Pendapat umum pp
Download as ppt, pdf2 likes1,397 views
Berdasarkan dokumen tersebut, pendapat umum masyarakat mengenai kredibilitas KPK dalam memberantas korupsi mulai berubah setelah dugaan adanya praktik makelar kasus di KPK terungkap melalui investigasi media massa. Isu ini menjadi perdebatan karena melibatkan berbagai kelompok pendapat yang mengemukakan pendapatnya, seperti Amien Rais, ICW, dan Bibit Samad Rianto.
Pendapat umum pp
- 1. Rena Marsista Yandi 2007110022 Yolanda Sendy Trisnawati 2007120031 Wulan Novita Sari 2007130006 Rangga Bayu 2007130021 Agastya Yogaswara 2007130031 Dewi Natalia 2007130050 Aditya Panji Rahmanto 2008111002 Asminarti 2008130011 Karina Agustina 2008130050 Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta 2010
- 2. Menyikapi konflik Cicak vs Buaya, sebagian besar masyarakat mendukung sepak terjang KPK, dan menganggap Polri telah melakukan kriminalisasi terhadap kedua Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Pada saat inilah, teori Spiral Kebisuan berlaku. Dimana pendapat dominan diadopsi oleh masyarakat sehingga terbentuk pendapat umum. Hal ini sangat dipengaruhi oleh berita-berita di media massa yang cenderung berpihak pada KPK. Di awal tahun 2010, melalui beragam penyidikan yang dilakukan lembaga-lembaga penegak hukum, keberadaan praktik makelar kasus di KPK, sedikit-demi sedikit mulai terbongkar. Dimulai pada 13 Januari 2010. ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, menyerahkan data dugaan makelar kasus di tubuh KPK, kepada Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum. Media massa pun tak kalah gencar memberitakan dugaan praktik makelar kasus ini.
- 3. Menurut Bernard Hennesy, Opini publik atau Pendapat Umum adalah kompleks referensi yang dinyatakan sejumlah orang tertentu mengenai isu yang menyangkut kepentingan umum. Menurut Henessy, pendapat umum harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1. Harus ada isu 2. Adanya kelompok individu yang berkepentingan dengan isu tersebut (publik) 3. Adanya kelompok-kelompok pendapat (complex of preferencess) yang merujuk pada totalitas pendapat. 4. Adanya pengungkapan pendapat (expression of opinion) 5. Adanya sejumlah orang penting yang terlibat (significant number of person invloved)
- 4. 1. Harus ada isu Belakangan ini, pendapat umum mengenai kredibilitas KPK dalam memberantas korupsi, telah berubah. Dugaan adanya penerimaan suap dalam tubuh KPK, sedikit demi sedikit mulai terungkap. Tapi tidak ditujukan kepada Bibit maupun Chandra. Ada nama lain yang diduga melakukan praktik makelar kasus dan menerima suap dari para tersangka KPK. Media massa mulai memberitakan kasus ini. Majalah Berita Mingguan Tempo, edisi 8-14 Maret 2010, mengungkap keberadaan makelar kasus ini melalui laporan investigasi. 2. Adanya kelompok individu yang berkepentingan dengan isu tersebut Kredibilitas KPK dalam mengungkap kasus korupsi, masih patut dipertimbangkan dibanding Polri dan Kejaksaan. Lalu, apa jadinya jika praktik makelar kasus dalam KPK terbukti kebenarannya? Kepada siapa masyarakat bisa menaruh harapan Indonesia bersih dari korupsi? Karena itu, isu ini menyangkut kepentingan masyarakat. Sifatnya yang kontoversial, memaksa masyarakat untuk mengemukakan pendapat, sehingga patut diperdebatkan.
- 5. 3. Adanya kelompok-kelompok pendapat yang merujuk pada totalitas pendapat Kelompok-kelompok di atas, ikut mengemukakan pendapat, sehingga menimbulkan kontroversi. Ada pihak yang pro terhadap KPK, dan adapula yang kontra.
