More Related Content
Similar to PB10.pptx (20)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
PB10.pptx
- 1. IMPLEMENTASI ASAS SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA Presentation by Nur Alam Nia Arief (13030202119)
- 2. PENDAHULUAN Implementasi asas supremasi hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan stabilitas di suatu negara. Di Indonesia, supremasi hukum memiliki peran yang krusial dalam menjaga kedaulatan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa negara berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. .......................... Asas supremasi hukum mengandung arti bahwa hukum berada di atas segala hal dan semua pihak, termasuk pemerintah, wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, implementasi asas supremasi hukum melibatkan berbagai elemen dan institusi, termasuk lembaga peradilan, aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil.
- 3. PETA PEMIKIRAN 1 Makna Supremasi Hukum 2 4 Tujuan Supremasi Hukum Implementasi Asas Supremasi Hukum Elemen Tegaknya Supremasi Hukum 3
- 4. Supremasi hukum adalah upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Supremasi hukum bertujuan untuk menempatkan hukum sesuai tempatnya, sehingga hukum bisa melindungi seluruh warga negara tanpa intervensi dari pihak mana pun. Menurut Dr. Helmi, S.H., M.H. (2014) dalam Jurnal Supremasi Hukum dalam Proses dan Mekanisme Impeachment Menurut UUD Tahun 1945, supremasi hukum artinya rasa keadilan yang bersumber pada hukum yang dibuat oleh akal manusia yang dijiwai sifat religiositas bangsa Indonesia, sehingga dalam praktik ketatanegaraan supremasi hukum berada di atas kepentingan politik 1. MAKNA SUPREMASI HUKUM
- 5. Dalam negara hukum terdapat tiga prinsip dasar yang wajib diterapkan. Tiga prinsip dasar tersebut adalah seperti supremasi hukum (Supremacy of Law), kesetaraan di hadapan hukum (Equality Before The Law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (Due Process Of Law). Dikutip dari situs resmi Mahkamah Konstitusi dijelaskan jika supremasi hukum memiliki arti upaya penegakan dan menempatkan hukum pada tingkat paling tinggi. Penempatan hukum yang sesuai pada tempatnya diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak manapun termasuk penyelenggara negara. LANJUTAN...
- 6. 2. TUJUAN SUPREMASI HUKUM Adanya supremasi hukum tentunya juga memiliki tujuan yang ingin dicapai. Beberapa tujuan dari adanya supremasi hukum adalah sebagai berikut ini. Mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh kalangan-kalangan tertentu. Menjaga masyarakat agar dalam menjalankan hak mereka tidak terjerumus dalam tindakan di luar batas hukum. Menjamin kemerdekaan individu dan menempatkannya sebagai prinsip dasar dari sebuah organisasi sosial. Melindungi harkat dan martabat manusia serta menjamin ketertiban maupun kepastian hukum bagi kehidupan masyarakat. Selain itu supremasi hukum jua bisa memberikan jaminan rasa keadilan sesuai dengan sila kelima pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjaga dan memelihara nilai moral milik bangsa Indonesia.
- 7. 3. ELEMEN TEGAKNYA SUPREMASI HUKUM Pada dasarnya, supremasi hukum mengimplikasikan dua hal yaitu untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga masyarakat agar bisa menjalankan haknya yang sesuai dan tidak terjerumus ke dalam tindakan di luar batas hukum.Setidaknya ada empat elemen penting dalam negara hukum yang bisa menjadikan ciri tegaknya supremasi hukum itu sendiri. Beberapa elemen tersebut adalah sebagai berikut ini. Adanya jamuan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaan selalu dilaksanakan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan. Adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar. Adanya pembagian kekuasaan negara yang jelas, konsisten, serta adil. Adanya perlindungan hukum dari badan peradilan terhadap tindak pemerintahan.
- 8. 4. IMPLEMENTASI ASAS SUPREMASI HUKUM Asas supremasi hukum adalah unsur penegakan hukum yang dilakukan secara tegas tanpa perlu pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kesadarannya. Pelaksanaan asas supremasi hukum dapat diimplementasikan dengan beberapa langkah di bawah ini. Penyusunan serta penetapan perundang-undangan dan kebijakan publik harus bisa dilakukan secara terkoordinasi, mengedepankan seluruh asas transparansi, akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Peraturan perundang-undangan serta kebijakan publik harus memiliki kandungan nilai yang bisa mendukung terwujudnya supremasi hukum. Hal ini akan bisa menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha dan juga masyarakat. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, seluruh penyelenggara negara harus bisa menjalankan tugas masing-masing secara lebih profesional dan jujur. Jika hal ini bisa terealisasikan dengan baik, maka akan bisa terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sanksi terhadap pelanggaran perundang-undangan dan kebijakan publik harus bisa dilaksanakan secara taat sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan. Lembaga negara harus bisa memastikan berfungsinya lembaga hukum, sumber daya manusia serta perangkat hukum. Hal ini dilakukan agar bisa menjamin terwujudnya penyelenggaraan negara yang lebih bersih serta sesuai dengan prinsip hukum itu sendiri.
- 9. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga peradilan, masyarakat sipil, dan lembaga lainnya dalam menciptakan lingkungan yang mendukung supremasi hukum. Kerjasama yang baik antara berbagai pihak akan memperkuat sistem hukum secara keseluruhan dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak individu. Dalam kesimpulan, implementasi asas supremasi hukum di Indonesia memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait. Dengan lembaga peradilan yang independen, penerapan hukum yang adil, transparansi dan akuntabilitas, edukasi masyarakat, serta kolaborasi antarinstansi, Indonesia dapat memperkuat supremasi hukum dan memastikan keadilan bagi semua warganya. KESIMPULAN
- 10. TERIMA KASIH