Dokumen ini membahas tentang Zone of Proximal Development (ZPD) yang mempengaruhi proses pembelajaran. ZPD adalah jarak antara kemampuan siswa untuk mengerjakan tugas dengan bantuan orang dewasa dan kemampuan mengerjakan secara mandiri. Guru perlu memetakan kemampuan siswa, memilih metode yang tepat, dan memberikan dukungan untuk mengajar sesuai ZPD siswa. Ada persamaan dan perbedaan pandangan tentang penerap
Contoh Laporan PKP UT PGSD IPA Materi Perpindahan Energi Panas - Pemantaan Ke...Soal Universitas Terbuka
油
Contoh Laporan PKP UT PGSD IPA Materi Perpindahan Energi Panas - Pemantaan Kemampuan Profesional PDGK4560. Untuk melihat dan mendownload contoh laporan PKP ini secara lengkap, kunjungi situs www.soalut.com gunakan menu search di situs untuk mencari dan menemukan laporan ini.
Instrumen dan rubrik penilaian sikap spiritual, jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan rasa ingin tahu untuk observasi dan penilaian diri peserta didik. Rubrik tersebut menilai frekuensi perilaku peserta didik berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.
rpp media kd 3.3 perumusan uud nri tahun 1945guruppkn11
油
Rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PA-BP/PPKn kelas VII SMP Negeri 11 Palembang membahas perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi akan disampaikan melalui model pembelajaran discovery learning dengan tujuan agar siswa dapat menganalisis dan menjelaskan proses perumusan UUD 1945 serta mengembangkan nilai-nilai karakter. Pembelajaran akan dilaksanakan secara kelompok dengan men
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran Pancasila mata pelajaran Pendidikan Pancasila untuk siswa kelas VII SMPN 1 Muntilan. Pembelajaran akan dilaksanakan selama 10 jam pelajaran dan membahas tentang pentingnya mematuhi norma dan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945."
Dokumen tersebut berisi tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas X, XI, dan XII SMA/MA. Kompetensi inti meliputi menghayati ajaran agama, mengamalkan perilaku kewarganegaraan, memahami pengetahuan tentang Pancasila dan UUD 1945, serta mengolah pengetahuan tersebut. Kompetensi dasar mencakup menghayati nilai
BAB III membahas tentang keterbukaan dan jaminan keadilan. Keterbukaan dalam kepribadian bangsa Indonesia berarti sikap jujur, komunikatif, dan terbuka untuk menerima kritik. Keterbukaan penting untuk mencegah korupsi dan menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat. Jaminan keadilan merujuk pada konsep keadilan distributif, komutatif, alamiah, konvensional, dan legalitas. Kur
Dokumen ini berisi draf jadwal pelajaran untuk kelas IV di sekolah selama bulan September hingga November 2022 dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Jadwal tersebut mencakup mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, PJOK, PAI, projek, matematika, bahasa Jawa, dan pendidikan pancasila.
MODUL AJAR PPKn UNIT 1 PEMBELAJARAN 4 KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.docxModul Guruku
油
Modul ini membahas pembelajaran gotong royong dalam tolong menolong untuk siswa SD kelas 5. Terdiri dari informasi umum, komponen inti, tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan penilaian. Materi utamanya adalah pentingnya memahami kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dan kerjasama orang lain. Siswa diajak berdiskusi dalam kelompok untuk menemukan contoh
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi 4 Agustus 2022.docxshananah
油
Berdasarkan analisis alternatif solusi yang ada, model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa adalah penerapan model pembelajaran berbasis masalah (PBL) dan penggunaan percobaan virtual lab serta game edukatif.
