Dokumen tersebut membahas evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri tahun 2015. Ringkasannya adalah evaluasi kinerja dinas tersebut berdasarkan target dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2015.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan tujuan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan. Dokumen ini menjelaskan tugas pokok dan fungsi Bappeda, sumber daya manusia, struktur organisasi, rencana strategis, indikator kinerja, dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan pembangunan daer
Dokumen ini membahas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri. Dokumen ini menjelaskan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, permasalahan strategis reformasi birokrasi, dan keterkaitan rencana strategis Bappeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri.
Dokumen tersebut membahas strategi peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Tangerang melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Beberapa poin penting yang diangkat antara lain penyempurnaan perencanaan, indikator kinerja, dan evaluasi internal untuk meningkatkan kinerja organisasi dan individu secara terukur berdasarkan hasil. Dokumen ini juga meninjau hasil evaluasi kinerja aparatur tah
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
油
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaAndy Kurniawan
油
Dokumen ini membahas arsitektur perencanaan pembangunan dalam perspektif akuntabilitas kinerja. Terdapat lima materi utama yang dibahas yaitu perencanaan dan sistem akuntabilitas, kerangka sistem perencanaan penganggaran dan pengendalian, hubungan antar dokumen dalam kerangka yang terintegratif, menyusun indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta permasalahan dan kerangka pemecahan masalah
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas evaluasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2015 yang mencapai skor 68,76 atau kategori "B", serta upaya-upaya peningkatan akuntabilitas kinerja untuk mencapai target skor di atas 80 pada tahun 2019.
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr. Zar Rdj
油
Dokumen ini membahas peran Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam mendukung reformasi sistem penganggaran pemerintah berbasis kinerja. Beberapa poin kuncinya adalah memastikan rencana dan anggaran kementerian/lembaga sejalan dengan program prioritas nasional, mengawasi belanja barang dan modal, serta meningkatkan sinergi antar aparat pengawasan internal pemerintah dalam mendukung implementasi reformasi anggaran.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, mencakup penilaian kinerja organisasi/pegawai dan kontrak kinerja tahun 2015.
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)MulyadiTohir
油
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Lampung Utara. SAKIP digunakan untuk menilai kemampuan instansi pemerintah dalam merencanakan, mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi kinerjanya berdasarkan indikator kinerja utama. Dokumen ini menjelaskan komponen penilaian SAKIP dan agenda pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Lampung Utara untuk tah
Dokumen tersebut membahas tentang peta proses bisnis instansi pemerintah daerah yang mencakup integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta pencapaian visi dan misi organisasi secara menyeluruh dan terintegrasi."
Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patnerDr. Zar Rdj
油
GLOBAL PERSPECTIVES AND INSIGHTS
Isue-6 Meningkatkan Dampak Strategis Audit Internal
1. Tantangan berat dan sesungguhnya adalah untuk menjelaskan kepada Pimpinan mengenai implikasi disrupsi yang akan datang tersebut, sehingga organisasi dapat meresponnya. (Carolyn Saint, IIANorth America)
2. Jika fungsi audit terperosok dengan kekhawatiran kepatuhan seketika, maka CAE tidak dapat mengabdikan lebih banyak waktunya untuk mempertimbangkan disrupsi dan menjadi penasehat yang terpercaya. (Anna Cristina Zambrano, IIAColombia)
AUDITOR INTERNAL NAVIGATOR DI ERA DISRUPTIV
Presiden IIA Indonesia Hari Setianto, Ak, MSocSc, QIA, CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA, CISA, CRMP, CFE
1. Menyikapi perubahan yang dinamis saat ini, APIP harus semakin intens mengembangkan Audit melalui Teknologi Informasi, metode sampling sebaiknya semakin ditinggalkan karena harus mengarah ke data analytic
2. Di era disruptive, organisasi harus memiliki Internal Auditor Agile. Seorang internal auditor agile tidak hanya fokus terhadap metode selisih stok dan sebagainya, namun ia mampu melihat bagaimana risiko kedepannya, sehingga organsiasi bisa menghadapi dan mengantisipasi risiko-risiko (trusted advisor)
Permasalahan yang sering ditemukan dalam audit fisik pekerjaan konstruksi adalah pencairan anggaran 100% meski pekerjaan belum selesai, penggunaan dokumen palsu untuk pencairan, dan sanksi kontraktor yang tidak sesuai aturan ketika terjadi wanprestasi."
