1 of 5
Ad
Recommended
Laporan fgd quasi dak selasa 11 sept 2012
Laporan fgd quasi dak selasa 11 sept 2012Beta Uliansyah
油
Notulen diskusi internal pegawai DJPK pada 11 September 2012 membahas pengalihan quasi dekon/tp menjadi DAK dengan tujuan meningkatkan potensi pegawai. Diskusi menghasilkan beberapa poin penting terkait dasar hukum pengalihan, kendala dalam proses, dan perlunya kebijakan DAK yang memadai. Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan secara rutin dengan tema yang divoting sebelum acara.Notulensi fgd ttg silpa dan dana idle
Notulensi fgd ttg silpa dan dana idleBeta Uliansyah
油
Notulensi FGD tentang SiLPA dan Dana Idle Pemerintah Daerah membahas beberapa poin penting, yaitu definisi SiLPA dan Dana Idle menurut peraturan serta perbedaannya, penyebab-penyebab terjadinya SiLPA baik internal maupun eksternal, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan Dana Bagi Hasil SDA dan meminimalisir SiLPA di masa datang. Forum diskusi sepakat untuk mengundang narasumber terkait gunNotulen fgd staf 9 okt 2012
Notulen fgd staf 9 okt 2012Beta Uliansyah
油
Notulen rapat staf DJPK membahas SILPA yang mendapat perhatian pemerintah pusat karena dana transfer besar ke daerah berasal dari pinjaman. SILPA harus berupa kas dan setara kas agar dapat digunakan, biasanya disimpan di BPD dalam bentuk SBI. Keberadaan SILPA wajar asalkan jumlahnya tidak signifikan. Usul diskusi lanjut tentang menentukan SILPA "sehat" dan "tidak sehat" serta memperbaNOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)M. Adli
油
Notulen rapat mengenai penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah di Pesisir Selatan mencakup berbagai topik seperti UU penyelenggara pemilu, pembangunan infrastruktur, pendidikan politik, dan pemekaran daerah. Beberapa aspirasi yang disampaikan termasuk perlunya perhatian terhadap kesejahteraan anggota KPU, perbaikan infrastruktur jalan dan objek wisata, serta pentingnya pendidikan politik yang proaktif. Selain itu, ada permintaan untuk meningkatkan dukungan bagi pemekaran kabupaten dan evaluasi UU administrasi kependudukan, mencakup berbagai usulan dari masyarakat dan instansi terkait.TRANSFER KE DAERAH DAN DESA SOLUSI BANGSA SEJAHTERA
TRANSFER KE DAERAH DAN DESA SOLUSI BANGSA SEJAHTERABeta Uliansyah
油
Dokumen ini membahas kebijakan desentralisasi fiskal melalui transfer ke daerah dan dana desa sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik di Indonesia. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 yang menekankan otonomi daerah dan pengaturan keuangan antara pusat dan daerah. Selain itu, dijelaskan tantangan serta kesimpulan mengenai penguatan perpajakan dan retribusi daerah untuk mendukung efektivitas implementasi desentralisasi.STRATEGI MENCAPAI OPINI WTP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)
STRATEGI MENCAPAI OPINI WTP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)Beta Uliansyah
油
A. LKPP disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berdasarkan UU Keuangan Negara. B. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan opini WTP pada LKPP, meliputi komitmen pimpinan, SDM, sistem informasi, regulasi, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. C. Isu penting penyusunan LKPP 2017 adalah penyajian nilai aset yang wajar melalui inventarisasi dan penilaUtang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaBeta Uliansyah
油
Dokumen tersebut membahas tantangan pembangunan Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah untuk mengatasinya. Tantangan utama adalah kualitas SDM rendah, ketimpangan yang masih tinggi, dan gap infrastruktur yang besar. APBN digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan pertumbuhan, kesejahteraan, dan pemerataan melalui pendapatan, belanja, dan pembiayaan utang.Crafting and publishing scientific research
Crafting and publishing scientific researchBeta Uliansyah
油
The document discusses the process of crafting and publishing scientific research. It begins with an introduction on insights from an author and reviewer. It then discusses five key success factors for publishing in high quality journals, including emphasizing significant contributions and developing hypotheses based on sound theory. The document also provides an example research study on the effects of CSR reporting regimes and financial conditions on willingness to invest in CSR. It outlines the research objectives, conceptual framework, hypotheses, and results. The conclusion emphasizes finding interesting topics and exposure to peers.Jaringan Komunikasi Pusat dan Daerah
