Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018Dr. Zar Rdj
油
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut menjelaskan proses identifikasi proses bisnis, subproses, peta lintas fungsi, dan penyusunan tabel instrumen SOP.
UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik memberikan tiga perubahan paradigma utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu: (1) standar pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat, (2) sistem informasi yang terintegrasi, dan (3) mekanisme penyelesaian pengaduan oleh ombudsman.
Dokumen tersebut berisi ringkasan tentang aktivitas, riset, dan karya ilmiah Suripto Asli Wong Kebumen yang terkait dengan inovasi pemerintahan daerah. Juga menyinggung peraturan perundang-undangan terkait inovasi di Indonesia serta kondisi saat ini mengenai tata kelola, inovasi, dan daya saing di Indonesia dan perkembangan inovasi daerah.
Dokumen tersebut membahas pengaruh pajak terhadap perekonomian. Pajak dipungut pemerintah untuk membiayai barang publik dan mengatur ekonomi, namun dapat mempengaruhi perilaku ekonomi. Tarif pajak tinggi dapat menekan investasi dan pertumbuhan, sementara tarif rendah dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan. Pajak berpengaruh terhadap produksi, alokasi faktor produksi, dan pendapatan kelompok. Pajak ef
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
油
Opad ditinjau dengan penerapan UU nomor 28 tahun 2010, mengingat banyak pemda yang belum menerapkan uu tersebut sebagai wujud kemandirian daerah sebagaimana ditujukannya penerbitan UU nomor 28 tahun 2010
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...Dr. Zar Rdj
油
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. TUJUAN PENYELENGGARAAN SPBE
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya
Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. MANFAAT
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Terwujudnya keamanan informasi pemerintah
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
油
Dokumen tersebut membahas kerangka umum penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) untuk periode 2015-2019. Dibahas landasan hukum, tahapan pembangunan nasional, kedudukan Renstra K/L, alur dan mekanisme penyusunannya, serta hal-hal baru seperti perubahan arsitektur program dan kegiatan beserta penjelasan mengenai input, output, outcome, indikator kinerja program dan kegiatan.
1. Dokumen tersebut membahas sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia dan berbagai pendekatan serta syarat yang harus dipenuhi agar perencanaan berjalan efektif.
2. Ada beberapa kegagalan perencanaan yang disebutkan seperti perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata dan pelaksanaan yang tidak sejalan dengan perencanaan.
3. Dokumen juga menyinggung bias-bias yang sering terjadi dalam perencanaan pembangun
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045Dr. Zar Rdj
油
MEGATREN DUNIA 2045
1. Demografi Global
2. Urbanisasi Dunia
3. Peranan Emerging Economies
4. Perdagangan Internasional
5. Keuangan Internasional
6. Kelas Menengah
7. Persaingan Sumber Daya Alam
8. Teknologi
9. Perubahan Iklim
10. Perubahan Geopolitik
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
油
Keputusan Menteri Dalam Negeri ini menetapkan pedoman penilaian dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). Pedoman ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kelengkapan RPJMD yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari proses konsultasi perencanaan daerah. Pedoman ini memberikan koridor penilaian untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan RPJMD dalam
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDr. Zar Rdj
油
METODE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRUM (CGE)
Baik secara teoritis maupun studi empiris terdahulu membuktikan bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur trasportasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup
Namun dampak investasi infrastruktur transportasi yang berbeda perlu untuk dianilisis.
Hasil simulai menggunakan CGE menunjukkan bahwa investasi pada jalan dan jembatan memberikan dampak pada riil PDB, konsumsi rumah tangga, serta pendapatan pajak lebih tinggi dari infrastruktur transportasi lainnya.
Investasi pada jalan dan jembatan juga relatif memberikan dampak lebih pada peningkatan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan.
Untuk perdagangan, investasi jalan dan jembatan memberikan dampak pada ekspor lebih tinggi dibanding infrastruktur lainnya. Di sisi lain, investasi pada Bendungan/Rel Kereta/Bandara relatif memberikan dampak lebih tinggi daripada investasi jalan dan jembatan.