- 6. 4. Adanya pengungkapan pendapat Pendapat dari tokoh yang kredibel, bisa dijadikan tolak ukur subjektif dalam pembentukan opini publik. Amien Rais, mantan Ketua MPR dan mantan Ketua Umum PAN, menyatakan pendapat sebagai berikut: Saya tidak setuju ada usaha dari manapun asalnya, yang melakukan defikasi, pendewaan terhadap KPK, seolah KPK dihuni para malaikat suci yang tidak mampu melakukan skandal dan kejahatan hukum." (Amien Rais: Makelar Kasus Juga Ada di KPK, Kompas.com, 6 November 2009). Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyokonya, juga mengaku tidak kaget dengan dugaan adanya makelar kasus di sekitar KPK. Alasannya, staf di lembaga antikorupsi tersebut sebagian besar berasal dari kepolisian dan kejaksaan, dua lembaga yang selama ini juga sering dikaitkan dengan keberadaan makelar kasus. (ICW Tidak Kaget Ada Makelar Kasus di KPK, Tempointeraktif.com, 9 Maret 2010).
- 7. 4. Adanya pengungkapan pendapat Denny Indrayana, staf ahli Kepresidenan Bidang Hukum, sekaligus sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, menyatakan: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum akan mengusut dugaan praktik makelar kasus di KPK. Bibit Samad Rianto juga mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut: "Masalah itu sudah lama ditangani Pengawasan Internal KPK, sudah di油release油oleh Plt (Pelaksana Tugas) Ketua KPK (Tumpak Hatorangan Panggabean) tidak ada unsur pidana di dalamnya," tutur Bibit. Ia menambahkan, dirinya tidak ikut menangani proses pengusutan dalam masalah tersebut. "Saya tidak ikut menangani masalahnya, saya serahkan pada hukum," tegasnya. (Usut Dugaan Anak Pemimpin KPK Jadi Makelar Kasus, Media Indonesia, 10 Maret 2010).
- 8. 5. Adanya sejumlah orang penting yang terlibat Pertama, Yulianto, makelar kasus yang diduga mempunyai jaringan kuat di KPK. Nama ini seperti angin, hembusannya kuat, tapi wujudnya tak tampak. Yulianto kerap diidentikan dengan Yudi Prianto. Yudi adalah putra sulung Bibit. Yudi juga seorang aktivis Lumbung Informasi Rakyat (Lira), LSM yang berafiliasi dengan lingkaran istana negara. Nama kedua, Ary Muladi, pengusaha asal Surabaya yang dikenal bisa membantu menangani kasus di KPK. Ary Muladi lah yang memperkenalkan nama rekaan Yulianto. Ary mengaku menyerahkan uang dari para tersangka KPK kepada Yulianto, yang kemudian akan diserahkan ke orang dalam KPK. Nama terakhir, Ade Raharja, Direktur Penyidikan KPK. Menurut isu yang berkembang, Ade tergolong pemain kakap. Ade adalah orang yang menerima suap dari makelar kasus, lalu membagikannya kepada para pejabat KPK.
- 9. Korupsi di Indonesia, bisa dikatakan sudah membudaya. Karena dilakukan secara massal dan periodik, sehingga cakupan moralitas korupsi berubah menjadi sesuatu yang dapat dibenarkan. Aristoteles menyebutnya Mob Rule. Yaitu, apa yang dilakukan banyak orang, itulah yang menjadi standar sekaligus aturan. Sebelumnya, banyak masyarakat simpatik dan mendukung sepak terjang KPK. Namun kini, simpati itu berubah menjadi keyakinan apatis. Karena berkembang pendapat umum, KPK bukanlah lembaga yang bersih dari korupsi dan makelar kasus. Hal ini dibuktikan melalui analisis unsur-unsur pendapat umum menurut Bernard Hennesy.
- 10. Sekian & Terima kasih