More Related Content
Similar to BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx (20)
Recently uploaded (20)
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
- 1. PENGUATAN PERAN APIP PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI EVALUATOR PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, Mag,rer,publ,CGCAE Inspektur II Itjen Kemendagri
- 2. GRAND DESIGN RB PERAN APIP SBG EVALUATOR PMRB DAERAH KONDISI EKSISTING SAKIP & RB DAERAH OUTLINE
- 4. GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI
- 5. Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.
- 6. Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma New Public Management, New Public Serivice (Governance) Keterlibatan Aktor Lain (diluar Pemerintah) Mas. Sipil, Dunia Usaha & Media Masa
- 7. Road Map ini disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang Reformasi Birokrasi, melanjutan dari Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 Menjadi acuan bagi kementerian/lemba ga/pemerintah daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi pada masing- masing kementerian/lemba ga/pemerintah daerah Sebagaimana diketahui bahwa dalam RPJMN 2019-2024 Reformasi Birokrasi menjadi program pengarusutamaan bagi seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
- 8. Reformasi Birokrasi juga medorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga/ Pemda Masyarakat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya ditengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi Manfaat Langsung Mendorong
- 9. Road Map ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas, diantaranya manfaat a. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya trjadi di lapangan b. program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan unit kerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah
- 10. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2020 2021 2022 2023 2024 Target Tingkat Provinsi dengan Indeks RB B keatas sesuai RPJMN 2020- 2024 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2020 2021 2022 2023 2024 Target Tingkat Kabupaten/Kota dengan Indeks RB B keatas sesuai RPJMN 2020-202 Berdasarkan kebijakan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Tingkat Pemerintah Daerah memilki target sebagai berikut: 50% / 17 Prov. 60% /20 Prov. 70% / 24 Prov. 80% / 27 Prov. 85% / 29 Prov. 30% / 154 Kab/Kota 35% / 179 Kab/Kota 45% / 231 Kab/Kota 55% / 283 Kab/Kota; 70% / 360 Kab/Kota Sumber data: Kemenpan dan diolah kembali
- 11. POTRET SAKIP & RB PROVINSI 2019-2020
- 12. Matrik SAKIP & RB pada Provinsi Tahun 2019-2020
- 15. PERAN APIP SBG EVALUATOR PMRB DAERAH
- 16. 3 1 COUNTERPART PELAKSANAAN RB Sebagai penghubung/perantara dengan pihak eksternal (Kemen PAN dan Kemendagri, dll) 4 2 PELAKSANA 8 AREA PERUBAHAN Sebagai bagian yang paling utama dinilai pelaksanaan kualitas Reformasi Biroksai di Lingkungan Kemendagri PJ SUB AREA PENGAWASAN Sebagai penanggungjawab area perubahan Penguatan Pengawasan, yang meliputi: 1. Pelaksanaan SPIP 2. Pengendalian Gratifikasi 3. Peningkatan Kapabilitas APIP 4. Pembangunan dan Pengembangan WBS 5. Penanganan Benturan Kepentingan (CoI) 6. Pembangunan Zona Integritasmenuju WBK/WBBM 7. Penangana Pengaduan Masyarakat (Dumas) EVALUATOR PENILAIAN MANDIRI RB Sebagai asesor yang melakukan quality assurance dan quality control pelaksanaan RB 4 PERAN APIP DALAM PMRB
- 17. AREA PERUBAHAN
- 18. A P I P - PER UU 23/14 - PP 12/2017 - PP 60/2008 - PMDN 23/2020 - PMDN 10/2018 - PMDN 8/2018 - KMDN 057- 028/2021 - Penguatan BinwasAPIP BinWas UM - Manajem- en Risiko - Pengendal- ian Intern * Reading dan Sobel, (2009) Binwas Teknis PST DRH EVALUATOR PMRB Mendorong Pelaksanaan Evaluasi 1.Reformasi Birokrasi 2.Zona Integritas 3.Akuntabilitas Kinerja
- 19. Manajemen Perencan- aan Pengger- akan Penga- wasan Pengorgani- sasian OUTPUT Audit APIP Audit Ekstern OUTCOME Input Proses Model Paradigma Lama Dalam Pengawasan Manajemen Input Proses OUTCOME OUT PUT APIP sebagai Penjamin Mutu (quality assurance) Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainya PEMETAAN WILAYAH PENGAWASAN BERBASIS RESIKO 1). HAS* 2). SKP* 3). IM* 4). HES* HAS = Hasil Audit Sebelumnya SKP = Survey Kepuasan Pelanggan IM = Informasi Masyarakat HES = Hasil Evaliuasi Stakeholder Catatan Perencan- aan Pengger- akan Penga- wasan Pengorgani- sasian Model Paradigma Baru Dalam Pengawasan AUDIT Ekstern
- 20. 1 2 3 4 Asersi Memberikan pernyataan atas PMPRB, menyusun rencana tindak perbaikan. Monitoring APIP melakukan monitoring Capaian Target RB secara berkala (triwulan) Evaluasi APIP mengevaluasi bukti (evidence) Aksi RB . Supervisi APIP melakukan supervisi PMPRB dan PMPZI Strategi Pengawalan Reformasi Birokrasi 2020-2024
- 21. 3 Paradigma Lama 5 Membangun Kultur Anti Korupsi 2 Jumlah Orang 6 Sistem IT Belum Terbentuk Sulit Menjangkau Unit Kerja Terendah 4 Penguatan Auditor P2UPD 1 Kompetensi S D M 7 APBN & APBD terhadap APIP belum memadai (masih SBU belum SBK) Masalah Yang Dihadapi APIP Sbg. Evaluator PMRB ?
