KLHS
Download as pptx, pdf0 likes2,551 views
Dokumen tersebut membahas definisi dan tujuan dari kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program pembangunan agar pertimbangan lingkungan dapat diperhitungkan sejak awal proses pengambilan keputusan. KLHS bertujuan untuk meningkatkan manfaat pembangunan, memastikan keberlanjutannya, serta meminimalkan dampak
1 of 5
Downloaded 113 times
Ad
Recommended
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
油
Dokumen ini membahas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk perubahan dari UU 32/2009 melalui UU 11/2020. Terdapat pengaturan tatacara baru untuk uji kelayakan lingkungan, proses pelibatan masyarakat, dan pengawasan serta sanksi. Juga dijelaskan mengenai struktur PP, sistematika, dan kriteria dokumen lingkungan yang diintegrasikan dalam perizinan berusaha.Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
油
Dokumen ini membahas isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, termasuk pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan. Isu regulasi dan kelemahan institusi menjadi kendala utama bagi investasi dan pengembangan ekonomi, sementara peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan juga dibutuhkan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompetitif. Selain itu, lingkungan hidup dan ketimpangan antar wilayah menjadi tantangan yang harus diatasi dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangOswar Mungkasa
油
Dokumen ini menguraikan sosialisasi Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Indonesia, yang menyoroti pentingnya pengelolaan ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mitigasi bencana. Tantangan yang dihadapi mencakup alih fungsi lahan, penurunan kualitas permukiman, dan kebutuhan untuk penataan ruang yang transparan dan partisipatif. Penataan ruang harus Berbasis pada keberlanjutan dan keterpaduan demi kesejahteraan umum dan keadilan sosial.RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaFitri Indra Wardhono
油
Dokumen ini membahas mengenai penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan di kawasan Ngarai Sianok, Kota Bukittinggi, serta berbagai skala RTRW yang berbeda dari nasional hingga kabupaten. Terdapat informasi tentang kebijakan tata ruang berdasarkan UU No. 26/2007 dan pengaturan zonasi yang harus dipatuhi. Selain itu, dokumen ini juga mencatat rencana induk dan rincian teknis yang diperlukan untuk implementasi kebijakan tersebut.Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaAji Qan D
油
Dokumen ini adalah pedoman untuk penyusunan rencana detail tata ruang kota sebagai respons terhadap otonomi daerah dan berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Pedoman ini bertujuan untuk menyediakan acuan teknis yang mendukung perencanaan yang sistematis dan terarah, serta memperhatikan karakteristik setempat. Diharapkan pedoman ini dapat dioptimalkan melalui masukan dan saran untuk perbaikan di masa mendatang.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
油
Dokumen ini merinci rencana penataan ruang strategis untuk Provinsi Kalimantan Timur, yang mencakup isu-isu kebijakan, potensi, dan tantangan terkait pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi regional. Provinsi ini memiliki keunggulan dalam sektor migas dan pertambangan, namun menghadapi kesenjangan wilayah yang memerlukan perhatian dalam pelayanan sosial dan infrastruktur. Strategi pengembangan bertujuan untuk menciptakan pemerataan hasil pembangunan sambil menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Daya dukung lingkungan
Daya dukung lingkunganRiska_21
油
Dokumen tersebut membahas tentang konsep daya dukung lingkungan, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dokumen juga membahas mengenai pelestarian daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan melalui berbagai upaya perlindungan. Selanjutnya dibahas mengenai analisis daya dukung wilayah untuk mengetahui daya tampung maksimum lingkungan.Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
油
Dokumen ini membahas perencanaan pembangunan daerah, menguraikan tujuan, tantangan, dan sistem yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memberdayakan daerah. Beberapa isu yang diangkat meliputi disparitas pembangunan, pengangguran, kemiskinan, serta kelemahan dalam perencanaan dan bias-bias yang mempengaruhi efektivitasnya. Ditekankan perlunya partisipasi masyarakat dan pelibatan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar dapat mencapai tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.amdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptx
amdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptxZUHRYHARYONO2
油
Manual Guide Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet UKL-UPL Pelaku Usaha memberikan panduan penggunaan sistem Amdalnet untuk proses pengajuan dan persetujuan dokumen UKL-UPL pelaku usaha mulai dari penambahan rencana usaha dan kegiatan, penapisan, publikasi pengumuman, penyusunan dokumen UKL-UPL, hingga penerbitan persetujuan lingkungan.Billing rate-konsultan -20091008141045__2178__0_2
Billing rate-konsultan -20091008141045__2178__0_2Ismed Nur
油
Surat edaran bersama ini memberikan petunjuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk jasa konsultansi yang terdiri dari Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil. Biaya Langsung Personil meliputi gaji, tunjangan, dan keuntungan, sedangkan Biaya Langsung Non Personil meliputi biaya perjalanan, akomodasi, dan pengeluaran lainnya. Surat ini menetapkan formula perhitungan dan ketentuan untuk kedua kompTata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah
Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA SampahJoy Irman
油
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pemilihan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. TPA merupakan tempat terakhir pengelolaan sampah yang melakukan proses akhir pengembalian sampah ke lingkungan secara aman. Lokasi TPA ideal harus memenuhi kriteria geologi, hidrogeologi, hidrologi, dan tidak membahayakan sumber air serta jauh dari pemukiman. Dokumen ini juga menjelaskan parameter yang mempengAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanSOFI ANI
油
Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) melibatkan penilaian morfologi, kemudahan dikerjakan, dan kestabilan lereng lahan untuk menentukan kemampuan lahan di suatu wilayah. Faktor-faktor yang dinilai meliputi jenis tanah, kemiringan, ketinggian, dan penggunaan lahan eksisting untuk menghasilkan peta SKL dengan nilai kemampuan lahan dari yang paling rendah hingga paling tinggi.PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALWahyu Yuns
油
Peraturan Menteri ini mengatur tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal meliputi yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dilakukan di kawasan lindung, atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Kategori Amdal terdiri dari A, B, atau C, ditentukan berdasarkKEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUPLAKSMI WIJAYANTI
油
1. Dokumen ini membahas kerangka konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai alat untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan.
