Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan Inggris. Pada masa Belanda, sistem tanam paksa yang diterapkan Van den Bosch menyebabkan penderitaan rakyat. Pada masa Inggris di bawah pimpinan Raffles, diterapkan sistem sewa tanah yang memberikan kebebasan kepada petani namun masih bersifat eksploitatif. Pemerintahan selanjutnya kembali ke sistem eksploit
Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, baik di Negeri Belanda sendiri maupun di Indonesia sehingga Negeri Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar.
Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebrangkrutan maka Johanes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas yang sangat berat itu, Van den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan ialah mengerahkan tenaga rakyat jajahan untuk melakukan penanaman tanaman yang hasil-hasilnya dapat laku di pasaran dunia secara paksa.
Dokumen tersebut membahas tentang imperialisme Prancis di Hindia Belanda pada tahun 1801-1811 dan pemerintahan Daendels. Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal untuk mempertahankan Hindia Belanda dari serangan Inggris, namun kebijakannya menimbulkan banyak penderitaan dan perlawanan dari masyarakat lokal.
Sejarah Pemerintahan Raffles dan Tanam Paksacheldytois
油
sedikit berbagi presentasi kami tentang masa pemerintahan Raffles dan kembalinya masa Pemerintahan Hindia- Belanda yang ditunjukkan dengan adanya penerapan sistem tanam paksa.
SEMOGA dapat bermanfaat bagi teman- teman semua.. ::)
Masa Pemerintahan Bataaf di Indonesia ditandai dengan kepemimpinan Herman Willem Daendels dari 1808-1811. Daendels melakukan berbagai reformasi administrasi, hukum, militer, dan ekonomi, namun sikap diktator dan penyelewengan keuangannya menimbulkan kebencian rakyat. Pemerintahan berikutnya di bawah Janssen lemah dan kalah dalam perang melawan Inggris sehingga menyerahkan kekuasaan di Indonesia.
Pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda mengalami perubahan setelah invasi Prancis ke Belanda. Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford Raffles kemudian ditunjuk sebagai gubernur jenderal untuk memerintah tanah jajahan dengan cara yang berbeda, termasuk dalam bidang pertahanan, pemerintahan, dan ekonomi.
Rangkuman singkat dari dokumen tersebut adalah:
1. Thomas Stamford Raffles memerintah Indonesia sebagai Letnan Gubernur Inggris pada tahun 1811-1816
2. Ia membuat kebijakan baru di bidang birokrasi, ekonomi, hukum, sosial, dan ilmu pengetahuan
3. Namun, sistem sewa tanah yang diimplementasikan Raffles menemui kegagalan karena berbagai faktor.
Kebijakan pemerintah kolonial di nusantaraAntoni081
油
Sistem Tanam Paksa yang memaksa rakyat menyerahkan hasil tanaman mereka kepada pemerintah Belanda menimbulkan kemiskinan dan penderitaan. Hal ini menyebabkan sistem ini dihapuskan secara bertahap dan digantikan dengan sistem liberal yang memberikan kebebasan berusaha bagi pengusaha swasta."
rangkuman IPS kelas 8 masa kolonialisme Barat diIndonesiaArini Dina Hanifa
油
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai kebijakan dan sistem yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, seperti sistem penyerahan wajib VOC, sistem kerja rodi Daendels, sistem sewa tanah Raffles, sistem tanam paksa Van Den Bosch, dan politik liberal Van Deventer. Dokumen juga menjelaskan berbagai bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme Barat.
Dokumen tersebut membahas sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda dan Inggris, mulai dari masa pemerintahan Herman Willem Daendels hingga penghapusan sistem tanam paksa. Beberapa kebijakan penting yang diambil antara lain pembentukan peradilan baru, pembagian Pulau Jawa menjadi sembilan daerah, dan pengenalan sistem tanam paksa untuk meningkatkan hasil ekspor. Sistem tanam paksa kemudian ditent
Herman Willem Daendels adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 yang memerintah antara tahun 1808-1811. Ia dikenal melaksanakan berbagai kebijakan modernisasi di Hindia Belanda seperti membangun jalan raya pos besar dan benteng pertahanan, namun kerja paksa yang dilakukan menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan rakyat pribumi.
Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia-Belandasyanin ayu
油
Komisaris Jenderal Belanda memilih jalan tengah dalam mengelola tanah jajahan di Hindia Belanda dengan mempertahankan eksploitasi oleh pemerintah kolonial untuk mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, tetapi juga memberikan kebebasan berusaha kepada penduduk dan swasta. Namun kebijakan ini gagal menyelesaikan krisis keuangan pemerintah kolonial.
Kebijakan kebijakan pemerintah kolonialisme & pengaruhnyasahobby68
油
Dokumen tersebut membahas kebijakan kolonial Belanda di Indonesia, mulai dari Daendels, Raffles, sistem tanam paksa, hingga Undang-Undang Agraria 1870. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak baik dan buruk bagi rakyat Indonesia, termasuk memperlancar komunikasi namun juga meningkatkan eksploitasi sumber daya alam.
Bab 4 ips kelas 8 (perkembangan kolonialisme & imperialisme barat)Ayu Aliyatun
油
Dokumen tersebut membahas tentang masa kolonial di Indonesia, dimulai dari terbentuknya VOC hingga masa pemerintahan kolonial Belanda. Termasuk didalamnya adalah penjelasan mengenai sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda untuk mengisi kas negara dengan memaksa rakyat menanam komoditas ekspor, meskipun hal ini menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Dokumen juga menyinggung tentang penent
Dokumen tersebut membahas tentang perlawanan berbagai kerajaan dan daerah di Indonesia terhadap penjajahan asing, khususnya Portugis dan Belanda, antara lain perlawanan Aceh, Ternate, Mataram, Banten, Makassar, Diponegoro, dan Padri. Dokumen ini juga menjelaskan sebab-sebab terjadinya perlawanan tersebut serta hasil perundingan damai antara pemerintahan lokal dengan penjajah.
Bab 1-perkembangan-kolonialisme-bangsa-barat-pasca-vockucingi
油
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat pasca VOC di Indonesia, termasuk kebijakan pemerintah kolonial Belanda dan Inggris di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pengaruhnya, serta perlawanan rakyat Indonesia terhadap kekuasaan kolonial.
Setelah kekuasaan VOC diambil alih pemerintah Belanda pada tahun 1799, Indonesia mengalami berbagai perubahan kebijakan penjajahan akibat persaingan antara Belanda, Prancis, dan Inggris hingga munculnya gerakan nasionalisme pribumi.
Pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda mengalami perubahan setelah invasi Prancis ke Belanda. Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford Raffles kemudian ditunjuk sebagai gubernur jenderal untuk memerintah tanah jajahan dengan cara yang berbeda, termasuk dalam bidang pertahanan, pemerintahan, dan ekonomi.
Rangkuman singkat dari dokumen tersebut adalah:
1. Thomas Stamford Raffles memerintah Indonesia sebagai Letnan Gubernur Inggris pada tahun 1811-1816
2. Ia membuat kebijakan baru di bidang birokrasi, ekonomi, hukum, sosial, dan ilmu pengetahuan
3. Namun, sistem sewa tanah yang diimplementasikan Raffles menemui kegagalan karena berbagai faktor.
Kebijakan pemerintah kolonial di nusantaraAntoni081
油
Sistem Tanam Paksa yang memaksa rakyat menyerahkan hasil tanaman mereka kepada pemerintah Belanda menimbulkan kemiskinan dan penderitaan. Hal ini menyebabkan sistem ini dihapuskan secara bertahap dan digantikan dengan sistem liberal yang memberikan kebebasan berusaha bagi pengusaha swasta."
rangkuman IPS kelas 8 masa kolonialisme Barat diIndonesiaArini Dina Hanifa
油
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai kebijakan dan sistem yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, seperti sistem penyerahan wajib VOC, sistem kerja rodi Daendels, sistem sewa tanah Raffles, sistem tanam paksa Van Den Bosch, dan politik liberal Van Deventer. Dokumen juga menjelaskan berbagai bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme Barat.
Dokumen tersebut membahas sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda dan Inggris, mulai dari masa pemerintahan Herman Willem Daendels hingga penghapusan sistem tanam paksa. Beberapa kebijakan penting yang diambil antara lain pembentukan peradilan baru, pembagian Pulau Jawa menjadi sembilan daerah, dan pengenalan sistem tanam paksa untuk meningkatkan hasil ekspor. Sistem tanam paksa kemudian ditent
Herman Willem Daendels adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 yang memerintah antara tahun 1808-1811. Ia dikenal melaksanakan berbagai kebijakan modernisasi di Hindia Belanda seperti membangun jalan raya pos besar dan benteng pertahanan, namun kerja paksa yang dilakukan menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan rakyat pribumi.
Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia-Belandasyanin ayu
油
Komisaris Jenderal Belanda memilih jalan tengah dalam mengelola tanah jajahan di Hindia Belanda dengan mempertahankan eksploitasi oleh pemerintah kolonial untuk mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, tetapi juga memberikan kebebasan berusaha kepada penduduk dan swasta. Namun kebijakan ini gagal menyelesaikan krisis keuangan pemerintah kolonial.
Kebijakan kebijakan pemerintah kolonialisme & pengaruhnyasahobby68
油
Dokumen tersebut membahas kebijakan kolonial Belanda di Indonesia, mulai dari Daendels, Raffles, sistem tanam paksa, hingga Undang-Undang Agraria 1870. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak baik dan buruk bagi rakyat Indonesia, termasuk memperlancar komunikasi namun juga meningkatkan eksploitasi sumber daya alam.
Bab 4 ips kelas 8 (perkembangan kolonialisme & imperialisme barat)Ayu Aliyatun
油
Dokumen tersebut membahas tentang masa kolonial di Indonesia, dimulai dari terbentuknya VOC hingga masa pemerintahan kolonial Belanda. Termasuk didalamnya adalah penjelasan mengenai sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda untuk mengisi kas negara dengan memaksa rakyat menanam komoditas ekspor, meskipun hal ini menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Dokumen juga menyinggung tentang penent
Dokumen tersebut membahas tentang perlawanan berbagai kerajaan dan daerah di Indonesia terhadap penjajahan asing, khususnya Portugis dan Belanda, antara lain perlawanan Aceh, Ternate, Mataram, Banten, Makassar, Diponegoro, dan Padri. Dokumen ini juga menjelaskan sebab-sebab terjadinya perlawanan tersebut serta hasil perundingan damai antara pemerintahan lokal dengan penjajah.
Bab 1-perkembangan-kolonialisme-bangsa-barat-pasca-vockucingi
油
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat pasca VOC di Indonesia, termasuk kebijakan pemerintah kolonial Belanda dan Inggris di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pengaruhnya, serta perlawanan rakyat Indonesia terhadap kekuasaan kolonial.
Setelah kekuasaan VOC diambil alih pemerintah Belanda pada tahun 1799, Indonesia mengalami berbagai perubahan kebijakan penjajahan akibat persaingan antara Belanda, Prancis, dan Inggris hingga munculnya gerakan nasionalisme pribumi.
berdasarkan buku ips kelas 8, tetapi animasi belum saya berikan. dan presentasi ini cocok sebagai bahan ajar karna lengkap dengan peta konsep bahasa yang mudah dimengerti dan ringkas.
Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan.dinailmikamila
油
Kondisi masyarakat Indonesia selama masa penjajahan ditandai dengan eksploitasi tanah dan sumber daya alam oleh penjajah Barat dan Jepang. Berbagai sistem ekonomi seperti cultuurstelsel dan politik ekonomi liberal menyebabkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat. Penjajah juga menerapkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan rakyat seperti kerja paksa dan larangan organisasi.
Raja Willem V ditempatkan oleh pemerintah Inggris di Kota
Kew. Dan ia mengeluarkan surat perjanjian yang terkenal dengan
Surat-Surat Kew yang isinya agar para penguasa di negri jajahan
Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada
Perancis. Dengan begitu phiak Inggris bergerak cepat menambil
alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang, Ambon, dan
Banda. Dan Inggris juga memeprkuat blokade terhadap Batavia.
Pihak Perancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin ketinggalan.
Mereka mengambil alih seluruh daerah bekas jajahan VOC di
kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf merupakan vassal
dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan untuk mengatur
pemerintah Hindia Belanda masih terpengaruh oleh Perancis.
KOLONIALISME EROPA DI NUSANTARA ( INDONESIA ) .pptxsiddhattha
油
latar belakang kolonialisme sejarah kolonialisme negara negara yang melakukan kolonialisme di nusantara perlawanan terhadap para penjajah serta tokoh yang melakukan perlawanan.
