegang kekuasaan. Kekuasaan diperoleh dari sumber-sumber seperti kekayaan, jabatan, informasi, dan massa yang terorganisir. Kekuasaan dapat bersifat positif maupun negatif tergantung cara penggunaannya.Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIAmeikaa
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.Demokrasi dalam islam
Demokrasi dalam islamkanoalghifari
油
Dokumen ini menjelaskan pengertian dan sejarah demokrasi dalam Islam, yang berbeda dari demokrasi Yunani, di mana tatanan pemerintahan bersumber dari Allah dan dilaksanakan melalui syura. Terdapat persamaan dan perbedaan antara demokrasi dan syura dalam konteks Islam, dengan musyawarah sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan. Beberapa ulama memberikan pandangan bahwa demokrasi sejalan dengan ajaran Islam asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
油
Viewers also liked (20)
Bab iv-konstitusi
Bab iv-konstitusiDinda Gaisi
油
Dokumen ini membahas analisis hubungan dasar negara dengan konstitusi, mencakup pengertian, substansi, dan kedudukan konstitusi negara, serta cara pembentukan dan perubahan konstitusi. Ditekankan pula kedudukan pembukaan UUD 1945 sebagai norma fundamental dalam penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia. Terdapat juga penugasan untuk menganalisis dan mendiskusikan substansi materi tersebut.Soal usm stis 2013 pengetahuan umum
Soal usm stis 2013 pengetahuan umumEni Mar'a Qoneta
油
Dokumen ini adalah kumpulan soal ujian seleksi masuk STIS tahun 2013 dalam kategori pengetahuan umum. Terdapat berbagai pertanyaan yang mencakup bidang ekonomi, hukum, teknologi, dan politik. Setiap soal dilengkapi dengan pilihan jawaban yang menguji pengetahuan umum peserta ujian.Tugas Pancasila part 3
Tugas Pancasila part 3Debora Elluisa Manurung
油
Dokumen ini membahas sistem nilai dalam kehidupan politik Indonesia yang terdiri dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis sesuai dengan ideologi Pancasila. Nilai-nilai tersebut dijelaskan melalui berbagai contoh konkret yang mencakup sikap kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Masing-masing sila Pancasila dihubungkan dengan realisasi dalam kebijakan dan tindakan pemerintah serta perilaku masyarakat.Silabus PKN
Silabus PKNIqbalrmd
油
Silabus mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mencakup 15 pertemuan dengan topik utama wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan politik serta strategi nasional Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan membantu mahasiswa memahami konsep-konsep penting kewarganegaraan seperti hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, serta landasan negara Indonesia.Bab iv konstitusi
Bab iv konstitusiMuhammad Khoerol Anam
油
Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi suatu negara yang mengatur tentang organisasi pemerintahan dan melindungi hak-hak warga negara. Dokumen tersebut membahas hubungan dasar negara dengan konstitusi, pengertian dan fungsi konstitusi, serta cara membentuk dan mengubah konstitusi secara revolusioner atau evolusioner.Ideologi Pancasila dan Ideologi Liberal Kapitalis (Mata Kuliah Pendidikan Pan...
