TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis MasyarakatJoy Irman
Ìý
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
Ìý
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan (bagian 1/3)Joy Irman
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang proses pengumpulan data yang merupakan langkah penting dalam penyusunan perencanaan sistem pengelolaan persampahan. Jenis-jenis data yang dibutuhkan antara lain data kondisi kota, kondisi pengelolaan sampah yang ada, dan permasalahan terkait pengelolaan sampah. Metode pengumpulan data dapat dilakukan secara primer maupun sekunder."
Perencanaan Teknis IPLT - Unit PengolahanJoy Irman
Ìý
Modul ini membahas perencanaan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), termasuk unit-unit pengolahan, teknologi pengolahan, unit pemekatan, dan unit pengeringan lumpur. Berbagai alternatif sistem pengolahan dianalisis kelebihan dan kekurangannya, seperti sistem stabilisasi, unit pemekatan, dan unit pengeringan. Modul ini bertujuan membantu perencana memilih teknologi pengolahan lumpur tinja yang sesuai dengan karakteristik lump
Dokumen ini membahas program Kampung Iklim di Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dokumen ini menjelaskan capaian program ini di Jawa Barat sejak 2012, strategi yang digunakan seperti pembangunan bank sampah dan ecovillage, serta kontribusi penurunan emisi yang dicapai.
Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...Joy Irman
Ìý
Dokumen ini membahas tentang isu strategis, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di Indonesia. Beberapa isu kunci yang diangkat adalah rendahnya akses masyarakat terhadap layanan air limbah, perlunya peraturan dan kelembagaan yang mendukung, serta tantangan peningkatan cakupan layanan dan partisipasi masyarakat. Dokumen ini juga membahas peluang yang ditawarkan oleh regul
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman menjelaskan aspek-aspek peraturan dan perundangan yang mendasari, strategi dan kebijakan pengelolaan air llimbah permukiman, berbagai opsi teknologi penanganan air limbah. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Dokumen tersebut membahas definisi dan tujuan dari kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program pembangunan agar pertimbangan lingkungan dapat diperhitungkan sejak awal proses pengambilan keputusan. KLHS bertujuan untuk meningkatkan manfaat pembangunan, memastikan keberlanjutannya, serta meminimalkan dampak
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3infosanitasi
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan. Mencakup pedoman tentang operasi, pemeliharaan, pembiayaan dan kelembagaan beserta personalianya. Juga menjelaskan berbagai prasarana dan sarana drainase perkotaan seperti saluran, bangunan persilangan, kolam retensi, dan pompa yang memerlukan operasi dan pemeliharaan berkala.
Perencanaan Teknis dan Teknologi Pengolahan LumpurJoy Irman
Ìý
Pelatihan Penyusunan Rencana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) terdiri dari beberapa modul, yaitu: Dasar-dasar Perencanaan Teknis SPAL-T, Perencanaan Teknis Unit Pelayanan, Perencanaan Teknis Unit Pengumpulan / Jaringan Perpipaan, Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah, Teknologi Pengolahan Lumpur, Konstruksi Bangunan, dan Rencana Anggaran Biaya. Masing-masing Modul terdiri atas beberapa sub-modul . Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Persyaratan Teknis Pemilahan dan Pewadahan SampahJoy Irman
Ìý
Persyaratan teknis pemilahan dan pewadahan sampah rumah tangga mencakup pemilahan minimal 5 jenis sampah, penggunaan sarana pewadahan berdasarkan jenis sampah, dan perencanaan volume serta penempatan sarana pewadahan sesuai jumlah sampah dan akses pengangkutan.
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanJoy Irman
Ìý
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan di Indonesia dengan sasaran membersihkan lingkungan kota, mengurangi sampah sebesar 20%, meningkatkan cakupan pelayanan kepada 60% penduduk, meningkatkan kualitas TPA menjadi sanitary landfill, dan meningkatkan kinerja lembaga pengelola persampahan. Strateginya meliputi peningkatan kesadaran masyarakat akan 3R, meningkatkan peran masyarakat dan sw
Teknologi dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T)Joy Irman
Ìý
Pelatihan Penyusunan Rencana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) terdiri dari beberapa modul, yaitu: Dasar-dasar Perencanaan Teknis SPAL-T, Perencanaan Teknis Unit Pelayanan, Perencanaan Teknis Unit Pengumpulan / Jaringan Perpipaan, Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah, Teknologi Pengolahan Lumpur, Konstruksi Bangunan, dan Rencana Anggaran Biaya. Masing-masing Modul terdiri atas beberapa sub-modul . Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek teknis operasional dalam pengelolaan sampah, termasuk 6 elemen fungsi pengelolaan sampah, faktor-faktor pengelolaan, dan penanggung jawab pengelolaan. Dibahas pula pola operasional penanganan sampah berdasarkan konsep 3R serta cara mengukur dan menentukan timbulan sampah.