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...redaksi-humaspemkosbg2014
油
Laporan ini merangkum pencapaian kinerja Pemerintah Kota Sibolga tahun 2013 dengan indikator kinerja di berbagai bidang seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pariwisata. Capaian kinerja mayoritas indikator dinilai memuaskan meskipun masih ada beberapa indikator yang belum tercapai. Laporan ini bertujuan melaporkan akuntabilitas kinerja dan menjadi masukan untuk
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan bagaimana cara kerjanya. SAKIP merupakan sistem yang terdiri dari berbagai komponen seperti perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai indikator yang digunakan dalam SAKIP beserta cara evaluasi dan strategi perbaikan
Dokumen tersebut membahas tentang praktek penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pembahasan meliputi pengenalan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran serta praktek penyusunan LAKIP mulai dari perencanaan, penetapan kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
Dokumen tersebut membahas tentang pengukuran kinerja sebagai proses penilaian sistematis dan berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target, realisasi tahun sebelumnya, standar organisasi, dan praktik terbaik. Hasil pengukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja serta faktor-faktor pendukung dan
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdfAndreWibisono4
油
1. Cascading dibangun dalam kerangka penyelarasan pembangunan jangka menengah sampai dengan tahunan;
2. Cascading dilengkapi dengan formula perhitungan untuk mendukung akuntabilitas perencanaan pembangunan;
3. Sasaran IKU (Pemda), Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan masuk dalam aplikasi e-planning yang terintegrasi.
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
油
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Arsitektur Pembangunan Daerah: Perspektif Sistem Akuntabilitas KinerjaAndy Kurniawan
油
Dokumen ini membahas arsitektur perencanaan pembangunan dalam perspektif akuntabilitas kinerja. Terdapat lima materi utama yang dibahas yaitu perencanaan dan sistem akuntabilitas, kerangka sistem perencanaan penganggaran dan pengendalian, hubungan antar dokumen dalam kerangka yang terintegratif, menyusun indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta permasalahan dan kerangka pemecahan masalah
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas evaluasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2015 yang mencapai skor 68,76 atau kategori "B", serta upaya-upaya peningkatan akuntabilitas kinerja untuk mencapai target skor di atas 80 pada tahun 2019.
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr. Zar Rdj
油
Dokumen ini membahas peran Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam mendukung reformasi sistem penganggaran pemerintah berbasis kinerja. Beberapa poin kuncinya adalah memastikan rencana dan anggaran kementerian/lembaga sejalan dengan program prioritas nasional, mengawasi belanja barang dan modal, serta meningkatkan sinergi antar aparat pengawasan internal pemerintah dalam mendukung implementasi reformasi anggaran.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, mencakup penilaian kinerja organisasi/pegawai dan kontrak kinerja tahun 2015.
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)MulyadiTohir
油
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Lampung Utara. SAKIP digunakan untuk menilai kemampuan instansi pemerintah dalam merencanakan, mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi kinerjanya berdasarkan indikator kinerja utama. Dokumen ini menjelaskan komponen penilaian SAKIP dan agenda pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Lampung Utara untuk tah
Dokumen tersebut membahas tentang peta proses bisnis instansi pemerintah daerah yang mencakup integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta pencapaian visi dan misi organisasi secara menyeluruh dan terintegrasi."
Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patnerDr. Zar Rdj
油
GLOBAL PERSPECTIVES AND INSIGHTS
Isue-6 Meningkatkan Dampak Strategis Audit Internal
1. Tantangan berat dan sesungguhnya adalah untuk menjelaskan kepada Pimpinan mengenai implikasi disrupsi yang akan datang tersebut, sehingga organisasi dapat meresponnya. (Carolyn Saint, IIANorth America)
2. Jika fungsi audit terperosok dengan kekhawatiran kepatuhan seketika, maka CAE tidak dapat mengabdikan lebih banyak waktunya untuk mempertimbangkan disrupsi dan menjadi penasehat yang terpercaya. (Anna Cristina Zambrano, IIAColombia)
AUDITOR INTERNAL NAVIGATOR DI ERA DISRUPTIV
Presiden IIA Indonesia Hari Setianto, Ak, MSocSc, QIA, CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA, CISA, CRMP, CFE
1. Menyikapi perubahan yang dinamis saat ini, APIP harus semakin intens mengembangkan Audit melalui Teknologi Informasi, metode sampling sebaiknya semakin ditinggalkan karena harus mengarah ke data analytic
2. Di era disruptive, organisasi harus memiliki Internal Auditor Agile. Seorang internal auditor agile tidak hanya fokus terhadap metode selisih stok dan sebagainya, namun ia mampu melihat bagaimana risiko kedepannya, sehingga organsiasi bisa menghadapi dan mengantisipasi risiko-risiko (trusted advisor)
Permasalahan yang sering ditemukan dalam audit fisik pekerjaan konstruksi adalah pencairan anggaran 100% meski pekerjaan belum selesai, penggunaan dokumen palsu untuk pencairan, dan sanksi kontraktor yang tidak sesuai aturan ketika terjadi wanprestasi."