2. Empat building block utama dibahas yaitu kerangka ekosistem layanan, ekorwilayah, kapasitas penyediaan terhadap permintaan, dan intervensi kebijakan.
3. Arahan kebijakan nasional menekankan penerapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yangPermen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Penataan Ruang
油
Pedoman ini mengatur penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau (RTNH) di kawasan perkotaan. Dokumen ini menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, tipologi, standar luas penyediaan, dan pengaturan material RTNH pada berbagai skala lingkungan perkotaan. Pedoman ini bertujuan menjamin ketersediaan dan keberlanjutan RTNH bagi kepentingan masyarakat perkotaan.Teknik perencanaan pembangunan desa
Teknik perencanaan pembangunan desaPEMPROP JABAR
油
Dokumen ini membahas teknik perencanaan pembangunan desa, menekankan pentingnya data akurat dan metode partisipatif dalam pengambilan keputusan. Berbagai metode, seperti ZOPP dan PRA, digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan memastikan kebutuhan lokal tercapai. Penekanan pada peran aktif masyarakat dan data yang valid bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan desa di Indonesia.9%2610 perencanaan kota
9%2610 perencanaan kotanwahyuni11
油
Dokumen ini membahas berbagai aspek perencanaan kota, termasuk definisi kota dari sudut pandang demografi, sosial budaya, ekonomi, fisik, geografis, dan administratif. Dijelaskan pula tentang bentuk dan struktur kota yang dipengaruhi oleh jaringan jalan, daya dukung lahan, dan kebijakan pemerintah. Proses perencanaan kota juga diuraikan melalui tahapan analisis, implementasi, dan evaluasi untuk mencapai tujuan tata ruang yang efektif.Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifDadang Solihin
油
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan partisipatif menurut Dadang Solihin. Secara singkat, perencanaan partisipatif adalah proses perencanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai tahapan perencanaan mulai dari perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi."Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
油
Dokumen ini berisi informasi mengenai profil Dadang Solihin, seorang direktur evaluasi kinerja pembangunan di Bappenas, serta penjelasan mengenai berbagai jenis evaluasi dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Evaluasi tersebut mencakup proses, biaya-manfaat, dan dampak program, serta berbagai ketentuan dan mekanisme monitoring yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan program pembangunan. Selain itu, dokumen ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan evaluasi.Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
Penyusunan Indikator Kinerja PembangunanDadang Solihin
油
Dokumen ini membahas penyusunan indikator kinerja untuk evaluasi pembangunan di Indonesia oleh Drs. H. Dadang Solihin dari Bappenas. Indikator kinerja yang dibahas mencakup jenis, fungsi, serta langkah-langkah dalam penyusunannya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, dokumen ini juga mencakup pengertian-pengertian terkait kinerja dan contoh-contoh pengukuran yang relevan dalam konteks perencanaan pembangunan.Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
油
Dokumen tersebut membahas kriteria pengklasifikasian zona dan subzona kawasan lindung serta kawasan budi daya. Terdapat empat kriteria utama pengklasifikasian yaitu definisi, tujuan penetapan, kriteria kinerja, dan kriteria perencanaan untuk masing-masing zona.Identifikasi isu strategis_hn
Identifikasi isu strategis_hnalizias_boys
油
Dokumen ini membahas langkah-langkah penting dalam penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk pembangunan berkelanjutan, mencakup identifikasi isu strategis, pelibatan pemangku kepentingan, dan kajian dampak. Isu lingkungan hidup yang harus dipertimbangkan mencakup perubahan iklim, daya dukung lingkungan, serta risiko bencana. Proses ini penting untuk memastikan keputusan pembangunan yang relevan dan berkelanjutan di tingkat tata ruang wilayah.Pengelolaan lingkungan hidup
Pengelolaan lingkungan hidupIsmed Ady
油
Dokumen ini membahas tentang pengertian lingkungan hidup, unsur-unsur lingkungan hidup, kerusakan lingkungan akibat peristiwa alam dan ulah manusia, serta upaya pemeliharaan lingkungan hidup melalui analisis dampak lingkungan (AMDAL), pembangunan berwawasan lingkungan, dan penerapan prinsip pemeliharaan daya dukung lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam.Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-kdenny KARWUR
油
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) memberikan arahan pengalokasian ruang wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil ke dalam zona-zona seperti Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur Laut. Dokumen ini juga menjelaskan penyelarasan antara RZWP-3-K dengan rencana-rencana lain seperti Rencana TPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
油
Dokumen ini membahas tentang penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) serta prasyarat dan tahapan yang diperlukan, berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa. RPKP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dan pengembangan komoditas unggulan. Pelaksanaan rencana ini melibatkan berbagai stakeholder untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan kawasan perdesaan.Kepmen 534 2001 spm tt ruang perkim
Kepmen 534 2001 spm tt ruang perkimVerry Damayanti