Sampah menjadi masalah besar di berbagai negara. Dokumen ini membandingkan sistem pengelolaan sampah di berbagai negara seperti Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura serta contoh kota Surabaya di Indonesia."
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Ìý
Dokumen tersebut memberikan persyaratan teknis penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Penampungan Sementara 3R (TPS 3R) dalam penanganan sampah rumah tangga. TPS merupakan tempat penampungan sampah sementara selama maksimal 24 jam sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sedangkan TPS 3R melakukan pemilahan, daur ulang, dan komposing sampah. Dokumen ini menjelaskan kriteria
Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPAOswar Mungkasa
Ìý
1. Makalah ini membahas pengelolaan TPA secara umum, dengan kegiatan utama pengurugan sampah ke tanah. Proses pengelolaan TPA meliputi 5 tahap, yaitu pemilihan lahan, perancangan, pembangunan, pengelolaan, dan pemantauan.
2. Sampah yang boleh masuk TPA adalah sampah rumah tangga, pasar, komersial, perkantoran, dan institusi pendidikan. Sampah industri hanya boleh diterima jika
tentang proklim
membahas aksi adaptasi mitigasi dan kelembagaan yang disampaiakan kepada ibu ibu tppkk sekecamatan mojolaban kabupaten sukoharjo propinsi jawa tengah dimana dalam paparan tersebut disampaiakan kegiatan apa saja yanga da di aksi adaptasi mitigasi dan kelmbagaan yang adad di dwilayah tersebutr
program nasional yang dikelola oleh KLHK dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah
PermenLHK Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim)
lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan
PermenLHK Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim)lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan
PermenLHK Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim)
Isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan air...Joy Irman
Ìý
Dokumen ini membahas tentang isu strategis, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di Indonesia. Beberapa isu kunci yang diangkat adalah rendahnya akses masyarakat terhadap layanan air limbah, perlunya peraturan dan kelembagaan yang mendukung, serta tantangan peningkatan cakupan layanan dan partisipasi masyarakat. Dokumen ini juga membahas peluang yang ditawarkan oleh regul
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman menjelaskan aspek-aspek peraturan dan perundangan yang mendasari, strategi dan kebijakan pengelolaan air llimbah permukiman, berbagai opsi teknologi penanganan air limbah. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Dokumen tersebut membahas definisi dan tujuan dari kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program pembangunan agar pertimbangan lingkungan dapat diperhitungkan sejak awal proses pengambilan keputusan. KLHS bertujuan untuk meningkatkan manfaat pembangunan, memastikan keberlanjutannya, serta meminimalkan dampak
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3infosanitasi
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan. Mencakup pedoman tentang operasi, pemeliharaan, pembiayaan dan kelembagaan beserta personalianya. Juga menjelaskan berbagai prasarana dan sarana drainase perkotaan seperti saluran, bangunan persilangan, kolam retensi, dan pompa yang memerlukan operasi dan pemeliharaan berkala.
Perencanaan Teknis dan Teknologi Pengolahan LumpurJoy Irman
Ìý
Pelatihan Penyusunan Rencana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) terdiri dari beberapa modul, yaitu: Dasar-dasar Perencanaan Teknis SPAL-T, Perencanaan Teknis Unit Pelayanan, Perencanaan Teknis Unit Pengumpulan / Jaringan Perpipaan, Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah, Teknologi Pengolahan Lumpur, Konstruksi Bangunan, dan Rencana Anggaran Biaya. Masing-masing Modul terdiri atas beberapa sub-modul . Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Persyaratan Teknis Pemilahan dan Pewadahan SampahJoy Irman
Ìý
Persyaratan teknis pemilahan dan pewadahan sampah rumah tangga mencakup pemilahan minimal 5 jenis sampah, penggunaan sarana pewadahan berdasarkan jenis sampah, dan perencanaan volume serta penempatan sarana pewadahan sesuai jumlah sampah dan akses pengangkutan.