Jaringan Komunikasi Pusat dan DaerahBeta Uliansyah
油
Dokumen ini membahas usulan strategi jaringan komunikasi pusat dan daerah Departemen Keuangan. Saat ini komunikasi antara pusat dan daerah belum terkoordinasi dengan baik. Diusulkan beberapa alternatif jalur komunikasi seperti SMS, call center, media sosial, dan aplikasi seperti SIMTRADA. Rencananya akan dibentuk SMS gateway, call center, dan ruang pelayanan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan terutLesson learned from detroit bankcruptcy
Lesson learned from detroit bankcruptcyBeta Uliansyah
油
Dokumen tersebut membahas tentang pelajaran yang dapat diambil dari kasus kebangkrutan Kota Detroit beserta penyebabnya. Beberapa poin penting yang disebutkan antara lain: (1) Detroit mengalami defisit fiskal berkelanjutan akibat penurunan pendapatan dan krisis keuangan, (2) tingginya beban legacy cost dan utang, dan (3) Detroit mengajukan permohonan kebangkrutan berdasarkan Chapter 9 untuk merestrukturisasi utangnya(Fiscally distressed) municipal merger
(Fiscally distressed) municipal mergerBeta Uliansyah
油
Dokumen ini membahas tentang stres fiskal yang dihadapi pemerintah daerah akibat defisit anggaran, utang yang meningkat, dan ketidakmampuan untuk menaikkan pendapatan. Ditekankan perlunya merger kotamadya sebagai solusi untuk mengatasi krisis fiskal dan demografi, yang sering dilakukan secara sukarela dengan insentif dari pemerintah pusat. Contoh-contoh dari negara lain menunjukkan pengurangan jumlah kotamadya sebagai respons terhadap tantangan keuangan dan demografis.PMK 165 Tahun 2013
PMK 165 Tahun 2013Beta Uliansyah
油
Peraturan ini mengatur pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2013. DAK tahap II dan III akan disalurkan setelah laporan realisasi penyerapan DAK tahap sebelumnya mencapai 90%. Apabila penyerapan DAK Bidang Pendidikan terlambat, penyaluran dan pelaporan DAK akan dipisah antara Bidang Pendidikan dan non-Pendidikan. Laporan realisasi penyerapan harus disampaikan ke Menteri Keuangan 7Mekanisme Transfer ke Daerah TA 2013
Mekanisme Transfer ke Daerah TA 2013Beta Uliansyah
油
Dokumen ini menjelaskan berbagai jenis dana transfer ke daerah yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, dengan anggaran total sebesar Rp528,6 triliun pada tahun 2013. Penyaluran dana dilakukan melalui pemindahbukuan dan terdapat sanksi bagi daerah yang tidak memenuhi syarat pelaporan, serta pengaturan khusus untuk alokasi dana pendidikan. Rincian penyaluran dan pemotongan juga dibahas, dengan fokus pada disiplin pelaporan dari pemerintah daerah.Undangan sosialisasi kebijakan penyaluran anggaran transfer ke daerah
Undangan sosialisasi kebijakan penyaluran anggaran transfer ke daerahBeta Uliansyah
油
Dokumen tersebut memuat daftar jabatan pemerintahan di beberapa daerah di Indonesia yang terdiri dari 8 bupati dan 1 gubernur.Presentasi apbn hijau kamis
Presentasi apbn hijau kamisBeta Uliansyah
油
Dokumen ini membahas pengaruh perubahan iklim di Indonesia dan prioritas kebijakan fiskal untuk mengatasi tantangan tersebut. Fokus utama termasuk pengurangan emisi dari kehutanan dan lahan gambut, serta perencanaan anggaran nasional yang berkelanjutan dengan alokasi untuk berbagai sektor termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, terdapat upaya untuk melibatkan sektor swasta dalam investasi ramah lingkungan dan inisiatif pembiayaan hijau.Singapore budgetary system fgd
Singapore budgetary system fgdBeta Uliansyah
油
This document provides an overview of Singapore's budgetary system, which consists of 4 main pillars: 1) the budget sector, 2) the Central Provident Fund, 3) government investment agencies, and 4) special funds. It describes each pillar in more detail, including how the Central Provident Fund relieves the budget sector of financing many social services. It also outlines some unique features of Singapore's budget formulation process, such as multi-year spending ceilings for ministries linked to GDP, across-the-board budget extractions, and constitutional fiscal rules.Fiscal sustainability in developing asia