Ideologi Pancasila dan Ideologi Liberal Kapitalis (Mata Kuliah Pendidikan Pan...Rajabul Gufron
油
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan antara ideologi Pancasila dan ideologi liberalisme. Ideologi Pancasila digolongkan sebagai ideologi terbuka yang bersifat dinamis dan reformistif, sedangkan liberalisme digolongkan sebagai ideologi pragmatis yang muncul di Eropa abad pertengahan untuk memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi kelas pedagang dan industri.PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945 Fauzan Ardana
油
1. UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan penyelewengan yang terjadi selama berlakunya konstitusi tersebut. 2. Alasan-alasan amandemen antara lain secara filosofis, historis, subtantif, dan yuridis untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan memperbaiki ketentuan yang masih abstrak dan mudah ditafsirkan. 3. Amandemen dilakukan untuk membatasi kekuasaHubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusiErvah Widiantika
油
Dokumen ini membahas tentang dasar negara dan konstitusi di Indonesia. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan landasan bagi konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi sebagai hukum dasar dan mengatur tiga hal pokok yaitu hak asasi manusia, ketatanegaraan, dan pembagian kekuasaan. Hubungan antara dasar negara dan konstitusi tercermin dalam Pembukaan dan pasalBab iv konstitusi
Bab iv konstitusiwowwwwwiii
油
Dokumen ini membahas tentang analisis hubungan dasar negara dengan konstitusi, termasuk pengertian dasar negara dan konstitusi, substansi konstitusi negara, serta kedudukan pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia. Ini mencakup berbagai aspek, seperti cara pembentukan dan perubahan konstitusi, serta perbandingan dengan negara lain, diakhiri dengan penugasan praktik kewarganegaraan. Tujuannya adalah untuk memahami kedudukan dan fungsi konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Rido Frans
油
Dokumen tersebut merupakan daftar nama anggota kelompok 5 beserta nomor induk mahasiswanya. Dokumen selanjutnya membahas tentang sistem konstitusi dan dinamika pelaksanaan UUD 1945 di Indonesia.Pkn hubungan konstitusi dan dasar negara
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negaraoniharnanyo
油
Dokumen tersebut membahas sejarah perumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, pengertian konstitusi dan unsur-unsur yang harus dimuat dalam konstitusi, klasifikasi konstitusi, dan periode berlakunya UUD 1945 beserta amandemennya.Konstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukumHamdi Se-Abad
油
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara hukum di Indonesia, termasuk konsep, fungsi, dan sejarah konstitusi yang berlaku, seperti UUD 1945 dan amandemennya. Materi mencakup batasan-batasan kekuasaan, hak asasi manusia, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum. Terdapat juga penjelasan mengenai ciri-ciri negara hukum dan pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraAline AR
油
Makalah ini membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar PKN. Dokumen ini menjelaskan pengertian, asas, dan pentingnya hak serta kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang serta memberikan contoh kasus nyata terkait status kewarganegaraan. Penulis berharap makalah ini bermanfaat bagi pembaca untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiOperator Warnet Vast Raha
油
Dokumen ini membahas sejarah, alasan perubahan, dan tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, yang telah mengalami beberapa perubahan untuk menciptakan keadilan sosial dan memperkuat sistem ketatanegaraan. Perubahan ini diharapkan dapat memperbaiki kelemahan konstitusi yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden dan membuka peluang praktik pemerintahan yang tidak demokratis. Tulisan ini juga mencakup materi muatan konstitusi yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan struktur pemerintahan.Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunis
Perbandingan konstitusi NKRI dengan negara liberal dan komunisIswi Haniffah
油
Dokumen membandingkan konstitusi di tiga jenis negara: Republik Indonesia, negara liberal (Inggris), dan negara komunis (Cina). Pada Republik Indonesia, konstitusi didasarkan pada Pancasila dan demokrasi. Negara liberal menganut demokrasi parlementer dengan konstitusi tidak tertulis. Sedangkan negara komunis dikuasai oleh satu partai dan demokrasi dipandang sebagai alat untuk mencapai komunisme.Dampak positif dan negatif perilaku monopoli
Dampak positif dan negatif perilaku monopoliindra wijaya
油
Makalah ini membahas dampak positif dan negatif dari perilaku monopoli serta ruang lingkup hukum anti monopoli di Indonesia. Penulis menekankan pentingnya undang-undang anti monopoli untuk mengatur persaingan usaha yang tidak sehat dan menjabarkan berbagai bentuk pelanggaran serta sanksinya. Makalah ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai perilaku monopoli dan konsekuensinya dalam konteks ekonomi.Ciri ciri masyarakat madani
Ciri ciri masyarakat madaniRidwan Tedjokusumo
油