materi profil pelajar pancasila ppt download gratis Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.berupa modul,buku,rangkuman,gambar dan format ppt dan pdf yang mudah di pahami atau atau dapat anda download melalui
www.sriagunggb.my.id
Dokumen ini berisi pedoman penilaian kinerja siswa dalam membuat poster. Terdapat 18 siswa yang dinilai berdasarkan 3 aspek yaitu estetika, bahasa, dan substansi. Setiap aspek diberi skor 1-4 berdasarkan indikator penilaian. Nilai akhir didapat dari menjumlahkan total skor ketiga aspek dikalikan 4. Kriteria penilaian terdiri dari sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
Dokumen tersebut membahas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara di bidang ekonomi, khususnya terkait pajak bumi dan bangunan. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan menyebabkan target penerimaan pajak di daerah tersebut sulit terpenuhi.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran Pancasila mata pelajaran Pendidikan Pancasila untuk siswa kelas VII SMPN 1 Muntilan. Pembelajaran akan dilaksanakan selama 10 jam pelajaran dan membahas tentang pentingnya mematuhi norma dan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945."
Dokumen tersebut berisi tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas X, XI, dan XII SMA/MA. Kompetensi inti meliputi menghayati ajaran agama, mengamalkan perilaku kewarganegaraan, memahami pengetahuan tentang Pancasila dan UUD 1945, serta mengolah pengetahuan tersebut. Kompetensi dasar mencakup menghayati nilai
BAB III membahas tentang keterbukaan dan jaminan keadilan. Keterbukaan dalam kepribadian bangsa Indonesia berarti sikap jujur, komunikatif, dan terbuka untuk menerima kritik. Keterbukaan penting untuk mencegah korupsi dan menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat. Jaminan keadilan merujuk pada konsep keadilan distributif, komutatif, alamiah, konvensional, dan legalitas. Kur
Dokumen ini berisi draf jadwal pelajaran untuk kelas IV di sekolah selama bulan September hingga November 2022 dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Jadwal tersebut mencakup mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, PJOK, PAI, projek, matematika, bahasa Jawa, dan pendidikan pancasila.
MODUL AJAR PPKn UNIT 1 PEMBELAJARAN 4 KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.docxModul Guruku
油
Modul ini membahas pembelajaran gotong royong dalam tolong menolong untuk siswa SD kelas 5. Terdiri dari informasi umum, komponen inti, tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan penilaian. Materi utamanya adalah pentingnya memahami kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dan kerjasama orang lain. Siswa diajak berdiskusi dalam kelompok untuk menemukan contoh
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi 4 Agustus 2022.docxshananah
油
Berdasarkan analisis alternatif solusi yang ada, model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa adalah penerapan model pembelajaran berbasis masalah (PBL) dan penggunaan percobaan virtual lab serta game edukatif.
materi profil pelajar pancasila ppt download gratis Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.berupa modul,buku,rangkuman,gambar dan format ppt dan pdf yang mudah di pahami atau atau dapat anda download melalui
www.sriagunggb.my.id
Dokumen ini berisi pedoman penilaian kinerja siswa dalam membuat poster. Terdapat 18 siswa yang dinilai berdasarkan 3 aspek yaitu estetika, bahasa, dan substansi. Setiap aspek diberi skor 1-4 berdasarkan indikator penilaian. Nilai akhir didapat dari menjumlahkan total skor ketiga aspek dikalikan 4. Kriteria penilaian terdiri dari sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
Dokumen tersebut membahas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara di bidang ekonomi, khususnya terkait pajak bumi dan bangunan. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan menyebabkan target penerimaan pajak di daerah tersebut sulit terpenuhi.
1. Tulisan ini membahas masalah komersialisasi pendidikan di Indonesia yang semakin meningkat.
2. Orang tua murid banyak mengeluhkan besarnya biaya sekolah negeri dan swasta yang dianggap sudah seperti bisnis.
3. Masalah pendidikan di Indonesia perlu ditangani secara serius dengan meningkatkan anggaran pendidikan.
Rangkuman dokumen RPP PPKn SMA kelas XI tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut merupakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mata pelajaran PPKn kelas XI yang membahas tentang kasus pelanggaran hak warga negara seperti hak pendidikan dan penanganan kemiskinan, serta contoh pengingkaran kewajiban warga negara seperti tidak membayar pajak
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat atau kurang:
Beberapa kutipan penting dalam draf Sisdiknas tahun 2022 menyinggung soal penghapusan UU Guru dan Dosen serta tidak adanya pendidikan gratis. Nadiem Makarim juga dikritik karena dianggap kurang melibatkan para ahli dalam penyusunan kebijakan pendidikan dan RUU Sisdiknas. Gaji dan tunjangan PPPK menjadi permasalahan yang d
Dokumen tersebut membahas tentang tujuan pembelajaran PPKn untuk kelas XII SMA/MA yang mencakup menghargai perbedaan, tanggap terhadap pelanggaran hak, menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait pelanggaran hak, dan menyajikan hasil analisis tersebut. Dibahas pula berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta penanganannya.
