Keputusan Menteri Keuangan menetapkan beberapa barang dan jasa tertentu yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN), termasuk impor dan penyerahan senjata, kapal, pesawat, kereta api, serta jasa angkutan dan perawatan tertentu. Pengusaha harus melapor menjadi Pengusaha Kena Pajak dan menerbitkan faktur pajak dengan mencantumkan pembebasan PPN. Jika barang digunakan tidak sesuai tu
Kegiatan Belajar 2 pada DTSD Pajak II Pusdiklat Pajak. Materi terdiri dari pengertian Pengusaha Kena Pajak, kewajiban Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kecil dan Pengukuhan secara jabatan.
Dokumen tersebut membahas tentang PPN dan PPnBM. Menguraikan pengertian, objek, tarif, mekanisme pemungutan, dasar hukum, dan sistematika Undang-Undang PPN di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan yang mencakup penjurnalan pajak untuk berbagai transaksi perusahaan seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, revaluasi aktiva tetap, dan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.
Putusan Mahkamah Agung No.70 P/HUM/2013 atas uji materi PP No.31 Tahun 2007Adnan Fauzi Siregar
Ìý
Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan anggaran belanja untuk infrastruktur dan kesehatan pada tahun depan guna mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Belanja modal akan diutamakan untuk proyek-proyek strategis seperti jalan tol, pelabuhan, dan rumah sakit. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010 mengenai penghasilan kena pajak dan objek pajak. Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai berbagai aspek penghasilan yang dikenakan pajak seperti dividen, agio saham, selisih kurs, dan biaya pengembangan tanaman industri."
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, yang mencakup pengertian, objek pajak, dan tarif pajak PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 dipungut oleh instansi pemerintah atas pembelian barang dan badan usaha tertentu. Tarifnya berkisar antara 1,5% hingga 7,5% tergantung objek pajaknya.
Dokumen tersebut membahas tentang PPh Pasal 21/26 yang meliputi pengertian, subjek pajak, pemotong pajak, penghasilan yang dipotong pajak, tarif pajak, dan contoh perhitungan pajak bagi pegawai tetap dan penerima pensiun.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23, termasuk ruang lingkup, tarif pemotongan, jenis penghasilan yang dikenakan, dan pengertian istilah terkait seperti sewa dan jasa.
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 BaruDudi Wahyudi
Ìý
Dokumen tersebut memberikan instruksi untuk menginstal e-SPT dengan mengklik beberapa opsi untuk memasukkan NPWP pemotong PPh Pasal 21/26 dan memproses penginstalan.
Dokumen tersebut membahas mengenai sumber-sumber hukum pajak internasional yang terdiri dari hukum pajak nasional, keputusan hakim, dan perjanjian pajak internasional (tax treaty). Tax treaty digunakan untuk menghilangkan gejala pajak ganda dengan menentukan subjek dan objek pajak yang dapat dikenakan pajak oleh negara asal dan negara tujuan. Pajak ganda terjadi karena lebih dari satu negara mengenak
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan sistem perpajakan di Indonesia khususnya pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai, mulai dari UU PPn 1951 hingga reformasi sistem perpajakan nasional 1983 yang mengganti PPn dengan PPN. Juga dibahas karakteristik, prinsip-prinsip dasar, dan metode perhitungan PPN.
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai jenis kecerdasan yang perlu dikembangkan pada siswa, meliputi kecerdasan linguistik, logika matematika, interpersonal, intrapersonal, visual-spatial, kinestetik, musikal, dan naturalis. Diberikan pula indikator dan cara pengembangan masing-masing jenis kecerdasan tersebut agar dapat diterapkan dalam pembelajaran.
Laporan Magang Proses Pengolakan PKS Rejosari (Andria)Andria Bin Muhayat
Ìý
Laporan ini membahas proses praktek kerja lapang mahasiswa Agroekoteknologi di Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PTP Nusantara VII Unit Usaha Rejosari Lampung Selatan selama satu bulan. Laporan ini menjelaskan proses bisnis pabrik, proses pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah dan inti sawit, serta upaya menekan kehilangan minyak dan kenaikan asam lemak bebas selama proses produksi.
Dokumen tersebut membahas tentang keterampilan interpersonal yang penting bagi manajer, yaitu mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik, dan menyelesaikan konflik. Mendengarkan secara aktif melibatkan kontak mata, anggukan kepala, dan menghindari gangguan. Memberikan umpan balik efektif berfokus pada perilaku spesifik dan diberikan segera. Menyelesaikan konflik melibatkan mengelola konflik fung
Dokumen tersebut menjelaskan tabel pemotongan pajak penghasilan pasal 26 untuk beberapa jenis penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri. Terdapat empat bagian utama yakni penghasilan dari dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan kerja, penghasilan dari penjualan aset mewah dan saham perusahaan, penghasilan dari premi asuransi, serta penghasilan dari Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Tarif pem
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, yang mencakup pengertian, objek pajak, dan tarif pajak PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 dipungut oleh instansi pemerintah atas pembelian barang dan badan usaha tertentu. Tarifnya berkisar antara 1,5% hingga 7,5% tergantung objek pajaknya.