油
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah menetapkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang, perumahan, permukiman, dan pekerjaan umum. Pedoman ini berisi indikator dan kuantitas serta kualitas layanan minimal yang harus disediakan pemerintah daerah dalam bidang-bidang tersebut.SISTEM TRANSPORTASI.ppt
SISTEM TRANSPORTASI.pptlukimnomleni
油
Dokumen ini membahas sistem transportasi oleh dr. Don Gaspar N. da Costa, yang mencakup visi transportasi perkotaan yang efisien, efektif, aman, dan nyaman, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan infrastruktur transportasi di Kota Kupang. Fokus utama meliputi peningkatan aksesibilitas, mobilitas, ekonomi, struktur sosial, kualitas lingkungan, dan kinerja kelembagaan. Selain itu, dokumentasi ini menguraikan peran sistem transportasi dalam masyarakat dan dampaknya terhadap lingkungan serta ekonomi lokal.IAP Indonesian Most Livable City Index
IAP Indonesian Most Livable City IndexOswar Mungkasa
油
The document discusses the Indonesian Most Livable City Index conducted by the Indonesian Planners Association (IAP). The index surveys residents across 15 major Indonesian cities to assess perceptions of livability based on factors such as physical environment, transportation, health, education, infrastructure, economic conditions, and neighborhood interactions.
The 2009 survey found the average livability index score for Indonesian cities was 54.17%, indicating that less than half of residents felt their cities were comfortable places to live. Yogyakarta had the highest score at 65.34 while Pontianak had the lowest at 43.65. A 2011 survey found similar average results, with Yogyakarta and Denpasar perceived as the most livablePermen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Dewi Hadiwinoto
油
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 menetapkan pedoman umum untuk kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) guna memastikan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program. Pedoman ini mencakup integrasi KLHS, tahapan pelaksanaan, serta metode dan prinsip-prinsip yang mendasar untuk mencapai tujuan tersebut. Peraturan ini mulai berlaku pada 21 November 2011 dan mencabut peraturan sebelumnya.Pelatihan penyusunan klhs
Pelatihan penyusunan klhsHairullah Gazali
油
Dokumen ini menjelaskan pelatihan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang penting untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam perencanaan daerah. KLHS diperlukan sebelum memberikan izin pengelolaan lahan dan hutan serta digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi dampak kebijakan dan program. Pelatihan diadakan selama dua hari, dengan berbagai materi terkait pelaksanaan dan implementasi KLHS.More Related Content
What's hot (20)
amdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptx
amdalnet-manual-guide-uklupl-pelaku-usaha-26sep2022.pptxZUHRYHARYONO2
油
Manual Guide Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet UKL-UPL Pelaku Usaha memberikan panduan penggunaan sistem Amdalnet untuk proses pengajuan dan persetujuan dokumen UKL-UPL pelaku usaha mulai dari penambahan rencana usaha dan kegiatan, penapisan, publikasi pengumuman, penyusunan dokumen UKL-UPL, hingga penerbitan persetujuan lingkungan.Billing rate-konsultan -20091008141045__2178__0_2
Billing rate-konsultan -20091008141045__2178__0_2Ismed Nur
油
Surat edaran bersama ini memberikan petunjuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk jasa konsultansi yang terdiri dari Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil. Biaya Langsung Personil meliputi gaji, tunjangan, dan keuntungan, sedangkan Biaya Langsung Non Personil meliputi biaya perjalanan, akomodasi, dan pengeluaran lainnya. Surat ini menetapkan formula perhitungan dan ketentuan untuk kedua kompTata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah
Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA SampahJoy Irman
油
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pemilihan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. TPA merupakan tempat terakhir pengelolaan sampah yang melakukan proses akhir pengembalian sampah ke lingkungan secara aman. Lokasi TPA ideal harus memenuhi kriteria geologi, hidrogeologi, hidrologi, dan tidak membahayakan sumber air serta jauh dari pemukiman. Dokumen ini juga menjelaskan parameter yang mempengAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanSOFI ANI
油
Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) melibatkan penilaian morfologi, kemudahan dikerjakan, dan kestabilan lereng lahan untuk menentukan kemampuan lahan di suatu wilayah. Faktor-faktor yang dinilai meliputi jenis tanah, kemiringan, ketinggian, dan penggunaan lahan eksisting untuk menghasilkan peta SKL dengan nilai kemampuan lahan dari yang paling rendah hingga paling tinggi.PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALWahyu Yuns
油
Peraturan Menteri ini mengatur tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal meliputi yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dilakukan di kawasan lindung, atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Kategori Amdal terdiri dari A, B, atau C, ditentukan berdasarkKEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUPLAKSMI WIJAYANTI
油
1. Dokumen ini membahas kerangka konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai alat untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan.
