Materi APBN dan APBD
Download as PPTX, PDF2 likes12,124 views
Ringkasan materi dari APBN dan APBD Terdapat peta konsep Kuis untuk kelompok
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (15)
Similar to Materi APBN dan APBD (20)
Recently uploaded (20)
Materi APBN dan APBD
- 1. Okky Dikria
- 2. KOMPETENSI DASAR ï‚— Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan ï‚— Mengevaluasi peran APBN dan APBD terhadap pembangunan
- 3. ï‚— Menyebutkan pengertian APBN ï‚— Menjelaskan fungsi dan tujuan APBN ï‚— Menyebutkan sumber-sumber penerimaan negara ï‚— Mengklasifikasikan jenis-jenis pengeluaran negara ï‚— Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN ï‚— Menyebutkan pengaruh APBN terhadap perekonomian TUJUAN PEMBELAJARAN
- 4. Refleksi ï‚— Sampai dimana pembelajara minggu kemarin? ï‚— Ilmu apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran mingu kemarin? ï‚— Semalam ada yang belajar nggak? ï‚— Kalau iya, apa yang kalian pelajari?
- 8. Dari gambar yang sudah ditampilkan, buatlah satu pertanyaan!
- 9. PETA KONSEP APBN APBN PERIODE FUNGSI REFORMASI 2000 OTORISASI PERENCANAAN PENGORGANISASIAN PENGAWASAN ALOKASI DISTRIBUSI STABILISASI TUJUAN UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 ASAS KEBIJAKAN BERIMBANG SURPLUS DEFISIT ASAS PENYUSUNAN KEMANDIRIAN PENGHEMATAN PENAJAMAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 1969 1 APRIL - 31 MARET TAHUN BERIKUTNNYA 1 JANUARI - 31 DESEMBER DASAR PELAKSANAAN MERANCANG KEGIATAN MENYEIMBANGKAN BERBAGAI POS MENILAI, SESUAI RENCANA ATAU TIDAK +/ - ALOKASI SUMBER EKONOMI MENGELUARKAN DANA DALAM TRANFER PAYMEN SUBSIDI BEASISWA DANA PENSIUN MENYEIMBANGKAN STABILITAS EKONOMI NEGARA DALAM BIDANG FISKAL APBN pada masa inflasi APBN pada masa pembangunan Pembiayaan didasarkan kemampuan negara Peningkatan efisiensi dan produktivitas mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat PENYUSUNAN DASAR PENYUSUNAN : UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 DASAR LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN : UUD 1945 Pasal 23 ayat 3 PELAKSANAAN DIK (DAFTAR ISI KEGIATAN) DIP (DAFTAR ISI PROYEK) PENGAWASAN INTERNAL EKSTERNAL SEKRETARIS JENDERAL BIRO KEUANGAN BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
- 10. FUNGSI APBN 1.Fungsi Otoritas dengan arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan perndapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan 2.Fungsi Perencanaan yang mengandung arti bahwa anggaran negaran menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun anggaran
- 11. FUNGSI APBN 3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 4. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi perekonomian. 5. Fungsi distribusi yang mengandung arti bawa anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- 12. PRINSIP PENYUSUNAN APBN 1). Prinsip penyusunan APBN berdasarkan pendapatan negara: a. Mengintensifikan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketetapan penyetoran b. Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara, misalnya sewa penggunaan milik negara c. Mengitensifkan sewa tuntutan ganti rugi
- 14. Postest
- 15. Keuangan negara meliputi .... A. Piutang dan utang negara B. Hak dan kewajiban negara C. Modal dan bunga negara D. Pendapatan dan pengeluran negara E. Penerimaan dan bantuan asing
- 16. Pembahasan dan penetapan APBN dilakukan oleh ... A. Presiden dan menteri keuangan B. Pemerintah dan bank sentral C. Presiden dan DPR D. Menteri keuangan dan bank sentral E. Pemerintah dan lembaga donor
- 17. Subsidi BBM termasuk unsur .... A. Pembiayaan dalam negeri B. Pengeluaran pembangunan C. Pembiayaan luar negeri D. Pengeluaran lain-lain E. Pengeluaran rutin
- 18. ï‚— Pengertian APBN ï‚— 7 Fungsi ï‚— Langkah Penyusunan ï‚— Pendapatan negara ï‚— Belanja negara
- 19. APBD
- 20. Refleksi ï‚— Sampai dimana pembelajara minggu kemarin? ï‚— Ilmu apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran mingu kemarin? ï‚— Semalam ada yang belajar nggak? ï‚— Kalau iya, apa yang kalian pelajari?