- 22. Quality Assurance Early Detection APIP harus dilibatkan sejak awal dalam perencanaan dan penganggaran unit untuk deteksi dini berbagai potensi kesalahan. APIP berperan untuk memperkuat Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah sejak awal, monev sampai akhir hasil kinerja. Transformasi APIP Transformasi APIP Transformasi APIP Sbg. Mata Telinga KDH!+
- 23. STRATEGI PERUBAHAN RB DAERAH
- 24. Strategi Perubahan RB Daerah PRINSIP KEPEMIMPINAN ENTREPRENEUR PERUBAHAN BUDAYA PERUBAHAN KAPABILITAS: IMPLEMENTASI TEKNOLOGI IMPLEMENTASI STRUKTUR IMPLEMENTASI MANUSIA IMPLEMENTASI PROSES
- 25. Faktor Penting RB KOMITMEN Kepala Daerah MESIN REFORM Unit yang Melaksanakan Agenda Perubahan dalam RB yang terfokus dan berdampak
- 26. Reformasi Birokrasi Meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, responsivitas dan transparansi 1. Memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat 2. Memberikan pertanggungjawaban penggunaan sumber-sumber keuangan publik 3. Meningkatkan efisiensi dan effektivitas internal instansi pemerintah 4.Memperkuat anggaran anggaran berbasis kinerja Memperkuat Kinerja Pemda
- 27. Inovasi dalam Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan pemerintahan dengan sifat organisasi pembelajar (learning organization) yang memiliki kapabilitas, budaya dan perubahan yang terus- menerus Penyelenggaraan pemerintahan melalui kepemimpinan entrepreneurship yang ditandai dengan innovativeness, mau mengambil resiko dan proaktif.
- 28. Pendekatan untuk Pembangunan yang terintegrasi Sharing Resources antar Instansi Memperkuat shared KPI Kebijakan terintegrasi Sinkronisasi Koherensi Konsolidasi
- 29. Rekomendasi Kebijakan 1 Melakukan Transformasi Pengawasan Internal 2 APIP harus di bekali pengetahuan baru 3 Melakukan soft control kelembagaan 4 Memulai Penerapan Perubahan Dalam Pengawasan Internal 5 Membuka Sekat Ruang Dikotomi anatara Auditor & PPUPD 6 Optimalisasi Penggunaan IT Untuk Manajemen 7 Memperkuat Koordinasi Internal & Eksternal Analisa Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang desa Akuntabilitas Efisiensi Eksternalitas Mempunyai kinerja out come merubah mindset dari Security Clearence menjadi penjamin Mutu (quality assurance) SASARAN APIP Analisis dan Rekomendasi Kebijakan
- 30. KUNCI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI RB KOMITMEN Tone at the top and walk the talk Pembangunan RB secara Inklusif SOSIALISASI MASIF built in / inheren dalam setiap aktivitas, RB bukan hanya sekali dalam setahun MONEV BERKELANJUTAN Jangan biarkan yang busuk memegang peranan penting REWARD & PUNISHMENT Bukan hanya kerja Inspektorat dan Biro Organisasi TEAM WORK
- 31. ISI PERUBAHAN APIP / INOVASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bangun sistem pengawasan APIP berbasis IT Bangun kompetensi SDM Rekrut dan didik baru para auditor dengan memperkuat jabatan fungsional auditor kerjasama/kol- aborasi dengan berbagai lembaga Universitas Dalam dan Luar Negeri K P K Tata kelola Kolaboratif B P K P Bangun budaya antikorupsi dan meritokrasi Kurangi dualisme auditor dan P2UPD Branding baru APIP yang bersih dan profesional Asosiasi Auditor B P K Lembaga donor dan media
- 32. Hasil Yang Diharapkan Dari Pengawasan APIP Sebagai Evaluator Penilaian PMRB 2 1 3 4 Berkurangnya potensi inefisiensi keuangan Negara Efektivitas pencapaian Program Pembangunan Mitigasi resiko penyalahgun- aan wewenang meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah Daerah & Pusat
- 33. Pengawasan Preventif Yg Dilakukan oleh APIP sbg. Evaluator PMRB Jauh Lebih Efektif Dari Pada Represif. Jika sejak awal deteksi dini berjalan, maka efek yang akan terjadi ; Waktu tidak terbuang, Uang negara tidak hilang, Pejabat tidak menjadi tersangka tindak pidana korupsi, Kinerja pembangunan akan kuat. PENUTUP / KESIMPULAN
- 34. Terimakasih INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA oleh: Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, Mag.rer.publ,CGCAE Inspektur II Itjen Kemendagri 2021