More Related Content
Similar to Menerapkan landasan hukum dan praktik profesi ETIKOLEGAL .pptx (20)
Recently uploaded (20)
Menerapkan landasan hukum dan praktik profesi ETIKOLEGAL .pptx
- 1. MENERAPKAN LANDASAN HUKUM DAN PRAKTIK PROFESI
- 2. 1.UU KESEHATAN NO.23 1992 TENTANG TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA KESEHATAN PENGERTIAN setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan MENURUT UU. NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN Pasal 50tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutanketentuan mengenai kategori , jenis dan kualifikasi tenaga kesehatan ditetapkan dengan PP
- 3. TENAGA PROFESIONAL 5 SEBAGAI PROFESI DIBIDANG KESEHATAN, WAJIB Bekerja sesuai standar profesi Memberikan informasi Menjaga kerahasiaan kebidanan Memberikan pertolongan gawat darurat Mengikuti pertumbuhan & perkembangan professional
- 4. PASAL 53 DAN 54 Pasal 53 Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pofesinyatenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesinya dan menghormati pasientenaga kesehatan untuk kepentingan pembuktian, dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan ybsketentuan mengenai standar profesi dan hak pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan PP PASAL 54 Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplinpenentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh majelis disiplin tenaga kesehatanketentuan mengenai pembentukan, tugas dan tata kerja majelis disiplin tenaga kehatan ditetapkan dengan keppres
- 5. 2.PP NO.32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN Tenaga kesehatan terdiri atas : 1.Tenaga medis 2.Tenaga keperawatan 3.Tenaga farmasi 4.Tenaga kesehatan masyarakat 5.Tenaga gizi 6.Tenaga keterapian fisik 7.Tenaga ketehnisan medis
- 6. 1. Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi 2. Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan 3. Tenaga farmasian meliputi apoteker,analis farmasi dan asisten apoteker. 4. Tenaga kesehatan masyarakat meliputiepidemiologi kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiologi kesehatan, penyuluhan kesehatan .Administrasitor kesehatan dan sanitarian 5. Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien 6. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara. 7. Tenaga ketehnisan medis meliputi radiografer, tehnisi gigi, tehnisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, tehnisi transfusi, perekam medis.
- 7. Ketentuan yang terkait hak kewajiban tenaga Kesehatan pasal 21 PP 32 tahun 1996setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk kesehatanstandar profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pasal 22 Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk :menghormati hak pasienmenjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasienmemberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukanmeminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukanmembuat dan memelihara rekam medis Pasal 23 Pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat atau kematian yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian
- 8. Pasal 24 perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan Pasal 35 Berdasarkan ketentuan pasal 86 UU nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, barangsiapa dengan sengaja :melakukan upaya kesehatan tanpa izin sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1)melakukan upaya kesehatan tanpa melakukan adaptasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)melakukan upaya kesehatan tidak sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1)tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1)dipidana denda paling banyak rp ,-(sepuluh juta rupiah)
- 9. 3. PP TENTANG KETENAGA KERJAAN Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengantenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkanbarang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 10. Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja, yang dalam undang undang ketenagakerjaan pasal 1 angka 2 UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- 11. Peraturan-peraturan terkait ketenagakerjaan: undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan undang-undang no. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial undang-undang no. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh undang-undang no. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial undang-undang no. 39 tahun 200 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri peraturan pemerintah no. 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua peraturan pemerintah no. 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pension peraturan pemerintah no. 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kerja dan jaminan peraturan pemerintah no. 4 tahun 2015 tentang pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan indonesia di luar negeri peraturan presiden no. 72 tahun 2014 tentang penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan peraturan presiden no. 111 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang peraturan presiden no. 21 tahun 2010 tentang pengawasan ketenagakerjaan peraturan presiden no. 81 tahun 2006 tentang badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja peraturan presiden no. 64 tahun 2011 tentang pemeriksaan kesehatan dan psikologi calon tenaga kerja indonesia peraturan presiden no. 45 tahun 2013 tentang koordinasi pemulangan tenaga kerja indonesia peraturan presiden no.12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
- 12. TUJUAN UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya