ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
PENGELOLAAN 
PAJAK HOTEL 
DAN PAJAK RESTORAN 
Dinas pelayanan pajak Kota Bandung
DASAR HUKUM 
a. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 
NOMOR 130, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
5049); 
b. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG 
PAJAK DAERAH; 
c. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 386 TAHUN 2012 TENTANG TATA 
CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL; 
d. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 387 TAHUN 2012 TENTANG TATA 
CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN; 
e. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 301 TAHUN 2013 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 386 TAHUN 
2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL; 
f. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 302 TAHUN 2013 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 387 TAHUN 
2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.
DEFINISI 
(HOTEL, PAJAK HOTEL, SUBJEK & OBJEK PAJAK HOTEL, DAN WAJIB PAJAK HOTEL) 
SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 
HOTEL : 
Fasilitas Penyedia Jasa penginapan/peristirahan 
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 
bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, 
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 
pesanggrahan, rumah penginapan dan 
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah 
kamar lebih dari 10 (sepuluh) 
PAJAK HOTEL : 
Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel
OBJEK PAJAK HOTEL : 
Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan 
pembayaran , termasuk jasa penunjang sebagai 
kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan 
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas 
olahraga dan hiburan 
SUBJEK PAJAK HOTEL : 
Orang Pribadi atau Badan yang melakukan 
pembayaran kepada orang pribadi atau Badan 
yang mengusahakan hotel 
WAJIB PAJAK HOTEL : 
Orang Pribadi atau badan yang mengusahakan hotel
TARIF PAJAK HOTEL 
(SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH) 
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut : 
a. hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma 
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan 
sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 
b. Rumah kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas) 
sampai dengan 20 (dua puluh) kamar ditetapkan 
sebesar 5% (lima persen); 
c. Rumah kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua 
puluh) kamar ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
RINCIAN TARGET PENERIMAAN 
PAJAK HOTEL TAHUN 2014 
(Target Pajak Hotel tahun 2014 : Rp. 199.350.000.000) 
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2014 
45,500,000,000 
65,000,000,000 
52,250,000,000 
Dalam Satuan Rupiah 
11,100,000,000 
2,000,000,000 
16,750,000,000 
3,500,000,000 
1,250,000,000 2,000,000,000 
Bintang 5 Bintang 4 Bintang 3 Bintang 2 Bintang 1 Melati 3 Melati 2 Melati 1 Rumah Kos
DEFINISI 
(RESTORAN, PAJAK RESTORAN , SUBJEK & OBJEK PAJAK RESTORAN, DAN WAJIB PAJAK RESTORAN) 
SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 
RESTORAN : 
Fasilitas penyedia makanan dan atau minuman 
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan 
sejenisnya termasuk jasa boga/katering 
PAJAK RESTORAN : 
Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran
OBJEK PAJAK RESTORAN : 
Pelayanan yang disediakan oleh restoran 
SUBJEK PAJAK RESTORAN : 
Orang Pribadi atau badan yang membeli 
makanan dan/atau minuman dari restoran 
WAJIB PAJAK RESTORAN : 
Orang Pribadi atau badan yang mengusahakan restoran
TARIF PAJAK RESTORAN 
(SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH) 
TARIF PAJAK RESTORAN : 
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
RINCIAN TARGET PENERIMAAN 
PAJAK RESTORAN TAHUN 2014 
(Target Pajak Restoran tahun 2014 : Rp. 135.000.000.000) 
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2014 
85,000,000,000 
Dalam Satuan Rupiah 
40,000,000,000 
10,000,000,000 
Restoran Rumah Makan Katering

More Related Content

What's hot (20)

Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajak
Ye Si
Ìý
Contoh penganggaran pada perusahaan
Contoh penganggaran pada perusahaanContoh penganggaran pada perusahaan
Contoh penganggaran pada perusahaan
STIE ICHSAN SIDENRENG RAPPANG
Ìý
Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.
ahmad rasyidin
Ìý
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMakalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Mutiara Shifa
Ìý
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
Rian Saifulloh
Ìý
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNANMAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Lihunscience Gibran
Ìý
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
Ìý
Nilai Waktu dari Uang
Nilai Waktu dari UangNilai Waktu dari Uang
Nilai Waktu dari Uang
Trisnadi Wijaya
Ìý
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBN
PSEKP - UGM
Ìý
Tabel nilai uang (FVIF,FVIFA, PVIF, PVIFA)
Tabel nilai uang (FVIF,FVIFA, PVIF, PVIFA)Tabel nilai uang (FVIF,FVIFA, PVIF, PVIFA)
Tabel nilai uang (FVIF,FVIFA, PVIF, PVIFA)
Dayana Florencia
Ìý
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
Qiu El Fahmi
Ìý
Sumber Dana dan Alokasi Dana Bank
Sumber Dana dan Alokasi Dana BankSumber Dana dan Alokasi Dana Bank
Sumber Dana dan Alokasi Dana Bank
Afdal Adam
Ìý
Kausalitas kota dan wilayah belakangnya
Kausalitas kota dan wilayah belakangnyaKausalitas kota dan wilayah belakangnya
Kausalitas kota dan wilayah belakangnya
Anita Damayanti
Ìý
10 analisis kredit
10 analisis kredit10 analisis kredit
10 analisis kredit
Imo Priyanto
Ìý
Mutual Exclusive Alternative Project (Analisis Proyek BAB 5)
Mutual Exclusive Alternative Project (Analisis Proyek BAB 5)Mutual Exclusive Alternative Project (Analisis Proyek BAB 5)
Mutual Exclusive Alternative Project (Analisis Proyek BAB 5)
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
Ìý
Persepsi dan pengambilan keputusan individu
Persepsi dan pengambilan keputusan individuPersepsi dan pengambilan keputusan individu
Persepsi dan pengambilan keputusan individu
Yesica Adicondro
Ìý
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
Ìý
2. transaksi & jurnal umum
2. transaksi & jurnal umum2. transaksi & jurnal umum
2. transaksi & jurnal umum
Syawal S.Pd
Ìý
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SemarangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Penataan Ruang
Ìý
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajak
Ye Si
Ìý
Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.
ahmad rasyidin
Ìý
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNANMakalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Makalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Mutiara Shifa
Ìý
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
Rian Saifulloh
Ìý
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNANMAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Lihunscience Gibran
Ìý
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
Ìý
Nilai Waktu dari Uang
Nilai Waktu dari UangNilai Waktu dari Uang
Nilai Waktu dari Uang
Trisnadi Wijaya
Ìý
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBN
PSEKP - UGM
Ìý
Tabel nilai uang (FVIF,FVIFA, PVIF, PVIFA)
Tabel nilai uang (FVIF,FVIFA, PVIF, PVIFA)Tabel nilai uang (FVIF,FVIFA, PVIF, PVIFA)
Tabel nilai uang (FVIF,FVIFA, PVIF, PVIFA)
Dayana Florencia
Ìý
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
Qiu El Fahmi
Ìý
Sumber Dana dan Alokasi Dana Bank
Sumber Dana dan Alokasi Dana BankSumber Dana dan Alokasi Dana Bank
Sumber Dana dan Alokasi Dana Bank
Afdal Adam
Ìý
Kausalitas kota dan wilayah belakangnya
Kausalitas kota dan wilayah belakangnyaKausalitas kota dan wilayah belakangnya
Kausalitas kota dan wilayah belakangnya
Anita Damayanti
Ìý
10 analisis kredit
10 analisis kredit10 analisis kredit
10 analisis kredit
Imo Priyanto
Ìý
Mutual Exclusive Alternative Project (Analisis Proyek BAB 5)
Mutual Exclusive Alternative Project (Analisis Proyek BAB 5)Mutual Exclusive Alternative Project (Analisis Proyek BAB 5)
Mutual Exclusive Alternative Project (Analisis Proyek BAB 5)
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
Ìý
Persepsi dan pengambilan keputusan individu
Persepsi dan pengambilan keputusan individuPersepsi dan pengambilan keputusan individu
Persepsi dan pengambilan keputusan individu
Yesica Adicondro
Ìý
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
Ìý
2. transaksi & jurnal umum
2. transaksi & jurnal umum2. transaksi & jurnal umum
2. transaksi & jurnal umum
Syawal S.Pd
Ìý
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SemarangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Penataan Ruang
Ìý

More from Catatan Ekstens (8)