Fiscal sustainability in developing asiaBeta Uliansyah
油
This document analyzes fiscal sustainability in developing Asia by examining key fiscal indicators over time and across subregions, estimating fiscal policy response functions, analyzing fiscal stimulus scenarios, and discussing medium-term fiscal policy frameworks. The results indicate developing Asia's public finances are generally in good shape due to responsible fiscal behavior. However, failure to withdraw fiscal stimulus in a timely manner could jeopardize sustainability, highlighting the need for strong medium-term fiscal policy frameworks.Kebijakan dbh pajak dan cht (pak lisbon)
Kebijakan dbh pajak dan cht (pak lisbon)Beta Uliansyah
油
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Cukai Hasil Tembakau antara pemerintah pusat dan daerah. DBH Pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 25/29, sedangkan DBH Cukai berasal dari Cukai Hasil Tembakau. Dokumen menjelaskan skema pembagian DBH Pajak dan DBH CukBahan sos alokasi transfer akhir 14 nov 2012 jkt02
Bahan sos alokasi transfer akhir 14 nov 2012 jkt02Beta Uliansyah
油
Dokumen ini membahas sosialisasi kebijakan penyaluran anggaran transfer ke daerah oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk tahun 2012, termasuk alokasi dan realisasi penyaluran dana serta permasalahan yang dihadapi, terutama terkait dengan keterlambatan laporan dan perubahan regulasi. Ditekankan juga adanya opini dan rekomendasi dari BPK terkait laporan keuangan, serta langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi akhir tahun anggaran 2012. Selain itu, terdapat rincian tentang prosedur penyaluran dana dan jenis-jenis dana yang terlibat.Kebijakan dbh pajak dan cht (pak lisbon)
Kebijakan dbh pajak dan cht (pak lisbon)Beta Uliansyah
油
Dokumen ini menjelaskan kebijakan pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak dan cukai hasil tembakau oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Skema pembagian DBH tersebut melibatkan alokasi untuk pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan rincian persentase masing-masing kategori. Selain itu, terdapat formula untuk menghitung insentif dan rincian terkait objek, subjek, dan wajib pajak untuk pajak bumi dan bangunan serta cukai hasil tembakau.Notulensi fgd p2 d2
Notulensi fgd p2 d2Beta Uliansyah
油
Notulensi pertemuan focus group diskusi mengenai proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2) yang bertujuan untuk meningkatkan pelaporan dan penggunaan dana alokasi khusus antara pemerintah pusat dan daerah. P2D2 membangun sistem pelaporan berbasis web untuk melaporkan penggunaan dana dan kemajuan proyek. Terdapat pertanyaan mengenai evaluasi sistem sebelumnya, dampak P2D2 ke sistem keuangan daBahan overview dan progress p2 d2
Bahan overview dan progress p2 d2Beta Uliansyah
油
Dokumen ini menjelaskan proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2) yang didukung oleh Bank Dunia untuk mengatasi defisit APBN melalui pinjaman program. Proyek ini mencakup pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan air bersih, dengan fokus pada penguatan kapasitas dan verifikasi output di tingkat daerah. Insentif diberikan kepada daerah yang memenuhi standar kualitas output, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana.Progress p2 d2 bahan bimtek
Progress p2 d2 bahan bimtekBeta Uliansyah
油
Dokumen ini menjelaskan progres pelaksanaan proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) triwulan III tahun 2012, termasuk pembentukan tim Unit Implementasi Proyek, peluncuran sistem pelaporan berbasis web (WRBS), serta pelaksanaan berbagai bimbingan teknis. Rencana kegiatan untuk tahun 2012 meliputi peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan monitoring di 75 daerah percontohan. Selain itu, dokumen mencatat hasil verifikasi kontrak pemda dan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur.Bahan presentasi dirjen pk dengan menkeu ttg pengalihan
Bahan presentasi dirjen pk dengan menkeu ttg pengalihanBeta Uliansyah
油
Dokumen tersebut membahas rencana pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang menjadi urusan daerah menjadi dana alokasi khusus, mencakup alasan strategis, tindak lanjut identifikasi program yang dapat dialihkan, serta tantangan dan road map pelaksanaannya."More Related Content