Dokumen tersebut membahas tentang tujuan pembelajaran PPKn untuk SMA/MA kelas XII yang mencakup menghargai perbedaan, tanggap terhadap pelanggaran hak, dan menganalisis kasus pelanggaran hak berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dibahas pula makna hak dan kewajiban warga negara, contoh pelanggaran hak di berbagai lingkungan, serta upaya penanganannya melalui instrumen HAM PBB dan ASEAN.
Dokumen tersebut membahas tentang kemungkinan implementasi sekolah gratis di Indonesia. Beberapa poin penting yang disebutkan adalah: (1) regulasi pendanaan pendidikan yang mengatur alokasi minimal 20% APBN/APBD untuk pendidikan, (2) kebutuhan kesiapan dan komitmen berbagai pihak agar sekolah gratis berjalan dengan baik, (3) manfaat sekolah gratis untuk masyarakat miskin dan tercapainya program wajib belajar pendid
Dokumen tersebut membahas tentang kemungkinan implementasi sekolah gratis di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: (1) regulasi pendanaan pendidikan yang mendukung sekolah gratis, (2) sumber dana yang dapat digunakan untuk mendanai sekolah gratis, dan (3) tantangan dalam implementasi sekolah gratis termasuk pendanaan operasional sekolah.
1. Dokumen tersebut membahas tentang harmoni antara kewajiban dan hak negara dengan warga negara dalam demokrasi. Ia menjelaskan bahwa keseimbangan antara kewajiban yang dilakukan dan hak yang diperoleh merupakan unsur penting dalam demokrasi.
Makalah ini membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada anak jalanan di Indonesia. Anak jalanan umumnya tidak mendapatkan hak mereka untuk pendidikan dan perlindungan dari kekerasan. Mereka sering mengalami eksploitasi buruh dan seksual. Upaya pemerintah untuk menangani masalah ini belum memadai. Diperlukan program khusus untuk memberikan pendidikan dan perlindungan bagi anak jalanan.
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan Pancasila untuk siswa SMA/MA kelas X tentang hak dan kewajiban warga sekolah, masyarakat, dan negara serta bela negara. Tujuannya adalah agar siswa memahami konsep hak, kewajiban, dan bela negara sebagai warga yang baik.
Empat siswa MTsN Sumber Bungur Pakong, Pamekasan berhasil meraih prestasi di ajang olimpiade matematika internasional di Thailand dengan meraih dua medali perunggu dan satu medali perak. Prestasi ini diharapkan dapat memotivasi siswa dan wali murid lainnya.
PPT ini dipresentasikan dalam acara Seminar dan油Knowledge Sharing Kepustakawanan yang diselenggarakan oleh Forum Perpusdokinfo LPNK Ristek. Tanggal 28 November 2017
Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)Murad Maulana
油
PPT ini dipresentasikan dalam acara Diseminasi repositori perpustakaan BAPETEN yang diselenggarakan oleh Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi
Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN) pada tanggal 25 Februari 2025
Danantara: Pesimis atau Optimis? Podcast Ikatan Alumni Lemhannas RI IKAL Lem...Dadang Solihin
油
Keberadaan Danantara: Pesimis atau Optimis?
Pendekatan terbaik adalah realistis dengan kecenderungan optimis.
Jika Danantara memiliki perencanaan yang matang, dukungan kebijakan yang kuat, dan mampu beradaptasi dengan tantangan yang ada, maka peluang keberhasilannya besar.
Namun, jika implementasinya tidak disertai dengan strategi mitigasi risiko yang baik, maka pesimisme terhadap dampaknya juga cukup beralasan.