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanJoy Irman
Ìý
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan di Indonesia dengan sasaran membersihkan lingkungan kota, mengurangi sampah sebesar 20%, meningkatkan cakupan pelayanan kepada 60% penduduk, meningkatkan kualitas TPA menjadi sanitary landfill, dan meningkatkan kinerja lembaga pengelola persampahan. Strateginya meliputi peningkatan kesadaran masyarakat akan 3R, meningkatkan peran masyarakat dan sw
Teknologi dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T)Joy Irman
Ìý
Pelatihan Penyusunan Rencana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) terdiri dari beberapa modul, yaitu: Dasar-dasar Perencanaan Teknis SPAL-T, Perencanaan Teknis Unit Pelayanan, Perencanaan Teknis Unit Pengumpulan / Jaringan Perpipaan, Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah, Teknologi Pengolahan Lumpur, Konstruksi Bangunan, dan Rencana Anggaran Biaya. Masing-masing Modul terdiri atas beberapa sub-modul . Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek teknis operasional dalam pengelolaan sampah, termasuk 6 elemen fungsi pengelolaan sampah, faktor-faktor pengelolaan, dan penanggung jawab pengelolaan. Dibahas pula pola operasional penanganan sampah berdasarkan konsep 3R serta cara mengukur dan menentukan timbulan sampah.
Sampah menjadi masalah besar di berbagai negara. Dokumen ini membandingkan sistem pengelolaan sampah di berbagai negara seperti Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura serta contoh kota Surabaya di Indonesia."
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Ìý
Dokumen tersebut memberikan persyaratan teknis penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Penampungan Sementara 3R (TPS 3R) dalam penanganan sampah rumah tangga. TPS merupakan tempat penampungan sampah sementara selama maksimal 24 jam sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sedangkan TPS 3R melakukan pemilahan, daur ulang, dan komposing sampah. Dokumen ini menjelaskan kriteria
Teknik operasional Secara Umum Pedoman Pengelolaan TPAOswar Mungkasa
Ìý
1. Makalah ini membahas pengelolaan TPA secara umum, dengan kegiatan utama pengurugan sampah ke tanah. Proses pengelolaan TPA meliputi 5 tahap, yaitu pemilihan lahan, perancangan, pembangunan, pengelolaan, dan pemantauan.
2. Sampah yang boleh masuk TPA adalah sampah rumah tangga, pasar, komersial, perkantoran, dan institusi pendidikan. Sampah industri hanya boleh diterima jika
tentang proklim
membahas aksi adaptasi mitigasi dan kelembagaan yang disampaiakan kepada ibu ibu tppkk sekecamatan mojolaban kabupaten sukoharjo propinsi jawa tengah dimana dalam paparan tersebut disampaiakan kegiatan apa saja yanga da di aksi adaptasi mitigasi dan kelmbagaan yang adad di dwilayah tersebutr
program nasional yang dikelola oleh KLHK dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah
PermenLHK Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim)
lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan
PermenLHK Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim)lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan
PermenLHK Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim)
Peran kehutanan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklimYayasan CAPPA
Ìý
1. Dokumen tersebut membahas peran sektor kehutanan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta jaminan hak atas lingkungan dan warga.
2. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim seperti rehabilitasi hutan dan pengurangan kebakaran hutan.
3. Dokumen tersebut juga membahas berbagai dampak perubahan iklim seperti peningkatan suhu bumi
Pemanasan global telah menyebabkan kesan buruk seperti kenaikan paras laut yang boleh menenggelami kawasan rendah, perubahan corak cuaca yang menyebabkan banjir lebih kerap, dan kemusnahan habitat alam sekitar. Untuk menangani masalah ini, langkah-langkah mitigasi seperti menggunakan tenaga boleh baharu dan mengurangkan penggunaan plastik perlu diambil, manakala langkah adaptasi seperti penanaman semula p
Brosur Desa Ramah Iklim dalam Bahasa IndonesiaBitraIndonesia
Ìý
PENGEMBANGAN
DESA RAMAH
IKLIM
Pengembangan Desa Ramah Iklim:
Langkah-Langkah Utama
1. Pemetaan Potensi Desa
2. Identifikasi Ancaman dan Kerentanan Dampak Perubahan Iklim.
3. Pembuatan Rencana Aksi Desa.
4. Implementasi Rencana Aksi
5. Evaluasi dan Monitoring
Brosur Desa Ramah Iklim dalam Bahasa IndonesiaBitraIndonesia
Ìý
PENGEMBANGAN
DESA RAMAH
IKLIM
Pengembangan Desa Ramah Iklim:
