More Related Content
Similar to Materi Sosialisasi_Kebijakan dan Implementasi SVLK 2023 (1).pptx (20)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Materi Sosialisasi_Kebijakan dan Implementasi SVLK 2023 (1).pptx
- 1. KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN DI HILIR Februari 2023 Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
- 2. DASAR HUKUM Pasal 172 (1) Semua hasil Hutan yang diproduksi, diedarkan, diolah, dan dipasarkan, harus berasal dari sumber bahan baku yang legal dan/atau lestari. (2) Untuk memastikan hasil Hutan berasal dari sumber yang legal dan/atau lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan penjaminan legalitas hasil Hutan. (3) Penjaminan legalitas hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penilaian kinerja pengelolaan Hutan Lestari; b. verifikasi legalitas hasil Hutan; dan c. deklarasi hasil Hutan secara mandiri. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan PermenLHK Nomor 8 tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 217 ayat (2) Untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan melalui SVLK. Pasal 234 Standar dan pedoman ditetapkan oleh Dirjen a.n Menteri (SK.9895/2022)
- 3. APA ITU SVLK? Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) adalah sistem untuk memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, ketelusuran hasil Hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan Hutan. Mencakup semua simpul produksi hasil hutan pada hulu hilir pasar. Bukan semata-mata legalitas, juga aspek sustainability/kelestarian serta untuk keberterimaan produk ekspor.
- 4. SVLK SETELAH UU CIPTA KERJA Before After Diatur melalui Peraturan Menteri (Permenhut P.38/2009, terakhir dengan PermenLHK P.21/2020), belum ada payung hukum Peraturan Pemerintah Diatur melalui PermenLHK 8/2021 dengan payung hukum PP Nomor 23 /2021 tentang Penyelengaraan Kehutanan & aspek kelestarian dalam UUCK 11/2020 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian Ruang lingkup kayu Ruang lingkup kayu dan HHBK Logo Indonesian Legal Wood Logo SVLK Indonesia
- 5. PROSES BISNIS SVLK Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen Mengakreditasi LPVI sesuai ISO 17065 LPVI memverifikasi auditi sesuai Standar dan Pedoman HULU PBPH, Hak Pengelolaan, Perhutanan Sosial, PKKNK, dan Hutan Hak HILIR PBPHH, PB usaha Industri PASAR Pemegang SIUP (Pemasaran Dalam Negeri & Luar Negeri) Auditi, meliputi : LPVI ditetapkan Menteri LHK Pengadaan Barang ber- SVLK Sistem Informasi Legalitas & Kelestarian KemenDag KemenKeu PEMANTAU INDEPENDEN (LSM/NGO) memantau implementasi dan kredibilitas SVLK Ekspor Dalam Negeri Pasar
- 6. STANDAR & PEDOMAN SVLK
- 7. Penggunaan Standar dan Pedoman (Surat Dir BPPHH Nomor S.70 Tahun 2023) 15 Jun 2023 2022 2023 dst LPPHPL dan LVLK (SK.62/2020) penilikan dan resertifikasi LPPHPL dan LVLK (SK.62/2020) LPVI (SK.9895/2022) Sert 1, Penilikan (P), Resertifikasi (ReS) 1 Mar 2023 Mulai berlaku 14 Des 2022 DItetapkan LPPHPL dan LVLK (SK.62/2020) LPVI (SK.9895/2022) S1, P, ReS Belum penyesuaian akreditasi Belum penyesuaian akreditasi Telah penyesuaian Telah penyesuaian akreditasi
- 8. Surat Dir. BPPHH Nomor S.70/2023 perihal Standar dan Pedoman Pelaksanaan SVLK