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...redaksi-humaspemkosbg2014
油
Laporan ini merangkum pencapaian kinerja Pemerintah Kota Sibolga tahun 2013 dengan indikator kinerja di berbagai bidang seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pariwisata. Capaian kinerja mayoritas indikator dinilai memuaskan meskipun masih ada beberapa indikator yang belum tercapai. Laporan ini bertujuan melaporkan akuntabilitas kinerja dan menjadi masukan untuk
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan bagaimana cara kerjanya. SAKIP merupakan sistem yang terdiri dari berbagai komponen seperti perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai indikator yang digunakan dalam SAKIP beserta cara evaluasi dan strategi perbaikan
Dokumen tersebut membahas tentang praktek penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pembahasan meliputi pengenalan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran serta praktek penyusunan LAKIP mulai dari perencanaan, penetapan kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
Dokumen tersebut membahas tentang pengukuran kinerja sebagai proses penilaian sistematis dan berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target, realisasi tahun sebelumnya, standar organisasi, dan praktik terbaik. Hasil pengukuran kinerja digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja serta faktor-faktor pendukung dan
Perencanaan Partisipatif Kelas B Pertemuan 5.pdfAndreWibisono4
油
1. Cascading dibangun dalam kerangka penyelarasan pembangunan jangka menengah sampai dengan tahunan;
2. Cascading dilengkapi dengan formula perhitungan untuk mendukung akuntabilitas perencanaan pembangunan;
3. Sasaran IKU (Pemda), Sasaran Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan masuk dalam aplikasi e-planning yang terintegrasi.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat reformasi birokrasi melalui beberapa inisiatif seperti pembentukan tim reformasi birokrasi, roadmap reformasi, evaluasi, serta peningkatan pelayanan publik dan integritas aparatur.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat reformasi birokrasi melalui beberapa inisiatif seperti pembentukan tim reformasi birokrasi, roadmap reformasi, evaluasi kinerja perangkat daerah, dan pemberian reward maupun sanksi. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip dan program-program reformasi birokrasi yang meliputi manajemen perubahan, penyederhanaan organisasi, pengelola
Dokumen tersebut membahas upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan industri dan perdagangan serta prasarana yang mendukungnya. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan SDM dan persaingan global, sementara peluangnya adalah potensi ekonomi daerah dan kerja sama dengan berbagai pihak. Dokumen ini menyarankan program-program seperti pengembangan industri kecil
Inspektorat jenderal kementerian perhubungan berkontribusi dalam mengoptimali...Dr. Zar Rdj
油
Implementasi anggaran yang berkualitas. Artinya berkualitas itu mestinya selalu menggunakan value for money.
Bagaimana ekonomisnya, bagaimana efisiensnya dan bagaimana efektifnya/
Lebih lanjut, Wamenkeu menekankan bahwa pelaksanaan anggaran sehingga keluaran dan dampak yang dituju dapat dicapai,
Tidak semata-mata hanya penyerapan anggaran. Jadi kita tidak terjebak pada istilah harus menghabiskan anggaran. Tapi bagaimana bisa mengoptimalkan anggaran agar betul-betul dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan sehingga betul-betul harapan output, outcome, ataupun sampai ke impact betul-bisa betul terwujud, tutup Wamenkeu. (b/rsa)
Presentasi musrenbang kota solok 25 maret 2014 Anton Setiadi
油
Dokumen tersebut membahas mengenai pembangunan ekonomi masyarakat melalui pertanian perkotaan (agribisnis) di Kota Solok, termasuk konsep, manfaat, proses rantai pasok, kinerja, dan potensi pertanian perkotaan beserta agrowisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sarana perdagangan untuk mendukung program prioritas nasional 2012.
2. Evaluasi pelaksanaan DAK sarana perdagangan tahun 2011 yang menemukan realisasi anggaran proyek pasar tradisional masih rendah.
3. Alokasi DAK sarana perdagangan tahun 2012 yang mengalokasikan dana untuk pembangunan pasar tradisional, metrologi legal, dan sarana
Dokumen tersebut membahas mengenai penguatan peran APIP pemerintah daerah sebagai evaluator penilaian mandiri reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Dokumen menjelaskan peran APIP dalam evaluasi reformasi birokrasi, strategi perubahan reformasi birokrasi daerah, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan peran APIP sebagai evaluator.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari roadmap reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 yang mencakup tujuan dan sasaran reformasi birokrasi serta rencana kerja dan agenda prioritas program/kegiatan yang tertuang dalam delapan area perubahan.
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian indeks inovasi daerah dan pemberian penghargaan Innovative Government Award. Indeks ini digunakan untuk mengukur dan memotivasi inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik."
Topik 11 Employee Engagement dan Analitik SentimenSeta Wicaksana
油
Di era digital, keterlibatan karyawan (Employee Engagement) menjadi faktor kunci dalam menentukan produktivitas, inovasi, dan retensi tenaga kerja dalam suatu organisasi. Karyawan yang terlibat secara emosional dengan pekerjaannya cenderung lebih produktif, loyal, dan memiliki kontribusi lebih besar terhadap keberhasilan bisnis.
Namun, tantangan utama yang dihadapi organisasi adalah bagaimana mengukur engagement karyawan secara objektif dan real-time. Pendekatan tradisional seperti survei tahunan sering kali tidak memberikan gambaran yang akurat tentang perasaan dan pengalaman kerja karyawan sehari-hari.
HR Analytics telah membawa perubahan besar dengan menghadirkan Analitik Sentimen (Sentiment Analysis) yang memungkinkan organisasi untuk menganalisis data keterlibatan karyawan secara lebih mendalam, berbasis data, dan real-time. Dengan memanfaatkan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), dan Natural Language Processing (NLP), organisasi kini dapat:
Mengukur tingkat kepuasan dan emosi karyawan berdasarkan data komunikasi digital dan feedback.
Memprediksi kemungkinan disengagement dan turnover karyawan menggunakan predictive analytics.
Menyesuaikan strategi keterlibatan karyawan dengan program yang lebih personal dan berbasis data.
Dengan pendekatan berbasis HR Analytics dan Analitik Sentimen, perusahaan dapat mengoptimalkan pengalaman kerja karyawan, meningkatkan retensi tenaga kerja, serta membangun lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif.
kelompok 3 jangkauan data dan jangkauan interquartil data kelompok Presentasi...ekasanjaya2610
油
Paparan sakip indag 2015
1. PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA KEDIRI
Disampaikan Dalam Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
di Ruang Joyoboyo Kota Kediri
15 Agustus 2016
Oleh : Hj. Yetty Sisworini, SE, MM
2. TUGAS :
Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang
Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian dalam pelayanan perindustrian, perdagangan,
pertambangan dan energi kepada pelayanan masyarakat
FUNGSI :
1. Penyusunan rencana dan program pembangunan industri
perdagangan dan energi atas dasar keterpaduan dengan
instansi lain;
2. Penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan
perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi
berdasarkan peraturan perundang undangan;
TUGAS DAN FUNGSI
(Perwali Kediri No 65 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja)
3. 3. Bimbingan dan pengawasan kegiatan di bidang
perlindungan konsumen;
4. Koordinasi dengan instansi / unit kerja terkait dan
melaksanakan hubungan kerja sama dengan dunia usaha;
5. Pengidentifikasian sumber sumber potensi daerah untuk
kepentingan perencanaan, pembinaan dan pengembangan
industri dan pertambangan;
6. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia;
7. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan / peralatan,
anggaran keuangan ketatalaksanaan dan pembinaan
organisasi dinas;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
9. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh
Walikota yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
LANJUTAN FUNGSI .....
4. STRUKTUR ORGANISASI
(Perwali Kediri No 65 Tahun 2008)
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
Kasubag PEPKasub.Bag. KeuanganKasub.Bag .Umum
KABID.
PERINDUSTRIAN
KABID.
PERDAGANGAN
KABID.