Pada akhirnya, kunci suksesnya adalah bagaimana Danantara bisa dikelola secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga dampak positifnya lebih dominan dibandingkan risikonya.
1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Dian Endah S., S.Pd
KD 3.6 Menganalisis Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban
sebagai Warga Negara
Indikator :
3.6.1 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban sebagai warga negara di bidang pendidikan
3.6.2 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
sebagai warga negara di bidang ekonomi
3.6.3 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
sebagai warga negara di bidang politik
3.6.4 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
sebagai warga negara di bidang hukum
Tujuan Pembelajaran :
a. Melalui media artikel dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis kasus pelanggaran
hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam bidang pendidikan dengan
benar
b. Melalui media artikel dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis kasus pelanggaran
hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam bidang ekonomi dengan
benar
c. Melalui media artikel dan diskusi,peserta didik dapat menganalisis kasus pelanggaran
hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam bidang politik dengan
benar
d. Melalui media artikel dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis kasus pelanggaran
hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam bidang hukum dengan
benar
LEMBAR KEGIATAN
SISWA
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Dian Endah S., S.Pd
Kegiatan 1
Tugas kelompok
1. Bentuklah kelompok antara 4-5 orang
2. Baca dan pahami cuplikan artikel di bawah ini
3. Kemudian jawab pertanyaan di bawah artikel yang berjudul Biaya Sekolah Mahal,
beratkan Rakyat Miskin
Jakarta Sekolah yang memungut biaya sekolah anak terutama pada keluarga miskin, bisa
dikenakan pelanggaran HAM, karena salah satu hak anak yang dilindungi negara adalah hak untuk
mendapatkan pendidikan secara cuma-cuma.Apalagi masyarakat miskin termasuk dalam golongan
yang dilindungi Undang-undang untuk mendapatkan pendidikan cuma-cuma. Kepala sekolah dapat
dikenai pasal pelanggaran HAM, demikian pengamat pendidikan Ade Irawan dari Koalisi
Pendidikan di Jakarta, Senin (14/7).Menurutnya pihak Koalisi Pendidikan sudah mendirikan pos-
pos pengaduan di beberapa daerah untuk menampung semua keluhan masyarakat termasuk soal
pungutan biaya sekolah anak. Namun masyarakat bisa langsung mengadukan pada Komnas HAM
dan Komisi Perlindungan Anak, katanya.Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah diisyaratkan
berhati-hati menetapkan biaya pendidikan tinggi karena bisa menutup ruang bagi masyarakat
tidak mampu mengenyam pendidikan, dan akhirnya bisa dilaporkan pelanggaran Hak Azazi Manusia
(HAM) di bidang pendidikan. "Kepsek perlu hati-hati menetapkan biaya pendidikan tinggi, karena
jika memberatkan masyarakat apalagi bagi siswa miskin, dapat dilaporkan sebagai pelanggaran
HAM," kata praktisi hukum dari LBH Padang, Sudi Prayitno, di Padang, Sabtu (12/7).Dia
mengatakan hal tersebut, terkait sejumlah sekolah setingkat SD, SMP dan SMA di Kota Padang
menetapkan biaya tinggi bagi siswa barunya.Informasi yang terhimpun di Kota Padang, biaya
masuk sekolah bagi siswa baru setingkat SMP mulai Rp 315.000/siswa sampai Rp 445.000/siswa
dan untuk siswa SMA dipungut rata-rata diatas Rp1 juta /siswa termasuk uang pembangunan.Sudi
mengatakan, biaya pendidikan tersebut dinilainya tinggi dan memberatkan masyarakat dan bisa
dilaporkan sebagai bentuk pelanggaran HAM apalagi kondisi itu mengakibatkan terhambatnya
sebagian masyarakat mengenyam bangku sekolah.Pendidikan itu, katanya, telah diatur konstitusi,
jadi jika penyelenggaraannya terkesan memberatkan maka dapat dilaporkan sebagai pelanggaran
HAM dan konstitusi. "Semestinya pendidikan bisa dinikmati masyarakat dengan biaya murah,
karena telah diatur oleh konstitusi dan juga banyak bantuan lainnya untuk biaya
pendidikantersebut," katanya.