Langkah-Langkah Utama
1. Pemetaan Potensi Desa
2. Identifikasi Ancaman dan Kerentanan Dampak Perubahan Iklim.
3. Pembuatan Rencana Aksi Desa.
4. Implementasi Rencana Aksi
5. Evaluasi dan Monitoring
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDCCIFOR-ICRAF
Ìý
Presented by Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, KLHK at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Green action and tecnology untuk hijaunya bumikualimakrup
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang green action dan green technology sebagai upaya untuk mengurangi gas rumah kaca dan memerangi global warming. Global warming disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca di atmosfer, terutama dari aktivitas industri dan konsumsi manusia. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai tindakan hijau seperti mengurangi pemakaian energi, konsumsi, dan limbah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Seminar ini membahas upaya persiapan dalam menghadapi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim di Kabupaten Lumajang. Program Kampung Iklim melaksanakan kegiatan adaptasi seperti pawon urip, apotik hidup, dan resapan air, serta kegiatan mitigasi seperti penghijauan, hemat energi, dan bank sampah. Seminar ini meninjau 10 lokasi untuk mengetahui implementasi kegiatan adaptasi dan mitigasi serta dukungan masyarakat dalam Program Kampung
Kode Etik Psikologi Indonesia memberikan pedoman bagi psikolog dan ilmuwan psikologi dalam melaksanakan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Dokumen ini menjelaskan pengertian kode etik, psikologi, psikolog, ilmuwan psikologi, dan layanan psikologi serta prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi.
Dokumen tersebut merupakan Anggaran Dasar Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) yang mencakup visi, misi, tujuan, struktur organisasi, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Himpsi adalah organisasi profesi psikologi tunggal dan independen di Indonesia yang mewadahi para psikolog dan ilmuwan psikologi.
Surat ini berisi pengiriman bahan kongres berupa set Kode Etik Psikologi Indonesia dan laporan pertanggungjawaban kepada ketua wilayah Himpsi di seluruh Indonesia untuk persiapan Kongres XI Himpsi yang akan diselenggarakan di Surakarta.
Kode etik psikolog dan ilmuwan psikologi mengatur tentang tanggung jawab dan etika dalam memberikan jasa psikologi, termasuk menghormati hak dan kerahasiaan klien, bekerja sesuai kompetensi, serta menghargai karya cipta orang lain. Dokumen ini juga menjelaskan definisi ilmuwan psikologi, psikolog, dan jasa psikologi.
Kode etik psikolog dan ilmuwan psikologi membahas pedoman etika dalam memberikan jasa psikologi, termasuk menghargai klien, kerahasiaan data, dan batas kompetensi. Psikolog berkewajiban untuk memberikan pelayanan secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab serta menghindari penyalahgunaan keahlian.
Workshop tentang pengelolaan media dan penulisan kreatif diadakan untuk anggota KOPHI DIY. Acara dimulai dengan registrasi peserta, pembukaan, dan dua sesi materi tentang pengelolaan website dan penulisan kreatif. Setelah itu ada sharing dan tanya jawab, istirahat, dan praktik penulisan kreatif dengan pendampingan. Acara ditutup dengan sharing hasil praktik dan penutupan.
Tor launching sekolah alam praktik penyaringan air kotorswirawan
Ìý
Dokumen tersebut merupakan Term of Reference (TOR) untuk kegiatan praktik penyaringan air kotor di Sekolah Alam Gajahwong yang akan diikuti oleh 30 anak dan 20 orang tua. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya air bersih dan teknik penyaringan air kotor menjadi air bersih. Kegiatan akan berlangsung pada 30 April 2017 di Mushala Istiqomah, Kampung Hijau Gambiran, Yogyakarta.
Juknis ini merangkum jadwal dan persiapan pelaksanaan workshop KOPHI Class di Museum Sandi Yogyakarta selama sehari penuh, mulai dari registrasi peserta, pembukaan, materi presentasi, praktik penulisan kreatif, hingga penutupan acara. Terdapat 2 sesi presentasi yang masing-masing diisi oleh narasumber dan dibimbing oleh panitia, diselingi kegiatan sharing, istirahat, dan makan siang. Panitia akan mempersiapkan peral
Dokumen ini berisi jadwal acara kemah ceria ELC KOPHI DIY 2017 yang diselenggarakan di TAHURA GK selama 2 hari 1 malam. Acara dimulai dengan pendataan dan perjalanan ke lokasi, dilanjutkan dengan berbagai simulasi dan sharing sesi untuk mempelajari demokrasi, manajemen organisasi, dan kepemimpinan. Kegiatan lainnya adalah olahraga, lomba masak, treasure hunting, dan penutupan beserta pelantikan