PERTAMBANGAN
KABID. ENERGI &
ABT
Kasi Bina
Sarana
Kasi Bina
Produksi &
Lingkungan
Kasi Perlindungan
konsumen
Kasi Sarana Usaha &
Pengawasan
Kasi Kerja Sama &
Produksi
Kasi Konservasi &
Pengawasan
Kasi Bina Usaha
Kasi Energi & Kelistrikan
Kasi Air Bawah Tanah
5. Jumlah Pegawai Disperindagtamben per April 2016 sebanyak
65 orang terdiri dari PNS : 49 orang dan Honorer : 16
SUMBER DAYA MANUSIA
NO PANGKAT/GOL
RUANG
JENIS
KELAMIN JUMLAH
a b c d L P
A PNS
1) GOLONGAN I 0 1 0 0 1 0 1
2) GOLONGAN II 1 1 0 1 5 4 9
3) GOLONGAN III 5 19 5 11 17 17 34
4) GOLONGAN IV 4 0 1 0 4 1 5
JUMLAH PNS 10 21 6 12 27 22 49
B HONORER 14 2 16
TOTAL PEGAWAI 10 21 6 12 41 24 65
6. PERENCANAAN KINERJA & ANGGARAN
RPJMD RENSTRA RENJA RKA
LAPORAN
KINERJA
LAPORAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
KEUANGAN
DPA
PERJANJIAN KINERJA
(PK)
IKU
KINERJA
AKTUAL
PENGUKURAN KINERJA
PK ESELON II
PK ESELON III
PK ESELON IV
PK STAF
IKI
EVALUASI
7. KETERKAITAN RPJMD KOTA KEDIRI 2014 2019 DENGAN
RENSTRA DINAS PERINDAGTAMBEN TAHUN 2014 - 2019
RPJMD TAHUN 2014 - 2019
VISI :
Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera,
Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak
dan Tanpa Korupsi
MISI 2 : Kota Kediri yang indah, nyaman,
dan ramah lingkungan
MISI 4 : Memperkuat ekonomi
kerakyatan menuju terwujud
nya Kota Kediri sebagai pusat
perdagangan, jasa, wisata, dan
industri kreatif
RENSTRA TAHUN 2014 - 2019
VISI :
Terwujudnya industri kreatif yang berdaya saing, pusat
perdagangan dan jasa yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan
MISI 1 : Meningkatkan pembinaan, pengembangan, pengawasan,
pengendalian dan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan
dan penghematan energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
MISI 2 : Mendorong berkembangnya kegiatan sektor perdagangan
barang dan jasa yang mampu bersaing secara sehat dan didukung
tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta terciptanya
suasana yang kondusif
MISI 3 : Mendorong dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil
dan menengah (IKM) dengan menitikberatkan pada
pengembangan industri kreatif dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
8. Renstra Disperindagtamben sudah direview dua kali :
1. Bulan Agustus 2015 dilakukan review berdasarkan
hasil evaluasi Bappeda. Review pada format tabel dan
penambahan indikator tujuan.
2. Bulan April 2016 dilakukan review berdasarkan hasil
evaluasi BPKP Prop. Jawa Timur dan hasil asistensi
dengan Biro Organisasi Prop. Jawa Timur. Review
pada penyempurnaan tujuan dan indikator kinerja
tujuan serta sasaran strategis dan indikator kinerja
utama. (SK Kepala Dinas Perindagtamben Nomor 05
Tahun 2016)
REVIEW RENSTRA
9. REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDAGTAMBEN
TAHUN 2014 - 2019
VISI :
Terwujudnya
industri kreatif
yang berdaya
saing, pusat
perdagangan
dan jasa yang
berkelanjutan
dan
berwawasan
lingkungan
MISI 1
Meningkatkan pembinaan,
pengembangan, pengawasan,
pengendalian dan peran serta
masyarakat terhadap pengelolaan
dan penghematan energi dan sumber
daya mineral (ESDM) yang
berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan
TUJUAN 1
Meningkatkan Ketersediaan
Energi dan Pemanfaatan
Sumber Daya Mineral
SASARAN STRATEGIS 1.
Meningkatnya cakupan
distribusi pemenuhan
kebutuhan energi dan
pemanfaatan sumber daya
mineral
TUJUAN 2
Meningkatkan pengendalian
dan pemantauan
pemanfaatan air bawah
tanah yang berwawasan
lingkungan
MISI 2
Mendorong berkembangnya kegiatan
sektor perdagangan barang dan jasa
yang mampu bersaing secara sehat
dan didukung tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai serta
terciptanya suasana yang kondusif
TUJUAN 3
Meningkatkan percepatan
usaha perdagangan barang
dan jasa
SASARAN STRATEGIS 3.