(www.metrosintar.com. Pendidikan untuk rakyat miskin diakses tanggal 20 Mei 2014)
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !
1. Artikel bercerita tentang Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai
warga negara dalam bidang apa?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam artikel
diatas?
3. Jika dikaitkan dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945,artikel diatas
termasuk pelanggaran dalam pasal berapa?jelaskan?
4. Jika kalian sebagai pemerintah solusi apa yang dapat kalian lakukan untuk masalah
tersebut?
3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Dian Endah S., S.Pd
Kegiatan 2
Tugas mandiri
Coba kalian perhatikan gambar berikut!!!
Sumber: www. rehsos.kemsos.go.id
Gambar 1.1 Seorang pengendara mobil memberikan uang kepada pengemis jalanan.
Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat.
1. Bagaimana hubungan gambar tersebut dengan hak dan kewajiban?
2. Mengapa hal tersebut masih terjadi?
Jawaban:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...
Jawaban:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...
5. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Dian Endah S., S.Pd
Tugas Kelompok
Cermatilah artikel di bawah ini!!!
SIMALUNGUN Aparat Nagori Kahean, Dolok Batu Nanggar, Simalungun sangat kesulitan
menarik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari masyarakat. Akibatnya, pencapaian PBB dari daerah
tersebut menjadi rendah. Hingga Oktober 2013, dari Rp13 juta target PBB, yang tertagih masih
sekitar 40 persen.
Setelah ditelesuri METRO, ternyata penyebab utamanya adalah sangat rendahnya
kesadaran masyarakat untuk membayar PBB. Padahal, PBB itu ditagih untuk dikembalikan kepada
masyarakat dengan fasilitas pembangunan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan Pengulu Nagori
Kahean, Saidi, Rabu (30/10). Rendahnya kesadaran masyarakat membayar PPB membuat pihak
aparat Nagori Kahean kesulitan menarik PBB sebagai kewajiban yang harus dibayarkan
masyarakat, kata Saidi.
Selain disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat, juga tak sedikit masyarakat dari
luar daerah yang memiliki tanah dan bangunan di Nagori Kahean. Karenanya, program jemput bola
tidak mampu untuk mencapai target, karena masyarakat masih suka berpindah-pindah.
Kita sadari, untuk mencapai target PBB masih sulit, karena pemilik tanah atau bangunan
bukan hanya warga Nagori Kahean tapi juga warga di luar Nagori Kahean, kata Saidi. Begitupun
tambah Saidi, untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, sekalipun sudah di luar jam
kerja, pihaknya selalu mengimbau warga luar yang tidak sempat membayar PBB pada jam kantor,
bisa langsung membayarnya ke alamat rumah pangulu.Kalau masyarakat merasa tidak punya
waktu membayar PBB saat jam kantor, kita tetap melayani mereka sekalipun datang ke rumah.
Yang penting, bagaimana mereka (masyarakat, red) mau membayar PPB, terang Saidi.Dia
mencontohkan seorang warga luar Nagori Kahean yang rajin membayar PBB tanahnya, yakni J.
Saragih (40) warga Nagori Silau Bayu, Gunung Maligas. Dia membayar PBB setelah empat tahun
tidak membayar. Kepada pangulu, Saragih mengaku tidak membayar pajaknya karena kesibukan.
Setelah mengetahui dapat membayar langsung ke rumah pangulu, diapun langsung datang dan
membayarnya. J Saragih mengaku, kalau saat jam kerja, dia tak sempat datang ke Kantor
Pangulu Nagori Kahean membayar PBB. Karena, dia datang langsung ke rumah saya, aku Saidi.
