Muc tax blitz 1_indonesia
1 like67 views
Mulai tahun pajak 2016, pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan dengan transaksi afiliasi untuk menyusun dokumen penetapan harga transfer yang terdiri dari dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 213 dan berlaku bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu, termasuk batasan omzet dan nilai transaksi. Dokumen-dokumen tersebut harus disampaikan dalam bahasa Indonesia dan memenuhi tenggat waktu yang ditentukan, dengan sanksi bagi yang tidak patuh.
1 of 3
Download to read offline
Ad
Recommended
PPh final - Riki ardoni
PPh final - Riki ardoniRiki Ardoni
油
Dokumen ini membahas tentang PPh final di Indonesia, termasuk pengertian, peraturan, serta perbedaan antara PPh final dan tidak final. PPh final dikenakan pada berbagai jenis penghasilan dan diterapkan untuk mempermudah kepatuhan pajak, di mana biaya terkait tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Contoh perhitungan biaya untuk penghasilan final juga disertakan.Norma penghitungan khusus
Norma penghitungan khususkaromah95
油
Norma penghitungan khusus digunakan untuk menghitung penghasilan neto dan kewajiban pajak perusahaan tertentu seperti pelayaran internasional, asuransi luar negeri, dan perusahaan dagang asing. Norma ini menetapkan tarif pajak khusus dan prosedur pelaporan berdasarkan jenis usaha.PPN Kegiatan Membagun Sendiri
PPN Kegiatan Membagun SendiriCatatan Ekstens
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan. PPN dikenakan dengan dasar pengenaan sebesar 20% dari biaya yang dikeluarkan untuk membangun, kecuali harga tanah. PPN terutang setiap bulan dan laporan disampaikan setiap akhir masa pajak. Terdapat ketentuan mengenai penyetoran, pelaporan, verifikasi, danPP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...
PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG...Amrul Rizal
油
PP No. 46/2013 mengatur ketentuan PPh untuk penghasilan usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar. Kebijakan ini bertujuan memberikan kemudahan perpajakan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kontribusi perpajakan. Objek pajaknya adalah penghasilan usaha seperti toko dan jasa dengan omzet di bawah batas, sedangkan yang tidak dikenai antara lain penghasilan pekerjaan bebas danPencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajakkaromah95
油
Dokumen ini membahas pencegahan penghindaran pajak di Indonesia melalui berbagai ketentuan seperti thin capitalization, controlled foreign corporations, dan transfer pricing. Berbagai praktik perpajakan yang dilarang serta mekanisme penghitungan pajak dan pengawasan juga diuraikan. Selain itu, dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip arm's length dan metode penentuan harga yang wajar dalam transaksi antara pihak berhubungan istimewa.PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
油
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini menetapkan perubahan ketiga atas tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan. Aturan ini mencakup prosedur pengisian dan penyampaian SPT, kewajiban pajak, serta sanksi bagi yang tidak memenuhi ketentuan. Pelaporan harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu, termasuk persyaratan mengenai penghasilan yang diterima dan pelunasan pajak yang terutang.Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 Milyar
Koperasi Omzet tidak memlebihi 4,8 MilyarMulia Siregar Siregar
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengisian SPT Tahunan bagi koperasi dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Koperasi Lancar Jaya contohnya yang memiliki peredaran Rp1,5 miliar pada 2013 wajib melaporkan PPh menggunakan peraturan tersebut untuk tahun 2014.PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETORoko Subagya
油
Dokumen ini adalah peraturan direktur jenderal pajak tentang norma penghitungan penghasilan neto yang ditetapkan untuk menentukan penghasilan neto wajib pajak orang pribadi berdasarkan klasifikasi usaha. Wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan melaporkan penggunaan norma penghitungan kepada direktur jenderal pajak. Selain itu, dokumen ini menjelaskan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang ditetapkan.Buku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadalverawaty
油
Dokumen ini menjelaskan ketentuan umum perpajakan di Indonesia, termasuk prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Informasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakan mereka, serta sanksi yang diterapkan bagi yang melanggar. Beberapa ketentuan dapat berubah sesuai dengan peraturan yang berlaku.Pajak Penghasilan
Pajak PenghasilanRaja Matridi Aeksalo
油