- 9. STANDAR VLHH PADA INDUSTRI Hulu 1. Standar dan Pedoman PHL 1.1. Standar PBPH dan Perhutani di Hutan Produksi 1.2. Standar PBPH dan Perhutani di Hutan Lindung 1.3. Pedoman Penilaian Kinerja di HP dan HL 2. VLHH 2.1. Standar PBPH dan Perhutani 2.2. Standar PKKNK 2.3. Standar Persetujuan Pengelolaan PS 2.4. Standar Hutan Hak 2.5. Pedoman di Kawasan Hutan (PBPH, Perhutani, PKKNK, PS) 2.6. Pedoman di Hutan Hak Hilir 3. VLHH 3.1. Standar PBPHH 3.2. Standar PB kegiatan usaha industri 3.3. Standar TPT-KB 3.4. Standar Eksportir (Pedagang) 3.5. Standar Importir (Pedagang) 3.6. Pedoman Hilir 4. Pedoman Penerbitan dan Pengecekan DHH 5. Pedoman Impor 6. Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT 7. Pedoman 7.1. Penetapan LPVI dan Lembaga Penerbit 7.2. Kriteria dan Syarat Auditor 7.3. Penanganan Ketidaktaatan/Ketidaksesuaian LPVI sebagai Lembaga Penerbit 8. Pedoman Penggunaan Tanda SVLK 9. Pedoman Pemantauan, Pengajuan Keluhan dan Banding SK Menteri Nomor 9895/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan SVLK, ditandatangani pada 14 Desember 2022 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023
- 10. LPPHPL dan LVLK (LPVI belum penyesuaian KAN) dinyatakan masih tetap berlaku LPPHPL dan LVLK harus menjadi LPVI paling lama 15 Juni 2023 Penilikan dan resertifikasi dapat menggunakan lingkup akreditasi (SK.62/2020) dan dapat menggunakan standar baru (SK.9895) jika telah dilakukan penyesuaian oleh KAN Keputusan hasil sertifikasi/verifikasi yang telah terbit dinyatakan tetap berlaku dengan jangka waktu sertifikat/ penilikan sesuai dengan Keputusan Menteri ini Tanda V-Legal masih dapat digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat SVLK Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT dengan logo SVLK Indonesia mulai digunakan sejak 15 Juni 2023 Pada saat keputusan SK.9895 ditetapkan (14 Desember 2022), maka:
- 11. Masa Berlaku Sertifikat dan Penilikan *) Masa penilikan dapat kurang dari periode tersebut, berdasarkan perintah/persetujuan Dirjen Jenis Sertifikasi Jenis Auditee Kategori/ Kriteria Masa Berlaku sertifikat (Tahun) Periode Penilikan (Bulan)* S-PHL PBPH Predikat Baik 6 24 Predikat Sedang 6 18 Hak Pengelolaan Predikat Baik 6 24 Predikat Sedang 6 18 S-Legalitas PBPH - 3 12 Hak Pengelolaan - 3 12 Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial - 6 24 Hutan Hak Tumbuh Alami 6 12 Budidaya 9 36 PKKNK - 1 6 S-Legalitas - PBPHH - PB untuk kegiatan usaha industri Bahan baku kayu tumbuh alami/ CITES 6 12 Bahan baku kayu budidaya/ impor 6 24 TPT-KB - 6 12 Eksportir dan Importir - 6 12
- 12. 12 Lampiran 3.6 Pedoman VLHH Kayu pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir dan Importir No Perubahan SK.62/2020 KepMen SK.9895/2022 Pedoman Lampiran 4.1 Lampiran 3.6 1. Nomenklatur ruang lingkup auditi IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, & Perusahaan Pemegang SIUP PBPHH; PB untuk kegiatan usaha industri; TPT-KB; Eksportir dan Importir 2. Permohonan verifikasi Sertifikasi berkelompok bagi IKM Pengaturan sertifikasi berkelompok untuk ruang lingkup berbeda Permohonan sertifikasi multilokasi PB untuk 1 (satu) entitas legalitas 3. Perencanaan verifikasi Persiapan rencana Penentuan jumlah anggota Tim Audit berdasarkan pada analisis kebutuhan dan beban kerja LPVI melakukan Audit tahap 1 untuk memastikan kecukupan dokumen dan proses produksi sudah dilakukan - Remote audit dengan mitigasi risiko memperhatikan prinsip kredibilitas SVLK 4. Pelaksanaan Verifikasi - Sample pada uji petik sesuai kaidah statistik, dan dapat mengecek ke operator SIPUHH Uji laboratorium/aplikasi identifikasi kayu untuk kayu CITES/dibatasi perdagangannya Sertifikasi awal harus ada bahan baku/kayu/kontrak kerjasama, agar verifier tsb tidak N/A