2. Empat building block utama dibahas yaitu kerangka ekosistem layanan, ekorwilayah, kapasitas penyediaan terhadap permintaan, dan intervensi kebijakan.
3. Arahan kebijakan nasional menekankan penerapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yangPermen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Penataan Ruang
油
Pedoman ini mengatur penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau (RTNH) di kawasan perkotaan. Dokumen ini menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, tipologi, standar luas penyediaan, dan pengaturan material RTNH pada berbagai skala lingkungan perkotaan. Pedoman ini bertujuan menjamin ketersediaan dan keberlanjutan RTNH bagi kepentingan masyarakat perkotaan.Teknik perencanaan pembangunan desa
Teknik perencanaan pembangunan desaPEMPROP JABAR
油
Dokumen ini membahas teknik perencanaan pembangunan desa, menekankan pentingnya data akurat dan metode partisipatif dalam pengambilan keputusan. Berbagai metode, seperti ZOPP dan PRA, digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan memastikan kebutuhan lokal tercapai. Penekanan pada peran aktif masyarakat dan data yang valid bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan desa di Indonesia.9%2610 perencanaan kota
9%2610 perencanaan kotanwahyuni11
油
Dokumen ini membahas berbagai aspek perencanaan kota, termasuk definisi kota dari sudut pandang demografi, sosial budaya, ekonomi, fisik, geografis, dan administratif. Dijelaskan pula tentang bentuk dan struktur kota yang dipengaruhi oleh jaringan jalan, daya dukung lahan, dan kebijakan pemerintah. Proses perencanaan kota juga diuraikan melalui tahapan analisis, implementasi, dan evaluasi untuk mencapai tujuan tata ruang yang efektif.Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifDadang Solihin
油
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan partisipatif menurut Dadang Solihin. Secara singkat, perencanaan partisipatif adalah proses perencanaan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai tahapan perencanaan mulai dari perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi."Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
油
Dokumen ini berisi informasi mengenai profil Dadang Solihin, seorang direktur evaluasi kinerja pembangunan di Bappenas, serta penjelasan mengenai berbagai jenis evaluasi dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Evaluasi tersebut mencakup proses, biaya-manfaat, dan dampak program, serta berbagai ketentuan dan mekanisme monitoring yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan program pembangunan. Selain itu, dokumen ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan evaluasi.Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
Penyusunan Indikator Kinerja PembangunanDadang Solihin
油
Dokumen ini membahas penyusunan indikator kinerja untuk evaluasi pembangunan di Indonesia oleh Drs. H. Dadang Solihin dari Bappenas. Indikator kinerja yang dibahas mencakup jenis, fungsi, serta langkah-langkah dalam penyusunannya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, dokumen ini juga mencakup pengertian-pengertian terkait kinerja dan contoh-contoh pengukuran yang relevan dalam konteks perencanaan pembangunan.Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
油
Dokumen tersebut membahas kriteria pengklasifikasian zona dan subzona kawasan lindung serta kawasan budi daya. Terdapat empat kriteria utama pengklasifikasian yaitu definisi, tujuan penetapan, kriteria kinerja, dan kriteria perencanaan untuk masing-masing zona.Identifikasi isu strategis_hn
Identifikasi isu strategis_hnalizias_boys
油
Dokumen ini membahas langkah-langkah penting dalam penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk pembangunan berkelanjutan, mencakup identifikasi isu strategis, pelibatan pemangku kepentingan, dan kajian dampak. Isu lingkungan hidup yang harus dipertimbangkan mencakup perubahan iklim, daya dukung lingkungan, serta risiko bencana. Proses ini penting untuk memastikan keputusan pembangunan yang relevan dan berkelanjutan di tingkat tata ruang wilayah.Pengelolaan lingkungan hidup
Pengelolaan lingkungan hidupIsmed Ady
油
Dokumen ini membahas tentang pengertian lingkungan hidup, unsur-unsur lingkungan hidup, kerusakan lingkungan akibat peristiwa alam dan ulah manusia, serta upaya pemeliharaan lingkungan hidup melalui analisis dampak lingkungan (AMDAL), pembangunan berwawasan lingkungan, dan penerapan prinsip pemeliharaan daya dukung lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam.Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-kdenny KARWUR
油
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) memberikan arahan pengalokasian ruang wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil ke dalam zona-zona seperti Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur Laut. Dokumen ini juga menjelaskan penyelarasan antara RZWP-3-K dengan rencana-rencana lain seperti Rencana TPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
油
Dokumen ini membahas tentang penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) serta prasyarat dan tahapan yang diperlukan, berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa. RPKP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dan pengembangan komoditas unggulan. Pelaksanaan rencana ini melibatkan berbagai stakeholder untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan kawasan perdesaan.Kepmen 534 2001 spm tt ruang perkim