Dokumen tersebut membahas tentang masa pemerintahan Belanda dan Inggris di Indonesia. Pemerintahan Belanda dimulai dengan Republik Bataaf yang dikendalikan Prancis. Gubernur Jenderal pertama Herman William Daendels memerintah tahun 1808-1811 dan menerapkan berbagai kebijakan di bidang pertahanan, pemerintahan, peradilan, dan sosial ekonomi. Pemerintahan selanjutnya dijalankan Janssen hingga Hindia Belanda jat
Dokumen tersebut membahas sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda, mulai dari pemerintahan Bataaf, kepemimpinan Daendels dan Raffles, sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda, serta akibat berakhirnya sistem tersebut.
Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan sistem tanam paksa untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perkebunan. Sistem ini mewajibkan petani untuk menanam komoditas tertentu seperti tembakau, kopi, teh, dan lainnya. Langkah ini diikuti dengan munculnya perusahaan-perusahaan perkebunan swasta yang memperkerjakan petani secara kontrak. Tanam paksa dan sistem kontrak ini berdampak buruk
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Pada tahun 1795, Belanda dikuasai Prancis dan dibentuk Republik Bataaf. Pemerintahan di Hindia Belanda dijalankan oleh Daendels (1808-1811) dan Janssens (1811), namun akhirnya Jawa diserahkan kepada Inggris setelah Kapitulasi Tuntang pada 1811.
2. Kerja Rodi
Kerja Rodi memiliki arti kerja tanpa upah, tanpa istirahat demi
membangun sebuah benteng dan jalan raya, tanpa membantah
apa yang telah diperintahkan oleh tentara Belanda, dan menuruti
apa yang diperintahkannya.
Setelah lebih kurang 200 tahun berkuasa, akhirnya VOC
(Kompeni) mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Hal ini
disebabkan banyak biaya perang yang dikeluarkan untuk
mengatasi perlawanan penduduk, terjadinya korupsi di antara
pegawai-pegawainya, dan timbulnya persaingan dengan kongsi-
kongsi dagang yang lain. Faktorfaktor itulah, akhirnya pada
tanggal 31 Desember 1799, secara resmi VOC dibubarkan.
Kekuasaan VOC kemudian diambil alih oleh pemerintah Hindia
Belanda. Hal ini secara tidak langsung memengaruhi koloni
Belanda di Indonesia. Perubahan politik yang terjadi di Belanda,
merupakan pengaruh revolusi yang dikendalikan oleh Prancis
3. Dalam revolusi tersebut, kekuasaan raja Willem V runtuh,
dan berdirilah Republik Bataaf. Tidak lama kemudian
Republik Bataaf juga dibubarkan dan Belanda dijadikan
kerajaan di bawah pengaruh Prancis, sebagai rajanya
adalah Louis Napoleon. Pada tanggal 1 Januari 1808 Louis
Napoleon kemudian mengirim Herman Willem Daendels
sebagai gubernur jenderal dengan tugas utama
mempertahankan pulauJawa dari ancaman Inggris. Juga
diberi tugas mengatur pemerintahan di Indonesia.
Pada tanggal 15 Januari 1808 Daendels menerima
kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weise. Daendels
dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan
Inggris, karena Inggis telah menguasai daerah kekuasaan
VOC di Sumatra, Ambon, dan Banda. Sebagai gubernur
jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels,
antara lain:
4. 1) Meningkatkan jumlah tentara dengan
jalan mengambil dari berbagai suku bangsa
di Indonesia.
2) Membangun pabrik senjata di Semarang
dan Surabaya.
3) Membangun pangkalan armada di Anyer
dan Ujung Kulon.
4) Membangun jalan raya dari Anyer hingga
Panarukan, sepanjang 賊 1.100 km.
5) Membangun benteng-benteng
pertahanan
5. Pemerintahan Daendels (1808-1811)
Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan Belanda.
Napoleon mengubah bentuk negara Belanda dari kerajaan menjadi
republik. Napoleon inginmemberantas penyelewengan dan korupsi serta
mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Ia mengangkat Herman Willem
Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Batavia. Untuk menahan
serangan Inggris, Daendels melakukan tiga hal, yaitu:menambah jumlah
prajurit,
membangun pabrik senjata, kapal-kapal baru, dan pos-pos pertahanan,
membangun jalan raya yang menghubungkan pos satu dengan pos
lainnya.
6. Untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia diangkatlah gubenur
jendral Daendels. Daendels tiba di Indonesia pada tanggal 1 Januari
1808. Daendels kemudian mengadakan banyak tindakan. Salah satu
tindakan Daendels yang terkenal adalah dalam bisang sosial ekonomi.