- 13. 13 No Perubahan SK.62/2020 KepMen SK.9895/2022 Kayu bulat hasil bongkaran disertai dengan dokumentasi foto Dokumentasi lapangan memuat informasi waktu dan koordinat 6. Pertemuan penutup - BA Pertemuan Penutup untuk ketidaksepakatan hasil verifikasi 7. Tata Cara Verifikasi - Pengecekan terhadap history Non Conformity Report (NCR) atau laporan ketidaksesuaian dari LPVI sebelumnya untuk PB yang sudah pernah sertifikasi Dalam hal PBPHH, pengukuran dilakukan oleh petugas Auditi yang berkualifikasi pengukuran dan pengujian didampingi oleh Auditor LPVI Verifikasi multilokasi dalam hal auditi memiliki gudang pada lokasi berbeda 8. Pelaporan - Penyampaian resume dengan informasi detail termasuk titik koordinat lokasi auditi 9. Pengambilan Keputusan Hasil keputusan verifikasi diumumkan paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak dilakukan pertemuan penutupan (tidak ada banding) Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan VLHH Kayu diumumkan paling lama 49 (empat puluh sembilan) hari kalender sejak dilakukan pertemuan penutupan 10. Pembekuan & Pencabutan Sertifikat - Pelaporan hasil keputusan pembekuan/pencabutan dan penyebabnya kepada Dirjen 11. Transfer sertifikat - Tata waktu koordinasi transfer sertifikat dan bukti transfer sertifikat jika dicabut akreditasinya
- 14. Bahan Baku Produk Legalitas Perindustrian Legalitas Kehutanan Ket. Kayu Bulat Mebel dan kerajinan (perajin, IRT, dan pengguna akhir selain PBPHH/TPT- KB) PB UI Kecil - Perlu akses end user SIPUHH (kayu negara, PHAT) Pasal 264 Permen 8/2021 Kayu Bulat Pulp dan kertas, mebel, dan kerajinan PB UI Menengah dan Besar POKPHH (non OSS) Pasal 179 Permen 8/2021 No Legalitas Kehutanan Pemanfaatan Legalitas Kehutanan Pengolahan Ket. 1 PBPH (HA/HT/Multiusaha) POKPHH (non OSS) Entitas sama Pasal 179 Permen 8/2021 2 Hak Pengelolaan/ Perhutani POKPHH (non OSS) 3 Persetujuan Perhutanan Sosial POKPHH (non OSS) Dalam hal auditi (industri) terintegrasi a. Di luar kawasan: b. Di dalam kawasan:
- 15. Pemegan g Izin Bhn baku PermenLHK 8/2021 Bhn baku Batang Tubuh SK.9895 Bhn baku Pedoman Hilir (Lampiran 3.6) Berla ku Penili kan Berlaku Penilikan Berlaku Penilikan PBPHH - Kayu tumbuh alami hutan hak - CITES 6 12 Kayu tumbuh alami/CITES 6 12 Terdapat: - hutan alam - Budidaya hutan negara CITES 6 12 - Kayu budidaya - impor 6 24 Kayu budidaya/i mpor 6 24 Seluruhnya - Budidaya hutan hak Impor - Bongkaran bangunan Daur ulang 6 24 PBUI - Kayu tumbuh alami hutan hak - CITES 6 12 Kayu tumbuh alami/CITES 6 12 Terdapat: - hutan alam - Budidaya hutan negara - CITES 6 12 Kayu budidaya/i mpor 6 24 Seluruhnya - Budidaya hutan hak - Impor - Bongkaran bangunan Daur ulang 6 24 TPT-KB 6 12 6 12 Terdapat: - hutan alam - Budidaya hutan negara 6 12 Budidaya hutan hak 6 36 Eksportir 6 12 6 12 Produk ber-SVLK 6 12 Importir 6 12 Kayu impor dan turunannya 6 24 Masa berlaku penilikan pada PermenLHK 8/2021, Batang tubuh SK 9895/2022 dan Lampiran Pedoman 3.6