More from Beta Uliansyah (20)
Jaringan Komunikasi Pusat dan Daerah
Jaringan Komunikasi Pusat dan DaerahBeta Uliansyah
油
Dokumen ini membahas usulan strategi jaringan komunikasi pusat dan daerah Departemen Keuangan. Saat ini komunikasi antara pusat dan daerah belum terkoordinasi dengan baik. Diusulkan beberapa alternatif jalur komunikasi seperti SMS, call center, media sosial, dan aplikasi seperti SIMTRADA. Rencananya akan dibentuk SMS gateway, call center, dan ruang pelayanan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan terutLesson learned from detroit bankcruptcy
Lesson learned from detroit bankcruptcyBeta Uliansyah
油
Dokumen tersebut membahas tentang pelajaran yang dapat diambil dari kasus kebangkrutan Kota Detroit beserta penyebabnya. Beberapa poin penting yang disebutkan antara lain: (1) Detroit mengalami defisit fiskal berkelanjutan akibat penurunan pendapatan dan krisis keuangan, (2) tingginya beban legacy cost dan utang, dan (3) Detroit mengajukan permohonan kebangkrutan berdasarkan Chapter 9 untuk merestrukturisasi utangnya(Fiscally distressed) municipal merger
(Fiscally distressed) municipal mergerBeta Uliansyah
油
Dokumen ini membahas tentang stres fiskal yang dihadapi pemerintah daerah akibat defisit anggaran, utang yang meningkat, dan ketidakmampuan untuk menaikkan pendapatan. Ditekankan perlunya merger kotamadya sebagai solusi untuk mengatasi krisis fiskal dan demografi, yang sering dilakukan secara sukarela dengan insentif dari pemerintah pusat. Contoh-contoh dari negara lain menunjukkan pengurangan jumlah kotamadya sebagai respons terhadap tantangan keuangan dan demografis.PMK 165 Tahun 2013
PMK 165 Tahun 2013Beta Uliansyah
油
Peraturan ini mengatur pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2013. DAK tahap II dan III akan disalurkan setelah laporan realisasi penyerapan DAK tahap sebelumnya mencapai 90%. Apabila penyerapan DAK Bidang Pendidikan terlambat, penyaluran dan pelaporan DAK akan dipisah antara Bidang Pendidikan dan non-Pendidikan. Laporan realisasi penyerapan harus disampaikan ke Menteri Keuangan 7Mekanisme Transfer ke Daerah TA 2013
Mekanisme Transfer ke Daerah TA 2013Beta Uliansyah
油
Dokumen ini menjelaskan berbagai jenis dana transfer ke daerah yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, dengan anggaran total sebesar Rp528,6 triliun pada tahun 2013. Penyaluran dana dilakukan melalui pemindahbukuan dan terdapat sanksi bagi daerah yang tidak memenuhi syarat pelaporan, serta pengaturan khusus untuk alokasi dana pendidikan. Rincian penyaluran dan pemotongan juga dibahas, dengan fokus pada disiplin pelaporan dari pemerintah daerah.Undangan sosialisasi kebijakan penyaluran anggaran transfer ke daerah
Undangan sosialisasi kebijakan penyaluran anggaran transfer ke daerahBeta Uliansyah
油
Dokumen tersebut memuat daftar jabatan pemerintahan di beberapa daerah di Indonesia yang terdiri dari 8 bupati dan 1 gubernur.Presentasi apbn hijau kamis
Presentasi apbn hijau kamisBeta Uliansyah
油
Dokumen ini membahas pengaruh perubahan iklim di Indonesia dan prioritas kebijakan fiskal untuk mengatasi tantangan tersebut. Fokus utama termasuk pengurangan emisi dari kehutanan dan lahan gambut, serta perencanaan anggaran nasional yang berkelanjutan dengan alokasi untuk berbagai sektor termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, terdapat upaya untuk melibatkan sektor swasta dalam investasi ramah lingkungan dan inisiatif pembiayaan hijau.Singapore budgetary system fgd
Singapore budgetary system fgdBeta Uliansyah
油
This document provides an overview of Singapore's budgetary system, which consists of 4 main pillars: 1) the budget sector, 2) the Central Provident Fund, 3) government investment agencies, and 4) special funds. It describes each pillar in more detail, including how the Central Provident Fund relieves the budget sector of financing many social services. It also outlines some unique features of Singapore's budget formulation process, such as multi-year spending ceilings for ministries linked to GDP, across-the-board budget extractions, and constitutional fiscal rules.Fiscal sustainability in developing asia