METODE RANTAI HASIL
Digunakan untuk mengidentifikasi ultimate outcome dari proyek
Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah proyek dibangun
Ketika telah dimanfaatkan oleh pengguna, evaluasi dampak perlu dilakukan menggunakan metode yang lebih robust misalnya:
randomized experiment
causal inference
instrumental variable
different-in-different
regression discontinuity
dll.
Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
油
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan anti korupsi yang mencakup tiga tingkatan korupsi yaitu pengkhianatan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan mendapatkan keuntungan material secara tidak sah. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip anti korupsi seperti akuntabilitas, transparansi, kebijakan, dan kontrol kebijakan.
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
油
Tiga aktor utama dalam good governance yaitu negara, swasta, dan masyarakat madani. Negara bertugas membuat kebijakan dan mengatur lingkungan politik, swasta menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan mengawasi pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Ketiga aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
油
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Dokumen tersebut membahas perubahan struktural dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia. Dokumen menjelaskan konsep pembangunan ekonomi dan perubahan struktur sektoral, termasuk pergeseran dari sektor pertanian ke industri. Dokumen juga menganalisis kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan rekomendasi untuk pembangunan ke depan dengan fokus pada sektor transportasi, jasa, dan daya saing berbasis sumber daya alam,
Dokumen tersebut membahas ketentuan utama mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, dan struktur pajak daerah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Keuangan Daerah. Kebijakan kunci meliputi pengaturan objek, subjek, dasar pengenaan, dan tarif PKB serta Opsen PKB; sinergi pemungutan antara provinsi dan kabupaten/kota; serta dukungan kebijakan terhadap kendaraan berbasis ener
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerahvicividivini
油
Tidak ada program dan kegiatan prioritas yang dibuat dalam sistem perencanaan pembangunan tanpa dasar permasalahan pembangunan/layanan;
Suatu rumusan permasalahan pembangunan yang digali dari prinsip partisipatif adalah daftar rumusan permasalahan yang digali dari perspektif masyarakat yang harus dijamin penganggarannya dalam bentuk program/kegiatan dengan batasan kapasitas/kemampuan keuangan daerah.
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
油
Opad ditinjau dengan penerapan UU nomor 28 tahun 2010, mengingat banyak pemda yang belum menerapkan uu tersebut sebagai wujud kemandirian daerah sebagaimana ditujukannya penerbitan UU nomor 28 tahun 2010
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...Dr. Zar Rdj
油
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. TUJUAN PENYELENGGARAAN SPBE
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya
Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. MANFAAT
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Terwujudnya keamanan informasi pemerintah
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
油
Dokumen tersebut membahas kerangka umum penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) untuk periode 2015-2019. Dibahas landasan hukum, tahapan pembangunan nasional, kedudukan Renstra K/L, alur dan mekanisme penyusunannya, serta hal-hal baru seperti perubahan arsitektur program dan kegiatan beserta penjelasan mengenai input, output, outcome, indikator kinerja program dan kegiatan.
1. Dokumen tersebut membahas sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia dan berbagai pendekatan serta syarat yang harus dipenuhi agar perencanaan berjalan efektif.
2. Ada beberapa kegagalan perencanaan yang disebutkan seperti perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata dan pelaksanaan yang tidak sejalan dengan perencanaan.
3. Dokumen juga menyinggung bias-bias yang sering terjadi dalam perencanaan pembangun
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045Dr. Zar Rdj
油
MEGATREN DUNIA 2045
1. Demografi Global
2. Urbanisasi Dunia
3. Peranan Emerging Economies
4. Perdagangan Internasional
5. Keuangan Internasional
6. Kelas Menengah
7. Persaingan Sumber Daya Alam
8. Teknologi
9. Perubahan Iklim
10. Perubahan Geopolitik
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
油
Keputusan Menteri Dalam Negeri ini menetapkan pedoman penilaian dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). Pedoman ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kelengkapan RPJMD yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari proses konsultasi perencanaan daerah. Pedoman ini memberikan koridor penilaian untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan RPJMD dalam
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDr. Zar Rdj
油
METODE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRUM (CGE)
Baik secara teoritis maupun studi empiris terdahulu membuktikan bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur trasportasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup
Namun dampak investasi infrastruktur transportasi yang berbeda perlu untuk dianilisis.