Dokumen ini membahas konsep masyarakat madani, yang merujuk pada civil society dengan penekanan pada partisipasi, otonomi, dan nilai-nilai demokratis. Karakteristik masyarakat madani meliputi ruang publik yang bebas, toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial. Proses menuju masyarakat madani tergantung pada pengembangan sistem politik yang mendukung partisipasi serta kemampuan masyarakat untuk mandiri dan mengatur kehidupan sosial mereka.Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesiarusdiman1
油
Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan sejak masa kolonial hingga reformasi. Pada masa kolonial, Indonesia diperintah oleh Belanda dan Jepang secara otoriter. Setelah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem presidensial berdasarkan UUD 1945 di bawah Orde Lama dan Orde Baru, namun dengan kekuasaan yang berbeda. Era reformasi mengadopsi sistem demokrasi yang lebih terbuka.UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraRizza Magfira
油
Konstitusi adalah ketentuan dasar sebuah negara yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 mengatur berbagai aspek negara berdasarkan Pancasila dan dapat diubah melalui proses amandemen untuk menyesuaikan perkembangan zaman.Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara IndonesiaDini Audi
油
Makalah ini membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang disusun oleh kelompok 9 untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Tujuan utama makalah ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang tanggung jawab warga negara dan hubungan mereka dengan negara, berdasarkan UUD 1945. Disusun dalam bahasa yang sederhana, makalah ini diharapkan memberikan manfaat serta pemahaman yang jelas tentang kewarganegaraan.Ad
Similar to Kedudukan konstitusi bagi suatu negara (20)
Pkn
PknSari Sagala
油
Konstitusi adalah hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis suatu negara yang mengatur tentang ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi dapat berupa undang-undang tertulis maupun adat kebiasaan yang tidak tertulis. Tujuan konstitusi adalah membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi hak asasi warga negara.Hukum dan studi konstitusi muatan muatan konstitusi
Hukum dan studi konstitusi muatan muatan konstitusijasminalifnirahmian2
油
Dokumen ini menjelaskan kedudukan, sifat, dan muatan konstitusi sebagai hukum dasar dan tertinggi di suatu negara, serta fungsinya dalam membatasi kekuasaan penyelenggara negara dan menjamin hak warga negara. Konstitusi juga memiliki sifat kaku atau fleksibel tergantung pada prosedur perubahan, dan memuat unsur-unsur penting seperti jaminan hak asasi manusia dan struktur ketatanegaraan. Melalui tujuan konstitusi, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat.TEORI KONSTITUSI DAN NEGARA HUKUM
TEORI KONSTITUSI DAN NEGARA HUKUMLourenco de Deus Mau Lulo
油
Dokumen tersebut membahas tentang mata kuliah Teori Konstitusi dan Negara Hukum yang diampu oleh Dr. Lourenco de Deus Mau Lulo dengan bobot 4 SKS selama 14 pertemuan. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara serta proses pembentukan dan perubahan konstitusi.Konstitusi
KonstitusiMeita Purnamasari
油
Dokumen tersebut membahas pengertian, tujuan, hakekat, nilai, dan jenis-jenis konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis dan tidak tertulis yang mengatur ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi bertujuan untuk membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi HAM rakyat. Walaupun konstitusi dibuat oleh ahli, namun tidak sempurna dan perlu diamandemen seiring perkembangan zaman.(konstitusi).ppt
(konstitusi).pptMasyithahFauzi
油
Hubungan antara konstitusi dan negara dijelaskan. Konstitusi didefinisikan sebagai hukum dasar tertulis yang mengatur sistem ketatanegaraan suatu negara. UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang mengatur pembagian kekuasaan dan melindungi hak asasi warga negara.Htn
Htnhutasiallagan
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, sejarah, jenis, fungsi, dan kedudukan konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia. Secara singkat, konstitusi adalah aturan dasar tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan suatu negara, yang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi memuat tentang pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan proses perubahan konstitusi.Negara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi Hanum Dinda
油
Dokumen tersebut membahas tentang negara, konstitusi, dan konstitusionalisme. Negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat, wilayah dan pemerintah. Konstitusi adalah aturan dasar tentang ketatanegaraan suatu negara yang membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara. UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia.Pengertian konstitusi
Pengertian konstitusiyamega
油
1. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur cara
pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara.
2. Konstitusi mencakup unsur-unsur seperti organisasi negara, HAM, prosedur hukum, dan cara perubahan
konstitusi.