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Ia menjelaskan definisi, subjek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, serta cara menghitung PPh 21 untuk masing-masing pasal tersebut. Dokumen ini juga menyinggung penghasilan yang tidak kena pajak, tarif pajak, dan undang-undang terkait PPh.Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAnnisa Khoerunnisya
油
Dokumen ini menjelaskan tentang kewajiban pembukuan dalam akuntansi perpajakan di Indonesia, termasuk definisi, peraturan, dan syarat bagi wajib pajak. Pembukuan diharuskan oleh UU No. 28 tahun 2007 dan UU No. 16 tahun 2009 untuk wajib pajak dengan peredaran bruto di atas ambang tertentu, serta mencakup ketentuan terkait penyimpanan dan penggunaan bahasa serta mata uang dalam pembukuan. Sanksi diterapkan bagi mereka yang tidak mematuhi kewajiban ini, hingga penjara dan denda yang signifikan.Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20Annisa Khoerunnisya
油
Dokumen ini membahas tentang pajak penghasilan yang mengenakan tarif dan teknik pemotongan atas berbagai penghasilan, termasuk bunga deposito, pengalihan hak atas tanah, dan pajak atas transaksi penjualan saham. Tarif pajak bervariasi berdasarkan jenis penghasilan dan peraturan yang berlaku, seperti tarif 20% untuk bunga deposito dan 5% untuk pengalihan hak atas tanah. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan mekanisme pelunasan pajak dan kredit pajak yang dapat dikurangi terhadap pajak yang terutang.Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -superandrosa
油
Peraturan ini mengatur tentang surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri Indonesia dalam rangka penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Wajib pajak dapat memperoleh surat keterangan domisili jika memenuhi kriteria subjek pajak dalam negeri dan telah menyampaikan SPT masa atau tahunan. Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP domisili dengan format tertentuPmk 29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015Roko Subagya
油
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2015 mengatur penghapusan sanksi administrasi bunga bagi wajib pajak yang melunasi utang pajak sebelum 1 Januari 2016. Kewenangan ini diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus sanksi administrasi dengan memenuhi syarat tertentu. Penetapan ini bertujuan untuk mendorong pelunasan utang pajak dan meningkatkan penerimaan negara.Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakRoko Subagya
油
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan melalui penghapusan pajak terutang dan pemberian sanksi. Pengampunan ini diberikan kepada wajib pajak yang mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dengan membayar uang tebusan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas basis data perpajakan.Bahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanheri baskoro
油
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai pengisian SPT Tahunan PPh Badan. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi SPT Tahunan PPh, subjek dan objek pajak, penghasilan yang termasuk objek pajak, serta batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh."Penyuluhan PP 46 september 2013
Penyuluhan PP 46 september 2013Tobagus Makmun
油
Dokumen ini membahas sosialisasi peraturan pemerintah (PP) 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan (PPH) bagi wajib pajak orang pribadi dan badan, dengan batasan penghasilan bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Penjelasan mencakup dasar pengenaan pajak, tarif 1% yang dikenakan, serta aturan khusus untuk wajib pajak baru dan kompensasi kerugian. Selain itu, terdapat informasi mengenai pengisian SPT dan pemindahbukuan terkait PPH yang telah dibayar.Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
油
Dokumen ini menjelaskan tentang amnesti pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan dan mendapatkan penghapusan pajak tanpa sanksi. Wajib pajak yang ingin mengikuti amnesti harus memenuhi syarat tertentu dan mengajukan permohonan dalam waktu yang ditentukan. Manfaat dari amnesti termasuk jaminan kerahasiaan dan pembebasan dari pemeriksaan pajak.UU No. 36 th 2008 Pajak Penghasilan - Penjelasan
UU No. 36 th 2008 Pajak Penghasilan - PenjelasanChairudin NR
油
Dokumen tersebut menjelaskan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kemudahan, dan efisiensi perpajakan serta mendukung pembangunan ekonomi. Perubahan mencakup penyesuaian subjek dan objek pajak, penyederhanaan tarif pajak, serta perbaikan sistem self-assessment untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan kepUndang - Undang No 36 Tahun 2008 PPH
Undang - Undang No 36 Tahun 2008 PPHYesica Adicondro
油
Dokumen ini menjelaskan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi perpajakan. Perubahan ini juga mendukung kebijakan pembangunan nasional dan menarik investasi dengan memperluas subjek dan objek pajak. Selain itu, undang-undang ini menerapkan sistem self-assessment dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak, termasuk peningkatan batas peredaran bruto untuk penggunaan norma penghitungan penghasilan neto.Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