- 16. Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri Deklarasi dikecualikan pada kayu CITES Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara dokumen angkutan, jenis dan volume hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak dan/atau produk kehutanan impor, serta lokasi penebangan, penerima wajib menghentikan pembelian dari pemasok tersebut dan menghentikan pengolahan apabila sudah menerima hasil hutan hak dan/atau produk impor kehutanan dari pemasok tersebut Format Form Deklarasi sebagaimana lampiran Untuk standar hutan hak, tidak diperlukan KTP/KK lagi namun menyertakan titik koordinat (jika areal lebih dari 4 Hektar, maka disertai poligonnya) Lampiran 4. Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
- 17. Lampiran 5. Pedoman Impor Produk Kehutanan a. NIB menggantikan API dan NIK b. Jika produk yang akan diimpor berupa kayu bulat (log), maka pengumpulan data dan informasi harus meliputi Daerah Asal Panen (Provinsi/Distrik) dan Pemegang Konsesi/Pemilik. c. Jika produk kayu primer yaitu kayu gergajian (sawn timber), veneer, dan kayu serpih (wood chips), pengumpulan data dan informasinya meliputi Daerah Asal Panen (Provinsi/Distrik) d. Masa berlaku Deklarasi Impor paling lama 1 (satu) tahun takwim. e. Deklarasi hasil hutan secara mandiri yang diterbitkan oleh Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U harus disampaikan pada setiap pembelinya.
- 18. Lampiran 5 (lanjutan) f. Bagi Importir (API-P atau API-U)yang tidak memiliki S-Legalitas, maka produknya tidak boleh masuk ke dalam rantai pasokan. g. Perubahan/revisi dapat di ajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Deklarasi Impor terbit (kecuali revisi profil importir) dengan syarat Deklarasi Impor tersebut telah terbit Persetujuan Impor h. Barang contoh yangakan diimpor dan tidak untuk diperdagangkan wajib disertai Deklarasi Impor Barang Contoh i. Importir bersertifikat S-Legalitas di kawasan berikat diwajibkan untuk melaksanakan uji kelayakan atas kayu impor dalam rangka penjaminan pasokan bahan baku dari sumber yang terverifikasi legal j. Importir agar memastikan bahwa klaimproduk yang akan diimpor sesuai lingkup sertifikatnya
- 19. Lampiran 6. Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT 1. Persyaratan Umum a. Produk yang diajukan untuk diekspor sesuai dengan perizinan dan ruang lingkup sertifikat serta lokasi muat (stuffing). b. Eksportir telah memiliki S-Legalitas atau S-PHL yang memiliki lingkup POKPHH. c. Pemasok telah memiliki S-PHL, S-Legalitas atau deklarasi hasil hutan secara mandiri atas hasil hutan kayu budidaya dari hutan hak atau hak pengelolaan. d. Dalam hal produk yang akan diekspor berasal dari bahan baku yang termasuk dalam daftar CITES, pemasok wajib memiliki S-Legalitas atau S-PHL. e. Dalam hal eksportir menggunakan kayu olahan dengan luas penampang maksimal 3500 mm2 , panel dan kertas yang diperoleh dari pedagang kayu, LPVI memastikan bahwa bahan baku berasal dari pemasok yang bersertifikat atau untuk kayu hutan hak sudah menerbitkan deklarasi hasil hutan secara mandiri.
