Perkembangan konstitusi di indonesia
Download as PPTX, PDF1 like5,628 views
Dokumen ini menjelaskan sejarah konstitusi Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga amandemen setelah reformasi. Terdapat fase-fase ketidakstabilan pemerintahan yang mengarah pada perubahan konstitusi serta permasalahan dalam pendidikan dan pemilihan umum. Perhatian juga diberikan pada ketidakpuasan terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan yang ada dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.
Perkembangan konstitusi di indonesia
- 1. BAB II Materi Muatan Kelompok VI 1. Dean Randy Hidayat 3011210226 2. Hilda Putri Maharani 3011210350 3. Yudha 3011210189 4. M. Indra Irsanto 3011210062 5. Rachman Manthovani 3011210101
- 2. 1. UUD 45 (18 Agust 45 --- 27 Des 49) Hasil KMB RI menjadi RIS 27 Des 49 2. Konstitusi RIS (27 Des 49 --- 17 Agust 50) Akhirnya semua federasi bersatu 3. UUDS 50 (17 Agust 50 --- 5 Juli 59) Dekrit Presiden 5 Juli 59 4. UUD 45 ( 5 Juli 59 --- 11 Maret 66) Terpimpin Orde Lama Ir Soekarno 5. UUD 45 (11 Maret 66 --- 19 Okt 99) Orde Baru mayjend.Soeharto 6. UUD45 Amandemen (19 Okt 99 --- Sekarang) Hasil Reformasi : - Amandemen I ( 19 Okt 1999) - Amandemen II ( 18 Agust 2000) - Amandemen III (9 Nov 2001) - Amandemen IV (10 Agustus 2002)
- 3. Masa Berlaku Sejarah Berlaku Bentuk Negara Bentuk Pemerintahan Sistem Pemerintahan Pembagian kekuasaan
- 4. 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949
- 5. UUD 1945 berlaku sejak 18 Agustus 1945 ketika Sidang PPKI dengan menetapkan bahwa UUD 1945 menjadi UUD
- 8. SistemPemerintahan Indonesia adalah Presidensil
- 9. UUD 1945 MPR DPR Presiden DPA MA BPK
- 10. Masa Berlaku Sejarah Berlaku Bentuk Negara Bentuk Pemerintahan Sistem Pemerintahan Pembagian kekuasaan
- 11. 27 Desember 1949 s/d 27 Agustus 1950
- 12. Republik Indonesia Serikat, disingkat RIS, adl satu negara federasi, berdiri: 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: (Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg/BFO, dan Belanda.) Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB RIS terdiri beberapa negara bagian, yaitu: - Republik Indonesia - Negara Indonesia Timur - Negara Pasundan - Negara Jawa Timur - Negara Madura - Negara Sumatra Timur - Negara Sumatra Selatan
- 15. SistemPemerintahan Indonesia adalah Parlementer (terdiri dari parlemen/wakil2 negara bagian, dan negara dipimpin oleh perdana menteri)
- 16. Konst/UUD RIS Parlement/Wakil rakyat Perdana Menteri Presiden MENTERI2 Negara2 Federasi Negara Federal
- 17. UUDS 50 Sifatnya sama dg Konst/UUD RIS Karena gagal melakukan perubahan yg berarti (negara menjadi lemah, karena terlalu banyak partai ikut campur mengatur pemerintah) Kembali kepada UUD 45 (Dekrit Presiden)
- 18. UUD 45 Era Awal kemerdekaan Konstitusi RIS & UUDS 50 UUD 45 Orde Lama UUD 45 Orde Baru UUD 45 Amand-Era Refoemasi
- 19. Presiden merubah KNIP (komite nasional Indonesia pusat; semacam MPR sementara) sebagai pembantu Presiden (menteri) Merubah sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer
- 20. Sistem pemerintahan masih parlementer Pemerintahan masih dikendalikan oleh Volksraad/parlemen bentukan belanda
- 21. Presiden membuat Tap Pres (ketetapan Presiden) tidak ada dlm UUD 45 MPRS membuat rancangan tetap haluan negara yg bersifat kekal (tidak boleh dikritik/diubah) Presiden bisa membubarkan DPRS hasil pemilu th.55 mengangkat DPR GR Pimpinan MPRS, DPRS, DPAS sejajar dengan menteri2 (berada dibawah presiden) Hak Budget DPR GR tidak berjalan, karena presiden lebih tinggi dari posisi DPR, sehingga tidak perlu mengajukan rancangan APBN Presiden diangkat seumur hidup
- 22. Karena mayoritas anggota MPR & DPR terdiri dari Partai yg berkuasa di pemerintahan, sehingga MPR & DPR tidak menjalankan tugasnya untuk mengawasi & mengevaluasi jalannya pemerintahan yg dilaksanakan oleh Presiden sehingga MPR &DPR hanya sebagai alatnya rezim MPR mengeluarkan Tap MPR tentang Referendum yg tidak sesuai aturan UUD 45 Pasal 37
- 23. Anggaran pendidikan masih belum mencapai 20% dari APBN, sesuai pasal 31 UUD 45 Masih banyak anak-anak Indonesia yang terlantar di pinggir-pinggir jalan, terutama di kota-kota besar, contohnya Jakarta, mereka belum mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah, sehingga mereka belum memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, dan tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya, pasal 28C ayat 1 Pemilu 2009 banyak kesalahan-kesalahan dalam perhitungan suara dan masih banyak rakyat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih tetapi namanya belum terdaftar dalam pemilihan, pasal 22E ayat 1 tentang pemilihan umum