![[Materi_rev1] DPTb dan DPK.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/materirev1dptbdandpk-231111015011-9698aae6-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
Similar to Persiapan Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).pptx (20)
Persiapan Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).pptx
- 1. PERSIAPAN PENGAWASAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024
- 2. DASAR HUKUM Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota menjadi Undang-undang; PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota danWakilWalikota Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, danWalikota danWakil Walikota; PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota danWakilWali Kota; Perbawaslu Nomor 9 tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta Wali Kota danWakil Wali KotaTahun 2024; KPT KPU Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, danWalikota danWakilWalikota.
- 3. AGENDA 1. Persiapan pengawasan Coklit data Pemilih 2. Pembahasan Alat Kerja Pengawasan
- 4. ALUR PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DP4 disinkronisasi dengan DPT Penyusunan A- Daftar Pemilih (Pemilih berbasis TPS) A-Daftar Pemilih dicoklit Penyusunan DPHP (Hasil Coklit) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Penetapan DPS Perbaikan DPS Penyusunan DPSHP (Hasil Perbaikan DPS) dan Rekapitulasi DPSHP Penetapan DPT
- 5. PEMILIH Syarat WNI terdaftar sebagai Pemilih: 1. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el; 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. terhadap Pemilih yang belum mempunyai KTP-el dapat menggunakan Kartu Keluarga, Biodata Penduduk, atau Identitas Kependudukan Digital; dan 4. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Pendaftaran pemilih dilakukan dengan prinsip de jure berdasarkan KTP-el. Dalam hal pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum memiliki KTP-el, pendataan dapat dilakukan berdasarkan dokumen kependudukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6. KRITERIA PEMILIH Dalam Pemilihan 2024 Warga yang memenuhi syarat dan berhak memberikan suaranya pada saat pemungutan suara DPT Disebut DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN, yaitu warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara DPTb Disebut DAFTAR PEMILIH PINDAHAN, yaitu pemilih yang telah terdaftar di DPT, tapi menggunakan hak pilihnya di TPS lain DPPh Menunjukkan KTP- el Memilih diatas pukul 12.00 Menjalankan Tugas Rawat Inap dan mendampingi Berada di Panti sosial atau Rehabilitasi Rehabilitasi Narkoba Tahanan Pindah Domisili Bencana Alam Membawa Surat Keterangan Pindah Memilih
- 9. POTENSI KERAWANAN Pantarlih tidak mencoklit secara door to door; Pantarlih tidak mencoklit berdasarkan dokumen kependudukan Pemilih; Pantarlih men-swakelolakan tugas Coklit kepada orang lain; Pantarlih tidak memberikan Tanda Bukti Terdaftar kepada Pemilih; Pantarlih tidak menempel Sticker Coklit; Pengisian sticker Coklit tidak lengkap; Pantarlih tidak mendaftarkan Pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih ke Daftar Pemilih Potensial; Pantarlih hanya menempel sticker dan tidak mencoklit data Pemilih; Pantarlih tidak mencatat keterangan status kepemilikan KTP-el dan disabilitas Pemilih; Pantarlih tidak memakai atribut Pantarlih; Pantarlih berpotensi mencoklit tidak tepat waktu; .. dapat ditambah (?) Trend tata cara dan prosedur Coklit yang tidak sesuai
- 10. POTENSI KERAWANAN Pemilih telah meninggal tidak ada Akta/Suket; Pemilih sulit ditemui (mobilitasnya tinggi, di daerah Perumahan elit, berpagar rumah tinggi, ada hewan penjaga, dst); Adanya Pemilih Ganda; Adanya Pemilih tidak dikenali; Adanya Pemilih bukan penduduk; Pemilih pindah domisili; Pemilih tidak mau ditempeli sticker Coklit; Pemilih yang tidak mau di Coklit; .. dapat ditambah (?) Trend Permasalahan Coklit