- 20. Lampiran 6 (Lanjutan) 2. Eksportir mengisi dan mengajukan permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada Lembaga Penerbit dilampiri dengan: a. Izin CITES untuk perdagangan luar negeri untuk produk yang dibatasi perdagangannya; b. Foto produk yang bersesuaian dengan dokumen yang akan diterbitkan dan memuat antara lain informasi koordinat lokasi stuffing. 3. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat diterbitkan untuk produk industri kehutanan dari eksportir yang telah memiliki S-Legalitas, yang belum diatur dalam aturan perundang- undangan yang mengatur ketentuan ekspor produk industri kehutanan 4. Dalam keadaan kahar yang terjadi di dalam negeri maupun di negara tujuan ekspor, maka Lembaga Penerbit dapat menerbitkan statement letter (yang menyatakan kebenaran terjadinya keadaan kahar di dalam negeri dan/atau di negara tujuan. Statement letter dibuat setelah melakukan verifikasi terkait kebenaran alasan terjadinya kondisi kahar dan berkoordinasi dengan unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (licence information unit/LIU) untuk selanjutnya ditetapkan perpanjangan/ penggantian/ amandemen Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- 21. Lampiran 6 (Lanjutan) 5. Jika hasil verifikasi membuktikan kebenaran alasan keadaan kahar yang dapat mengakibatkan masa berlaku Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kadaluarsa, perubahan importir, negara tujuan dan pelabuhan bongkar maka Lembaga penerbit dapat melakukan perpanjangan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT dan ditindaklanjuti dengan mengamandemen Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT. 6. Dalam hal skema kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa dan Kerajaan Inggris melalui FLEGT-VPA, maka Dokumen V-Legal berlaku sebagai lisensi FLEGT. 7. SILK online memfasilitasi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi produk ekspor dengan kode HS selain yang tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan terkait yang berlaku, dengan syarat berbahan baku kayu dan dibutuhkan oleh eksportir atau diminta oleh importir sebagai bukti legalitas. 8. Kode HS FJLB dan barecore tidak khusus lagi untuk lisensi FLEGT karena sudah sama pada saat pemberlakuan BTKI 2022. 9. Ada penambahan nomor di format surat permohonan, format laporan ketidaksesuaian dan format ringkasan publik.
- 22. L P V I o Proses penetapan LPVI dilakukan oleh Dirjen atas nama Menteri melalui Setditjen. Jika LPVI ruang lingkup hulu, maka penetapannya melalui rapat hulu yang dikoordinir oleh Setditjen. Jika LPVI ruang lingkup hilir, mutatis mutandis, oleh rapat hilir. Jika LPVI ruang lingkup hulu dan hilir, maka akan melibatkan hulu dan hilir dengan tata waktu sebagaimana lampiran 7.1 o Dalam hal penetapan ulang, LPVI mengajukan permohonan Menteri cq. Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum habis masa berlaku penetapan sebagai LPVI o Auditor tidak dapat menilai Auditi yang sama jika telah melakukan audit sebanyak tiga kali berturut-turut pada Auditi dimaksud o LPVI yang mengusulkan satu personil yang kompeten bidang sertifikasi dari KLHK (tidak harus Ditjen PHL) sebagai anggota KPK/governing board maka dapat mengajukan permohonan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan
- 23. Learn More 8. Pedoman Penggunaan Tanda SVLK
- 24. Harus terdaftar di SILK PI yang mengajukan keluhan wajib direspon oleh LPVI (maksimal 7 hari) dan perlu mendapat tanggapan oleh PI. Dalam hal jawaban tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan atau banding tidak mendapat respon dari Pemantau Independen dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya jawaban tersebut, maka keluhan dianggap selesai (closed) Pemantau Independen Lampiran 9. Pedoman Pemantauan, Pengajuan Keluhan dan Banding
- 25. 25 Lampiran 3.1 Standar VLHH Kayu pada Pemegang PBPHH Ruang Lingkup KepMen SK.9895/2022 PBPHH Penyederhanaan verifier seperti prinsip legalitas: akta menjadi NIB SIUP, TDP menjadi legalitas perdagangan Penguatan dan perbaikan narasi pada beberapa verifier seperti: pemeriksaan geo lokasi, perlunya persetujuan toleransi untuk produksi melebihi kapasitas (s.d 30%); pembuktian kayu bongkaran dengan foto fisik awal; pemeriksaan sublisensi penggunaan tanda SVLK; penggantian istilah pekerja dibawah umur; Penambahan verifier seperti kebijakan pengarusutamaan gender
- 26. SK.62/2020 SK.9895/2022 P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah - 1 indikator K1.2. Importir kayu dan produk kayu - 1 indicator P1. Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah - 1 indikator K1.2. Importir kayu dan produk kayu - 1 indikator K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok - 1 indikator P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya - 4 indikator P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya - 4 indikator P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. - 1 indikator K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor - 1 indikator K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal - 1 indikator P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic - 1 indikator K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. - 1 indikator K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK - 1 indikator P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - 1 indikator K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja - 3 indikator P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - 1 indikator K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja - 4 indikator Semula Menjadi: Lampiran 3.1 Standar VLHH Kayu pada PBPHH