Hasil simulai menggunakan CGE menunjukkan bahwa investasi pada jalan dan jembatan memberikan dampak pada riil PDB, konsumsi rumah tangga, serta pendapatan pajak lebih tinggi dari infrastruktur transportasi lainnya.
Investasi pada jalan dan jembatan juga relatif memberikan dampak lebih pada peningkatan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan.
Untuk perdagangan, investasi jalan dan jembatan memberikan dampak pada ekspor lebih tinggi dibanding infrastruktur lainnya. Di sisi lain, investasi pada Bendungan/Rel Kereta/Bandara relatif memberikan dampak lebih tinggi daripada investasi jalan dan jembatan.
METODE RANTAI HASIL
Digunakan untuk mengidentifikasi ultimate outcome dari proyek
Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah proyek dibangun
Ketika telah dimanfaatkan oleh pengguna, evaluasi dampak perlu dilakukan menggunakan metode yang lebih robust misalnya:
randomized experiment
causal inference
instrumental variable
different-in-different
regression discontinuity
dll.
Pendidikan anti korupsi - Nilai dan prinsip anti korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
油
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan anti korupsi yang mencakup tiga tingkatan korupsi yaitu pengkhianatan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan mendapatkan keuntungan material secara tidak sah. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip anti korupsi seperti akuntabilitas, transparansi, kebijakan, dan kontrol kebijakan.
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
油
Tiga aktor utama dalam good governance yaitu negara, swasta, dan masyarakat madani. Negara bertugas membuat kebijakan dan mengatur lingkungan politik, swasta menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan mengawasi pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Ketiga aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
油
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Dokumen tersebut membahas perubahan struktural dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia. Dokumen menjelaskan konsep pembangunan ekonomi dan perubahan struktur sektoral, termasuk pergeseran dari sektor pertanian ke industri. Dokumen juga menganalisis kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan rekomendasi untuk pembangunan ke depan dengan fokus pada sektor transportasi, jasa, dan daya saing berbasis sumber daya alam,
Dokumen tersebut membahas ketentuan utama mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen PKB, dan struktur pajak daerah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Keuangan Daerah. Kebijakan kunci meliputi pengaturan objek, subjek, dasar pengenaan, dan tarif PKB serta Opsen PKB; sinergi pemungutan antara provinsi dan kabupaten/kota; serta dukungan kebijakan terhadap kendaraan berbasis ener
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerahvicividivini
油
Tidak ada program dan kegiatan prioritas yang dibuat dalam sistem perencanaan pembangunan tanpa dasar permasalahan pembangunan/layanan;
Suatu rumusan permasalahan pembangunan yang digali dari prinsip partisipatif adalah daftar rumusan permasalahan yang digali dari perspektif masyarakat yang harus dijamin penganggarannya dalam bentuk program/kegiatan dengan batasan kapasitas/kemampuan keuangan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian indeks inovasi daerah dan pemberian penghargaan Innovative Government Award. Indeks ini digunakan untuk mengukur dan memotivasi inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik."
Disampaikan dalam FGD "Inovasi Berbasis Pengetahuan"
BPSDM Kemendagri
Kamis, 15 Oktober 2020
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar
Jakarta, 6 Desember 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Di era globalisasi, inovasi di sektor publik merupakan suatu strategi yang harus ditempuh oleh Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa guna mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kemauan berinovasi (willingness to innovate) dan kemampuan berinovasi (ability to innovate) di lingkungan birokrasi dirasakan masih rendah. Inovasi masih merupakan hal yang aneh, tidak disukai, bahkan cenderung dihindari karena pandangan yang keliru bahwa inovasi merupakan sesuatu yang tidak sejalan dengan kebijakan. Kondisi ini tentu tidak dapat dibiarkan berjalan terus namun harus dihentikan dan bahkan perlu dibalik. Kalangan birokrasi pemerintah perlu diyakinkan bahwa berinovasi di sektor publik itu menyenangkan dan mudah dilakukan.