Beberapa tindakan itu antara lain sebagai berikut.
Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan
pajak.
Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran
dunia.
Rakyat masih diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil
pertaniannya.
Untuk menambah pemasukan dana, juga telah dilakukan penjualan
tanah-tanah kepada pihak swasta.
Daendels memerintah dengan keras dan kejam, sehingga menimbulkan
reaksi dari rakyat. Salah satunya, perlawanan dari rakyat Sumedang
dibawah pimpinanPangeran Kornel atau Pangeran Surianegara
Kusumaddinata (1791-1828), seorang bupati Sumedang. Perlawanan
karena rakyat dipaksa bekerja dengan perlengkapan sederhana untuk
membuat jalan melalui bukit yang penuh batu cadas. Daerah tersebut
sekarang dikenal dengan nama Cadas Pangeran.
7. Pemerintahan Janssen (1811)Sebagai pengganti Danedels dikirimlah Jan
Willem Janssen. Ia mulai menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda di
Jawa tahun 1811. Ia kemudian memperbaiki keadaan yang ditinggalkan
oleh Daendels. Namun Daerah Kepulauan Maluku sudah berhasil direbut
oleh Inggris. Bahkan secara de facto daerah kekuasaan Hindia Belanda di
masa Janssen itu tinggal daerah-daerah tertentu, misaInya Jawa,
Makasar, dan Palembang, dan ternyata Janssens tidak secakap dan
sekuat Daendels dalam melaksanakan tugasnya. Ketika Inggris
menyerang Pulau Jawa, ia menyerah dan harus menandatangani
perjanjian di Tuntang pada tanggal 17 September 1811. Perjanjian
tersebut dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang, yang berisi sebagai
berikut.
a. Seluruh militer Belanda yang berada di wilayah Asia Timur harus
diserahkan kepada Inggris dan menjaditawanan militer Inggris.
b. Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris.
c. Pulau Jawa dan Madura serta semua pelabuhan Belanda di luar Jawa
menjadi daerah kekuasaan Inggris (EIC).
8. Sejak VOC dibubarkan tahun 1799, daerah-daerah
yang menjadi kekuasaannya diambil alih oleh
pemerintah kerajaan Belanda. Kebijakan 'Culture
Stelsel' dilaksanakan untuk mengeruk kekayaan
bumi Indonesia tanpa mau memperhatikan rakyat
Indonesia dibawah pimpinan Van Den Bosch.
Secara teoritis, peraturan yang ditetapkan
dalam sistem tanam paksa tidak memberatkan.
Akan tetapi dalam prakteknya, banyak sekali
penyimpangan yang dilakukan dalam sistem ini.
Penyimpangan pelaksanaan sistem tanam paksa
sebagai berikut:
9. Dalam perjanjian, tanah yang digunakan untuk 'cultur stelsel' adalah seperlima
sawah, namun dalam prakteknya dijumpai lebih dari seperlima tanah, yaitu
sepertiga dan bahkan setengah dari sawah milik pribumi.
Tanah petani yang dipilih hanya tanah yang subur, sedangkan rakyat hanya
mendapat tanah yang tidak subur.
Tanah yang digunakan untuk penanaman tetap saja dikenakan pajak sehngga
tidak sesuai dengan perjanjian.
Kelebihan hasil tidak dikembalikan kepada rakyat atau pemilik tanah, tetapi
dipaksa untuk dijual kepada pihak Belanda dengan harga yang sangat murah.
Waktu untuk bekerja untuk tanaman yang dikehendaki pemerintah Belanda, jauh
melebihi waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan adalah 65 hari
dalam setahun, namun dalam pelaksanaannya adalah 200 sampai 225 hari dalam
setahun.
Penduduk yang tidak memiliki tanah dipekerjakan di perkebunan Belanda, dengan
waktu 3-6 bulan bahkan lebih.
Tanaman pemerintah harus didahulukan baru kemudian menanam tanaman
mereka sendiri. Kadang-kadang waktu untuk menanam, tanamannya sendiri itu
tinggal sedikit sehingga hasilnya kurang maksimal.
Kerusakan tanaman tetap ditanggung petani
10. A. PENYIMPANGAN SISTEM TANAM PAKSA
Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa banyak menyimpang dari ketentuan pokok dan
cenderung mengadakan eksploitasi agraris yang semaksimal mungkin. Oleh
karena itu, Sistem Tanam Paksa mengakibatkan penderitaan bagi rakyat pedesaan
di Pulau Jawa. Adapun penderitaan bangsa Indonesia akibat pelaksanaan sistem
Tanam Paksa diantaranya:Rakyat makin miskin karena sebagian tanah dan
tenaganya harus disumbangkan secara cuma-cuma kepada Belanda.