油
Panduan ini menjelaskan kewajiban bendahara pemerintah dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dari pengusaha kena pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panduan ini juga menjelaskan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh bendahara pemerintDasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum PerpajakanFair Nurfachrizi
油
Dokumen ini membahas dasar hukum perpajakan di Indonesia, termasuk UU No. 6/1983 dan perubahannya, serta syarat dan prosedur pendaftaran NPWP. Selain itu, dijelaskan kewajiban serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan. Pemindahan administrasi perpajakan juga diatur, termasuk prosedur dan dokumen yang diperlukan.Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
油
Dokumen ini menjelaskan tentang undang-undang pajak penghasilan di Indonesia, yang mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak. Subjek pajak dibedakan menjadi dalam negeri dan luar negeri, dengan ketentuan pajak yang berbeda untuk masing-masing kategori. Kewajiban pajak subjektif dimulai tergantung pada status dan waktu keberadaan subjek pajak di Indonesia.Materi perpajakan koperasi
Materi perpajakan koperasiKppkp Bangil
油
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan bagi koperasi, termasuk kewajiban mendaftar sebagai wajib pajak, melakukan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan, serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan."Pembukuan dan Pencatatan perpajakan
Pembukuan dan Pencatatan perpajakanAdillaShafaNafisaMar
油
Dokumen ini menjelaskan tentang pembukuan dan pencatatan perpajakan sesuai UU KUP, termasuk definisi dan kewajiban wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan berdasarkan peredaran bruto. Ada ketentuan mengenai bahasa dan mata uang yang digunakan, serta tata cara permohonan izin penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Pembukuan dan pencatatan harus dilakukan secara akurat dan disimpan selama 10 tahun.Weekly update vol 3 september 2017
Weekly update vol 3 september 2017MUC Tax Research Institute
油
Weekly update dari MUC Consulting Group memberikan informasi tentang perpajakan, termasuk pengenaan pajak final untuk harta tambahan peserta amnesti pajak dan usulan perubahan batas nilai barang bawaan yang kena bea masuk. RUU konsultan pajak juga telah masuk dalam prolegnas 2017, serta DJP meminta kementerian dan pemerintah daerah untuk membayar pajak di muka untuk mendukung penerimaan pajak. Pemerintah juga menjanjikan insentif pajak bagi kontraktor migas yang menggunakan skema gross split.Uu tax amnesty
Uu tax amnestyRoko Subagya
油
Undang-undang ini mengatur tentang pengampunan pajak di Indonesia. Pengampunan pajak memberikan penghapusan pajak yang belum dibayar dan sanksi terkait bagi wajib pajak yang mengungkapkan harta mereka dan membayar uang tebusan tertentu. Tarif uang tebusan berkisar antara 0,5-10% tergantung pada jenis dan lokasi harta serta periode pengungkapan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerPER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
油
Dokumen ini adalah peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak. Aturan ini mencakup jangka waktu penerbitan, mekanisme pengiriman, dan pedoman untuk pengambilan surat keterangan secara langsung oleh wajib pajak. Peraturan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Oktober 2016.WEEKLY UPDATE II/2018
WEEKLY UPDATE II/2018MUC Tax Research Institute
油
Weekly update ini merangkum informasi penting terkait perkembangan pajak di Indonesia, termasuk pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2017 yang mencapai 4,08% berkat kenaikan pajak migas dan PPN, serta tantangan dalam program repatriasi aset, di mana masih ada Rp 9 triliun aset yang gagal kembali. Selain itu, implementasi e-faktur untuk pembeli tanpa NPWP akan dimulai pada April 2018, meskipun ada penundaan sebelumnya. Pemerintah juga mengantisipasi tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 2 triliun dari pertukaran informasi keuangan di tahun 2018.Weekly update vol 3 desember 2017
Weekly update vol 3 desember 2017MUC Tax Research Institute
油
Reformasi pajak Trump yang menurunkan tarif pajak perusahaan dan perorangan di Amerika Serikat lolos. Pemerintah Indonesia memperkirakan shortfall penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp110-130 triliun. Lembaga pemeringkat Fitch meningkatkan peringkat utang Indonesia menjadi BBB dengan outlook stabil karena ketahanan ekonomi Indonesia.More Related Content
What's hot (20)
Buku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadalverawaty
油