Meningkatnya
pertumbuhan usaha
perdagangan barang dan
jasa
MISI 3.
Mendorong dan meningkatkan
pertumbuhan industri kecil dan
menengah (IKM) dengan
menitikberatkan pada
pengembangan industri kreatif dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
TUJUAN 4
Meningkatkan
pertumbuhan usaha
perindustrian terutama
industri kreatif
SASARAN STRATEGIS 4
Berkembangnya
pertumbuhan usaha
perindustrian terutama
industri kreatif
SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya
pengendalian dan
pemanfaatan sumber
daya air terutama air
bawah tanah
10. MISI 3 TUJUAN SASARAN INDIKATOR KS TARGET 2019
Mendorong dan
meningkatkan
pertumbuhan
industri kecil dan
menengah (IKM)
dengan
menitikberatkan
pada
pengembangan
industri kreatif
dalam upaya
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
Meningkatkan
pertumbuhan
usaha perindustrian
terutama industri
kreatif
Berkembangnya
pertumbuhan
usaha perindustrian
terutama industri
kreatif
Pertumbuhan
Industri
12,66 %
Penambahan
jumlah industri
menengah dan
besar
86 unit
Pertumbuhan IKM 14,46 %
Prosentase sentra
industri potensial
86,36 %
KETERKAITAN VISI MISI TUJUAN SASARAN RENSTRA
VISI : Terwujudnya industri kreatif yang berdaya saing, pusat perdagangan dan jasa yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
11. MATRIKS REVIEW RENSTRA
TUJUAN 4 : Meningkatkan pertumbuhan usaha perindustrian terutama
industri kreatif
Indikator Kinerja Tujuan Satuan Kondisi Awal
2013
Target Thn
2019
1 Pertumbuhan Industri % 1,52 12,66
2 Prosentase Sentra Industri Potensial % 67,5 86,36
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Utama
Penjelasan/Formula
Indikator
Tahun
dasar
2013
TARGET TAHUNAN PROGRAM/
KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Berkemban
gnya
pertumbuha
n usaha
perindustria
n terutama
industri
kreatif
Pertumbuhan
Industri
Jumlah industri tahun
{n - (n-1) } : (n-1)
*industri meliputi
industri besar, IKM
formal dan non formal
serta sentra industri
1,52% 1,58% 1,92
%
2,02
%
2,39
%
2,65
%
1. Program
Penataan
Srtuktur Industri
2. Program
Peningkatan
Kapasitas Iptek
Sistem Produksi
Penambahan
jumlah
industri
menengah
dan besar
jumlah industri
menengah dan besar
84 84 85 85 85 86
12. REVIEW RKT 2015
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
2015
Program Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Pelaksana
Berkembangnya
pertumbuhan
usaha
perindustrian
terutama
industri kreatif
Pertumbuhan
Industri
1,58% Program
Penataan
Struktur
Industri
Pembinaan Keterkaitan
Produksi Industri Hulu
Hingga Ke Hilir
60.000.000
Bidang
Perindustrian
Program
Peningkatan
Kapasitas Iptek
Sistem Produksi
Pengembangan Kapasitas
Pranata Pengukuran,
Standarisasi, Pengujian
dan Kualitas
101.380.000
Penambahan
jumlah industri
menengah dan
besar
84 unit Pengembangan Sistem
Inovasi Teknologi Industri 211.960.000
Penguatan Kemampuan
Industri Berbasis Teknologi 50.000.000
Pada awal tahun 2015 jumlah anggaran Rp 2.989.810.788 dan ketika PAK 2015
mendapat dana tambahan dari DAK sehingga total anggaran menjadi
Rp 8.058.825.096
15. REVIEW PERKIN TAHUN 2015*
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM ANGGARAN
1 Meningkatnya cakupan
distribusi pemenuhan
kebutuhan energi dan
pemanfaatan sumber
daya mineral
a Prosentase
penurunan
konsumsi energi
(premium) yang
tersedia
63,50% Program Pembinaan,
Pengembangan dan
Pengawasan Bidang
Energi
107.972.100
Program Pembinaan,
Pengembangan dan
Pengawasan Bidang
Ketenagalistrikan
19.908.100
b Prosentase
peningkatan
penambang yang
beralih profesi
12,50% Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang
Pertambangan
175.000.000
2 Meningkatnya
pengendalian dan
pemanfaatan sumber
daya air terutama air
bawah tanah
a Prosentase
pengambilan air
tanah yang berijin
93,06% Program Pembinaan dan
Pengendalian Air Bawah
Tanah
207.600.000
*Lampiran Review Perkin Setelah Pengesahan DPPA Tahun 2015
16. No
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM ANGGARAN
3 Meningkatnya
pertumbuhan
usaha
perdagangan
barang dan jasa
a Prosentase
peningkatan ekspor
perdagangan
5,0% Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan 183.000.000
Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan dalam Negeri 5.785.262.396
b Prosentase penataan
PKL
39,0% Program Pembinaan Pedagang
PKL dan Asongan 85.000.000
4 Berkembangnya
pertumbuhan
usaha
perindustrian
terutama industri
kreatif
a Pertumbuhan Industri 1,58% Program Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Produksi 363.340.000
b Penambahan jumlah
industri menengah
dan besar
84 unit Program Penataan Struktur
Industri 60.000.000
c Pertumbuhan IKM 4,07% Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah 215.000.000
d Prosentase sentra
industri potensial
71,43% Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
45.000.000
Program Pengembangan Sentra-
Sentra Industri Potensial 30.000.000
Program Rutin
781.742.500
TOTAL ANGGARAN 8.058.825.096
LANJUTAN REVIEW PERKIN TAHUN 2015....
