More Related Content
What's hot (20)
Similar to PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah) (20)
Recently uploaded (20)
PPh Pasal 24 (Umiatul Azizah)
- 2. 01 02 03 04 Penentuan Sumber Penghasilan PPh 24 Pengertian PPh 24 PEMBAHASAN R $ Isi PPH 24 Subjek dan Objek PPh 24
- 4. Pengertian PPh 24 Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dipungut diluar negeri atas penghasilan wajib pajak luar negeri . pajak yang dibayar diluar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri ( WPDN ) boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, sebesar pajak yang dibayarkan diluar negeri tersebut tapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU No. 10 Tahun 1994. Untuk itu harus dicari balas maksimum kredit pajak luar negeri (KPLN). R$
- 6. Isi PPh 24 (Ayat 1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. (Ayat 2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang- undang ini R $
- 8. Subjek PPh Pasal 24 adalah wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. SUBJEK Subjek dan Objek PPh 24 OBJEK Objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri.
- 9. Penentuan Sumber Penghasilan PPh 24 04
- 10. Menurut pasal 24 ayat (3) UU No.36 tahun 2009, dalam menentukan sumber penghasilan harus dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini 1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah Negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan. 2. Penghasilan berupa bunga, royalty, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalty, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. 3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penghubungan harta tak gerak adalah Negara tempat harta tersebut terletak. 4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada.
- 11. 5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah Negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah Negara tempat lokasi penambangan berada. 6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah Negara tempat lokasi penambangan berada. 7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah Negara tempat harta tetap berada. 8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah Negara tempat bentuk usaha tetap berada.
- 12. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan hanya atas pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari luar negeri, dan setinggi tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan Kena Pajak dalam hal penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Besarnya Kredit Pajak Luar Negeri Yang Boleh Dikreditkan
- 13. Pengurangan/Pengembalian Pajak Penghasilan Luar Negeri Dalam hal terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di Luar Negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada kredit pajak Luar Negeri semula, maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib pajak dalam negeri pada tahun terjadinya pengurangan atau pengembalian tersebut
- 14. Perubahan Besarnya Penghasilan Luar Negeri Apabila terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dikumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Jika karena perubahan tersebut, menyebabkan adanya tambahan penghasilan yang mengakibatkan pajak yang terutang atas penghasilan luar negeri menjadi lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPT tahunan, sehingga pajak yang terutang di Luar Negeri menjadi kurang bayar, maka terdapat kemungkinan pajak penghasilan di Indonesia juga kurang bayar. Sesuai dengan UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan tatacara perpajakan, apabila WP (Wajib Pajak) membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan pajak yang terutang menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT terakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.
- 15. Perubahan Besarnya Penghasilan Luar Negeri (Lanjutan) Apabila karena pembetulan SPT tersebut, menyebabkan penghasilan dan pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri menjadi lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT tahunan, sehingga pajak di luar negeri lebih di bayar, yang akan mengakibatkan pajak penghasilan yang terutang di Indonesia menjadi lebih kecil, sehingga pajak penghasilan menjadi lebih dibayar. Atas kelebihan bayar pajak tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.
- 16. PT ABC pada tahun 2006 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut: Penghasilan beruba laba usaha di dalam negeri Rp300.000.000. Penghasilan berupa laba usaha dari negara A Rp200.000.000. Penghasilan berupa laba usaha dari negara B Rp400.000.000 dan rugi usaha dari negara C Rp250.000.000. Jika tarif pajak yang berlaku di negara A, B dan C masing-masing 20%, 30% dan 40%. Hitung PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia! CONTOH SOAL
- 17. Menghitung total penghasilan kena pajak: Penghasilan dari Dalam Negeri Rp300.000.000 Penghasilan dari negara A Rp200.000.000 Penghasilan dari negara B Rp400.000.000 Total penghasilan kena pajak Rp900.000.000 Menghitung total pajak terutang 10% x Rp50.000.000 Rp 5.000.000 15% x Rp50.000.000 Rp 7.500.000 30% x Rp800.000.000 Rp240.000.000 Total pajak terutang Rp252.500.000 CONTOH SOAL
- 18. Menghitung maksimal kredit pajak yang diperbolehkan: Di negara A = (200.000.000 : 900.000.000) x Rp252.500.000 = Rp 56.111.106 Di negara B = (400.000.000 : 900.000.000) x Rp252.500.000 = Rp112.222.212 Pajak yang dibayarkan atau terutang di Luar Negeri: Di Negara A 20% x Rp200.000.000 = Rp 40.000.000 Di Negara B 30% x Rp400.000.000 = Rp120.000.000 Dari perhitungan di atas maka kredit pajak (PPh pasal 24) adalah: Dari Negara A Rp 40.000.000 Dari Negara B Rp112.222.212 Total Rp 152.222.212 CONTOH SOAL
- 19. MKSHY