Dengan contoh J. Saragih, Saidi berharap agar masyarakat lain baik warga Nagori Kahean
maupun luar yang merasa belum membayar PBB, segera melunasinya ke kantor pangulu atau
langsung ke rumah pangulu, mengingat sebentar lagi mau ganti tahun. Dijelaskan Saidi, sesuai
penjelasan Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1985 junto UU Nomor 12 Tahun 1994 menyebutkan, PBB
adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah, yang
antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Memang diakui Saidi, beberapa faktor membuat masyarakat kurang taat
membayar PBB disebabkan beberapa faktor, yakni faktor pendidikan, ekonomi, sosialisasi,
penegakan hukum, dan kurangnya kontrol serta pengawasan dari instansi terkait. Namun yang
paling berpengaruh adalah faktor pendidikan, ekonomi, dan sosialisasi, katanya. (end/mer)
6. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Dian Endah S., S.Pd
Berdasarkan berita tersebut, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat.
1. Dari artikel di atas bagaimana kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi
dan bangunan (PBB)? Jelaskan pendapatmu!!!
2. Bagaimana usaha pemerintah untuk menyadarkan masyarakat agar membayar PBB?
3. Sebutkan faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
bumi dan bangunan (PBB)?
4. Apakah masyarakat tidak menyadari bahwa membayar pajak bumi dan bangunan
merupakan kewajiban?
Jawaban:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...
Jawaban:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...
Jawaban:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...
Jawaban:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...
7. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Dian Endah S., S.Pd
KUNCI JAWABAN
Kegiatan 1
Tugas Kelompok
1. Artikel bercerita tentang Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai
warga negara dalam bidang apa?
Jawaban : Pada bidang Pendidikan
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam artikel
diatas?
Jawaban : Jawaban siswa beragam. Kepala sekolah seringkali menaikkan biaya sekolah
mahal untuk rakyat miskin sehingga melanggar hak anak untuk bersekolah
karena tidak mampu membayar biaya sekolah yang mahal.
3. Jika dikaitkan dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945,artikel diatas termasuk
pelanggaran dalam pasal berapa?jelaskan?
Jawaban :termasuk dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi Setiap warga negara berhak
mendapat Pendidikan
4. Jika kalian sebagai pemerintah solusi apa yang dapat kalian lakukan untuk masalah
tersebut?
Jawaban : jawaban siswa beragam. Pemerintah harus mengontrol sekolah- sekolah yang
memungut biaya sekolah yang mahal untuk rakyat miskin
KUNCI JAWABAN
Kegiatan 2
Tugas Mandiri
1. Jawaban siswa mungkin beragam
2. Jawaban siswa mungkin beragam
3. Jawaban siswa mungkin beragam
4. Jawaban siswa mungkin beragam
KUNCI JAWABAN
Tugas kelompok
1. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, rendahnya kesadaran
masyarakat dalam membayar PBB ini di buktikan dari Rp13 juta target PBB, yang tertagih
masih sekitar 40 persen.
2. Jawaban siswa mungkin beragam
3. Beberapa faktor membuat masyarakat kurang taat membayar PBB disebabkan beberapa
faktor, yakni faktor pendidikan, ekonomi, sosialisasi, penegakan hukum, dan kurangnya
kontrol serta pengawasan dari instansi terkait.
4. Jawaban siswa mungkin beragam
8. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Dian Endah S., S.Pd
RUBRIK PENILAIAN LKS
Kegiatan 1
Tugas Kelompok
PETUNJUK:
Lembar ini diisi oleh guru sebagai pedoman untuk menilai LKS (Lembar Kerja Siswa) .
Dimensi Kerja Skor Deskripsi
1. Kualitas pengerjaan
tugas
5
4
3
2
Jika semua anggota kelompok aktif
dalam proses diskusi. (bekerjasama,
memberikan pendapat, ikut serta
dalam penyusunan jawaban)
Jikaada salahsatu anggota kelompok
yang tidakaktif dalamproses diskusi.
Jika salah setengah dari anggota
kelompoktidakterlibatdalam proses
diskusi.
Jika hanya 1 atau 2 saja yang aktif
dan mendominasi dalam proses
diskusi.
Jika hanya 1 orang saja yang
mendominasi dalam kelompok.
