�ݺ�ߣ

Editor's Notes

• #3: Indonesia berada di posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan level korupsi masih tinggi. Hingga akhir 2014, Indonesia memiliki skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Berdasarkan data Ease Of Doing Busines tahun 2013 dan 2014, Indonesia berada di peringkat 117 dan 114 dari 189 negara. Di kawasan Asean, Indonesia menempati peringkat keenam. Saat ini, waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha (starting a business) di Indonesia cukup lama yaitu 53 hari. Jangka waktu tersebut lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2004 dan 2009, yang berturut-turut 151 hari dan 62 hari. The Global Competitiveness Report 2015-2016 (Bloomberg, Rabu (30/9/2015), Indonesia berada di posisi 37 dengan nilai 4,52. Posisi ini turun tiga peringkat dibandingkan tahun lalu. Dibandingkan dengan negara-negara jiran, Indonesia masih kalah dengan Singapura, Malaysia yang berada di posisi 18, dan Thailand (32). Sementara negara ASEAN lainnya seperti Filipina berada di posisi 47 dan Vietnam berada di peringkat 56.
• #4: Indonesia berada di posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan level korupsi masih tinggi. Hingga akhir 2014, Indonesia memiliki skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Berdasarkan data Ease Of Doing Busines tahun 2013 dan 2014, Indonesia berada di peringkat 117 dan 114 dari 189 negara. Di kawasan Asean, Indonesia menempati peringkat keenam. Saat ini, waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha (starting a business) di Indonesia cukup lama yaitu 53 hari. Jangka waktu tersebut lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2004 dan 2009, yang berturut-turut 151 hari dan 62 hari. The Global Competitiveness Report 2015-2016 (Bloomberg, Rabu (30/9/2015), Indonesia berada di posisi 37 dengan nilai 4,52. Posisi ini turun tiga peringkat dibandingkan tahun lalu. Dibandingkan dengan negara-negara jiran, Indonesia masih kalah dengan Singapura, Malaysia yang berada di posisi 18, dan Thailand (32). Sementara negara ASEAN lainnya seperti Filipina berada di posisi 47 dan Vietnam berada di peringkat 56.
• #5: Indonesia berada di posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan level korupsi masih tinggi. Hingga akhir 2014, Indonesia memiliki skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Berdasarkan data Ease Of Doing Busines tahun 2013 dan 2014, Indonesia berada di peringkat 117 dan 114 dari 189 negara. Di kawasan Asean, Indonesia menempati peringkat keenam. Saat ini, waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha (starting a business) di Indonesia cukup lama yaitu 53 hari. Jangka waktu tersebut lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2004 dan 2009, yang berturut-turut 151 hari dan 62 hari. The Global Competitiveness Report 2015-2016 (Bloomberg, Rabu (30/9/2015), Indonesia berada di posisi 37 dengan nilai 4,52. Posisi ini turun tiga peringkat dibandingkan tahun lalu. Dibandingkan dengan negara-negara jiran, Indonesia masih kalah dengan Singapura, Malaysia yang berada di posisi 18, dan Thailand (32). Sementara negara ASEAN lainnya seperti Filipina berada di posisi 47 dan Vietnam berada di peringkat 56.
• #6: Indonesia berada di posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan level korupsi masih tinggi. Hingga akhir 2014, Indonesia memiliki skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Berdasarkan data Ease Of Doing Busines tahun 2013 dan 2014, Indonesia berada di peringkat 117 dan 114 dari 189 negara. Di kawasan Asean, Indonesia menempati peringkat keenam. Saat ini, waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha (starting a business) di Indonesia cukup lama yaitu 53 hari. Jangka waktu tersebut lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2004 dan 2009, yang berturut-turut 151 hari dan 62 hari. The Global Competitiveness Report 2015-2016 (Bloomberg, Rabu (30/9/2015), Indonesia berada di posisi 37 dengan nilai 4,52. Posisi ini turun tiga peringkat dibandingkan tahun lalu. Dibandingkan dengan negara-negara jiran, Indonesia masih kalah dengan Singapura, Malaysia yang berada di posisi 18, dan Thailand (32). Sementara negara ASEAN lainnya seperti Filipina berada di posisi 47 dan Vietnam berada di peringkat 56.
• #7: Peraturan perundangan pelayanan publik masih tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multi tafsir Masih bermental dilayani daripada melayani Penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk Manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi.
• #9: FAKTOR PENGHAMBAT SDM yang tidak kompeten dan/atau bermental korup: Dari rekruitment (karena sistem rekrutmen yang buruk) dan pembinaan SDM yang buruk; Menghasilkan  sistem yang tidak sehat, KKN (suap-pungli-diskriminasi-mafia), ego sektoral; (komponen yang harus ditransparankan dapat menghambat niat yang tidak baik) Lingkaran setan: SDM yang buruk menghasilkan sistem yang buruk, sistem buruk menghasilkan rekrutmen SDM yang buruk, dst Tumpang tindih peraturan dan kelembagaan; Sistem monev yang lemah; Lemahnya penegakan aturan (hukum); Lingkungan: Politik, Hukum, dan Masyarakat yang toleran (apatis?) atas penyimpangan  wasmas yang tidak berfungsi. FAKTOR PENDORONG Kelembagaan yang tepat: Pelayanan terpadu; Aturan (sistem) yang jelas (UU 25/2009, UU 14/2008) dan enforcement-nya; Profesionalisme (SDM); Pengawasan dan akuntabilitas: Monev dengan diikuti sistem reward & punishment; Persaingan yang sehat (lingkungan): Pemeringkatan kinerja pelayanan (KPK, TI/TII, IFC, MenPAN, IKM), ciptakan ‘competitive zone’; Perbaikan framewokr regulation pelayanan perizinan; Perbaikan business process pelayanan perizinan; Perbaikan service delivery pelayanan perizinan.
• #10: Agenda prioritas (RPJMN) 2015 – 2019: Peningkatan kualitas implementasi UU 25/2009 ; Modernisasi sistem dan manajemen pelayanan publik (SDM, ICT, Standar Pelayanan); Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan publik; Membuka ruang partisipasi publik melalui Citizen Charter; dan Penguatan integritas dalam pelayanan publik. Program Nawa Cita: Butir (2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis; Butir (7) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
• #13: Kinerja Pelayanan Publik diukur pada dua tataran: a. Kinerja Pemerintah Secara Keseluruhan b. Konribusi Kinerja masing-masing instansi terhadap Kinerja Pemerintah Secara Keseluruhan Menetapkan Strategi WOG Outcome berikut indikator-indikator yang terukur untuk mengetahui tercapai tidaknya suatu outcome Kaitannya WOG dengan MSDM Fungsi-fungsi Manajemen SDM Diarahkan Pada Outcome WOG Punishment dan Reward diberikan Kepada Pegawai sesuai kontribusinya terhadap Outcome WOG