Maratorium pansus
- 1. POKOK - POKOK PIKIRAN INISIATOR PANSUS MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN HGU, IU-PERKEBUNAN, HTI, HPHTI, IUPHTI, HPH, HTR, IZIN USAHA PERTAMBANGAN IZIN INDUSTRI, IZININ LINGKUNGAN ( AMDAL, UPL-UKL ) DALAM UPAYA MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PAJAK SERTA PENERTIBAN PERIZINAN DAN WAJIB PAJAK. SE-PROVINSI RIAU DALAM RANGKA MENDUKUNG MARATORIUM LAHAN, HUTAN DAN PERIZINAN. Bumi air dan kekayaan alam yang terdapat didalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk kemakmuran rakyat, berangkat dari hal itu bahwa dalam rangka pengelolaan sumber alam yang berwawasan lingkungan dengan sasaran untuk kesejahteraan rakyat diperlukan Sumber Daya Manusia yang handal cerdas, benar dan jujur untuk mengelola potensi alam Riau yang kaya dengan potensi alam, Buminya subur yang bisa ditanami segala jenis Tanaman Industri, Perkebunan dan Pertanian, dalam buminya terdapat sumber daya alam Berupa Minyak Bumi, Gas, emas, Batu Bara, Batu mangan, dan lain lain. Oleh karenanya Investor banyak yang berminat menanamkan infestasinya di Provinsi Riau baik PMDN maupun PMA untuk itu diperlukan pengawasan oleh pihak eksekutif maupun legislatif agar pengelolaan sumber daya alam tersebut dapat dikelola dengan baik agar pendapatan Negara dan Daerah berupa pajak bisa ditagih dengan sempurna untuk Pembangunan Bangsa dan Negara khususnya Provinsi Riau.
- 2. Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah 88.672,67 km2 dengan jumlah penduduk 5.538.3367 dengan kepadatan 64/km2 (170/sq mi) yang dihuni oleh 37,74% Suku Melayu, 25,05% Suku Jawa, 11,26% Minang Kabau, 7,31% Batak, 3,78% Banjar, 3,72% Tiong hoa, 2,27% Bugis dan lain lain 8,87%(3) . Seiring dengan berlakunya Otonomi Daerah, secara bertahap mulai terapkan sistem bagi hasil atau perimbangan antara Pusat dan Daerah aturan baru ini memberi batasan tegas mengenai kewajiban Penanam Modal, pemanfaatan Sumber Daya dan bagi hasil dengan lingkungan sekitar. Hampir setengah dari Luas daratan Propinsi riau merupakan lahan Perkebunan,Pertanian dan Tanaman Industri. usaha yang berkembang adalah Perkebunan Karet dan perkebunan Kelapa Sawit, dan tanaman industri baik itu yang dikelola oleh Swasta, BUMN, ataupun oleh rakyat. Selainn itu juga terdapat perkebunan karet dan Kelapa. Untuk luas lahan perkebunan kelapa sawit saat ini Provinsi Riau telah memiliki lahanyang ber izin seluas 1.34 juta hekter. 2,6 Juta Ha Ilegal terdapat sekitar 225 pabrik pengelolaan kelapa sawit (PKS) yang beroperasi dengan produksi coconut palm oil (CPO) 3.386.800 ton per tahun. Degan demikian jika dibandingkan dengan luas antara dejure dengan defakto terdapat lebih dari setengahnya perkrbunan ilegal (tanpa izin) yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Propinsi Riau. Jika di kelolala dengan benar dan optimal terdapat Puluhan triliun Potensi Pajak Negara dan daerah yang belum tertagih dengan sempurna. Untuk itu Pansus ini akan melakukan kajian kajian
- 3. terhadap seluruh potensi keuangan Daerah yang selama ini belum kita optimalkan baik dari segi penagihan maupun pengawasannya. Pembangunan Kehutanan pada hakekatnya mencakupi semua upaya memanfaatkan dan memantafkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya alam hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung dan penyangga kehidupan dan pelastarian keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan. Namun dalam realitanya tiga fungsi utama yang sudah hilang, yitu fungsi ekonomi jangka panjang, fungsi lindung, dan estetika sebagai dampak kebijakan pemerintah yang lalu. Hilangnya fungsi yang diatas mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis yang diakibatkan oleh pengusahaan hutan