Kepmen 534 2001 spm tt ruang perkimVerry Damayanti
油
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah menetapkan pedoman penentuan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang, perumahan, permukiman, dan pekerjaan umum. Pedoman ini berisi indikator dan kuantitas serta kualitas layanan minimal yang harus disediakan pemerintah daerah dalam bidang-bidang tersebut.SISTEM TRANSPORTASI.ppt
SISTEM TRANSPORTASI.pptlukimnomleni
油
Dokumen ini membahas sistem transportasi oleh dr. Don Gaspar N. da Costa, yang mencakup visi transportasi perkotaan yang efisien, efektif, aman, dan nyaman, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan infrastruktur transportasi di Kota Kupang. Fokus utama meliputi peningkatan aksesibilitas, mobilitas, ekonomi, struktur sosial, kualitas lingkungan, dan kinerja kelembagaan. Selain itu, dokumentasi ini menguraikan peran sistem transportasi dalam masyarakat dan dampaknya terhadap lingkungan serta ekonomi lokal.IAP Indonesian Most Livable City Index
IAP Indonesian Most Livable City IndexOswar Mungkasa
油
The document discusses the Indonesian Most Livable City Index conducted by the Indonesian Planners Association (IAP). The index surveys residents across 15 major Indonesian cities to assess perceptions of livability based on factors such as physical environment, transportation, health, education, infrastructure, economic conditions, and neighborhood interactions.
The 2009 survey found the average livability index score for Indonesian cities was 54.17%, indicating that less than half of residents felt their cities were comfortable places to live. Yogyakarta had the highest score at 65.34 while Pontianak had the lowest at 43.65. A 2011 survey found similar average results, with Yogyakarta and Denpasar perceived as the most livableViewers also liked (20)
Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Permen lh 09 2011 Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Dewi Hadiwinoto
油
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 menetapkan pedoman umum untuk kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) guna memastikan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana, dan program. Pedoman ini mencakup integrasi KLHS, tahapan pelaksanaan, serta metode dan prinsip-prinsip yang mendasar untuk mencapai tujuan tersebut. Peraturan ini mulai berlaku pada 21 November 2011 dan mencabut peraturan sebelumnya.Pelatihan penyusunan klhs
Pelatihan penyusunan klhsHairullah Gazali
油
Dokumen ini menjelaskan pelatihan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang penting untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam perencanaan daerah. KLHS diperlukan sebelum memberikan izin pengelolaan lahan dan hutan serta digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi dampak kebijakan dan program. Pelatihan diadakan selama dua hari, dengan berbagai materi terkait pelaksanaan dan implementasi KLHS.Tahapan penyelenggaraan KLHS
Tahapan penyelenggaraan KLHSMusnanda Satar
油
Dokumen ini menjelaskan tahapan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), termasuk penapisan, pelaksanaan, perumusan alternatif penyempurnaan, dan rekomendasi perbaikan kebijakan. Fokus utama adalah pada pengkajian dampak kebijakan, rencana, dan program terhadap lingkungan, serta pengintegrasian hasil kajian untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kriteria penapisan dan isu-isu yang terkait dengan dampak lingkungan juga dibahas secara rinci.Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup StrategisLAKSMI WIJAYANTI
油
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 mengatur tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana, dan program yang berdampak lingkungan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. KLHS bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui pengkajian dampak lingkungan dan rekomendasi kebijakan, serta melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS dengan standar kualitas yang dijamin dan terintegrasi dalam perencanaan daerah.Pp 46 tahun 2016 ttg klhs
Pp 46 tahun 2016 ttg klhsWahyu Yuns
油
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program. Kajian lingkungan hidup strategis wajib dilakukan untuk rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, serta kebijakan yang berpotensi berdampak lingkungan. Proses kajian meliputi identifikasiKerangka RPPLH Nasional
Kerangka RPPLH Nasional LAKSMI WIJAYANTI
油
Dokumen ini membahas kerangka konsep rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional Indonesia. Terdiri dari perencanaan perlindungan fungsi ekosistem, pengendalian kualitas lingkungan hidup, pengendalian perubahan iklim, dan pemanfaatan sumber daya alam. Dokumen ini juga membahas indeks kualitas lingkungan hidup dan langkah-langkah tindakan segera seperti kompensasi jasa lingkungan, pemulihan, moratorium, dan reModul pengantar klhs
Modul pengantar klhsTiara Az-Zahra
油