17. REVIEW PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2015
No
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KATEGORI
1 Meningkatnya
cakupan distribusi
pemenuhan
kebutuhan energi
dan pemanfaatan
sumber daya
mineral
a Prosentase
penurunan
konsumsi energi
(premium) yang
tersedia
63,50% 63,30% 100,32% Sangat
Berhasil
b Prosentase
peningkatan
penambang yang
beralih profesi
12,50% 14,29% 114,29% Sangat
Berhasil
2 Meningkatnya
pengendalian dan
pemanfaatan
sumber daya air
terutama air bawah
tanah
a Prosentase
pengambilan air
tanah yang berijin
93,06% 93,53% 100,50% Sangat
Berhasil
18. No
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KATEGORI
3 Meningkatnya
pertumbuhan
usaha
perdagangan
barang dan jasa
a Prosentase
peningkatan ekspor
perdagangan
5,0% 15% 293% Sangat
Berhasil
b Prosentase penataan
PKL
39,0% 40,15% 102,95% Sangat
Berhasil
4 Berkembangnya
pertumbuhan
usaha
perindustrian
terutama
industri kreatif
a Pertumbuhan Industri 1,58% 1,67% 105,80% Sangat
Berhasil
b Penambahan jumlah
industri menengah
dan besar
84 unit 84 unit 100 % Sangat
Berhasil
c Pertumbuhan IKM 4,07% 4,16% 102,14% Sangat
Berhasil
d Prosentase sentra
industri potensial
71,43% 72,09% 100,93% Sangat
Berhasil
REVIEW PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015
19. SASARAN CAPAIAN PROGRAM CAPAIAN KATEGORI
4 Berkembangnya
pertumbuhan
usaha
perindustrian
terutama
industri kreatif
105,80% 1 Program Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Produksi
108,70% Sangat
Berhasil
100,00% 2 Program Penataan Struktur
Industri
100,07% Sangat
Berhasil
102,14% 3 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
131,58% Sangat
Berhasil
4 Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
102,43% Sangat
Berhasil
100,93% 5 Program Pengembangan Sentra-
sentra Industri Potensial
103,33% Sangat
Berhasil
EVALUASI KINERJA 2015
Capaian 12 Program semuanya mendapat kategori sangat berhasil
dengan rata-rata capaian 121,38%
20. AKUNTABILITAS ANGGARAN
No SASARAN STRATEGIS PROGRAM ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
4 Berkembangnya
pertumbuhan
usaha
perindustrian
terutama industri
kreatif
a Program Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Produksi 363.340.000 250.140.000 68,84%
b Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah 215.000.000 197.865.000 91,98%
c Program Penataan Struktur
Industri 60.000.000 57.528.975 95,88%
d Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri 45.000.000 45.000.000 100%
e Program Pengembangan Sentra-
Sentra Industri Potensial 30.000.000 27.045.000 90,15%
Total Anggaran : Rp 8.058.825.096
Total Realisasi : Rp 4.185.021.828
Capaian Anggaran : 51,93%
Sisa anggaran yang tidak terserap
sebesar Rp 3.873.803.268 merupakan
DAK pembangunan fisik pasar tradisional
dan sertifikasi halal
21. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
% Capaian
Kinerja
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
4 Berkembangnya
pertumbuhan usaha
perindustrian
terutama industri
kreatif
Pertumbuhan
Industri 105,80%
68,84% EfisienPenambahan jumlah
industri menengah
dan besar
100%
Pertumbuhan IKM 102,14% 91,98% Efisien
Prosentase sentra
