WEEKLY UPDATE II/2018
0 likes109 views
Weekly update ini merangkum informasi penting terkait perkembangan pajak di Indonesia, termasuk pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2017 yang mencapai 4,08% berkat kenaikan pajak migas dan PPN, serta tantangan dalam program repatriasi aset, di mana masih ada Rp 9 triliun aset yang gagal kembali. Selain itu, implementasi e-faktur untuk pembeli tanpa NPWP akan dimulai pada April 2018, meskipun ada penundaan sebelumnya. Pemerintah juga mengantisipasi tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 2 triliun dari pertukaran informasi keuangan di tahun 2018.
WEEKLY UPDATE II/2018
- 1. VOL. 2/JANUARI 2018 WEEKLY UPDATE MUC Weekly Update merupakan ringkasan informasi dan berita perpajakan mingguan yang dirilis MUC Consulting Group. Materi ini terbatas hanya untuk memberikan informasi dan tidak untuk dipersamakan sebagai pendapat profesional yang bisa dijadikan rujukan dalam memformulasi strategi bisnis. MUC Building 3 rd , Jl. TB Simatupang 15, Jakarta Selatan publishing@mucglobal.com. 021-78837111 ISU MINGGU INI Pertumbuhan Pajak 2017 Tertolong Harga Komoditas Batas Waktu Lewat, Aset Gagal Repatriasi Capai Rp 9 Triliun Wajib e-Faktur Bagi Pembeli Tanpa NPWP Ditunda Hingga April 2018 Pertukaran Informasi Diramalkan Sumbang Pajak Rp 2 triliun di 2018. PERTUMBUHAN PAJAK 2017 TERTOLONG HARGA KOMODITAS Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 hanya tumbuh 4,08% dari perolehan tahun sebelumnya, dengan perolehan sementara (per 31 Desember 2017) sebesar Rp 1.151,1 triliun. Ada dua komponen yang menopang penerimaan pajak tersebut. Pertama, pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang sebesar Rp480,7 triliu atau tumbuh 16,62%. . Kedua, pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas sebesar 38,39% dari tahun 2016 menjadi Rp49,96 triliun. Realisasi penerimaan PPh migas ini bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2017 sebesar Rp 41,77 triliun. Sebaliknya, PPh nonmigas justru negatif 5,27% karena basis penerimaan tahun 2016 lebih tinggi karena sumbangan tax amnesty. Sementara jika tidak menyertakan penerimaan dari program tax amnesty (tahun 2016 maupun tahun 2017), realisasi PPh nonmigas tahun lalu tumbuh 10%. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute (TRI) Wahyu Nuryanto menilai penyebab utama catatan negatif PPh Non Migas adalah setoran PPh final yang turun 9,46 persen. Ia mengatakan, sasaran PPh final adalah sektor properti, perdagangan saham dan obligasi, serta pendapatan UMKM, yang ketiganya merupakan sasaran utama dari program Amnesti Pajak. Jika melihat data realisasi, pencapaian penerimaan pajak tahun 2017 berkat sumbangan PPh migas yang meningkat. Kondisi yang berbeda jauh dibandingkan dengan tahun 2016 ketika PPh migas minus 27,33%. Disinyalir, meningkatnya setoran PPh migas berkat kenaikan harga-harga komoditas, terutama harga minyak dunia yang menembus US$ 50 per barel atau melampaui prediksi pemerintah US$48 per barel di APBNP 2017. WEEKLY UPDATE
- 2. VOL. 2/JANUARI 2018 WEEKLY UPDATE BATAS WAKTU LEWAT, ASET GAGAL REPATRIASI CAPAI RP 9 TRILIUN Hingga batas waktu yang ditentukan (31 Desember 2017), realisasi repatriasi aset oleh peserta amnesti pajak hanya sebesar Rp138 triliun atau lebih rendah dari komitmen awal Rp147 triliun ketika program pengampunan pajak tersebut ditutup pada 31 Maret 2017. Artinya, ada harta senilai Rp 9 triliun yang gagal pulang ke Tanah Air. Catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini menambah besar deviasi pencapaian program tax amnesty yang ketika dirilis pemerintah menargetkan repatriasi aset sebesar Rp 1.000 triliun. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengungkapkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti keberadaan aset yang belum berhasil dipulangkan itu. Mengingat sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka harta tersebut akan diperlakukan sebagai harta tambahan yang timbul karena program tax amnesty. Oleh karenanya, pemilik harta harus melampirkan aset tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2017 yang batas waktunya hingga 31 Maret 2018. Atas harta tambahan tersebut akan dikenakan denda dan sanksi administrasi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Pengampunan Pajak, serta Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 Tahun 2017. Salah satunya adalah dengan mengharuskan WP membayar denda hingga 200 persen dari nilai harta. Sementara uang tebusan yang sudah dibayarkan akan diperhitungkan sebagai pengurang denda. Sejauh ini Robert tidak menjelaskan mengapa harta tersebut gagal direpatriasi. Intinya, pemilik harta telah diberikan kesempatan paling tidak selama delapan bulan sejak program pengampunan pajak ditutup pada 31 Maret 2017. WAJIB E-FAKTUR BAGI PEMBELI TANPA NPWP DITUNDA HINGGA APRIL 2018 Setelah sempat ditunda, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 31/PJ/2017 tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Elektronik atau e- faktur akan diimplementasikan mulai April 2018. Sebelumnya, pelaksanaan beleid yang mewajibkan penggunaan e- faktur bagi pembeli yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sempat ditunda dari yang seharusnya mulai diterapkan per 1 Desember 2017. Penundaan dilakukan bersamaan dengan munculnya keberatan sejumlah pihak yang menganggap kewajiban tersebut berpotensi mengganggu aktivitas niaga berbasis elektronik (e- commerce). Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menegaskan kebijakan tersebut harus segera diimplementasikan mengingat sosialisasi sudah dirasa cukup dan pelaku industri sudah memahami tujuan kebijakan tersebut. Namun, DJP akan melakukan sosialisasi kembali selama telama tiga bulan ke depan sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan pada April 2018. Identitas Pengganti NPWP Berdasarkan aturan tersebut anntinya, pedagang online bisa menerbitkan faktur pajak kepada pembeli yang tidak memiliki NPWP. Sebagai gantinya, pembeli cukup mencantumkan nomor identitas kependudukan sebagai ganti NPWP. Sedangkan bagi warga negara asing, cukup melampirkan identitas berupa nomor paspor. Pencantuman identitas ini membuat kegiatan usaha yang selama ini bersifat informal menjadi formal. DJP mengestimasi, nilai peredaran usaha informal di Indonesia saat ini mencapai kisaran Rp13.500 triliun. Jumlah itu setara dengan hampir sembilan kali target pajak dalam APBN 2017. PERTUKARAN INFORMASI DIRAMALKAN SUMBANG PAJAK RP2 TRILIUN DI 2018 Untuk mengejar target penerimaan pajak tahun 2018, pemerintah akan mengotimalkan pelaksanaan pertukaran informasi keuangan, baik dari lembaga keuangan dalam negeri maupun dari otoritas pajak negara lain. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan memperkirakan potensi tambahan penerimaan pajak dari program Automatic Exchange of Information (AEoI) ini diperkirakan mencapai Rp 2,17 triliun. Potensi penerimaan tersebut diprediksi berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29. Pada tahun 2017, kedua jenis pajak tersebut menyumbang kas negara sebesar Rp 7,83 triliun atau 39,26% dari target Rp19,94 triliun di APBNP 2017. Rencananya, pertukaran informasi pajak ini akan dilaksanakan mulai pertengahan tahun. Pemerintah mengklaim Indonesia sudah siapkan menjalankan komitmen AEoI dengan yurisdiksi lain mengingat payung hukum setingkat Undang-Undang (UU) telah rilis. Digugat Kembali Kendati demikian, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perppu AEoI menjadi UU kembali diuji materi oleh sejumlah pihak. Fernando M. Manullang selaku pemohon judicial review kembali mengajukan permohonan yang sama ke Mahkamah Konstitusi pada 22 Desember 2017, setelah sebelumnya pada November 2017 Ia mencabut gugatannya tersebut.