PMK-103 PMK.010 2021 Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hu...
PMK-103 PMK.010 2021 Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hu...PMK-103 PMK.010 2021 Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hu...
PMK-103 PMK.010 2021 Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hu...
Catatan Ekstens
Ìý
Salindia Insentif PPN Sewa Ruangan Pedagang Eceran PMK 102/PMK.10/2021
Salindia Insentif PPN Sewa Ruangan Pedagang Eceran PMK 102/PMK.10/2021Salindia Insentif PPN Sewa Ruangan Pedagang Eceran PMK 102/PMK.10/2021
Salindia Insentif PPN Sewa Ruangan Pedagang Eceran PMK 102/PMK.10/2021
Catatan Ekstens
Ìý
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
Catatan Ekstens
Ìý
Per 32 pj 2014 tentang skf
Per 32 pj 2014 tentang skfPer 32 pj 2014 tentang skf
Per 32 pj 2014 tentang skf
Catatan Ekstens
Ìý
Pajak atas persewaan tanah bangunan
Pajak atas persewaan tanah bangunanPajak atas persewaan tanah bangunan
Pajak atas persewaan tanah bangunan
Catatan Ekstens
Ìý
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKFPer-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Catatan Ekstens
Ìý
PPN Kegiatan Membagun Sendiri
PPN Kegiatan Membagun SendiriPPN Kegiatan Membagun Sendiri
PPN Kegiatan Membagun Sendiri
Catatan Ekstens
Ìý
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Catatan Ekstens
Ìý
PMK-103 PMK.010 2021 Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hu...
PMK-103 PMK.010 2021 Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hu...PMK-103 PMK.010 2021 Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hu...
PMK-103 PMK.010 2021 Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hu...
Catatan Ekstens
Ìý
Salindia Insentif PPN Sewa Ruangan Pedagang Eceran PMK 102/PMK.10/2021
Salindia Insentif PPN Sewa Ruangan Pedagang Eceran PMK 102/PMK.10/2021Salindia Insentif PPN Sewa Ruangan Pedagang Eceran PMK 102/PMK.10/2021
Salindia Insentif PPN Sewa Ruangan Pedagang Eceran PMK 102/PMK.10/2021
Catatan Ekstens
Ìý
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
PMK-82 dan PMK-83 tahun 2021 (Perpanjangan Insentif Pajak 2021)
Catatan Ekstens
Ìý
Per 32 pj 2014 tentang skf
Per 32 pj 2014 tentang skfPer 32 pj 2014 tentang skf
Per 32 pj 2014 tentang skf
Catatan Ekstens
Ìý
Pajak atas persewaan tanah bangunan
Pajak atas persewaan tanah bangunanPajak atas persewaan tanah bangunan
Pajak atas persewaan tanah bangunan
Catatan Ekstens
Ìý
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKFPer-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Per-44/PJ/2013 Tata Cara Pemberian SKF
Catatan Ekstens
Ìý
PPN Kegiatan Membagun Sendiri
PPN Kegiatan Membagun SendiriPPN Kegiatan Membagun Sendiri
PPN Kegiatan Membagun Sendiri
Catatan Ekstens
Ìý
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Tata cara ekstensifikasi per 35 se-51
Catatan Ekstens
Ìý

Recently uploaded (11)

PPT MNJ. STRATEGIK_PENGANTAR MANAJEMEN STRATEGI
PPT MNJ. STRATEGIK_PENGANTAR MANAJEMEN STRATEGIPPT MNJ. STRATEGIK_PENGANTAR MANAJEMEN STRATEGI
PPT MNJ. STRATEGIK_PENGANTAR MANAJEMEN STRATEGI
andreizahran
Ìý
Inovasi_Digitalisasi_UMKM_Pemerintah.pptx
Inovasi_Digitalisasi_UMKM_Pemerintah.pptxInovasi_Digitalisasi_UMKM_Pemerintah.pptx
Inovasi_Digitalisasi_UMKM_Pemerintah.pptx
DesiSunarti2
Ìý
Power point ekonomi pembangunan tentang ilmu dasar alamiah
Power point ekonomi pembangunan tentang ilmu dasar alamiahPower point ekonomi pembangunan tentang ilmu dasar alamiah
Power point ekonomi pembangunan tentang ilmu dasar alamiah
DesiSunarti2
Ìý
IMPLEMENTASI METODE DAN TEKNIK PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN DALAM PRESPEKTIF K...
IMPLEMENTASI METODE DAN TEKNIK PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN DALAM PRESPEKTIF K...IMPLEMENTASI METODE DAN TEKNIK PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN DALAM PRESPEKTIF K...
IMPLEMENTASI METODE DAN TEKNIK PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN DALAM PRESPEKTIF K...
GlorySumampouw
Ìý
PPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptx
PPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptxPPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptx
PPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptx
yizreelbreemer2015
Ìý
Panelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdf
Panelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdfPanelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdf
Panelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdf
AdhiRohadhi1
Ìý
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGAN
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGANTUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGAN
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGAN
jesikacantika46
Ìý
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdf
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdfELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdf
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdf
ELTONMPO88
Ìý
Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...
Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...
Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...
o200240021
Ìý
BAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptx
BAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptxBAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptx
BAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptx
jesikacantika46
Ìý
MSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptx
MSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptxMSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptx
MSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptx
purbojadmiko2
Ìý
PPT MNJ. STRATEGIK_PENGANTAR MANAJEMEN STRATEGI
PPT MNJ. STRATEGIK_PENGANTAR MANAJEMEN STRATEGIPPT MNJ. STRATEGIK_PENGANTAR MANAJEMEN STRATEGI
PPT MNJ. STRATEGIK_PENGANTAR MANAJEMEN STRATEGI
andreizahran
Ìý
Inovasi_Digitalisasi_UMKM_Pemerintah.pptx
Inovasi_Digitalisasi_UMKM_Pemerintah.pptxInovasi_Digitalisasi_UMKM_Pemerintah.pptx
Inovasi_Digitalisasi_UMKM_Pemerintah.pptx
DesiSunarti2
Ìý
Power point ekonomi pembangunan tentang ilmu dasar alamiah
Power point ekonomi pembangunan tentang ilmu dasar alamiahPower point ekonomi pembangunan tentang ilmu dasar alamiah
Power point ekonomi pembangunan tentang ilmu dasar alamiah
DesiSunarti2
Ìý
IMPLEMENTASI METODE DAN TEKNIK PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN DALAM PRESPEKTIF K...
IMPLEMENTASI METODE DAN TEKNIK PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN DALAM PRESPEKTIF K...IMPLEMENTASI METODE DAN TEKNIK PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN DALAM PRESPEKTIF K...
IMPLEMENTASI METODE DAN TEKNIK PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN DALAM PRESPEKTIF K...
GlorySumampouw
Ìý
PPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptx
PPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptxPPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptx
PPT Kelompok 2 Bersaing Dengan Menggunakan Teknologi Informasi.pptx
yizreelbreemer2015
Ìý
Panelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdf
Panelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdfPanelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdf
Panelis 2 - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.pdf
AdhiRohadhi1
Ìý
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGAN
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGANTUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGAN
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN KEUANGAN
jesikacantika46
Ìý
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdf
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdfELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdf
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdf
ELTONMPO88
Ìý
Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...
Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...
Perbandingan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah (MHES) - Fatwa Fatwa Bitcoin Indones...
o200240021
Ìý
BAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptx
BAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptxBAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptx
BAB 1 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI_TINJAUAN UMUM.pptx
jesikacantika46
Ìý
MSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptx
MSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptxMSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptx
MSDM P12 Relasi dan Negosiasi Karyawan.pptx
purbojadmiko2
Ìý