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Kerjasama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN dengan LAN RI
BANDAR SLOT GACOR HARI INI GAMPANG MAXWIN TEPERCAYA LISNSI AGEN SBOBETTANGKI4D
Ìý
#TANGKI4D Sebagai situs slot gacor terpercaya yang hadir dengan berbagai permainan dari provider terbaik. Dengan peluang maxwin yang nyata untuk setiap pemainnya. #Tangki4dexclusive #tangki4dlink #tangki4dvip #bandarsbobet #idpro2025 #stargamingasia #situsjitu #jppragmaticplay #scatternagahitam #gratis #agentsbobet
RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 sebagai RPJMD antara, mewajibkan perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra
PD) Tahun 2024-2026
1. KURNIADI, S.HUT
PENYUSUN BAHAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
BPLHD PROVINSI JAWA BARAT
Purwakarta 23 Desember 2013
PELAKSANAAN PROGRAM
KAMPUNG IKLIM DI JAWA BARAT
3. E f e k R u m a h K a c a
A T M O S F I R
B U M I
Sebagian radiasi matahari
dipantulkan oleh atmosfir dan
permukaan bumi
Sebagian radiasi infra merah
melewati atmosfir dan hilang di
angkasa
Radiasi matahari yang keluar:
103 Watt per m2
Radiasi neto matahari
yang masuk:
240 Watt per m2
Radiasi neto matahari
yang masuk:
240 Watt per m2
Radiasi matahari yang masuk:
343 Watt per m2
Radiasi matahari melalui
atmosfir yang jernih
168 Watt per m2
Energi matahari diserap permukaan
bumi dan menghangatkannya …
Sebagian radiasi infra merah diserap dan
diemisikan kembali oleh molekul-molekul
gas rumah kaca. Efek yang langsung
ditimbulkan adalah meningkatnya suhu
permukaan bumi dan troposfir
Permukaan bumi menerima lebih
banyak panas dan radiasi inframerah
diemisikan kembali
… dan diubah menjadi panas yang
menyebabkan emisi gelombang
panjang (infra merah) kembali ke
atmosfir
MATAHARI
8. Aksi pada tingkat yang berbeda
Pemerintah
• Pengembangan
kebijakan dan
program terkait
perubahan iklim
Dunia Usaha
• Community
development dan
kegiatan CSR
Masyarakat
• Inisiatif lokal
dalam
menghadapi
perubahan iklim
10. Penanganan
perubahan
iklim
UU 32 Tahun
2009 tentang
PPLH
Rencana Aksi
Nasional
Perubahan
Iklim
Tahun 2007
UU 6 Tahun
1994 tentang
Ratifikasi
UNFCC
Permen LH No.
19 Tahun 2012
tentang
Program
Kampung Iklim
Perpres 71
Tahun 2011
tentang
Penyelenggara
an Inventarisasi
GRK
Perpres 61
Tahun 2011
tentang RAN
GRK
KEBIJAKAN NASIONAL
11. Penanganan
Perubahan
Iklim
Perda No. 1 Tahun
2012 tentang
Pengelolaan
Lingkungan Hidup &
Penaatan Hukum
Lingkungan
Pelaksanaan
Inventarisasi
Gas Rumah
Kaca
Pergub No. 65
Tahun 2012
tentang Rencana
Aksi Daerah
Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca
Pelaksanaan
Program
Kampung Iklim
dan
Memasukannya
dalam RPJMD
Pelaksanaan
Kajian
Ketahanan
Daerah
terhadap
Perubahan
Iklim
KEBIJAKAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT
13. • Kampung Iklim ïƒ suatu lokasi yang masyarakatnya
melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
secara terukur dan berkesinambungan.
• Program Kampung Iklim merupakan program yang
memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif
masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi, sehingga
dapat mendukung target penurunan emisi GRK nasional
dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap
dampak perubahan iklim.
Sumber: KLH
14. Memberikan kontribusi terhadap upaya penanganan perubahan iklim
secara global, termasuk pencapaian target penurunan emisi GRK baik
secara nasional (26% pada tahun 2020) maupun internasional
Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi
variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim;
Tersedianya data kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta
potensi pengembangannya di tingkat lokal yang dapat menjadi bahan
masukan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program terkait
perubahan iklim.
Manfaat ProKlim
15. TYPE LOKASI PROKLIM:
Masyarakat Desa Tepi HutanMasyarakat Desa Pesisir Pantai
Masyarakat Desa
Pertanian/Perkebunan
Masyarakat Perkotaan
16. Proses penetapan
ProKlim
Pemberian rekomendasi
Penilaian teknis
(Dewan Teknis Proklim)
Verifikasi Lapangan
Penilaian Persyaratan
Administrasi
Lembar Pengusulan
Lokasi ProKlim
PROSES PENGAJUAN LOKASI PROKLIM
Ditembuskan Kepada BPLHD Provinsi Jawa Barat
17. TAHAPAN PELAKSANAAN PROKLIM
Pengusulan
s/d Mei
(awal Juli)