industri potensial 100,93% 96,06% Efisien
23. 1. Pengukuran Kinerja Dinas Perindagtamben Kota Kediri
dilakukan setiap triwulan dengan cara :
a. Form isian data pencapaian kinerja
b. Wawancara
2. Rapat Evaluasi Pencapaian Kinerja setiap Bulan April, Juli,
Oktober dan Januari
Rapat Evaluasi Pencapaian Kinerja dihadiri oleh Tim SAKIP
Dinas Perindagtamben sesuai dengan SK Kepala Dinas
Perindagtamben Nomor 04 Tahun 2015
3. Rapat Staf
Rapat staf dihadiri oleh semua karyawan/karyawati
Disperindagtamben
EVALUASI INTERNAL
24. Capaian 4 sasaran strategis Dinas Perindagtamben Kota Kediri
semuanya mendapat ketegori sangat berhasil dengan rata-
rata capaian 108,69%
Capaian 12 Program semuanya mendapat kategori sangat
berhasil dengan rata-rata capaian 121,38%
Dinas Perindagtamben tidak menyerap tambahan DAK karena
tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembangunan fisik
pasar dalam waktu 2 bulan yang tersisa
KESIMPULAN KINERJA 2015
26. CONTOH RENCANA AKSI 2016 .....
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
I II III IV
Berkembangnya pertumbuhan
usaha perindustrian terutama
industri kreatif
Pertumbuhan Industri 1% 1,5% 1,92%
Penambahan jumlah industri
menengah dan besar
85 unit
Pertumbuhan IKM 3,0% 5,0% 6,64%
Prosentase sentra industri
potensial
74,42%
No Aksi/Kegiatan
Jadwal
Output/Keluaran Program Kegiatan
Anggaran
(Rp)I II III IV
1 Pelatihan pembuatan
aneka makanan kering
dan minuman
Peningkatan sentra
industri makanan
Program
Pengemban
gan Industri
Kecil dan
Menengah
Fasilitasi Bagi Industri Kecil
dan Menengah Terhadap
Pemanfaatan Sumber Daya
41.000.000
2 Lomba desain motif
batik dan Pelatihan
pembuatan batik
jumputan
pelatihan menjahit
pelatihan menjahit dan
bordir serta pemberian
bantuan alat
Terciptanya wirausaha
baru dan menjaga
kelangsungan sentra
industri kreatif
Pembinaan Industri Kecil dan
Menengah Dalam
Memperkuat Jaringan Klaster
Industri
230.000.000
28. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
(s/d TRIWULAN II)
No
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KATEGORI
1 Meningkatnya
cakupan distribusi
pemenuhan
kebutuhan energi
dan pemanfaatan
sumber daya
mineral
a Prosentase
penurunan
konsumsi energi
(premium) yang
tersedia
58,87% 57,51% 102,3% Sangat
Berhasil
b Prosentase
peningkatan
penambang yang
beralih profesi
12,50% 0% 0%
2 Meningkatnya
pengendalian dan
pemanfaatan
sumber daya air
terutama air bawah
tanah
a Prosentase
pengambilan air
tanah yang berijin
93,75% 97,51% 104,42% Sangat
Berhasil
29. No
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN KATEGORI
3 Meningkatnya
pertumbuhan
usaha
perdagangan
barang dan jasa
a Prosentase
peningkatan ekspor
perdagangan
7,14% -32,62% 56,16% Cukup
Berhasil
b Prosentase penataan
PKL
45% 40,15% 89,22% Sangat
Berhasil
4 Berkembangnya
pertumbuhan
usaha
perindustrian
terutama
industri kreatif
a Pertumbuhan Industri 1,92% 0,76% 39,3% Kurang
Berhasil
b Penambahan jumlah
industri menengah
dan besar
85 unit 84 unit 98,82 % Sangat
Berhasil
c Pertumbuhan IKM 6,64% 5,20% 78,23% Berhasil
d Prosentase sentra
industri potensial
74,42% 72,09% 96,87% Sangat
Berhasil
LANJUTAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016...