Makalah Pkn 2
Download as DOCX, PDF1 like10,125 views
Makalah ini membahas tentang penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional, termasuk dasar hukum dan mekanisme persidangan. Sengketa internasional dapat terjadi karena berbagai sebab, dan proses penyelesaian melalui Mahkamah Internasional melibatkan langkah-langkah baik dalam mekanisme normal maupun khusus. Penulis berharap makalah ini dapat meningkatkan pemahaman tentang proses penyelesaian sengketa antarnegara.
Makalah Pkn 2
- 1. Tugas Kelompok Guru Pembimbing PKn Juliarman, S.Pd MAKALAH PKn Penyelesaian Sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional DISUSUN OLEH KELOMPOK III: 1. FADHLI SYAR 2. AYU ATIKA 3. DEWI ETIKA 4. FIRZA KHAIRA MAULIDA 5. KIKI NOVITA SARI 6. RATNA SARI DEWI 7. RIDA HELYANI 8. TISTA LONA NOVITA 9. YENI FARIATI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) KUOK - BANGKINANG T.P. 2011-2012 Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar
- 2. KATA PENGANTAR Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Makalah ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional”. Sholawat dan Salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan alam yakni Nabi Muhammad saw. yang telah membawa ajaran yang benar semoga kita diberi syafa'at di yaumil akhir nanti. Penyusun berusaha semaksimal mungkin agar penyajian Makalah ini dapat bermanfaat mengenai pengetahuan tentang penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional baik bagi penyusun sendiri maupun bagi para pembaca. Di dalam Makalah ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat perbaikan dari Guru Pembimbing dan teman-teman sekalian akan kami terima dengan senang hati. Bangkinang, 13 April 2012 Penyusun Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar
- 3. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i DAFTAR ISI ......................................................................................................................ii BAB I: PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ............................................................................................. 2 C. Tujuan Penulisan ............................................................................................... 2 BAB II: PEMBAHASAN A. Dasar Hukum Proses Peradilan Mahkamah Internasional ............................... 3 B. Mekanisme Persidangan (Proses Beracara) Mahkamah Internasional ............ 4 BAB III: PENUTUP A. Kesimpulan ...................................................................................................... 7 B. Saran................................................................................................................. 7 DAFTAR PUSTAKA Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar
- 4. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Keberadaan hukum internasional dalam tata pergaulan internasional sesungguhnya merupakan konsekuensi dari adanya hubungan internasional yang telah dipraktikkan oleh negara-negara selama ini. Hukum internasional mutlak diperlukan dalam rangka menjamin kelancaran tata pergaulan internasional. Hukum internasional bertujuan untuk mengatur masalah-masalah bersama yang penting dalam hubungan antara subjek-subjek hukum internasional. Istilah lain untuk hukum internasional adalah “hukum bangsa-bangsa”. Munculnya sengketa internasional yang banyak terjadi lebih sering disebabkan oleh ulah segelintir negara (terutama yang memiliki kekuatan tertentu) yang mengabaikan aturan-aturan internasional yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, dihormati atau tidaknya hukum internasional yang sangat tergantung pada komitmen setiap negara dalam memandang dan menghargai bagsa atau negara-negara lain. Dan tidak kalah pentingnya adalah peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan Keamanan yang bertugas memelihara perdamaian dan keamanan internasional di atas kepentingan negara-negara tertentu. Karena sampai sekarang masalah-masalah sengketa internasional masih sulit untuk diselesaikan melalui pengadilan internasional, manakala sudah melibatkan negara-negara adikuasa. Sengketa internasional bisa terjadi karena berbagai sebab, antara lain: 1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional 2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional 3. Perebutan sumber-sumber ekonomi 4. Perebutan pengaruh ekonomi, politik ataupun keamanan regional dan internasional 5. Adanya intervensi terhadap kedaulatan negara lain 6. Penghinaan terhadap harga diri bangsa. Penyelesaian sengketa internasional dengan cara-cara yang seadil-adilnya bagi para pihak merupakan dambaan masyarakat internasional, meskipun ada cara penyelesaian nonyudisial. Penyelesaian sengketa melalui proses yudisial dilakukan oleh Mahkamah Internasional (MI). Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar
- 5. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional 2. Apa saja mekanisme persidangan yang ditempuh oleh Mahkamah Internasional C. Tujuan Penulisan 1. Sebagai tugas untuk mengikuti mata pelajaran PKn 2. Untuk melatih penulis dalam membuat Makalah 3. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa internasional oleh MI 4. Untuk mengetahui mekanisme persidangan yang dipakai MI. Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar
- 6. BAB II PEMBAHASAN Mahkamah Internasional adalah badan PBB yang berkedudukan di Den Haag (Belanda). Mahkamah Internasional bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya oleh negara yang menerima jurisdiksi mahkamah dalam kasus khas atau negara yang menerima kewajiban jurisdiksi berdasarkan peraturan tambahan. Mahkamah Internasional juga dapat memberikan pandangan mengenai masalah hukum yang diajukan oleh negara anggota, oleh organ pokok PP serta oleh organ khusus PBB. Sengketa internasional adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antarnegara baik yang berupa masalah wilayah, warga negara, hak asasi manusia, maupun masalah yang bersifat pelik, yaitu masalah terorisme. Dalam mengatasi perselisihan atau sengketa antar bangsa, keberadaan hukum internasional dapat berperan untuk mengatur batas negara, mengatur hubungan diplomasi, membuat, melaksanakan dan menghapus traktat. Selain itu mengatur masalah kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum dan hankam. A. Dasar Hukum Proses Peradilan Mahkamah Internasional Ada lima aturan yang menjadi dasar dan proses persidangan MI yaitu Piagam PBB 1945, Statuta MI 1945, Aturan Mahkamah 1970, Panduan Praktik I-IX dan Resolusi tentang Praktik Judisial Internal Mahkamah. Di dalam Piagam PBB 1945, dasar hukum yang terdapat dalam Bab XIV tentang Mahkamah Internasional yang terdiri atas 5 pasal yaitu Pasal 92-96. Dalam Statuta MI, ketentuan mengenai proses beracara tercamtum dalam Bab III yang mengatur tentang Prosedur yang terdiri dari 26 pasal (Pasal 39-46), selain itu juga dalam Bab IV yang memuat tentang Advisory Opinion yang terdiri atas 4 pasal (Pasal 65-68). Sementara itu, Aturan Mahkamah 1970 mengalami beberapa kali amandemen dan aturan ini bersifat tidak berlaku surut. Akhirnya, Resolusi tentang Praktik Judisial Internal Mahkamah, resolusi ini terdiri atas 10 ketentuan tentang proses beracara MI dan resolusi ini menggantikan resolusi yang sama tentang Internal Judicial Practice tanggal 5 Juli 1968. Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar
- 7. B. Mekanisme Persidangan (Proses Beracara) Mahkamah Internasional Secara umum, mekanisme persidangan MI bisa dibedakan menjadi dua yaitu: 1. Mekanisme Normal Mekanisme normal persidangan MI dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: a. Penyerahan Perjanjian Khusus atau Aplikasi Dalam hal ini, persidangan dimulai dengan penyerahan perjanjian khusus antara kedua pihak yang bersengketa yang berisi penerimaan yuridiksi MI. Perjanjian tersebut dimuat identitas para pihak yang bersengketa dan inti sengketa. Bentuk lain proses awal persidangan, yaitu dengan penyerahan aplikasi oleh salah satu pihak yang bersengketa. Negara yang mengajukan aplikasi disebut applicant dan pihak lawan disebut respondent. Perjanjian khusu atau aplikasi tersebut pada umumnya ditandatangani oleh wakil dan dilampiri surat Menteri Luar Negeri dan Duta Besar negara yang bersangkutan. b. Pembelaan Tertulis Manakala tidak ditentukan lain oleh para pihak yang bersengketa, maka pembelaan tertulis ini berupa memeori Memori dan Tanggapan Memori. Memori umumnya berisi pernyataan fakta, hukum yang relevan dan penundukan (submissions) yang diminta. Tanggapan memori berisi argumen pendukung atau penolakan atas fakta yang disebutkan di dalam memori, tambahan fakta baru, jawaban atas pernyataan hukum memori dan putusan yang diminta, umumnya disertakan dokumen pendukung. Bila kedua pihak bersengketa tidak mengatur batasan mengenai lamanya waktu untuk menyusun memori ataupun tanggapan memori, maka hal itu ditentukan MI. Demikian juga, bila kedua belah pihak yang bersengketa tidak menentukan bahasa resmi yang digunakan, maka hal itu ditentukan oleh MI. c. Presentasi Pembelaan Setelah pembelaan tertulis diserahkan oleh para pihak yang bersengketa, dimulailah presentasi pembelaan. Tahap ini bersifat terbuka untuk umum, kecuali bila para pihak menghendaki tertutup dan disetujui oleh MI. Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar
- 8. d. Keputusan Ada tiga kemungkinan yang menjadikan sebuah kasus sengketa internasional dianggap selesai. Pertama, bilamana para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebelum proses beracara berakhir. Kedua, bilamana pihak applicant atau kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menarik diri dari proses beracara. Ketiga, bilamana MI telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan dari keseluruhan proses persidangan. Di akhir persidangan sebuah kasus sengketa, ada tiga kemungkinan pendapat hakim MI, yaitu pendapat menyetujui, pendapat berisi persetujuan walaupun ada perbedaan dalam hal-hal tertentu serta pendapat berisi penolakan. 2. Mekanisme Khusus Karena sebab-sebab tertentu, persidangan MI bisa berlangsung secara khusus. Dalam arti, ada penambahan tahap-tahap tertentu yang agak berbeda dari mekanisme normal. Adapun sebab-sebab yang menjadikan persidangan sedikit berbeda dari mekanisme normal tersebut, di antaranya: a. Keberatan awal Adakalanya untuk mencegah agar MI tidak membuat putusan, salah satu pihak dalam sengketa (respondent) mengajukan keberatan. Menghadapi keberatan awal ini, ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan MI yaitu menerimanya, lantas menutup kasus yang diajukan dan menolak keberatan awal tersebut dan meneruskan proses persidangan. b. Ketidakhadiran salah satu pihak Ketidakhadiran salah satu pihak biasanya dilakukan oleh pihak responden, karena menolak yurisdiksi MI. Ketidakhadiran ini tidak menghentikan proses persidangan. Persidangan tetap akan dijalankan dengan mekanisme normal dan akhirnya akan diberi putusan atas sengketa tersebut. c. Keputusan sela Adakalanya dalam proses beracara terjadi hal-hal yang dapat membahayakan subjek dari aplikasi yang diajukan. Bila hal itu terjadi, pihak applicant dapat meminta MI agar membuat putusan sela untuk memberikan perlindungan atas subjek aplikasi tersebut. Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar
- 9. d. Beracara bersama Proses beracara bersama bisa dilakukan oleh MI. Hal itu dimungkinkan bila MI menemukan fakta adanya dua pihak atau lebih dalam proses beracara yang berbeda, yang mempunyai argumen dan tuntutan yang sama atas satu pihak lawan yang sama. e. Intervensi Ada kemungkinan dalam sebuah persidangan dilakukan intervensi. Artinya, MI memberikan hak kepada negara lain yang tidak terlibat dalam sengketa untuk melakukan intervensi atas sengketa yang tengah dipersidangkan. Hak itu diberikan manakala negara yang tidak terlibat dalam sengketa tersebut beranggapan bahwa ada kemungkinan nantinya ia bisa dirugikan oleh adanya putusan MI atas masalah yang diajukan oleh pihak yang terlibat dalam sebuah sengketa. Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar
- 10. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Mahkamah Internasional bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya oleh negara yang menerima jurisdiksi mahkamah dalam kasus khas atau negara yang menerima kewajiban jurisdiksi berdasarkan peraturan tambahan. Sengketa internasional adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antarnegara baik yang berupa masalah wilayah, warga negara, hak asasi manusia, maupun masalah yang bersifat pelik, yaitu masalah terorisme. Dasar hukum proses peradilan Mahkamah Internasional ada lima yaitu Piagam PBB 1945, Statuta MI 1945, Aturan Mahkamah 1970, Panduan Praktik I-IX dan Resolusi tentang Praktik Judisial Internal Mahkamah. Mekanisme persidangan Mahkamah Internasional ada dua yaitu mekanisme normal dan mekanisme khusus. Mekanisme normal yaitu penyerahan perjanjian khusus, pembelaan tertulis, presentasi pembelaan dan keputusan. Mekanisme khusus yaitu keberatan awal, ketidakhadiran sala satu pihak, keputusan sela, beracara bersama dan intervensi. B. Saran Dalam makalah ini, penulis menyarankan agar kita dapat memahami proses- proses yang dijalani oleh Mahkamah Internasional (MI) dalam menyelesaikan kasus sengketa antarnegara. Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar
- 11. DAFTAR PUSTAKA Suteng, Bambang, dkk. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI. Jakarta: Erlangga. Budiyanto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI. Jakarta: Erlangga. Copyright© www.tscumum2011.blogspot.com Created by Fadhli Syar