Verifikasi
Lapangan
Juli -Oktober
Evaluasi
Teknis
Oktober
Penyiapan
Rekomendasi
Penerima
Penghargaan
Oktober-Nov
Pemberian
Penghargaan
November
Dilaksanakan
BLHD Prov dan
Kab/Kota
19. Apa Itu Adaptasi ?
ADAPTASI : Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap
perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan
kejadian iklim ekstrim sehingga potensi
kerusakan akibat perubahan iklim berkurang,
peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim
dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang
timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi
Sumber: Permen LH 19 Tahun 2012
KEGIATAN MENYESUAIKAN TERHADAP
PERUBAHAN IKLIM
20. Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim
1.1 Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor
a. Pemanenan Air Hujan Pembuatan
Embung, Kolam,
Sistem
Penampungan Air
Hujan melalui
Talang
b. Peresapan Air Pembuatan Lubang
Resapan Biopori,
Sumur Resapan,
Bangunan Terjunan
Air/Rorak, Saluran
Pengelolaan Air
c. Perlindungan mata air Pembuatan aturan,
Penjagaan dan
Pemeliharaan,
Upacara Adat
d. Penghematan air Penggunaan
Kembali air untuk
keperluan tertentu,
Pembatasan
Penggunaan Air
21. e. Penyedian sarana dan prasarana
pengendalian banjir
Membangun saluran
saluran drainase, Kanal,
Kolam Retensi, Rumah
Pompa, pengerukan /
pemeliharaan drainase
atau sungai /selokan
f. Sistem peringatan dini Adanya Alat Komunikasi
tradisional, alat
komunikasi jarak jauh
untuk menginformasikan
apabila ada bencana, rute
evakuasi
g. Rancang bangun yang adaptif Meninggikan struktur
bangunan , design rumah
apung, design rumah
panggung
h. Terasering Pesawahan dan lahan
pertanian dibuat secara
terasering
i. Penanaman Vegetasi Penanaman dalam rangka
upaya penanggulangan
Erosi/longsor,
Penanganan Lahan Kritis
22. 1.2. Peningkatan ketahanan pangan
a. Sistem pola tanam Melakukan penanaman
secara tumpang sari
b. Sistem irigasi Pengaturan air untuk
pertanian telah dilakukan
dengan sistem irigasi
dengan pengaturan waktu
c. Peranian terpadu Melakukan kombinasi
antara tanaman semusim
Perikanan,Peternakan,
Perkebunan, Kehutanan
d. Pengelolaan potensi lokal Mengembangkan tanaman
lokal di pekarangan rumah
e. Penganekaragaman hayati Selain menanam padi,
masyarakat juga
melakukan pertanian
yang lain dilokasi sawah
mereka dengan menanam
umbi-umbian dan kacang
23. f. Sistem dan teknologi pengelolaan
lahan dan pemupukan
Pengelolaan lahan tanpa
bakar, sisa panen
digunakan sebagai pupuk
organik, Penanaman Padi
Hemat Air, Padi Apung,
Padi Organik
g. Teknologi pemuliaan tanaman dan
ternak
Penyilangan Varietas
Tanaman atau Hewan
Ternak yang tahan
terhadap perubahan iklim
h. Pemanfaatan lahan pekarangan Pengembangan tanaman
sistem tabulapot dan
memanfaatkan lahan
pekarangan menanam
sayuran dsb,
24. 1.3. Penanganan atau antisipasi kenaikan muka air laut
a. Stuktur Pelindung Alamiah Penanaman Vegetasi pantai
dan Perlindungan Gumuk
Pasir dan Terumbu karang
b. Stuktur Pelindung Buatan Membangun Sea Wall,
Pemecah Ombak, Green
Belt, Terumbu buatan,
Pintu Air Pasang Surut
c. Stuktur Kontruksi Bangunan Meninggikan bangunan,
Rumah Panggung, Rumah
Apung
25. d. Relokasi Pemukiman Penataan aturan batas
sempadan pantai
e. Penyediaan Air Bersih Pengendalian
Pengambilan Air tanah,
Penampungan Air Hujan
f. Sistem Pengelolaan Pesisir terpadu Wana Wisata
g. Mata Pencaharian Alternatif Budidaya Kepiting, Udang
pengganti Ikan
26. 1.4. Pengendalian penyakit terkait iklim
a. Pengendalian vektor Terdapat Juru Pemantau
Jentik (jumantik),
Masyarakat telah
melaksanakan gerakan 3M
b. Sistem kewaspadaan dini Kewaspadaan dini
terhadap penyakit diare,
DBD, dan Malaria
c. Sanitasi dan air bersih Memiliki Rumah yang
sehat,
Tersedianya Akses Air
Bersih dan Jamban
d. PHBS Prilaku Mencuci tangan
dengan sabun
27. Apa Itu Mitigasi ?
Mitigasi: Serangkaian kegiatan yang dilakukan
dalam upaya menurunkan tingkat emisi
gas rumah kaca sebagai bentuk upaya
penanggulangan dampak perubahan
iklim.
