Pembentukan pemerintahan dan kelengkapan negara indonesia (sejarah indonesia)
Download as PPTX, PDF1 like3,501 views
INDONESIA
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (20)
Similar to Pembentukan pemerintahan dan kelengkapan negara indonesia (sejarah indonesia) (20)
![Ips [Sejarah] - Persiapan Kemerdekaan Indonesia](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/ipssejarah-120806021501-phpapp01-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Recently uploaded (6)
Pembentukan pemerintahan dan kelengkapan negara indonesia (sejarah indonesia)
- 1. Pembentukan Pemerintahan dan kelengkapan Negara Indonesia KELOMPOK 4 DONI HERAWAN FIRMAN RAMADHAN RESTI EKA RAHAYU DITA RENGGANIS ADAM ABDUL MALIK
- 2. Pembentukan pemerintahan indonesia diawali dengan mengadakan sidang pertama PPKI, tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Cuo Sangi-In yang menghasilkan: - Pembahasan dan Pengesahan UUD - Pengangkatan Presiden dan Wakil - Pembentukan Komite Nasional (Daerah)
- 3. Sebelum rapat membahas pengesahan UUD , Sukarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimejo dan Teuku Moh. Hassan untuk membahas kembali Piagam Jakarta. Hal tersebut dikarenakan pemeluk agama lain merasa keberatan terhadap kalimat Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam rancangan Piagam Jakarta. Kemudian rapat sepakat untuk merubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 4. Dalam pengangkatan presiden serta wakilnya,Oto Iskandardinata mengusulkan agar pemilihan presiden dilakukan secara aklamasi. Ia juga mengajukan Ir. Sukarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. Akhirnya usulan tersebut disetujui oleh para hadirin dan kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
- 5. 3. Pembentukan sebuah Komite Nasional (Daerah) Sebagai tindak lanjut dari sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 maka dibentuklah Komite Nasional Indonesia (KNI). Komite Nasional Indonesia adalah badan yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu). KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo. Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidenan. Namun, kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasihat presiden, tetapi juga mempunyai kewenangan legislatif. Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945
- 6. Kemudian PPKI melaksanakan sidangnya yang kedua yaitu tgl 19 Agustus.Sidang tersebut menghasilkan 3 buah keputusan,yaitu: Pembagian Wilayah RI Menjadi 8 Propinsi Menetapkan 12 Kementerian Pembahasan anggota-anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
- 7. 1. Pembagian Wilayah RI Menjadi 8 Provinsi Hal pertama yang dilakukan PPKI adalah membagi Indonesia menjadi 8 Provinsi,yaitu: Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Borneo (Kalimantan) Sulawesi Maluku Sunda Kecil Sumatera
- 8. 2. Membentuk 12 Kementrian Setelah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Provinsi beserta gubernurnya, PPKI kemudian Membentuk 12 Kementrian. Awalnya AHMAD SUBARDJO mengusulkan dibentuknya 13 kementerian. Namun setelah diakukan pembahasan, sidang memutuskan adanya 12 kementerian dan satu menteri negara, yaitu : Departemen Dalam Negeri; Departemen Luar Negeri; Departemen Kehakiman; Departemen Keuangan; Departemen Kemakmuran; Departemen Kesehatan; Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan; Departemen Sosial; Departemen Pertahanan; Departmen Perhubungan; Departemen Pekerjaan Umum.