- 27. Indikator Jumlah Verifier 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah 7 Verifier 1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah 1 Verifier 1.2.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok 1 Verifier 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang sah 8 Verifier 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah 9 Verifier 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu 5 Verifier 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH) jika melalui penyedia jasa 5 Verifier 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahhtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic 1 Verifier 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB 5 Verifier 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK 1 Verifier 4.1.1. Pedoman/prosedur dan Implementasi K3 3 Verifier 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja 1 Verifier 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak kewajiban pekerja untuk PBPHH 1 Verifier 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun 1 Verifier 4.2.4. Pengarusutamaan gender 1 Verifier Lampiran 3.1 Standar VLHH Kayu pada PBPHH (Indikator dan Verifier)
- 28. 28 Lampiran 3.2 Standar VLHH Kayu pada Pemegang PB untuk kegiatan industri Ruang Lingkup KepMen SK.9895/2022 PB untuk kegiatan usaha industri Penyederhanaan verifier seperti prinsip legalitas: akta menjadi NIB SIUP, TDP menjadi legalitas perdagangan Penguatan dan perbaikan narasi beberapa verifier seperti: pemeriksaan geo lokasi; pembuktian kayu bongkaran dengan foto fisik awal; kepastian bahan baku kayu olahan dari pedagang dan/atau toko diperoleh dari sumber ber- SVLK; pemeriksaan sublisensi penggunaan tanda SVLK; penggantian istilah pekerja dibawah umur; Penambahan verifier seperti kebijakan pengarusutamaan gender
- 29. SK.62/2020 SK.9895/2022 P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah - 1 indikator K1.2. Importir kayu dan produk kayu - 1 indicator K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok 1 indicator P1. Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah - 1 indikator K1.2. Importir kayu dan produk kayu - 1 indikator K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok - 1 indikator P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya - 4 indikator P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya - 4 indikator P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. - 1 indikator K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor - 1 indikator K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal - 1 indikator P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic - 1 indikator K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. - 1 indikator K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK - 1 indikator P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerja an bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - 1 indikator K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja - 3 indikator P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - 1 indikator K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja - 4 indikator Semula Menjadi: Lampiran 3.2 Standar VLHH Kayu pada PB untuk kegiatan usaha industri
- 30. Indikator Jumlah Verifier 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah 6 Verifier 1.1.2. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah 1 Verifier 1.2.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok 1 Verifier 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang sah 6 Verifier 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah 9 Verifier 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu 5 Verifier 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB usaha industri) jika melalui penyedia jasa 5 Verifier 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahhtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic 1 Verifier 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB 5 Verifier 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK 1 Verifier 4.1.1. Pedoman/prosedur dan Implementasi K3 3 Verifier 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja 1 Verifier 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak kewajiban pekerja untuk PB industri 1 Verifier 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun 1 Verifier 4.2.4. Pengarusutamaan gender 1 Verifier Lampiran 3.2 Standar VLHH Kayu pada PB untuk kegiatan usaha industri (Indikator dan Verifier)
- 31. 31 Lampiran 3.3. Standar VLHH Kayu pada TPT-KB Ruang Lingkup KepMen SK.9895/2022 TPT-KB Penambahan verifier: izin CITES; verifier impor untuk kayu bulat yang berasal dari impor, dan kebijakan pengarusutamaan gender Penguatan dan perbaikan narasi pada beberapa verifier seperti: pemeriksaan geo lokasi; pemeriksaan sublisensi penggunaan tanda SVLK; penggantian istilah pekerja dibawah umur;
- 32. SK.62/2020 SK.9895/2022 P.1. TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K1.1. TPT-KB - 2 indikator P1. TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1 TPT-KB - 2 indikator K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok - 1 indikator P2. TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat - 1 indicator P2. TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat - 2 indicator P3. Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB K3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat - 1 indikator K3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal - 1 indikator P.3 Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB K3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat - 1 indikator K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK - 1 indicator P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - 1 indikator K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja - 3 indicator P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - 1 indikator K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja - 4 indikator Semula Menjadi: Lampiran 3.3 Standar VLHH Kayu pada TPT-KB
- 33. Indikator Jumlah Verifier 1.1.1. TPT-KB memiliki penetapan yang sah 1 Verifier 1.1.2. TPT-KB memiliki dokumen lingkungan 2 Verifier 1.2.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok 1 Verifier 2.1.1. TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat 6 Verifier 2.1.2. Kayu bulat yang diimpor berasal dari sumber yang sah 9 Verifier 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat 1 Verifier 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK 1 Verifier 4.1.1. Pedoman/prosedur dan Implementasi K3 3 Verifier 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja 1 Verifier 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB 1 Verifier 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun 1 Verifier 4.2.4. Pengarusutamaan gender 1 Verifier Lampiran 3.3 Standar VLHH Kayu pada TPT-KB (Indikator dan Verifier)
- 34. 34 Lampiran 3.4. Standar VLHH Kayu pada Eksportir Ruang Lingkup KepMen SK.9895/2022 Eksportir Penguatan dan perbaikan narasi pada beberapa verifier seperti: pemeriksaan geo lokasi; pemeriksaan sublisensi penggunaan tanda SVLK; penggantian istilah pekerja dibawah umur; Penambahan verifier seperti: lokasi stuffing; pemeriksaan PO; penjualan dalam negeri yang diperbolehkan (gagal ekspor), kebijakan pengarusutamaan gender
- 35. SK.62/2020 SK.9895/2022 P.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP - 1 indicator P1. Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1 Unit usaha dalam bentuk Eksportir - 1 indicator P2. Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan K2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP - 2 indicator K2.2. Ekspor produk industri kehutanan 1 indicator P2. Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan K2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir - 1 indicator K2.2 Ekspor produk industri kehutanan 3 indicator P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - 1 indikator K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja - 3 indicator P.3 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - 1 indikator K.3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja - 4 indicator Semula Menjadi: Lampiran 3.4 Standar VLHH Kayu pada Eksportir
- 36. Indikator Jumlah Verifier 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah 5 Verifier 2.1.1. Unit mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah 3 Verifier 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 6 Verifier 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK 1 Verifier 2.2.3. Penjualan dalam negeri 1 Verifier 3.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3 4 Verifier 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja 1 Verifier 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP 1 Verifier 3.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun 1 Verifier 3.2.4. Pengarusutamaan gender 1 Verifier Lampiran 3.4 Standar VLHH Kayu pada Eksportir (Indikator dan Verifier)
- 37. 37 Lampiran 3.5. Standar VLHH Kayu pada Importir Ruang Lingkup KepMen SK.9895/2022 Importir Penguatan dan perbaikan narasi pada beberapa verifier seperti: pemeriksaan geo lokasi, penggantian istilah pekerja dibawah umur; Penambahan verifier kebijakan pengarusutamaan gender
- 38. SK.62/2020 SK.9895/2022 P.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP - 1 indicator P1. Importir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1 Unit usaha dalam bentuk perusahaan importir - 1 indicator P2. Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan K2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP - 2 indicator K2.2. Ekspor produk industri kehutanan 1 indicator P2. Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan K2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke Importir - 2 indicator P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - 1 indikator K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja - 3 indicator P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - 1 indikator K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja - 4 indicator Semula Menjadi: Lampiran 3.5 Standar VLHH Kayu pada Importir
- 39. Indikator Jumlah Verifier 1.1.1. Perusahaan Importir memiliki izin yang sah 4 Verifier 2.1.1. Unit mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah 2 Verifier 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu diimpor berasal dari sumber yang sah 9 Verifier 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3 4 Verifier 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja 1 Verifier 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP 1 Verifier 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun 1 Verifier 4.2.4. Pengarusutamaan gender 1 Verifier Lampiran 3.5 Standar VLHH Kayu pada Importir (Indikator dan Verifier)
- 40. Terima Kasih Manggala Wanabakti Blok I Lt. 11 Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat subdit.sphh@gmail.com 021-5730379