Sumber: Permen LH 19 Tahun 2012
KEGIATAN YANG DAPAT MENURUNKAN EMISI /
MENINGKATKAN SERAPAN
28. Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim
2.1. Pengolahan sampah dan limbah padat
a. Pewadahan dan pengumpulan 1. Penyediaan tempat
sampah yang layak,
2. Tidak membuang
sampah
sembarangan,
3. Pemilahan sampah,
4. Memiliki TPS
b. Instalasi Pengolahan 1. Pengomposan,
2. Tidak melakukan
pembakaran
sampah,
3. memiliki fasilitas
pengolahan sampah
c. Pemanfaatan 1. 3 R,
2. Pemanfaatan gas
methan,
3. Pemanfaatan pupuk
organik
d. Perinsip Zerowaste 1. Pengurangan jumlah
sampah,
2. Penengomposan TK
RumahTangga,
3. Bank Sampah
29. 2.2. Pengolahan dan pemanfaatan limbah cair
a. Domestik Penangkapan Gas Methan
dari septitank sebagai
Sumber energi
b. Industri rumah tangga Memiliki IPAL
30. 2.3. Penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi
a. Teknologi rendah emisi GRK Tungku hemat energi,
Kompor sekam padi,
kompor berbahan bakar
biji-bijian, biogas, briket
sampah
b. Energi baru terbarukan 1. Mikrohidro,
2. kincir,
3. solar cell,
4. biogas,
5. gelombang,
6. biomasa
c. Efesiensi Energi 1. Gerakan Hemat
Energi,
2. Penggunaan Lampu
hemat energi,
3. ventilasi
pencahayaan alami
31. 2.4. Pengelolaan budidaya pertanian
a. Pengurangan pupuk dan modifikasi
sistem pengairan
Penggunaan Pupuk
Organik, Irigasi berselang
b. Kegiatan pascapanen Jerami sisa panen tidak
dibakar
2.5. Peningkatan tutupan vegetasi
a. Penghijauan Pengijauan telah
dilakukan oleh masyarakat
bekerjasama dengan LSM,
Pihak Pemerintah, Swasta,
siswa-siswi sekolah
b. Praktek wanatani Pembibitan, Pemilihan
Jenis Tanaman,
Pemeliharaan, Pemanenan
Hasil Hutan
32. 2.6. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
a. Sistem pengendalian kebakaran hutan
dan lahan
Masyarakat sudah
memiliki dan dilibatkan
dalam Sistem
Penanggulangan
Kebakaran Hutan
b. Pengelolaan lahan gambut
33. MEMASUKAN KEGIATAN- KEGITAN MASYARAKAT
YANG TELAH DILAKUKAN KE DALAM FORMAT
USULAN PROKLIM YANG TELAH DITENTUKAN
36. TIM VERIFIKATOR MELAKUKAN
VERIFIKASI KE LOKASI YANG DIUSULKAN
WAWANCARA MENCARI
INFORMASI DENGAN
PENANGGUNGJAWAB
KEGIATAN DI LOKASI USULAN
PROKLIM
PENGECEKAN DAN
PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN YANG
TELAH DILAKUKAN MASYARAKAT
38. TIM VERIFIKATOR MEMBUAT LAPORAN HASIL
VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK DI KAJI OLEH TIM
TEKNIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
39. Kriteria PembobotanProKlim
Kegiatan (60%)
Adaptasi:
penyesuaian
terhadap dampak
Mitigasi: mengurangi
emisi GRK
Aspek Kelompok
Masyarakat dan Dukungan
Keberlanjutan (40%)
Menyangkut kelembagaan
pihak yang mengajukan usulan
lokasi dan yang akan
melakukan kegiatan ProKlim ïƒ
misal: institusi, penanggung
jawab, eksistensi kelembagaan,
keanggotaan
Menjamin bahwa kegiatan
ProKlim akan dilakukan secara
berkelanjutan
Sumber: KLH
40. PROSES PENETAPAN STATUS PROKLIM
KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
PROKLIM
PENGEMBANGAN
BINAAN
RINTISAN
43. BIMBINGAN TEKNIS PROKLIM
6-9 Mei 2013 Sanur Beach Hotel - Bali
DUTA PROKLIM : MENSOSIALISASIKAN DAN MENULARKAN KEPADA
DESA YANG LAINNYA MENGENAI PENTINGNYA
PROGRAM PROKLIM
45. USULAN LOKASI PROKLIM JAWA BARAT
TAHUN 2013
NO LOKASI PENANGGUNGJAWAB
CONTACT
PERSON
KELOMPOK
1 Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur Subarkah Bahrum 0266-260278 HISAB & HUFEA
081563714469
2 Desa Ragawacana Kecamatan Kramatmulya Zaenal Abidin 085321334007 BANK SAMPAH TUNAS HARAPAN
3
Dusun Wage RT.08 RW.04 Desa Pajambom Karamatmulya
Kabupaten Kuningan Mulyadi 081220795435
Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR)
Lembah