Atas dasar itulah kami menyusun pedoman pengelolaan laboratorium inovasi administrasi negara ini. Pedoman ini dimaksudkan untuk memudahkan para champion inovation atau fasilitator laboratorium inovasi administrasi negara dalam membantu setiap instansi pemerintah (pusat dan daerah) untuk berinovasi di sektor publik. Dalam pedoman ini, ditegaskan bahwa pengelolaan laboratorium inovasi administrasi negara ditempuh melalui lima tahap yaitu tahap drum up, diagnose, design, deliver dan display. Setiap tahap memiliki tujuan dan metode tersendiri yang saling bersinergi untuk menghasilkan suatu inovasi di sektor publik. Penguasaan yang baik dari champion innovation terhadap keseluruhan tahap tersebut diharapkan dapat mengubah mindset atau pola pikir pejabat pada instansi pemerintah untuk menyukai inovasi, mau berinovasi, dan mampu berinovasi.
Sebagai sebuah proses awal, pedoman ini tentu masih membutuhkan sentuhan-sentuhan yang lebih inovatif lagi. Untuk itu, berbagai pemikiran dan kontribusi seluruh pihak sangat diharapkan demi perbaikan dan percepatan mewujudkan administrasi negara yang inovatif. Salam Inovasi Tiada Henti!!
Dipaparkan pada Seminar Nasional Akselerasi Inovasi Tata Kelola Untuk Meningkatkan Daya Saing
Jakarta, 13 November 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Bahan Ajar untuk Diklat Change Management and Innovation
BPSDM Provinsi DKI Jakarta
tahun 2022
Oleh: Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA & Tim PIAN
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen ini memberikan panduan untuk penginputan data indeks inovasi daerah dan kriteria penilaian untuk penghargaan Innovative Government Award tahun 2019. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran dan tujuan kegiatan penilaian untuk mendorong inovasi di pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Kriteria penilaian meliputi inovasi di bidang tata kelola, pelayanan publik, dan bidang lain sesuai kewenangan daerah.
Panduan pengisian indeks inovasi daerah bappedaAkB
油
Dokumen ini memberikan panduan untuk penginputan data indeks inovasi daerah dan kriteria penilaian untuk penghargaan Innovative Government Award tahun 2019. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran dan tujuan kegiatan penilaian untuk mendorong inovasi di pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Kriteria penilaian meliputi inovasi di bidang tata kelola, pelayanan publik, dan bidang lain sesuai kewenangan daerah.
Kritik implementasi inovasi daerah saat ini, sebagian besar tidak terencana dengan baik, tidak berdampak nyata pada pencapaian kinerja pemerintah daerah dan tidak berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas model budaya organisasi menurut Edgar Schein yang terdiri dari 3 level, yaitu artifacts atau unsur-unsur fisik dan perilaku yang dapat diamati, values atau nilai-nilai dan norma-norma, serta assumptions atau asumsi-asumsi mendasar yang mempengaruhi budaya organisasi.
Pendampingan SMP, Puskesmas dan Rumah Sakit di Lingkungan Kabupaten Tangerang menemukan ide kreatif dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan
Model kesejahteraan ASN yang bekerja di daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal. Jenis kompensasi apa saja yang harus diberikan kepada mereka untuk dapat meningkatkan kinerjanya.
Kajian ini membahas model kesejahteraan ASN berkinerja tinggi yang adil dan layak. Penelitian menemukan bahwa kinerja birokrasi Indonesia belum optimal berdasarkan beberapa indeks global. Upaya reformasi birokrasi juga belum sesuai target. Kajian ini mengusulkan kerangka konseptual manajemen kinerja yang terdiri atas empat tahap untuk meningkatkan kinerja melalui penilaian dan reward yang adil. Hasilnya diharapkan d
Dokumen tersebut membahas tiga hal utama: (1) rencana pembangunan aparatur sipil negara Indonesia dari tahun 2005-2024 untuk membangun birokrasi yang profesional, efektif, dan akuntabel, (2) delapan bidang perubahan reformasi birokrasi, dan (3) langkah-langkah strategis penyederhanaan birokrasi seperti identifikasi unit kerja, memetakan kesetaraan jabatan, dan sosialisasi.