Dokumen ini menjelaskan ketentuan umum perpajakan di Indonesia, termasuk prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Informasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakan mereka, serta sanksi yang diterapkan bagi yang melanggar. Beberapa ketentuan dapat berubah sesuai dengan peraturan yang berlaku.Pajak Penghasilan
Pajak PenghasilanRaja Matridi Aeksalo
油
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Ia menjelaskan definisi, subjek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, serta cara menghitung PPh 21 untuk masing-masing pasal tersebut. Dokumen ini juga menyinggung penghasilan yang tidak kena pajak, tarif pajak, dan undang-undang terkait PPh.Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAnnisa Khoerunnisya
油
Dokumen ini menjelaskan tentang kewajiban pembukuan dalam akuntansi perpajakan di Indonesia, termasuk definisi, peraturan, dan syarat bagi wajib pajak. Pembukuan diharuskan oleh UU No. 28 tahun 2007 dan UU No. 16 tahun 2009 untuk wajib pajak dengan peredaran bruto di atas ambang tertentu, serta mencakup ketentuan terkait penyimpanan dan penggunaan bahasa serta mata uang dalam pembukuan. Sanksi diterapkan bagi mereka yang tidak mematuhi kewajiban ini, hingga penjara dan denda yang signifikan.Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20Annisa Khoerunnisya
油
Dokumen ini membahas tentang pajak penghasilan yang mengenakan tarif dan teknik pemotongan atas berbagai penghasilan, termasuk bunga deposito, pengalihan hak atas tanah, dan pajak atas transaksi penjualan saham. Tarif pajak bervariasi berdasarkan jenis penghasilan dan peraturan yang berlaku, seperti tarif 20% untuk bunga deposito dan 5% untuk pengalihan hak atas tanah. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan mekanisme pelunasan pajak dan kredit pajak yang dapat dikurangi terhadap pajak yang terutang.Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -superandrosa
油
Peraturan ini mengatur tentang surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri Indonesia dalam rangka penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Wajib pajak dapat memperoleh surat keterangan domisili jika memenuhi kriteria subjek pajak dalam negeri dan telah menyampaikan SPT masa atau tahunan. Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP domisili dengan format tertentuPmk 29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015Roko Subagya
油
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2015 mengatur penghapusan sanksi administrasi bunga bagi wajib pajak yang melunasi utang pajak sebelum 1 Januari 2016. Kewenangan ini diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus sanksi administrasi dengan memenuhi syarat tertentu. Penetapan ini bertujuan untuk mendorong pelunasan utang pajak dan meningkatkan penerimaan negara.Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakRoko Subagya
油
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan melalui penghapusan pajak terutang dan pemberian sanksi. Pengampunan ini diberikan kepada wajib pajak yang mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dengan membayar uang tebusan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas basis data perpajakan.Bahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanheri baskoro
油
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai pengisian SPT Tahunan PPh Badan. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi SPT Tahunan PPh, subjek dan objek pajak, penghasilan yang termasuk objek pajak, serta batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh."Penyuluhan PP 46 september 2013
Penyuluhan PP 46 september 2013Tobagus Makmun
油
Dokumen ini membahas sosialisasi peraturan pemerintah (PP) 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan (PPH) bagi wajib pajak orang pribadi dan badan, dengan batasan penghasilan bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Penjelasan mencakup dasar pengenaan pajak, tarif 1% yang dikenakan, serta aturan khusus untuk wajib pajak baru dan kompensasi kerugian. Selain itu, terdapat informasi mengenai pengisian SPT dan pemindahbukuan terkait PPH yang telah dibayar.Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
油
Dokumen ini menjelaskan tentang amnesti pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan dan mendapatkan penghapusan pajak tanpa sanksi. Wajib pajak yang ingin mengikuti amnesti harus memenuhi syarat tertentu dan mengajukan permohonan dalam waktu yang ditentukan. Manfaat dari amnesti termasuk jaminan kerahasiaan dan pembebasan dari pemeriksaan pajak.UU No. 36 th 2008 Pajak Penghasilan - Penjelasan
UU No. 36 th 2008 Pajak Penghasilan - PenjelasanChairudin NR
油
Dokumen tersebut menjelaskan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kemudahan, dan efisiensi perpajakan serta mendukung pembangunan ekonomi. Perubahan mencakup penyesuaian subjek dan objek pajak, penyederhanaan tarif pajak, serta perbaikan sistem self-assessment untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan kepUndang - Undang No 36 Tahun 2008 PPH
