PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA SERANG
0 likes1,001 views
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan keuangan oleh pemerintah kota Serang kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD kota Serang berdasarkan hasil pemilihan umum. Bantuan diberikan secara proporsional sesuai jumlah kursi yang diperoleh setiap tahun anggaran.
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (11)
Similar to PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA SERANG (20)
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA SERANG
- 1. PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA SERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SERANG, Menimbang : a. bahwa keberadaan partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran, oleh karenanya partai politik merupakan aset negara sehingga perlu diberikan bantuan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Serang. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang ………………….
- 2. -2- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748); 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). Dengan .........................
- 3. -3- Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG dan WALIKOTA SERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA SERANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Serang; 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 4. Walikota adalah Walikota Serang; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Serang; 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kota Serang; 7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat; 8. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah KPUD Kota Serang; 9. Partai politik adalah partai politik yang berada di Kota Serang. BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 2 (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik; (2) Bantuan .........................
- 4. -4- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilihan umum; (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran. BAB III BANTUAN KEUANGAN Pasal 3 (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan perolehan kursi di DPRD hasil pemilihan umum; (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan APBD. Pasal 4 (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD setiap kursi untuk setiap tahun; (2) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. Pasal 5 Anggaran bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Walikota kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN Pasal 6 (1) Pengajuan bantuan keuangan, disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat Kota atau sebutan lain yang sah kepada Walikota; (2) Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah dan dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD. BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 7 Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara partai yang syah dengan berita acara serah terima. BAB VI .........................
- 5. -5- BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 8 Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Walikota setelah diaudit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 16 Juli 2008 PENJABAT WALIKOTA SERANG, Diundangkan di Serang pada tanggal 21 Juli 2008 ASMUDJI HW SEKRETARIS KOTA, S U L H I LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2008 NOMOR 6
- 6. 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA SERANG I. UMUM Keikutsertaan warga negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan yang dilaksanakan melalui partai politik. Pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan karenannya partai politik merupakan aset negara, sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau kesekretariatan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD guna membantu memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik untuk setiap kursi ditingkat kota tidak boleh melebihi besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik di tingkat provinsi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan sekretariat partai politik di tingkat kota tidak sama dengan kegiatan sekretariat partai politik di tingkat provinsi. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 ..................
- 7. 2 Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Yang dimaksud pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Serang Pasal 8 Laporan penggunaan keuangan kepada partai politik di tingkat Kota, disampaikan oleh pimpinan partai politik di tingkat Kota kepada Walikota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Serang paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran Pasal 9 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2008 NOMOR 9