Fiscal sustainability in developing asiaBeta Uliansyah
油
This document analyzes fiscal sustainability in developing Asia by examining key fiscal indicators over time and across subregions, estimating fiscal policy response functions, analyzing fiscal stimulus scenarios, and discussing medium-term fiscal policy frameworks. The results indicate developing Asia's public finances are generally in good shape due to responsible fiscal behavior. However, failure to withdraw fiscal stimulus in a timely manner could jeopardize sustainability, highlighting the need for strong medium-term fiscal policy frameworks.Kebijakan dbh pajak dan cht (pak lisbon)
Kebijakan dbh pajak dan cht (pak lisbon)Beta Uliansyah
油
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Cukai Hasil Tembakau antara pemerintah pusat dan daerah. DBH Pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 25/29, sedangkan DBH Cukai berasal dari Cukai Hasil Tembakau. Dokumen menjelaskan skema pembagian DBH Pajak dan DBH CukBahan sos alokasi transfer akhir 14 nov 2012 jkt02
Bahan sos alokasi transfer akhir 14 nov 2012 jkt02Beta Uliansyah
油
Dokumen ini membahas sosialisasi kebijakan penyaluran anggaran transfer ke daerah oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk tahun 2012, termasuk alokasi dan realisasi penyaluran dana serta permasalahan yang dihadapi, terutama terkait dengan keterlambatan laporan dan perubahan regulasi. Ditekankan juga adanya opini dan rekomendasi dari BPK terkait laporan keuangan, serta langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi akhir tahun anggaran 2012. Selain itu, terdapat rincian tentang prosedur penyaluran dana dan jenis-jenis dana yang terlibat.Kebijakan dbh pajak dan cht (pak lisbon)
Kebijakan dbh pajak dan cht (pak lisbon)Beta Uliansyah
油
Dokumen ini menjelaskan kebijakan pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak dan cukai hasil tembakau oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Skema pembagian DBH tersebut melibatkan alokasi untuk pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan rincian persentase masing-masing kategori. Selain itu, terdapat formula untuk menghitung insentif dan rincian terkait objek, subjek, dan wajib pajak untuk pajak bumi dan bangunan serta cukai hasil tembakau.Notulensi fgd p2 d2
Notulensi fgd p2 d2Beta Uliansyah
油
Notulensi pertemuan focus group diskusi mengenai proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2) yang bertujuan untuk meningkatkan pelaporan dan penggunaan dana alokasi khusus antara pemerintah pusat dan daerah. P2D2 membangun sistem pelaporan berbasis web untuk melaporkan penggunaan dana dan kemajuan proyek. Terdapat pertanyaan mengenai evaluasi sistem sebelumnya, dampak P2D2 ke sistem keuangan daBahan overview dan progress p2 d2
Bahan overview dan progress p2 d2Beta Uliansyah
油
Dokumen ini menjelaskan proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2) yang didukung oleh Bank Dunia untuk mengatasi defisit APBN melalui pinjaman program. Proyek ini mencakup pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan air bersih, dengan fokus pada penguatan kapasitas dan verifikasi output di tingkat daerah. Insentif diberikan kepada daerah yang memenuhi standar kualitas output, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana.Progress p2 d2 bahan bimtek
Progress p2 d2 bahan bimtekBeta Uliansyah
油
Dokumen ini menjelaskan progres pelaksanaan proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) triwulan III tahun 2012, termasuk pembentukan tim Unit Implementasi Proyek, peluncuran sistem pelaporan berbasis web (WRBS), serta pelaksanaan berbagai bimbingan teknis. Rencana kegiatan untuk tahun 2012 meliputi peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan monitoring di 75 daerah percontohan. Selain itu, dokumen mencatat hasil verifikasi kontrak pemda dan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur.Bahan presentasi dirjen pk dengan menkeu ttg pengalihan
Bahan presentasi dirjen pk dengan menkeu ttg pengalihanBeta Uliansyah
油
Dokumen tersebut membahas rencana pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang menjadi urusan daerah menjadi dana alokasi khusus, mencakup alasan strategis, tindak lanjut identifikasi program yang dapat dialihkan, serta tantangan dan road map pelaksanaannya."