Dokumen tersebut membahas tentang PPh Pasal 21/26 yang meliputi pengertian, subjek pajak, pemotong pajak, penghasilan yang dipotong pajak, tarif pajak, dan contoh perhitungan pajak bagi pegawai tetap dan penerima pensiun.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23, termasuk ruang lingkup, tarif pemotongan, jenis penghasilan yang dikenakan, dan pengertian istilah terkait seperti sewa dan jasa.
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 BaruDudi Wahyudi
Ìý
Dokumen tersebut memberikan instruksi untuk menginstal e-SPT dengan mengklik beberapa opsi untuk memasukkan NPWP pemotong PPh Pasal 21/26 dan memproses penginstalan.
Dokumen tersebut membahas mengenai sumber-sumber hukum pajak internasional yang terdiri dari hukum pajak nasional, keputusan hakim, dan perjanjian pajak internasional (tax treaty). Tax treaty digunakan untuk menghilangkan gejala pajak ganda dengan menentukan subjek dan objek pajak yang dapat dikenakan pajak oleh negara asal dan negara tujuan. Pajak ganda terjadi karena lebih dari satu negara mengenak
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan sistem perpajakan di Indonesia khususnya pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai, mulai dari UU PPn 1951 hingga reformasi sistem perpajakan nasional 1983 yang mengganti PPn dengan PPN. Juga dibahas karakteristik, prinsip-prinsip dasar, dan metode perhitungan PPN.
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai jenis kecerdasan yang perlu dikembangkan pada siswa, meliputi kecerdasan linguistik, logika matematika, interpersonal, intrapersonal, visual-spatial, kinestetik, musikal, dan naturalis. Diberikan pula indikator dan cara pengembangan masing-masing jenis kecerdasan tersebut agar dapat diterapkan dalam pembelajaran.
Laporan Magang Proses Pengolakan PKS Rejosari (Andria)Andria Bin Muhayat
Ìý
Laporan ini membahas proses praktek kerja lapang mahasiswa Agroekoteknologi di Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PTP Nusantara VII Unit Usaha Rejosari Lampung Selatan selama satu bulan. Laporan ini menjelaskan proses bisnis pabrik, proses pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah dan inti sawit, serta upaya menekan kehilangan minyak dan kenaikan asam lemak bebas selama proses produksi.
Dokumen tersebut membahas tentang keterampilan interpersonal yang penting bagi manajer, yaitu mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik, dan menyelesaikan konflik. Mendengarkan secara aktif melibatkan kontak mata, anggukan kepala, dan menghindari gangguan. Memberikan umpan balik efektif berfokus pada perilaku spesifik dan diberikan segera. Menyelesaikan konflik melibatkan mengelola konflik fung
Dokumen tersebut menjelaskan tabel pemotongan pajak penghasilan pasal 26 untuk beberapa jenis penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri. Terdapat empat bagian utama yakni penghasilan dari dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan kerja, penghasilan dari penjualan aset mewah dan saham perusahaan, penghasilan dari premi asuransi, serta penghasilan dari Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Tarif pem
Tabel ini menjelaskan potongan pajak penghasilan pasal 23 untuk berbagai jenis penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain. Terdapat 6 kategori penghasilan yang dikenakan potong pajak dengan tarif berbeda-beda mulai dari 1% hingga 15%, serta penghasilan tertentu yang dikecualikan dari potongan pajak.
Tabel ini menjelaskan tarif pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan jenis penerima penghasilan. Terdapat 11 kategori penerima penghasilan mulai dari pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan, anggota dewan komisaris, mantan pegawai, peserta program pensiun, penerima uang pesangon dan manfaat pensiun, serta pejabat negara dan pensiunannya. Seti
ELTONMPO- DEPOSIT SEDIKIT KEMENANGAN SELANGIT.pdfELTONMPO88
Ìý
Eltonmpo adalah agen taruhan online terbaik dant terpercaya se asia yang gampang menang dan mudah withdraw dengan sistem pembayaran yang cepat dan adil menang berapapun pasti dibayar tanpa cicil.
Daftar agen slot gacor anti rungkad eltonmpo merupakan situs terbesar se indonesia yang sudah menyediakan untuk anda bertransaski instan hanya hitungan detik melalui viqa qris.
Pelayanan online 24 jam non stop tanpa batas menampilkan platform permainan terbaik se asia .
1. Investasi PASAR MODAL & MANAJEMEN PORTOFOLIORatnaningrum15
Ìý
Komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yg dilakukan saat ini dg tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.