Dokumen tersebut merangkum hasil diskusi pada sebuah workshop yang membahas inovasi di pemerintahan. Workshop tersebut menghasilkan ide untuk mengembangkan pusat ekonomi baru di Kota Mojokerto dengan merelokasi pedagang kaki lima ke suatu lokasi terpusat untuk mengurangi kemacetan dan sampah di jalan-jalan utama. Ide tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan perlu strategi komunikasi untuk mendukung rencana
Roadmap Inovasi 2020 Kabupaten Banjar menggambarkan berbagai kebutuhan penelitian, pengembangan, dan inovasi di pemerintah Kabupaten Banjar untuk mencapai tujuan RPJMD secara terintegrasi dan sinergi. Dokumen ini diharapkan dapat mengarahkan program dan kegiatan litbang menjadi lebih baik, cepat, efisien, dan berkelanjutan.
Sistem merit bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang unggul dengan mengevaluasi kinerja pegawai negeri sipil berdasarkan kompetensi, integritas, dan kinerja. Indonesia berada di peringkat 50 dari 141 negara dalam Indeks Daya Saing Global 2019, dan berada di peringkat 4 di ASEAN. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kompetensi, penilaian kinerja, dan manajemen karir berbasis sistem merit
Dokumen tersebut membahas tentang Laboratorium Inovasi Pemerintah Kota Padang, yang bertujuan untuk mendorong semangat inovasi dan kreativitas di kalangan birokrat dan masyarakat umum demi meningkatkan pelayanan publik di Kota Padang."
Dokumen tersebut membahas tentang workshop inovasi pelayanan publik di Kementerian Pariwisata yang bertujuan meningkatkan kreativitas dan inovasi aparatur sipil negara di lingkungan pariwisata guna meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya. Dokumen tersebut juga membahas mengenai tantangan dan strategi peningkatan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
Ringkasan dokumen tersebut adalah workshop inovasi pelayanan publik yang membahas tentang pentingnya semangat kewirausahaan, kreativitas, dan pemikiran out of the box dari aparatur sipil negara untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia. Dokumen ini juga menyarankan model-model inovasi administrasi negara dan desain tata kelola yang dapat diterapkan.
2. 0813 8558 6665
0815 1464 0497
suriptox3@gmail.com
Suripto Asli Wong Kebumen
www.slideshare.net/suripto3x
https://independent.academia.edu/suriptosuripto1 Inspiranova Channel
AKTIVITAS KNOWLADGE SHARING
Berfikir Kreatif & Inovasi - Diklat Administrator &
Pengawas
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengembangan
Inovasi
ASISTENSI & PENDAMPINGAN
Asistensi Laboratorium dan Inkubasi Inovasi Daerah
Penyusunan Roadmap Inovasi
Penyelarasan Dokumen Perencanaan Daerah
RISET
Penelitian Kebijakan Inovasi Daerah
Pengembangan Model Laboratorium Inovasi
Pengembangan Instrumen Pengukuran Dampak
Inovasi
AKTIFITAS ILMIAH
Konferensi Nasional dan Internasional
PPI Institute
6. Tentang Pemerintah Daerah
BAB XXI Pasal 386 - 390
UU 23 Th 2014
Tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 48)
UU 11 Tahun 2019
Tentang Cipta Kerja
Pasal 121
UU 11 Tahun 2020
Tentang Inovasi Daerah