Pajak hotel dan pajak restoran (pajak daerah)

  • 1. PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN Dinas pelayanan pajak Kota Bandung
  • 2. DASAR HUKUM a. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 130, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5049); b. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK DAERAH; c. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 386 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL; d. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 387 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN; e. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 301 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 386 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL; f. PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 302 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 387 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.
  • 3. DEFINISI (HOTEL, PAJAK HOTEL, SUBJEK & OBJEK PAJAK HOTEL, DAN WAJIB PAJAK HOTEL) SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH HOTEL : Fasilitas Penyedia Jasa penginapan/peristirahan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) PAJAK HOTEL : Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel
  • 4. OBJEK PAJAK HOTEL : Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran , termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan SUBJEK PAJAK HOTEL : Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel WAJIB PAJAK HOTEL : Orang Pribadi atau badan yang mengusahakan hotel
  • 5. TARIF PAJAK HOTEL (SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut : a. hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); b. Rumah kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 5% (lima persen); c. Rumah kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
  • 6. RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL TAHUN 2014 (Target Pajak Hotel tahun 2014 : Rp. 199.350.000.000) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2014 45,500,000,000 65,000,000,000 52,250,000,000 Dalam Satuan Rupiah 11,100,000,000 2,000,000,000 16,750,000,000 3,500,000,000 1,250,000,000 2,000,000,000 Bintang 5 Bintang 4 Bintang 3 Bintang 2 Bintang 1 Melati 3 Melati 2 Melati 1 Rumah Kos
  • 7. DEFINISI (RESTORAN, PAJAK RESTORAN , SUBJEK & OBJEK PAJAK RESTORAN, DAN WAJIB PAJAK RESTORAN) SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH RESTORAN : Fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering PAJAK RESTORAN : Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran
  • 8. OBJEK PAJAK RESTORAN : Pelayanan yang disediakan oleh restoran SUBJEK PAJAK RESTORAN : Orang Pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran WAJIB PAJAK RESTORAN : Orang Pribadi atau badan yang mengusahakan restoran
  • 9. TARIF PAJAK RESTORAN (SUMBER : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH) TARIF PAJAK RESTORAN : Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
  • 10. RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TAHUN 2014 (Target Pajak Restoran tahun 2014 : Rp. 135.000.000.000) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2014 85,000,000,000 Dalam Satuan Rupiah 40,000,000,000 10,000,000,000 Restoran Rumah Makan Katering