4 Desa Longkewang Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan Sudarman 081947162988 Kelompok tani Mekar Saluyu 1
5 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Ir. Teguh Hari Widodo 021-77820718 RW. 16
6 RW.01 Perum Bumi Asri Dirgantara RW.01 Agus Yono 085223756411 RW.01
Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya
7 Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Arif Yudi 081324334006 Jatiwangi Art Factory
8 Kelurahan Cicurug Kecamatan Majalengka Eman 081320084002 Saung Eurih
9
Kasepuhan Ciptarasa Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak Kabupaten
Sukabumi Abah Sukarma 082124142187 Kasepuhan Ciptarasa
10
Kasepuhan Sirnaresmi Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok
Kabupaten Sukabumi Abah Asep Nugraha 087720654666
Kasepuhan Adat Sirnaresmi, Cipta Mulya, dan
Cipta Gelar
11
Kp. Kiarasanding RW.06 RW.14 Desa Pulosari Kecamatan
Pangalengan Kabupaten Bandung Hery Supriyatna 081221888456 P3T (Paguyuban Petani Pengelola Tanaman)
12 Desa Lumajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Darso 085223513874 KTP Karya Bhakti Muda
13
Dusun Sukawangi Desa Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya
Kabupaten Tasikmalaya Asep 085222700937 Kelompok Tani Remaja
14
Kp. Kuta Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten
Ciamis Warmin Setiawan 081323608701 Ketua Adat Kampung Kuta
15 Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Emon Sulaeman
0821
30612842 Indocement Tunggal Prakasrsa
16 Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Mustaqim 087847223508 Kelompok Tani Tiga Daun
17 Desa Wangkelang Kecamatan Lemah abang Kabupaten Cirebon Akun Kurnia Alam 081313333405 Kelompok Tani Penghijauan Lembah Hijau
18 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Dr. Kartini, M.Pd 085295883501 LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon
19 Desa Tugu Kabupaten Bogor Yahya Muslim 081384929723 Kelompok Tani Sutan
20 Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Abdul Latief 081947232261 Kelompok Jaka Kencana'
46. KATEGORI PERAIH TROPY DAN
SERTIFIKAT PROKLIM 2013
1. Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong
Kabupaten Cianjur Subarkah Bahrum
2. Dusun Sukawangi Desa Pasirpanjang Kecamatan
Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya
47. KATEGORI SERTIFIKAT PROKLIM 2013
1. Kasepuhan Sirnaresmi Desa Sirnaresmi
Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi
2. Kp. Kiarasanding RW.06 RW.14 Desa Pulosari
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
3. Desa Lumajang Kecamatan Pangalengan
Kabupaten Bandung
4. Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten
Cirebon
48. • Program Kampung Iklim Bukan merupakan Lomba ataupun pemberian
Bantuan dari pemerintah -- > mengidentifikasi upaya upaya lokal yang telah
melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi
• Aksi menghadapi perubahan iklim tidak dimulai dari nol bukan kegiatan baru
ïƒ Kegiatan dalam ProKlim merupakan kegiatan pengelolaan lingkungan yang
sudah dilakukan sejak dahulu.
• Partisipasi aktif masyarakat serta keberlanjutan kegiatan merupakan aspek
penting dalam implementasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
• Kemitraan dengan berbagai pihak akan memperkuat kapasitas adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim
ïƒ Dunia usaha, Perguruan Tinggi, LSM, dan lainnya.
• Manfaat dirasakan masyarakat setelah melakukan upaya adaptasi-mitigasi PI:
ïƒ Peningkatan kualitas lingkungan
ïƒ Menghindari / mengurangi kehilangan dan kerugian akibat bencana terkait
iklim;
ïƒ Peningkatan sosial-ekonomi, misalnya adanya alternatif pendapatan.
PENUTUP