Dokumen ini membahas tentang prosedur dan pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mengatasi masalah lingkungan di Indonesia. KLHS diterapkan sejak 2007 sebagai respons atas keterbatasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk menangani isu lingkungan secara komprehensif. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai peraturan dan kebijakan terkait pelaksanaan KLHS oleh pemerintah daerah dan pentingnya partisipasi pemangku kepentingan.keberlanjutan pnpm mp melalui kegiatan penanganan kumuh
keberlanjutan pnpm mp melalui kegiatan penanganan kumuhBagus ardian
油
Dokumen ini membahas tentang keberlanjutan program PNPM-MP melalui kegiatan penanganan permukiman kumuh. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam menangani permukiman kumuh dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan transformasi sosial. Dokumen ini juga menampilkan dokumentasi foto program kegiatan penanganan kumuh.program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakarta
program pnpm mandiri perkotaan tentang pembangunan sanitasi di surakartaBagus ardian
油
Dokumen ini membahas program PNPM Mandiri Perkotaan di Surakarta yang berfokus pada pembangunan sanitasi lingkungan antara tahun 2008 hingga 2014. Program ini melibatkan pembangunan infrastruktur sanitasi, persampahan, dan penyediaan air bersih di 51 kelurahan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terdapat strategi penanganan masalah sanitasi di lingkungan kumuh dengan mengedepankan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota Surakarta
Paparan Kelurahan Usulan Lokasi PLPBK Metropolis Kota SurakartaBagus ardian
油
Dokumen ini menyampaikan paparan usulan program PLPBK alokasi khusus di Kota Surakarta yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan permukiman padat penduduk dan sanitasi. Wilayah yang diusulkan memiliki masalah kesehatan dan kemiskinan serta rencana penataan kawasan yang mencakup penataan hunian dan dapur komunal. Pekerjaan ini merupakan bagian dari komitmen pemkot dalam memberdayakan masyarakat mandiri di perkotaan.Tata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahannandradr
油
Dokumen tersebut membahas rencana tata ruang dan degradasi lahan di Kabupaten Purbalingga. Dokumen ini menjelaskan tentang lahan, rencana tata ruang, pola hubungan penduduk dengan degradasi lahan, dampak degradasi lahan, upaya penanggulangannya seperti reboisasi.Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK MetropolisBagus ardian
油
Strategi penataan permukiman kumuh Kota Surakarta mencakup perencanaan, pembangunan, dan pengendalian permukiman yang layak huni dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.Peraturan dan Masalah PKL
Peraturan dan Masalah PKLsuryokoco suryoputro
油
Dokumen tersebut membahas peraturan dan masalah terkait pedagang kaki lima (PKL) di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Terdapat berbagai peraturan pemerintah dan perda DKI yang mengatur PKL, namun masih banyak tantangan dalam melindungi dan mendukung pengembangan usaha PKL. Diskusi panel menyarankan perlu program partisipatif multi-stakeholder untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHSLAKSMI WIJAYANTI
油
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Government of Indonesia Regulation on Strategic Environmental AssessmentPertumbuhan dan Perkembangan Kota Surakarta
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota SurakartaGrace Jusuf
油
Kota Solo berkembang pesat menjadi kota kelas menengah dengan berbagai keunggulan seperti penataan ruang yang baik dan udara bersih. Pemerintah kota melakukan berbagai pembangunan infrastruktur seperti transportasi umum, taman kota, dan pelestarian kawasan bersejarah untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Pendidikan juga ditingkatkan dengan dukungan biaya untuk siswa tidak mampu.Pedagang kaki lima presentasi
Pedagang kaki lima presentasianang_setya
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian PKL menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli, dan umum. Juga menjelaskan penyebab maraknya PKL, asal mula istilah PKL, serta dampak positif dan negatif dari keberadaan PKL.Permukiman kumuh dan upaya mengatasinya
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinyaMailendra Hatake
油
Dokumen tersebut membahas tentang permukiman kumuh dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Permukiman kumuh ditandai dengan kepadatan penduduk dan kondisi rumah yang di bawah standar, serta kurangnya prasarana dan sarana. Hal ini disebabkan oleh pertambahan penduduk yang tidak terkendali di perkotaan. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain Program Perbaikan Kampung dan peremajaan lingkungan kumuh dengan membongPenataan Kota Surakarta
Penataan Kota Surakartaenconika
油
Dokumen ini membahas program penataan kota yang diimplementasikan oleh pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka dan revitalisasi area publik. Fokus utamanya mencakup penataan koridor, pertamanan, bantaran sungai, dan peningkatan fungsi bangunan bersejarah. Rencana ini melibatkan pengembalian fungsi ruang publik dan menciptakan suasana kota yang lebih ramah terhadap pejalan kaki.Materi sosialisasi penataan ruang
Materi sosialisasi penataan ruangArikha Nida