2. Ketepatan waktu
pengumpulan tugas
5
4
3
2
1
Tugas dikumpulkan kurang dari 30
menit
Tugas dikumpulkan tepat 30 menit
Tugas dikumpulkan 31-35 menit
Tugas dikumpulkan lebih dari 35- 40
menit
Tugas dikumpulkan lebih dari 40
menit
3. Produk tugas 5 Jika produk tugas memenuhi 3
kriteria
9. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Dian Endah S., S.Pd
4
3
2
1
1. Rapi.
2. Kalimat yang digunakan
sesuai EYD.
3. Tidak ada kalimat yang
ambigu.
Jika salah satu dari 3 kriteria tidak
terpenuhi
Jika dua dari 3 kriteria tidak
terpenuhi
Jika hanya satu dari 3 kriteria yang
terpenuhi
Jika tidak ada criteria yang terpenuhi
Keterangan :
a. Nilai merupakanjumlahdari tiap-tiapindikator-indikatorperilaku
b. Nilai maksimum=15
c. Keterangannilai diisi dengandeskripsi nilai seperti berikut:
Nilai 13-15 berarti amat baik
Nilai 10-12 berarti baik
Nilai 7-9 berarti cukup
Nilai 4-6 berarti kurang
Nilai 0-3 berarti sangat kurang
10. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Dian Endah S., S.Pd
Kegiatan 2
Tugas Mandiri
Skor
Maksimal
Kriteria Jawaban Skor
4
Jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan, alasan
tidak logis, tidak menggunakan bahasa yang jelas
1
Jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan, alasan
kurang logis tidak berdasar data, menggunakan
bahasa yang jelas
2
Jawaban hampir sesuai dengan pertanyaan, alasan
cukup logis sesuai data, menggunakan bahasa yang
jelas
3
Jawaban sesuai dengan pertanyaan, alasan logis
sesuai data, menggunakan bahasa yang jelas
4
Keterangan :
Jumlah soal = 4
Jumlah skor maksimal = 16
Nilai tertinggi = 100
Rumus Penilaian :
Nilai = Skor yang diperoleh X 100
Total skor maksimal
11. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Dian Endah S., S.Pd
Tugas Kelompok
PETUNJUK:
Lembar ini diisi oleh guru sebagai pedoman untuk menilai LKS (Lembar Kerja Siswa) .
Dimensi Kerja Skor Deskripsi
4. Kualitas pengerjaan
tugas
5
4
3
2
Jika semua anggota kelompok aktif
dalam proses diskusi. (bekerjasama,
memberikan pendapat, ikut serta
dalam penyusunan jawaban)
Jikaada salahsatu anggota kelompok
yang tidakaktif dalamproses diskusi.
Jika salah setengah dari anggota
kelompoktidakterlibatdalam proses
diskusi.
Jika hanya 1 atau 2 saja yang aktif
dan mendominasi dalam proses
diskusi.
Jika hanya 1 orang saja yang
mendominasi dalam kelompok.
5. Ketepatan waktu
pengumpulan tugas
5
4
3
2
1
Tugas dikumpulkan kurang dari 30
menit
Tugas dikumpulkan tepat 30 menit
Tugas dikumpulkan 31-35 menit
Tugas dikumpulkan lebih dari 35- 40
menit
Tugas dikumpulkan lebih dari 40
menit
6. Produk tugas 5 Jika produk tugas memenuhi 3
kriteria
4. Rapi.
5. Kalimat yang digunakan
sesuai EYD.
12. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Dian Endah S., S.Pd
4
3
2
1
6. Tidak ada kalimat yang
ambigu.
Jika salah satu dari 3 kriteria tidak
terpenuhi
Jika dua dari 3 kriteria tidak
terpenuhi
Jika hanya satu dari 3 kriteria yang
terpenuhi
Jika tidak ada criteria yang terpenuhi
Keterangan :
d. Nilai merupakanjumlahdari tiap-tiapindikator-indikatorperilaku
e. Nilai maksimum=15
f. Keterangannilai diisi dengandeskripsi nilai seperti berikut:
Nilai 13-15 berarti amat baik
Nilai 10-12 berarti baik
Nilai 7-9 berarti cukup
Nilai 4-6 berarti kurang
Nilai 0-3 berarti sangat kurang