3. Konstitusi berperan sebagai pedoman penyelenggaraan negara dan hukum tertinggi yang membatasi
kekuasaan penguasa.Makalah konstitusional dan negara
Makalah konstitusional dan negaraSentra Komputer dan Foto Copy
油
Makalah ini membahas tentang konstitusi dan negara di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa negara adalah organisasi yang mengatur masyarakat di suatu wilayah, sedangkan konstitusi adalah peraturan yang mengatur tata negara. Konstitusi Indonesia adalah UUD 1945 yang menganut sistem pemerintahan campuran antara presidensial dan parlementer. Hubungan antara negara dan konstitusi sangat erat dimana konstitusi lahir untuk merealisasikan dasar negara.Pengertian Dan Penjelasan Tentang Konstitusi
Pengertian Dan Penjelasan Tentang KonstitusiAbitian Priya
油
Dokumen ini membahas pengertian dan perkembangan konstitusi, yang dijelaskan oleh berbagai ahli sebagai peraturan mengikat bagi pemerintahan negara. Tujuan konstitusi meliputi pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal serta telah mengalami beberapa periode penting sejak kemerdekaan.PKn
PKnsuradi46
油
Dokumen membahas hubungan antara negara dan konstitusi, serta pentingnya konstitusionalisme dalam membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang menetapkan kerangka penyelenggaraan pemerintahan dan melindungi hak asasi manusia. Di Indonesia, UUD 1945 dijadikan dasar negara yang mencerminkan prinsip-prinsip konstitusionalisme.Negara hukum dan ham
Negara hukum dan hamRobet Saputra
油
Makalah ini membahas tentang negara hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, memaparkan pengertian, ciri-ciri, dan perwujudan negara hukum serta perkembangan HAM. Penekanan pada pentingnya penghormatan dan perlindungan HAM sebagai bagian dari cita-cita negara hukum di Indonesia, yang terungkap dalam UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara negara hukum dan HAM serta tantangan yang dihadapi dalam penegakannya.Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiIlham W'ie
油
Dokumen ini membahas pengertian negara dan konstitusi dari berbagai perspektif, termasuk pendapat tokoh-tokoh seperti George Gelinek, Carl Schmitt, dan John Locke. Selain itu, dokumen juga menjelaskan tentang kedaulatan negara, fungsi, sifat, dan cara perubahan konstitusi. Keseluruhan, identifikasi dan penilaian konstitusi sangat penting dalam pengaturan kekuasaan dan pemenuhan hak asasi manusia.versi panjang.pptx
versi panjang.pptxMardhyana
油
Dokumen tersebut membahas tentang nilai dan norma konstitusional dalam UUD NRI 1945 serta konstitusionalitas perundang-undangan di bawah UUD. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara, serta menjadi pedoman penyelenggaraan negara yang sesuai dengan tujuan negara berdasarkan Pancasila.Hubungan warga negara(mustina)
Hubungan warga negara(mustina)Operator Warnet Vast Raha
油
Dokumen ini membahas hukum tata kewarganegaraan dan hukum tata negara, termasuk istilah dari berbagai negara dan hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu negara dan ilmu politik. Hukum tata negara berfokus pada organisasi kekuasaan suatu negara, sedangkan hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara yang lebih berfokus pada tindakan pejabat. Asas-asas hukum tata negara di Indonesia mencakup Pancasila, kedaulatan rakyat, dan prinsip negara hukum.Makalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusiJawa Timur
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian Negara dan Konstitusi. Negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan atas sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dengan pemerintahan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur sistem ketatanegaraan suatu negara yang bersumber dari dasar negara. Dokumen ini juga membahas hubungan antara Negara dan Konstitusi serta unsur-DOC-20230403-WA0010..pptx
DOC-20230403-WA0010..pptxSriRahayu777458
油
Dokumen ini membahas perkembangan konsep negara hukum dari zaman Plato hingga kini, menyebutkan karakteristik dan prinsip-prinsip yang mendasari negara hukum, terutama dalam konteks Indonesia. Indonesia mengadopsi konsep rechtstaat Eropa kontinental yang ditandai dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan adanya peradilan yang bebas. Dalam konteks tersebut, negara hukum dicapai melalui supremasi hukum dan perlindungan hak-hak individu serta pengaturan kelembagaan yang independen.Ad