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ruang dan pentingnya penataan ruang, termasuk akibat jika penataan ruang tidak dilakukan dengan baik. Ruang meliputi darat, laut, dan udara yang harus ditata secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan manusia secara aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.TINJAUAN KRITIS KEBIJAKAN EKONOMI DAN TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIY
TINJAUAN KRITIS KEBIJAKAN EKONOMI DAN TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DIYpujiatisrirejeki
油
Dokumen tersebut membahas analisis sektor basis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ). Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor basis di Yogyakarta adalah informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, serta penyediaan listrik dan gas.Ad
More from Musnanda Satar (16)
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangMusnanda Satar
油
Dokumen ini menguraikan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk regulasi zonasi, perizinan, insentif, dan sanksi, dengan fokus pada pengelolaan wilayah sungai Musnanda. Pertimbangan seperti keterlibatan masyarakat, kajian lingkungan, dan penegakan hukum juga dibahas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata ruang dan efektivitas implementasi perizinan.Bekerja dengan data online arcgis server
Bekerja dengan data online arcgis serverMusnanda Satar
油
Dokumen ini menjelaskan penggunaan ArcGIS Server dan layanan data online di Indonesia, termasuk portal GIS 'Tanah Airku' yang menyediakan akses ke data spasial melalui Web Map Service (WMS). Pengguna dapat mencoba layanan ArcGIS Online secara gratis untuk mengakses dan mempublikasikan data, dan langkah-langkah melakukan pendaftaran serta pencarian layer juga dijelaskan. Penting untuk diingat bahwa layanan ini memerlukan koneksi internet dan lisensi ArcGIS yang valid.Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di Kabupaten
Proses Pelaksanaan KLHS RTRW dan RPJM di KabupatenMusnanda Satar
油
KLHS merupakan analisis sistematis dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam rencana dan kebijakan. KLHS dilakukan dalam penyusunan RTRW, RPJP, dan RPJM untuk merekomendasikan perbaikan agar memasukkan prinsip berkelanjutan. Mutu KLHS diukur dari kemampuannya menginformasikan keputusan strategis dan mendorong alternatif yang lebih baik melalui proses demokAnalisis forest fire kaltim+kaltara
Analisis forest fire kaltim+kaltaraMusnanda Satar
油
Dokumen ini memberikan ringkasan tentang analisis kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur dan Utara berdasarkan data satelit NASA dan NOAA dari 1 Agustus hingga 7 September 2015. Hasilnya menunjukkan bahwa Kabupaten Berau memiliki jumlah titik api terbanyak. Secara lebih spesifik, Kecamatan Pulau Derawan dan Segah masuk kategori dengan jumlah titik api tinggi. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa jumlahAnalisis spatial lokasi hti kalimantan timur
Analisis spatial lokasi hti kalimantan timurMusnanda Satar
油
Dokumen ini menganalisis lokasi hutan tanaman industri (HTI) di Kalimantan Timur dengan metode analisis spasial. Hasilnya menunjukkan sebaran HTI di luar kawasan hutan produksi dan habitat orangutan, serta rekomendasi untuk menyesuaikan delineasi konsesi HTI dengan kondisi terekam dan memperhatikan aspek konservasi.Peluang implementasi Development by Design (DbD) di Sektor HTI
Peluang implementasi Development by Design (DbD) di Sektor HTIMusnanda Satar
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas peluang penerapan pendekatan Development by Design (DbD) pada sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kalimantan Timur untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan; (2) Pendekatan DbD dapat mengintegrasikan aspek konservasi dalam penetapan alokasi lahan HTI dan manajemen kawasan konsesi; dan (3) Rekomendasi untuk penerapan DbD mManual ArcGIS
Manual ArcGIS Musnanda Satar
油
Manual ini membahas pengantar tentang sistem informasi geografis (GIS) mulai dari konsep dasar pemetaan, proyeksi peta, komponen GIS, manfaat GIS, dan contoh penerapan GIS dalam berbagai bidang. Secara garis besar pula dijelaskan tahapan pengolahan data spatial, analisis, dan visualisasi menggunakan GIS."Development by design bahasa indonesia
Development by design bahasa indonesiaMusnanda Satar
油
DbD merupakan proses perencanaan berbasis ilmu pengetahuan untuk menyeimbangkan pembangunan dan konservasi dengan menerapkan tingkat mitigasi. Rekomendasi untuk Kalimantan Timur mencakup penggunaan KLHS untuk menentukan prioritas konservasi secara partisipatif, pengembangan metode evaluasi dampak, dan penguatan mekanisme kompensasi seperti RSPO.Tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJMD KabupatenMusnanda Satar
油
Dokumen ini menjelaskan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah dengan landasan hukum yang terkait. Penyusunan RPJP/RPJMD harus memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan dan dilakukan secara terkoordinasi serta melibatkan analisis kondisi daerah. Dokumen ini juga mengatur visi, misi, tujuan, dan indikasi program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai target kinerja yang diinginkan.Tata Cara Penyusunan RPJP/M D Kabupaten
Tata Cara Penyusunan RPJP/M D KabupatenMusnanda Satar