Undang - Undang No 36 Tahun 2008 PPHYesica Adicondro
油
Dokumen ini menjelaskan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi perpajakan. Perubahan ini juga mendukung kebijakan pembangunan nasional dan menarik investasi dengan memperluas subjek dan objek pajak. Selain itu, undang-undang ini menerapkan sistem self-assessment dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak, termasuk peningkatan batas peredaran bruto untuk penggunaan norma penghitungan penghasilan neto.Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
油
Panduan ini menjelaskan kewajiban bendahara pemerintah dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dari pengusaha kena pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panduan ini juga menjelaskan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh bendahara pemerintDasar Hukum Ketentuan Umum Perpajakan
Dasar Hukum Ketentuan Umum PerpajakanFair Nurfachrizi
油
Dokumen ini membahas dasar hukum perpajakan di Indonesia, termasuk UU No. 6/1983 dan perubahannya, serta syarat dan prosedur pendaftaran NPWP. Selain itu, dijelaskan kewajiban serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan. Pemindahan administrasi perpajakan juga diatur, termasuk prosedur dan dokumen yang diperlukan.Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
油
Dokumen ini menjelaskan tentang undang-undang pajak penghasilan di Indonesia, yang mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak. Subjek pajak dibedakan menjadi dalam negeri dan luar negeri, dengan ketentuan pajak yang berbeda untuk masing-masing kategori. Kewajiban pajak subjektif dimulai tergantung pada status dan waktu keberadaan subjek pajak di Indonesia.Materi perpajakan koperasi
Materi perpajakan koperasiKppkp Bangil
油
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan bagi koperasi, termasuk kewajiban mendaftar sebagai wajib pajak, melakukan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan, serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan."Pembukuan dan Pencatatan perpajakan
Pembukuan dan Pencatatan perpajakanAdillaShafaNafisaMar
油
Dokumen ini menjelaskan tentang pembukuan dan pencatatan perpajakan sesuai UU KUP, termasuk definisi dan kewajiban wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan berdasarkan peredaran bruto. Ada ketentuan mengenai bahasa dan mata uang yang digunakan, serta tata cara permohonan izin penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Pembukuan dan pencatatan harus dilakukan secara akurat dan disimpan selama 10 tahun.Weekly update vol 3 september 2017
Weekly update vol 3 september 2017MUC Tax Research Institute
油
Weekly update dari MUC Consulting Group memberikan informasi tentang perpajakan, termasuk pengenaan pajak final untuk harta tambahan peserta amnesti pajak dan usulan perubahan batas nilai barang bawaan yang kena bea masuk. RUU konsultan pajak juga telah masuk dalam prolegnas 2017, serta DJP meminta kementerian dan pemerintah daerah untuk membayar pajak di muka untuk mendukung penerimaan pajak. Pemerintah juga menjanjikan insentif pajak bagi kontraktor migas yang menggunakan skema gross split.Uu tax amnesty
Uu tax amnestyRoko Subagya
油
Undang-undang ini mengatur tentang pengampunan pajak di Indonesia. Pengampunan pajak memberikan penghapusan pajak yang belum dibayar dan sanksi terkait bagi wajib pajak yang mengungkapkan harta mereka dan membayar uang tebusan tertentu. Tarif uang tebusan berkisar antara 0,5-10% tergantung pada jenis dan lokasi harta serta periode pengungkapan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerPER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
油
Dokumen ini adalah peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan pengampunan pajak. Aturan ini mencakup jangka waktu penerbitan, mekanisme pengiriman, dan pedoman untuk pengambilan surat keterangan secara langsung oleh wajib pajak. Peraturan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Oktober 2016.More from MUC Tax Research Institute (15)
WEEKLY UPDATE II/2018
WEEKLY UPDATE II/2018MUC Tax Research Institute
油
Weekly update ini merangkum informasi penting terkait perkembangan pajak di Indonesia, termasuk pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2017 yang mencapai 4,08% berkat kenaikan pajak migas dan PPN, serta tantangan dalam program repatriasi aset, di mana masih ada Rp 9 triliun aset yang gagal kembali. Selain itu, implementasi e-faktur untuk pembeli tanpa NPWP akan dimulai pada April 2018, meskipun ada penundaan sebelumnya. Pemerintah juga mengantisipasi tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 2 triliun dari pertukaran informasi keuangan di tahun 2018.Weekly update vol 3 desember 2017
Weekly update vol 3 desember 2017MUC Tax Research Institute