Kedudukan konstitusi bagi suatu negara
- 1. Kedudukan Konstitusi Bagi Suatu Negara Keberadaan konstitusi dalam suatu negara pada dasarnya memiliki kedudukan yang sangat krusial dan penting. Ini didasari pada hakikat manusia yang sebernarnya menginginkan kehidupan yang damai, keinginan tersebut hidup pula dalam kehidupan bernegara, dimana kehidupan bernegara dijalankan dan dilakukan adalah karena salah satu nya untuk menciptakan kehidupan manusia yang damai dan tertib. Untuk mencapai hal tersebut maka dibuat suatu hukum dasar yang berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara, hukum dasar tersebut adalah konstitusi. Dalam sejarah kenegaraan konstitusi dibentuk dalam rangka membatasi kekuasaan para raja yang bertindak sewenang-wenang pada waktu itu. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. 1 Kesadaran akan pentingnya suatu kosntitusi bahkan telah ada sejak lama, yaitu pada tahun 622 Masehi. Dimana pada tahun tersebut tebentuk Piagam Madinah yang merupakan piagam tertulis pertama dalam sejararah umat manusia, yang menurut para ahli, piagam madinah dapat disebandingkan dengan konstitusi moderm neraga-negara saat ini. Konstitusi adalah penting bagi suatu negara, ialah karena salah satu tujuan dibentuknya konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan badan-badan penyelenggara negara. Walton H. Hamilton dengan paham konstitualisme dalam artikel yang ditulisnya Constitusionalism tahun 1930 mengatakan bahwa konstitusi untuk pengaturan negara, sehingga dinamika kekuasaan dan proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan. 2 Mengapa pembatasan terhadap instrument atau bedan penyelenggara itu penting? Menurut Miriam Budiarjo, di dalam Negara-negara y a n g m e n d a s a r k a n d i r i n ya a t a s d e m o k r a s i k o n s t i t u s i o n a l . U n d a n g - U n d a n g D a s a r mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupasehingga penyelenggaraan 1 2 Jimly Asshiddiqie. Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm 1 Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Hml 19
- 2. kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikiandiharapkan hak-hak warga Negara akan lebih terlindungi. Oleh sebab itu jika konstitusi hendak membatasi kekuasaan institusiinstitusi yang ia bentuk, termasuk legislative maka ketetapan-ketetapannya mesti dianggap sebagai kekuatan yang lebih tinggi dari aturan-aturan atau tindakan-tindakan yang berasal atau dilakukan oleh institusi-institusi tersebut. Pemikiran yang sebaliknya justru akan menjadikan konstitusi dan urusan penyusunan Konstitusi sebagai omong kosong belaka. 3 Kedudukan konstitusi yang memiliki peran yang penting dalam suatu negara juga dapat dilihat dari fungsi konstitusi itu sendiri. Dimana jika tidak ada konstitusi dalam suatu negara maka fungsi-fungsi ini dapat tidak terlaksanakan dan mengakibatkan keadaan negara menjadi chaos dan memberikan dampak buruk yang besar terhadap warga negara. Fungsi-fungsi tersebut menurut Jimly Asshidiq antara lain 4 : 1. Penentu dan pembatas kekuasaan organ negara 2. Pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara 3. Pengatur hubungan organ negara dengan warga negara 4. Sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara 5. Pengatur/pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan asli kepada organ negara 6. Simbolik sebagai pemersatu 7. Simbolik sebagai rujukan indentitas bangsa 8. Simbolik sebagai pusat upacara 9. Sebagai sarana pengendalian masyarakat Dalam kesimpulannya, eksistensi atau keberadaan konstitusi merupakan sesuatu yang niscahya harus ada karena dengan adanya suatu konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan penyelenggaraan kenegaraan. Selain itu, konstitusi juga dibutuhkan keberadaannya untuk menjamin hak-hak warga negara sehingga tidak terjadi adanya suatu perlakuan sewenang-wenang dari pejabat instansi pemerintahann dan penindasan terhadap warga negara. 3 . K.C. Wheare. Konstitusi-Konstitusi Modern. Surabaya : Pustaka Eureka. 2005. Hlm 91
- 3. 3 . K.C. Wheare. Konstitusi-Konstitusi Modern. Surabaya : Pustaka Eureka. 2005. Hlm 91