- 11. FOKUS PENGAWASAN COKLIT 1. Ketaatan terhadap seluruh prosedur pelaksanaan Coklit data Pemilih, yaitu; a) mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A Daftar Pemilih dengan KTP-el; b) dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pantarlih dapat mencocokan Daftar Pemilih dengan KK atau biodata penduduk atau IKD; c) mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih; d) memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan;
- 12. e) mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas; f) mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; g) mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP el; h) mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya; i) mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik j) mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara; k) mencoret data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK atau biodata penduduk atau IKD, bukan merupakan Pemilih yang beralamat di wilayah kerja Pantarlih; dan l) mencoret data Pemilih yang berstatus warga negara asing. 2. Kepala Keluarga yang tidak diCoklit tetapi ditempel stiker 3. Kepala Keluarga yang sudah diCoklit tetapi tidak ditempel stiker 4. Kepala Keluarga yang sudah diCoklit dan sudah ditempel stiker 5. Pantarlih yang terbukti sebagai anggota/ pengurus Parpol/ tim kampanye/ tim pemenangan pemilu/pemilihan terakhir 6. Pantarlih yang tidak mencoklit secara langsung 7. Pantarlih yang tidak mempunyai SK 8. Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain (Joki)
- 14. STRATEGI PENCEGAHAN & PENGAWASAN COKLIT PKD PANWASCAM BAWASLU KAB/ KOTA 1. Pemetaan masalah Coklit 2. Menyusun rencana strategi pencegahan dan pengawasan 3. Surat imbauan 4. Koordinasi dg stakeholder 5. Bimtek: Panwascam PKD 6. Patroli pengawasan kawal hak pilih 7. Uji petik 8. Form A 9. Surat saran perbaikan 10. Membuka Posko Aduan Masyarakat 11. Tarik data AKP Panwascam 12. Analisis data 13. Mengisi AKP Kab/Kota 14. Penelusuran 1. Bimtek: PKD 2. Surat imbauan 3. Koordinasi dg stakeholder 4. Patroli pengawasan kawal hak pilih 5. Uji petik 6. Form A 7. Surat saran perbaikan 8. Posko Aduan Masyarakat 9. Tarik data AKP PKD 10. Analisis data 11. Mengisi AKP Panwascam 12. Penelusuran 1. Koordinasi : PPS, Pantarlih, Pemdes/kelurahan 2. Pengawasan melekat 3. Uji petik/uji fakta 4. Imbauan / Saran perbaikan lisan 5. Analisis data 6. Form A 7. Mengisi AKP PKD 8. Penelusuran
- 15. LAPORAN HASIL PENGAWASAN COKLIT BAWASLU RI BAWASLU PROVINSI BAWASLU KAB/KOTA PANWASCAM PKD 1. PKD melakukan pengawasan melekat kepada Pantarlih sejak awal hingga berakhirnya masa Coklit; 2. PKD melakukan uji petik sedikitnya 10 KK per hari sejak hari ke-4 (empat) hingga 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa Coklit terhadap keluarga yang sudah dilakukan Coklit oleh Pantarlih; 3. 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Coklit berakhir, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan langsung di wilayah kerja terhadap potensi pelanggaran ketentuan Coklit; 4. Laporan hasil pengawasan dituangkan pada Form A dan/ AKP serta disampaikan secara berjenjang (PKD > PANWASCAM > BAWASLU KAB/KO > BAWASLU PROVINSI > BAWASLU RI).
- 16. RUMUS UJI PETIK (SAMPLING) Uji Petik (Sampling) di masing-masing TPS diselesaikan PKD selama 21 hari Uji Petik (Sampling) dilakukan terhadap wilayah yang sudah dicoklit 210 Kepala Keluarga = Jumlah Sampling Masing-masing TPS Jumlah TPS di Kelurahan/Desa 21 hari x 10 Kepala Keluarga = 210 Kepala Keluarga
- 17. KALENDER PENGAWASAN COKLIT BULAN JUNI 2024 24 25 26 27 28 29 30 BULAN JULI 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 KETERANGAN: Waskat Uji petik >10 KK per hari Coklit terhadap keluarga yang sudah dilakukan Coklit oleh Pantarlih Pengawasan langsung potensi pelanggaran ketentuan Coklit
- 18. Timline Penyampaian Laporan Uji petik 27 juni s.d 18 juli 2024 1.Minggu ke-1 Uji petik 2 juli 2024 2.Minggu ke-2 Uji petik 8 juli 2024 3.Minggu ke-3 Uji petik 13 juli 2024 4.Minggu ke-4 Uji petik 18 juli 2024 Laporan Panwascam ke Kabupaten/Kota : Pengiriman laporan melalui email: p2humasbawaslukediri@gmail.com
- 19. TERIMA KASIH