油
Reformasi pajak Trump yang menurunkan tarif pajak perusahaan dan perorangan di Amerika Serikat lolos. Pemerintah Indonesia memperkirakan shortfall penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp110-130 triliun. Lembaga pemeringkat Fitch meningkatkan peringkat utang Indonesia menjadi BBB dengan outlook stabil karena ketahanan ekonomi Indonesia.Weekly update vol 5 november 2017
Weekly update vol 5 november 2017MUC Tax Research Institute
油
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah: (1) Robert Pakpahan dilantik sebagai Direktur Jenderal Pajak baru dan ditugaskan untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp1.283,6 triliun; (2) DJP berhasil memaksa Google membayar kewajiban perpajakannya dan akan segera membidik perusahaan digital lain seperti Facebook dan Twitter; (3) Waktu repatriasi harta untuk peserta tax amnesty tinggal seWeekly update vol 3 november 2017
Weekly update vol 3 november 2017MUC Tax Research Institute
油
Minggu ini, MUC Consulting Group melaporkan bahwa peserta amnesti pajak dapat menggunakan SKPP untuk bebas PPh balik nama aset, dengan batas pengajuan yang ditetapkan hingga 31 Desember 2017. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan dinamisasi setoran pajak untuk menghindari praktik ijon, dan menjanjikan upaya ekstra untuk mencapai target penerimaan pajak 2017. Selain itu, pemerintah memberikan kesempatan kedua bagi wajib pajak untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan tanpa denda jika tidak dalam tahap penyelidikan.Weekly update vol 4 september 2017
Weekly update vol 4 september 2017MUC Tax Research Institute
油
Update mingguan MUC Consulting Group mencakup berita perpajakan, termasuk rencana pemotongan pajak di AS dan negara lain, serta kepastian dari DJP mengenai penilaian harta dalam program amnesti pajak. Selain itu, Bekraf meminta agar DJP tidak mengenakan pajak pada startup sebelum mereka menghasilkan keuntungan, sementara pemerintah mempertegas mekanisme penundaan pembayaran utang dan sanksi kepabeanan. Pemerintah juga merevisi regulasi terkait pengajuan penundaan yang lebih rinci dan jelas.Tax blitz 4_Indonesia
Tax blitz 4_IndonesiaMUC Tax Research Institute
油
Pemerintah Indonesia dan Belanda telah memperbaharui protokol Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) pada tahun 2015. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan investasi antara kedua negara. Beberapa perubahan meliputi tarif pajak dividen yang dibagi menjadi tiga lapisan, tarif pajak bunga pinjaman jangka panjang menjadi 5%, dan klausul pertukaran informasi serta bantuan pemungutan pajMuc tax blitz_2_english
Muc tax blitz_2_englishMUC Tax Research Institute
油
Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan baru di sektor bea cukai pada awal 2017, mengharuskan importir dan eksportir mempertimbangkan komposisi tarif yang disesuaikan dan sistem bea cukai. Peraturan baru ini mengubah basis pengenaan bea ekspor untuk produk mineral logam, menambahkan lapisan tarif baru dan menyederhanakan sistem klasifikasi barang menjadi delapan digit. Selain itu, tarif impor untuk 300 pos tarif ditingkatkan, yang berdampak pada kinerja industri termasuk output dan produktivitas.Tax Guide 05_Mei_2017_indonesia
Tax Guide 05_Mei_2017_indonesiaMUC Tax Research Institute
油
Dokumen ini membahas Perppu No. 1 Tahun 2017 yang mengatur akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam mengurangi penghindaran pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa perppu ini bertujuan melindungi kepentingan nasional Indonesia dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional, sementara jaminan kerahasiaan informasi tetap diutamakan. Selain itu, dokumen ini juga menyentuh hubungan antara pajak dan zakat dalam menghadapi ketimpangan ekonomi.Tax Guide 05_Mei_2017_english
Tax Guide 05_Mei_2017_englishMUC Tax Research Institute
油
The May 2017 edition of MUC Tax Guide discusses the issuance of Government Regulation No. 1/2017, which facilitates financial information access for tax purposes, emphasizing its importance for taxation collaboration internationally. Finance Minister Sri Mulyani Indrawati reassures the public that this regulation is intended for tax enforcement and not for intimidation, while also highlighting its role in optimizing state revenue and addressing economic inequality through the relationship of tax and zakat. The document outlines the urgency of complying with international standards for financial information exchange to avoid significant losses for Indonesia in tax collections.Tax Guide 04 Apr_2017_indonesia
Tax Guide 04 Apr_2017_indonesiaMUC Tax Research Institute
油
Tiga kalimat ringkasan dari dokumen tersebut adalah:
Pemerintah memperpanjang batas akhir pelaporan SPT PPh WPOP hingga 21 April 2017 untuk mendukung keberhasilan program tax amnesty yang berakhir pada 31 Maret 2017, sementara pemerintah juga terus memperketat aturan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.Tax Guide 04 Apr_2017_english