- 21. APBD FUNGSI OTORISASI PERENCANAAN PENGAWASAN ALOKASI DISTRIBUSI STABILISASI TUJUAN Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat PENYUSUNAN Dasar hukum UU No. 32 Tahun 2003 UU No. 33 Tahun 2003 PP No. 105 Tahun 2000 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Langkah Penyusunan RAPBD disusun oleh pemerintah daerah RAPBD diajukan ke DPRD Membahas RAPBD DPRDPanitia Anggaran Pemerintah daerah Sekretaris daerah Bappeda Hasil Menerima Menolak APBD Menggunakan APBD sebelumnya PELAKSANAAN Dikda Dipda Pengawasan Internalinstansi dalam pemerintah daerah EksternalDPRD dan BPK PENDAPATAN Asli daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah Laba perusahaan milik daerah Dana perimbangan (dari APBN) Dana Bagi hasil DAU DAK Pinjaman Daerah PEMBELANJAAN Pengeluaran rutin Belanja pegawai (gaji) Belanja barang Belanja pemeliharaan Belanja perjalanan dinas Belanja DPRD dan kepala daerah Subsidi Pengeluran pembangunan Operasional dan pembangunan Proyek pembangunan
- 22. Fungsi APBN yang tidak terdapat di APBD adalah.... A. Alokasi B. Distribusi C. Pengawasan D. Pengorganisasian E. Stabilisasi
- 23. Dasar Hukum penyusunan APBD .... A. UU No. 23 Tahun 2003 B. UU No. 33 Tahun 2002 C. UU No. 33 Tahun 2003 D. UU No. 105 Tahun 2002 E. UU No. 32 Tahun 2002
- 24. Yang merupakan pendapatan daerah adalah.... A. PNBP B. Bea masuk C. Subsidi D. Cukai E. Retribusi
- 25. DAK dan DAU termasuk pendapatan daerah yang berasal dari .... A. Daerah itu sendiri B. Negara asing C. Pinjaman Daerah D. APBN E. APBD
- 26. Yang bukan termasuk pendapatan asli daerah adalah .... A. Cukai B. Pajak daerah C. Retribusi daerah D. Laba perusahaan milik daerah E. Hasil kekayaan daerah
- 27. Yang bukan termasuk pembelanjaan daerah adalah.... A. Belanja barang B. Belanja pegawai C. Proyek pembangunan D. Dana bagi hasil E. Belanja pemeliharaan
- 28. Pengawasan APBD dari pihak eksternal dilakukan oleh .... A. Instansi pemerintah daerah B. DPRD dan Dikda C. DPRD dan Dipda D. DPRD dan BPK E. Dikda dan Dipda
- 29. Dana perimbangan dari APBN kepada APBD adalah.... A. DAK dan DAU B. DAK dan Pajak C. Pajak dan Dana bagi hasil D. Retribusi dan Pajak E. Laba perusahaan daerah
- 30. Tuliskan tujuan APBD, yang sudah selesai maju ke depan kelas....
- 31. Dasar Hukum penyusunan APBD .... A. UU No. 23 Tahun 2003 B. UU No. 33 Tahun 2002 C. UU No. 33 Tahun 2003 D. UU No. 105 Tahun 2002 E. UU No. 32 Tahun 2002
- 32. Dasar Hukum penyusunan APBD .... A. UU No. 23 Tahun 2003 B. UU No. 33 Tahun 2002 C. UU No. 33 Tahun 2003 D. UU No. 105 Tahun 2002 E. UU No. 32 Tahun 2002
- 33. Menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran adalah fungsi APBD sebagai .... A. Alokasi B. Distribusi C. Stabilisasi D. Pengawasan E. Otorisas
- 34. Gambar di samping merupakan contoh dari .... A. Pengeluaran daerah B. Pinjaman daerah C. Pembelanjaan rutin D. Pendapatan asli daerah E. Perencanaan daerah
- 35. A. Pemerintah daerah B. Presiden C. Ketua KPK D. BPK E. Meteri keuangan ? DPRD Menteri Dalam Negeri/ Gubernur APBD APBD tahun lalu diajukan pengesahan diterima ditolak