PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS
- 1. TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); BUPATI BANYUMAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMASNOMOR 3 TAHUN 2013
- 2. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 3. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS
- 4. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas. 5. Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas. 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 7. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang melakukan kegiatan usaha penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat dalam daerah. 8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 9. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN Pasal 2 Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas :
- 5. a. kepastian hukum; b. akuntabilitas; c. kepastian nilai; d. fungsional; e. efisiensi. Pasal 3 (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Banyumas. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: a. meningkatkan kemampuan operasional PDAM Kabupaten Banyumas; b. meningkatkan pendapatan asli daerah; c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. BAB III PENYERTAAN MODAL Pasal 4 (1) Penyertaan modal pada PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Penyertaan modal pada PDAM dapat berbentuk uang dan/atau barang. (3) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber pada APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan. (4) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa : a. tanah dan/ atau bangunan; b. selain tanah dan/ atau bangunan. Pasal 5 Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah terealisasi sebesar Rp 25.639.700.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- 6. Pasal 6 (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam PDAM sebagai berikut: a. pada Tahun Anggaran 2013 paling banyak sebesar Rp 9.200.000.000,00 (Sembilan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah). b. pada Tahun Anggaran 2014 paling banyak sebesar Rp 17.500.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). (2) Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penyertaan modal. BAB IV PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL Pasal 7 (1) Penyertaan modal pada PDAM ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan. (2) Realisasi dana penyertaan modal pada PDAM yang telah dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. (3) Pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal ke PDAM.
- 7. BAB V PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8 Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pada PDAM dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 9 (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal. (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali. (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VII SANKSI Pasal 10 Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Banyumas pada tanggal 10 Juli 2013 BUPATI BANYUMAS ttd ACHMAD HUSEIN Diundangkan di Banyumas pada tanggal 10 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS ttd Ir. MAYANGKORO NIP. 19570516 198903 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI E
- 9. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS I. UMUM Penyertaan modal daerah ke dalam Badan Usaha Milik Daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang- undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah. Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Secara umum definisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD. Penyertaan modal daerah adalah
- 10. pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan perkembangan BUMD, meningkatkan pelayanan air minum, meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, ditegaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penyertaan modal daerah pada PDAM perlu diatur dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas. Pasal 2 : Yang dimaksud dengan: a. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. c. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi
- 11. pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah. d. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah. e. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. Pasal 3 : Cukup jelas. Pasal 4 : ayat (1) : Cukup jelas. ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3) : Cukup jelas. ayat (4) : huruf a : Cukup jelas. huruf b : Yang dimaksud dengan selain tanah dan/ atau bangunan adalah barang milik daerah yang tidak berupa tanah dan/atau bangunan seperti kendaraan dan peralatan/mesin. Pasal 5 : Cukup jelas. Pasal 6 : Cukup jelas. Pasal 7 : Cukup jelas. Pasal 8 : Cukup jelas.
- 12. Pasal 9 : Cukup jelas. Pasal 10: Cukup jelas. Pasal 11: Cukup jelas.