PP 38 Tahun 2017
Perangkat Daerah
PP 18 Tahun 2016
BRIN
Perpres 78 Tahun 2021
RPJMN 2020 - 2024
Perpres 18 Tahun 2020
Mendagri, MenPANRB, BPPT
Peraturan Menteri
UU, PP, PERPRES, PERMEN TENTANG INOVASI
KEBIJAKAN & STRATEGI
Khusus pasal 389 yang
memberikan perlindungan
kepada Inovator / ASN
Pembentukan BRIN untuk
menjalankan riset dan inosi
terintegrasi
Untuk mencapai tujuan UU
Ciptakerja (Ps.3) perlu
didukung riset dan inovasi
(Ps.4.e)
Perubahan Pasal 48 dalam
UU 11 tahun 2019 (BRIN dan
BRIDa)
Pengaturan teknis
pelaksanaan Inovasi Daerah
(bentuk &kriteria, inisiatif
inovasi, uji coba, penerapan,
penilaian dan penghargaan
inovasi, deseminasi,
pemanfaatan, pendanaan,
infornasi inovasi)
Unsur penunjang urusan
pemerintahan (pengaturan
Badan Daerah) Ps. 24 (Provinsi),
dan Ps. 46 (Kab/Kota)
Struktur Organisasi dan Tata
Kerja BRIN
KATA KUNCI
1006 inovasi
385 Inovasi Daerah
219 Kreatif
134 Tranformasi
320 Daya Saing
Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Laboratorium Inovasi
Innovation Government Award
Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik (Sinovik)
Indeks Inovasi Daerah
Indeks Daya Saing Daerah
Dll
7. TATAKELOLA, INOVASI & DAYA SAING INDONESIA
* -2.5 weak - 2.5 strong
Kulitas Pelayanan Publik
Kualitas dan Netralitas ASN
Kualitas Rumusah dan Implementasi Kebijakan
Kredibilitas pemerintah dalam komitmen kebijakan
Index of Government Effectiveness
Indonesia 2013 - 2020
High e-Government Development
Index (EGDI) (100 menjadi 88)
Peringkat Indonesia
Human Development Index
99 113 (1997 Sekarang)
Penganguran Sept 20 ( 27,55 Jt) = Sept16
Kemiskinan Maret 21 ( 27,54 juta )
Peringkat Indonesia Global
Innovation Index 87 (2021),
85 dari 131 (2018-2020)
Peringkat Indonesia Global
Competitiveness Index
2017 - 2021
INDONESIA SAAT INI
Pendapatan per kapita Indonesia
di bawah Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunai Darussalam
Efektifitas Tatakelola
Pemerintahan Indonesia yang
masih rendah
Sumber : diolah dari berbagai sumber resmi
8. PERKEMBANGAN INOVASI DAERAH
Peserta IID Provinsi/Kabupaten/Kota & Jumlah Inovasi
Grafik
Peserta IID Tahun 2018 - 2021
Grafik
Jumlah Inovasi Tahun 2018 - 2021
Sumber : diolah dari data kemendagri
9. POTRET INOVASI & DAYA SAING DAERAH
Daya Saing
Inovasi Daerah
Daerah dengan Inovasi Rendah
dan Daya Saing Rendah
Daerah dengan Inovasi Tinggi
dan Daya Saing Rendah
Daerah dengan Inovasi Rendah
dan Daya Saing Tinggi
Daerah dengan Inovasi Tinggi
dan Daya Saing Tinggi
16. INKUBASI INOVASI PEMERINTAH DAERAH
STRATEGI TOP DOWN
Evaluasi & Pengukuran Kinerja
Pengembangan ide, Desain Inovasi, Uji
Terap, Monitoring & Pengembangan
Strategi
Tim Agen Inovasi, Menentukan Tujuan
/ Sasaran Prioritas, Menentukan Level
Kesiapan Inovasi, Grand Plan &
Kebijakan Inovasi
27. 1 2 3
5 4
Pemetaan Progprio / IKU
Evaluasi Hasil Kinerja
Analisa RPJMD / Evaluasi
Kinerja
Kebijakan & Inovasi
Alternatif Solusi
Sinergi kegiatan / program
Strategi Sinergi
Grand Plan Inovasi
Formalisasi
Kebijakan dan Inovasi untuk
mendukung pencapaian visi misi
RPJMD
Penyusunan Road Map
Proses