Sawah dan ladang menjadi terlantar karena kewajiban kerja paksa yang
berkepanjangan mengakibatkan penghasilan menurun.
Beban rakyat makin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil
panen, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, serta menanggung risiko apabila
panen gagal.
Akibat bermacam-macam beban, menimbulkan tekanan fisik dan mental yang
berkepanjangan.
Bahaya kelaparan dan wabah penyakit timbul di mana-mana sehingga angka
kematian meningkat drastis. Bahaya kelaparan yang menimbulkan korban jiwa
terjadi di daerah Cirebon (1843), Demak (1849), dan Grobogan (1850). Kejadian
itu telah mengakibatkan penurunan jumlah penduduk secara drastis. Di Demak
jumlah penduduknya yang semula 336.000 jiwa turun sampai dengan 120.000
jiwa, di Grobogan dari 89.500 turun sampai dengan 9.000 jiwa. Demikian pula
yang terjadi di daerah-daerah lain, penyakit busung lapar (hongerudeem)
merajalela
11.
Pelaksanaan sistem tanam Paksa
menyebabkan bangsa Indonesia menderita,
sehingga muncul reaksi berupa perlawanan.
Pada sisi yg lain, orang-orang Belanda sendiri
juga banyak yang menentangnya. Sistem
tanam paksa ditentang, baik secara
perseorangan maupun melalui parlemen di
Negeri Belanda.
12. KEBIJAKAN PADA PEMERINTAHAN
PADA MASA PEMERINTAHAN RAFFLES (1811-1816)
Dengan danya Kapitulasi Tuntang maka Indonesia jatuh ke
tangan Inggris.dan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan
gubernur.
Kebijakkan Raffles dikenal dengan nama Landrent-System atau
sistem sewa tanah.
Kedudukan Inggris di indonesia hanya 5 tahun.
Asas asas pemerintahan semetara Inggris ditentukan oleh
Raffles.yang sengat dipengaruhi oleh pengalama Inggris di India.
Pada hakekatnya , Raffles ingin menciptakan suatu sistem
ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan.
Secara kongkrit Raffles ingin menghapus segala penyerahan
wajib dan perkejaan rodi pada zaman VOC terutama petani.
Raffles memberikan kepastian hukum & berusaha.
Raffles juga inggin agar para petani berdiri sendiri dan bebas
menentukan sendiri tanaman yang akan ditanam.
Sebaiknya tanaman yang laku di pasaran.
13. 3 ASAS YANG MENJADI PATOKAN RAFFLES
Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun penyerahan pekerjaan rodi
perlu dihapuskan & kebebasan penuh diberkan kepada rakyat untuk menentukan
jenis mtanaman apa yang hendak ditanam tanpa unsur paksaan apapun juga.
Peranan Bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan & sebagai penggantinya
mereka dijadikn bagian yang integral dari pemerintahan kolonial dengan fungsi
pemerintahan yang sesuai dengan asas pemerintahan di negeri Barat.Secara
kongkrit hal ini berarti bahwa para bupati dan kepala pemerintahan pada tingkat
rendahan harus memusatkan perhatiannya kepada proyek proyek pekerjaan
umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.
Raffles beranggapan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah , maka
para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa (tenant) tanah milik
pemerintah.Untuk penyewaan tanah ini para petani diwajibkan membayar sewa
tanah pemerintah.
Sistem sewa tanah tidak meliputi seluruh wilayah pulau Jawa.
Di bidang pemerintahan , Raffles membagi pulau Jawa menjadi 16 karesidenan
yang dikepalai oleh seorang Residen & dibantu asisten residen dari Eropa.
Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda sampai tahun 1830.
Jelas kiranya , bahwa pemerintah kolonial tidak bersedia untuk menerapkan
asas-asas liberal secara konsisten jika hal ini mengandung material yang sangat
besar.
Mengingat bahwa Raffles hanya berkuasa untuk waktu singkat di Jawa.
Kebijakkan sewa tanah diteruskan oleh kolonial Belanda sebelum tahum 1830
Van Den Bosch menghidupkan kembali unsur-unsur paksaan