Tax Guide 04 Apr_2017_englishMUC Tax Research Institute
油
The document discusses the challenges and reforms in Indonesia's tax and customs systems, particularly focusing on mass actions by taxpayers to meet tax deadlines and the implications of the tax amnesty program. It highlights the government's initiatives to improve compliance and revenue through new regulations and audits, as well as the Directorate General of Customs and Excise's role in ensuring revenue collection while facilitating trade. Key metrics regarding taxpayer compliance and revenue targets are also addressed, emphasizing the importance of cooperation and transparency in the tax authority.Tax Guide 03 Mar_2017_indonesia
Tax Guide 03 Mar_2017_indonesiaMUC Tax Research Institute
油
Dokumen tersebut membahas mengenai implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI) di Indonesia, termasuk latar belakang, komitmen, dan harapan atas reformasi perpajakan secara menyeluruh untuk mendukung kebijakan AEoI.Tax Guide 03 Mar_2017_english
Tax Guide 03 Mar_2017_englishMUC Tax Research Institute
油
The document discusses Indonesia's commitment to automatic exchange of information (AEoI) to combat tax evasion and money laundering, triggered by global scandals such as the Panama Papers. It highlights the potential financial losses Indonesia faces due to illicit capital flight and emphasizes the need for legal reforms to implement AEoI effectively. The document also outlines the types of data to be exchanged and Indonesia's efforts to engage in the global financial information exchange network.Tax guide02 feb_2017_english
Tax guide02 feb_2017_englishMUC Tax Research Institute
油
The document outlines the enforcement strategies of Indonesia's Directorate General of Taxes (DGT) post-tax amnesty, emphasizing stricter audits on non-participating taxpayers and the need for compliance in asset reporting. It highlights the implementation of new transfer pricing documentation regulations aligned with OECD guidelines, requiring companies with affiliated transactions to prepare detailed reports. The DGT aims to enhance corporate transparency while imposing serious sanctions on those failing to comply with the new tax regulations.Tax guide01 jan_2017_english
Tax guide01 jan_2017_englishMUC Tax Research Institute
油
The document discusses Indonesia's implementation of new transfer pricing rules, necessitating business groups to prepare master files and country-by-country reports (CBCR) to enhance tax transparency and prevent tax avoidance. It highlights the growing challenge posed by multinational companies like Google, which employ complex tax strategies to minimize tax liabilities, prompting the Indonesian tax authorities to seek effective means to enforce compliance. Additionally, the document outlines a streamlined customs registration process, integrating tax identification numbers to improve collaboration between tax and customs authorities.Ad
Recently uploaded (20)
13 Manajemen Dana 13 ALMA.pptx najauajahaajauauqjqjqqjwhwhwhwhww
13 Manajemen Dana 13 ALMA.pptx najauajahaajauauqjqjqqjwhwhwhwhwwbellaputriameilia
油
manajemen dana 13 almaPPT Tugas Kelompok 6 Etika Bisnis Materi 6.pptx
PPT Tugas Kelompok 6 Etika Bisnis Materi 6.pptxIpanSuryawan
油
PPT Tugas Kelompok 6 Etika Bisnis Materi 6PPT Tugas 4 Klp. 6 Pengantar Manajemen E2.pptx
PPT Tugas 4 Klp. 6 Pengantar Manajemen E2.pptxIpanSuryawan
油
PPT Tugas 4 Klp. 6 Pengantar Manajemen E2manajemen perbankan analisis data keuangan
manajemen perbankan analisis data keuangankangzidan5
油
materi mengenai manajemen perbankan plus pengertian pengertiannyaPertemuan ke 6 dan 7 Pajak danSubsidi.ppt
Pertemuan ke 6 dan 7 Pajak danSubsidi.pptEdiPurnomo72
油
Pengaruh pajak dan Susbsidi terhadap konsimsi masyarakat.04. Materi Bab IV dan Bab V-Renstra OPD (Inmendagri 2-2025).pptx
04. Materi Bab IV dan Bab V-Renstra OPD (Inmendagri 2-2025).pptxIGEDEBUDHIDHARMAWAN1
油
juknis penyusunan renstra opd 2025 bab 4 dan 5Ruang Lingkup Ekonomi Internasional dan Manfaat
Ruang Lingkup Ekonomi Internasional dan ManfaatFaridArifin11
油
Materi ini membahas tentang ekonomi internasional dan ruang lingkupnyaMENERANGKAN AL- WADIAH DALAM MUAMALAT ISLAM.pptx
MENERANGKAN AL- WADIAH DALAM MUAMALAT ISLAM.pptxhafizzullah2
油
PENERANGAN BERKENAAN AL-MUDHARABAH DALAM MUAMALAT ISLAM.pptxEdukasi Publik : Materi_Kebijakan SP Terkini.pdf
Edukasi Publik : Materi_Kebijakan SP Terkini.pdfEdiPurnomo72
油
Edukasi Publik : Materi_Kebijakan SP TerkiniAd
Muc tax blitz 1_indonesia