yang mengabaikan aspek kelestarian. Efek selanjutnya adalah semakin menurunnya produksi kayu hutan non HPH, sementara upaya reboisasi dan penghijaun belum optimal dilaksanakan. Masalah lain yang sangat merugikan tidak saja Provinsi Riau pada khususnya tapi Indonesia pada umumnya, adalah masalah ilegal logging yang menyebabkan berkurangnya kawasan hutan serta masalah pengerukan pasir secara liar. Pembangunan Hutan tanaman industri yang merupakan bahan baku Pab and Paper di Propinsi Riau sudah mencukur Jutaan Hektar Hutan Alam Riau, Kehadiran dua perusahaan raksasa itu belum banyak membawa dampak untuk kemajuan masyrakat Riau indikasi terjadinya kolusi antara Aparatur dan perusahaan menyebabkan kehancuran hutan Riau. Kehadiran mereka menguras habis Sumber Daya Alam Riau terkadang Pendapatan negara yang diharapkan tidak
- 4. sesuai dengan jumlah produksi yang kita hitung. Dugaan kecurangan pembayaran pajak sudah kita duga sejak lama untuk itu kehadiran pansus ini diharapkan mampu menghitung secara detail berapa perkiraan rill Pendapatan Negara dan Daerah yang menjadi kewajiban Perusahaan yang bergerak dibidang tanaman Industri, Peerkebunan Kelapa Sawit , Pabrik Kelapa sawit dan Pertambangan . Kondisi Lahan dan Hutan Riau Tabel 1. Persediaan awal Luas Kawasan Hutan Riau. Pesoalan Utama penyebab kehancuran Hutan Riau 1. Lemahnya Fungsi Pengawasan Pemerintah terhadap Perusahaan yang mendapatkan Perizinan ,IUPH-TI/HA dan HGU. -Terjadi Pembiaran Perambahan Kawasan Hutan oleh Kementrian,Badan dan Dinas terkait. a. Dilokasi Berizin (Penebang Hutan di daerah DAS,Danau,Daerah Lindung hampir diseluruh Perusahann Perkebunan dan HTI.
- 5. b. Di lokasi tidak berisin (Pembalakan Liar, Perkebunan Ilegal di kawasan lindung. 2. Tumpulnya Penegakan hukum dibidang Kehutanan dan perkebunan - PPNS Pemeritah( Kehutanan,Perkebunan,Lingkungan) Mandul -POLHUT tidak benar secara benar dibidandang Tugas Pokok dan Fungsinya. -Tidak Tegaknya Hukum secara benar dibidang Kehutanan dan perkebunan (Kepolisian Negara belum sungguh sunguh melakukan penegakan hkum dibidang kehutanan dan perkebunan) -Adanya Oknum Aparatur Negara yang membekingi Perusahaan Perkebunan dan HTI -Terjadinya Kolusi antara perusahaan dengan petugas Pemerintah -Hentikan Pengeluaran izin kebun dan Hutan oleh pemerintah agar Deforestasi dan degradasi dapat di atasi. -Tidak adanya nyali Pemerintah Untuk mengeksekusi Pelanggaran Perizinan Upaya yang dilakukan oleh DPRD Riau. 1. Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi dibidang Kerjanya. 2. Membentuk Pansus Monitoring Izin dan Lahan se Prop.Riau 3. Mendukung Kebijakan Pemerintah Untuk Meng eksekusi Kebun Ilegal dikawan Hutan
- 6. 4. Mendukung Penuh kebijakan Pemerintah untuk Maretorium Hutan izin 5. mendorong dan mengawasi tegaknya hukum dibidang Kehutanan dan Perkebunan I. DASAR HUKUM 1. Undang undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat,Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1546) 2. Undang undang Kehutanan N0. 41 th 1999; 3. Undang undang Penanaman modal N0.25 th 2007; 4. Undang undang Pajak penghasilan No. 36 tahun 2008; 5. Undang undang Lingkungan hidup No. 32 th 2009; 6. Undang-Undang No. 17 tahun 2014, tentang Majelis Permuasyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568); 7. Undang-Undang No. 23, tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang undang Perkebunan No. 39 th 2014; 9. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2004, tentang kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor. 90. Tambahan Lembaran Negara
- 7. Republik Indonesia Nomor 4416 ), sebagainama telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 21 tahun 2007 ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 ). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711. 10. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor. 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), sebagainama telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 21 tahun 2007 ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 ). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711. 11. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5104) 12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau No. 30 tahun 2004 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau. II. Tujuan Pembentukan Pansus
- 8. 1. Untuk melakukan pengawasan setiap perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta kesesuaian antara luas izin yang diberikan dibandingkan dengan luas lahan yang dikerjakan perusahaan. 2. Untuk melakukan pengawasan dan evaluasi setiap perizinan yang melebihi luas lahan yang diizinkan serta kelebihan tersebut diharapkan dapat dikembalikan pada negara dan atau dikeluarkan izin line rifont untuk kepentingan masyarakat setempat. 3. Untuk melakukan pengawasan terhadap luas konsesi yang dikomversi untuk disesuaikan dengan izin HGU, IU- PERKEBUNAN, HTI, HPHTI, IUPHTI, HPH, HTR, IZIN USAHA PERTAMBANGAN, IZIN INDUSTRI. 4. Untuk memantau kegiatan perusahaan dalam pengelolaan izin lingkungan berupa AMDAL dan UPL-UKL. 5. Untuk mengawasi ketepatan beban Pajak yang harus dibayar oleh perusahaan baik ke pemerintah pusat maupun ke Pemerintah Daerah. 6. Untuk melakukann pengawasan terhadap perusahaan dalam menjalankan peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Riau. 7. Merekomendasikan kepada aparatur terkait segala pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk ditindak sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- 9. 8. Meberdayakan aparatur penegak hukum PPNS ( Penyidik Pegawai Nergeri Sipil ), untuk melakukan penyelidikan, Penyidikan, Penyandraan, Penahanan dan Penuntutan baik secara pidana dan perdata terhadap semua perusahaan yang melanggar periziznan dan atau tidak membayar pajak ( menggamplang Pajak ), sesuai dengan ketentuan Perundang- undang yang berlaku. 9. Melakukan Pengawasan terhadap Investasi Industri giling kelapa sawit menyangkut kesesuiaian Investasi yang bangun dibandingkan dengan kucuran kredit yang diberikan Bank Negara dan Bank daerah. 10.Melakukan monitoring RT, RW Provinsi dalam melakukan identifikasi Kawasan dan atau termasuk menata peruntukan lahan dan Kawasan. III. Sasaran yang ingin dicapai. 1. Merekomendasikan Kepada Badan Dinas terkait serta aparatur penegak hukum terhadap semua temuan untuk dilakukan pembinaan, peneyelidikan, Penyidikan, Penindakan terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan termasuk rekomendasi Penutupan Perusahaan yang melakukan pelanggaran berat. 2. Merekomendarikan penegembalian fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan Perundangan undangan yang berlaku . 3. Merekomendasikan temuan Luasan Perkebunan yang melebihi luas Perizinan untuk di kembalikam kepada Negara.
- 10. 4. Merekomendasikan temuan penguasaan lahan tampa izin baik didalam kawasan maupun diluar kawasan untuk diterbitkan perizinannya agar pajaknya bisa dibayar ke negara atau dilakukan penututupan. Demikianlah pokok pokok pikiran ini kami buat kiranya segenap Elemen masyarakat Riau Riau dapat memaklumi serta diharapkan semua Instansi Pemerintah terkait dapat bekerja sama untuk mewujudkan Peyelamatan Hutan dan lahan, Penyehatan Usaha perkebunan dan HTI yang berpihak kepada rakyat, Menemukan Ratusan Triliun Potensi negara yang di bajak oleh pelaku usaha dan oknum pemerintah.Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. HORMAT KAMI DRS.H.SUHARDIMAN AMBY (Dt.Panglomo Dalam)