油
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, landasan hukum, dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD); (2) RPJP merupakan rencana 20 tahun sementara RPJM merupakan rencana 5 tahun; (3) Penyusunan RPJP/M harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan dokumen perencanaan di atasnyPresentation Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim
Presentation Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim Musnanda Satar
油
Dokumen tersebut membahas tentang perubahan iklim, termasuk definisi, tanda-tanda, dampak, upaya mitigasi dan adaptasi. Dokumen tersebut juga membahas peran Indonesia dalam mengurangi emisi, termasuk sasaran penurunan emisi, serta peran restorasi ekosistem dan pengelolaan hutan mangrove dan lahan gambut di kabupaten Mimika untuk menangani dampak perubahan iklim.Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdMusnanda Satar
油
Dokumen ini membahas proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Musnanda Satar Sarmi, termasuk definisi, landasan hukum, dan langkah-langkah penyusunan. Renstra SKPD mencakup rencana jangka lima tahun, sedangkan Renja SKPD untuk rencana tahunan, keduanya ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Dokumen ini juga mencakup sistematika dan tahapan penyusunan yang harus diikuti oleh SKPD dalam mengembangkan rencana pembangunan.Web mapping
Web mappingMusnanda Satar
油
Web mapping involves designing and delivering maps on the World Wide Web. It has become more accessible due to free and open source software and data. There are several types of web maps, including analytic maps that allow online analysis, animated maps that show changes over time, and collaborative maps that allow multiple users to edit maps simultaneously. Popular technologies used for web mapping include spatial databases for storing and querying geographic data, and WMS servers for generating map images on demand from layered geographic datasets.Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial Musnanda Satar
油
Dokumen ini menjelaskan tentang infrastruktur data spatial (SDI) di Indonesia, pentingnya data spasial untuk perencanaan pembangunan, dan perkembangan serta tantangan dalam pengelolaan data geospasial. SDI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas data spatial melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, diperlukan langkah-langkah hukum, standarisasi, dan pengembangan kapasitas SDM untuk implementasi yang efektif.Metadata Dalam GIS
Metadata Dalam GISMusnanda Satar
油
Metadata adalah informasi yang menjelaskan dan mengelola sumber data, penting untuk aksesibilitas dan keberlanjutan data. Jenis-jenis metadata termasuk descriptive, structural, dan administrative, dengan kegunaan yang berbeda dalam pengelolaan data. Dalam konteks GIS, metadata membantu mendeskripsikan data geospasial dan banyak software tersedia untuk mengelola metadata tersebut.Aplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruangMusnanda Satar
油
1. Aplikasi sistem informasi geografis (GIS) dapat membantu penataan ruang dengan mengumpulkan dan menganalisis data spasial secara akurat.
2. GIS digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang.
3. Kapasitas SDM perlu ditingkatkan untuk memanfaatkan GIS secara optimal dalam penataan ruang.Ad
KLHS
- 1. Musnanda
- 2. Definisi KLHS SEA is a systematic process for evaluating the environmental consequences of proposed policy, plan, or program initiatives in order to ensure they are fully included and appropriately addressed at the earliest appropriate stage of decision-making on par with economic and social considerations (Sadler dan Verheem, 1996). KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi terhadap lingkungan hidup dari inisiatif usulan kebijakan, rencana, atau program (KRP) dalam rangka memastikan adanya pertimbangan LH yang tepat dan dilaksanakan pada tahapan sedini/seawal mungkin dari proses pengambilan keputusan KRP selain pertimbangan ekonomi dan sosial
- 3. Mengapa Perlu KLHS Meningkatkan manfaat pembangunan. Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan. Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
- 4. Perbedaan KLHS dan AMDAL
- 5. Atribut AMDAL KLHS Posisi Perbedaan KLSH dan Akhir siklus pengambilan keputusan Hulu siklus pengambilan keputusan AMDAL Pendekatan Cenderung bersifat reaktif Cenderung pro-aktif Fokus analisis Identifikasi, prakiraan & evaluasi dampak lingkungan Evaluasi implikasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan Peringatan dini atas adanya dampak Dampak kumulatif Amat terbatas kumulatif Mengendalikan dan meminimumkan Memelihara keseimbangan alam, Titik berat telaahan dampak negatif pembangunan berkelanjutan Alternatif Alternatif terbatas jumlahnya Banyak alternatif Luas dan tidak rinci sebagai Kedalaman Sempit, dalam dan rinci landasan untuk mengarahkan visi & kerangka umum Proses multi-pihak, tumpang tindih Proses dideskripsikan dgn jelas, Deskripsi proses komponen, KRP merupakan proses mempunyai awal dan akhir iteratif & kontinyu Fokus pada agenda pembangunan Fokus pengendalian Menangani simptom kerusakan berkelanjutan, terutama ditujukan dampak lingkungan utk menelaah agenda keberlanjutan,