- 1. Mulai tahun pajak 2016, pemerintah mewajibkan perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk menyusun dan menyerahkan Dokumen Penetapan Harga Transfer ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan format baru. Dokumen Penetapan Harga Transfer merupakan paket dokumentasi transfer pricing yang berisikan dokumen induk (Master file), dokumen lokal (local file), dan laporan per Negara (Country by Country/ CbC Report). Paket dokumen ini harus dibuat dalam format Bahasa Indonesia. Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016-(PMK 213) tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya, yang terbit dan berlaku efektif pada 30 Desember 2016. Kriteria Wajib Pajak Adapun Wajib Pajak Badan yang wajib menyusun dokumen induk dan dokumen lokal ke DJP adalah perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi, dengan kriteria sebagai berikut: Nilai peredaran bruto atau omset lebih dari Rp50 miliar; atau Nilai transaksi afiliasi lebih dari Rp20 miliar dalam bentuk barang berwujud; atau Nilai transaksi afiliasi lebih dari Rp5 miliar, untuk CbC Report Resmi Diadopsi, Grup Usaha Wajib Laporkan Dokumen Transfer Pricing masing-masing penyedia jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya. Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi, (baik induk maupun anak usaha), yang berada di negara yang menerapkan tarif PPh lebih rendah. Entitas induk atau holding company yang berbasis di Indonesia, dengan omset minimal Rp11 triliun setahun. Khusus untuk CbC Report, entitas induk dari grup usaha dengan omset minimal Rp11 triliun secara otomatis diwajibkan untuk menyampaikan Laporan per Negara. Kewajiban menyampaikan CbC Report juga berlaku bagi anggota Grup Usaha yang entitas induknya berada di Negara atau yurisdiksi yang tidak mewajibkan kebijakan serupa atau tidak memiliki perjanjian pertukaran informasi perpajakan dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah juga dapat meminta aggota Grup Usaha untuk menyampaikan CbC Report, jika Indonesia tidak mendapatkan laporan tersebut dari Negara mitra yang telah menandatangani Blitztax Tax & Customs Update www.mucglobal.com Edisi 1 Januari 2017 MUCTaxBlitz 1
- 2. perjanjian pertukaran informasi perpajakan. DenganditerapkannyakebijakanLaporanperNegara, secara resmi Pemerintah Indonesia mengadopsi BEPS action plan 13, yakni mengenai Country by Country (CbC) Report. Dokumen Induk Dalam PMK-213 dijelaskan, dokumen induk harus memuat informasi mengenai Grup Usaha paling sedikit meliputi: a. Struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota; b. Kegiatan usaha yang dilakukan; c. Harta tidak berwujud yang dimiliki; d. Aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan e. Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait Transaksi Afiliasi. Dokumen Lokal Data dan informasi minimal yang harus tercatat dan dilaporkan dalam dokumen lokal meliputi: a. Identitas dan kegiatan usaha; b. Informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen; c. Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha; d. Informasi keuangan; dan e. Peristiwa/kejadian atau fakta-fakta non keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba. Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari satu kegiatan usaha dengan karakter bisnis yang berbeda, maka dokumen lokal harus disajikan secara tersegmentasi berdasarkan karakteristik usahanya. CbC Report Untuk CbC Report, hanya akan digunakan dalam rangka penilaian risiko penghindaran pajak. Adapun informasi dan data yang harus masuk di dalamnya meliputi: a. Alokasi penghasilan; b. Pajak yang dibayar; c. Aktivitas usaha per negara; d. akumulasi laba ditahan; e. jumlah pegawai; f. harta berwujud; dan g. Daftar anggota grup usaha Batas Waktu dan Sanksi Untuk Dokumen Induk dan Dokumen Lokal, Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan harus menyediakan kedua dokumen tersebut paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Ikhtisar dokumen induk dan lokal harus dilampirkan pada SPT PPh badan tahun pajak yang bersangkutan dengan format yang telah distandarisasi dalam lampiran PMK-213. Sementara untuk penyusunan Laporan per Negara atau CbC Report diberi waktu lebih panjang, yakni paling lambat 12 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan selanjutnya harus dilaporkan sebagai lampiran SPT PPh Badan tahun pajak berikutnya. Bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan Dokumen Penetapan Harga Transfer dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contacts, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com www.mucglobal.com MUCTaxBlitz2
- 3. www.mucglobal.com Kontak : Untuk informasi lebih jelas dapat menghubungi tim transfer pricing MUC Consulting Group berikut ini: Wahyu Nuryanto Tax Partner wahyu.nuryanto@mucglobal.com Zulhanif Matsani Manager Transfer Pricing & International Taxation hanief@mucglobal.com MUC Consulting Group, MUC Building , Jl. TB. Simatupang No.15 , Tanjung Barat, Jakarta, Indonesia (12530) Tel: +6221 78837111, Fax: +6221 78837666 MUCTaxBlitz 3