Penundaaan konsumsi skrg utk digunakan dlm produksi yg efisien selama periode waktu tertentu
Investasi harus dibedakan dari spekulasi.
Spekulasi mencakup pembelian aktiva yang dapat dijual dengan harapan memperoleh keuntungan yg cepat dari kenaikan harga aset tersebut dalam waktu beberapa minggu atau bulan.
Workshop Penyusunan Business Plan (Rencana Usaha)Tri Suwandi
Ìý
File ini berisi materi Workshop Penyusunan Business Plan, yang mencakup langkah-langkah dalam menyusun rencana bisnis yang efektif. Materi meliputi analisis pasar, strategi pemasaran, model bisnis, perencanaan keuangan, dan studi kelayakan usaha. Workshop ini bertujuan untuk membantu wirausahawan, mahasiswa, dan profesional dalam mengembangkan bisnis yang berkelanjutan dan kompetitif.
1. PPN DIBEBASKAN ATAS RUMAH
SEDERHANA, RUMAH SANGAT
SEDERHANA, RUMAH SUSUN
SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA
MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA
PERUMAHAN LAINNYA
PMK 36/PMK.03/2007 stdtd PMK 125/PMK.011/2012
2. Ruang lingkup
PPN Dibebaskan
Atas Penyerahan:
Rumah Sederhana
Rumah Sangat Sederhana
Rumah Susun Sederhana
Pondok Boro
Asrama Mahasiswa dan Pelajar
Perumahan Lainnya
3. Rumah Sederhana dan Rumah Sangat
Sederhana
Batasan
RS dan
RSS
Luas bangunan ≤ 36 m2
Harga Jual ≤
Rp 88 Juta : Sumatera, Jawa,
dan Sulawesi
Rp 95 Juta : Kalimantan,
Maluku, Nusa Tenggara
Rp 145 Juta : Papua dan Papua
Barat
Rp 95 Juta : Jabodetabek, Bali,
Batam, Bintan dan Karimun
Rumah pertama yang dimiliki,
digunakan sendiri sebagai
tempat tinggal dan tidak
dipindahtangankan dalam jangka
waktu 5 tahun sejak dimiliki
4. Rumah Susun SederhanaBatasan:
Harga jual ≤ Rp 75 Juta
Luas bangunan ≤ 21 m2
Pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum yang mengatur mengenai Persyaratan
Teknis Pembangunan Rumah Susun
Merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan
sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan
dalam jangka waktu 5 tahun sejak dimiliki
5. Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan
Pelajar
• bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau
tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh
perorangan atau koperasi buruh atau koperasi karyawan
yang diperuntukkan bagi para buruh tidak tetap atau para
pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan
biaya sewa yang disepakati, yang tidak
dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 tahun sejak
diperoleh
Pondok
Boro
• bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau
tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh
universitas atau sekolah, perorangan dan atau Pemda
yang diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar
atau mahasiswa, yang tidak dipindahtangankan dalam
jangka waktu 5 tahun sejak diperoleh
Asrama
Mahasisw
a dan
Pelajar
6. Perumahan Lainnya
Rumah Pekerja
• Tempat hunian, berupa bangunan
bertingkat atau tidak bertingkat, yang
dibangun dan dibiayai oleh suatu
perusahaan, diperuntukkan bagi
karyawannya sendiri dan bersifat tidak
komersil, yang memenuhi ketentuan:
• RS dan RSS, atau Rumah Susun
Sederhana
• Tidak dipindahtangankan dalam
jangka waktu 5 tahun sejak diperoleh
Bangunan yang diperuntukkan
bagi korban bencana alam
nasional
7. Ketentuan Lain
Atas penyerahan RS, RSS, Rumah Susun Sederhana, yang tidak
memenuhi ketentuan, dikenakan PPN. Apabila tidak memungut PPN,
maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
Dalam hal pembeli RS, RSS, dan Rumah Susun Sederhana tidak
memenuhi ketentuan, maka PPN yang terutang yang semula dibebaskan
wajib dibayar kembali oleh pembeli yang semula menerima fasilitas paling
lambat 1 bulan sejak tidak terpenuhinya ketentuan
Dalam hal pembelian RS, RSS, dan Rumah Susun Sederhana oleh bank
tidak memenuhi ketentuan, maka PPN yang terutang yang semula
dibebaskan wajib dibayar kembali oleh bank yang semula menerima
fasilitas paling lambat 1 bulan sejak tidak terpenuhinya.
Tata cara pengenaan dan pembayaran atas sanksi diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
8. Ketentuan SKB
Pasal 11 KMK 370/PMK.03/2003
Atas penyerahan BKP Tertentu berupa
RS, RSS, rumah susun sederhana,
pondok boro, asrama mahasiswa dan
pelajar serta perumahan lainnya, yang
batasannya ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, dibebaskan dari PPN
Orang atau badan yang menerima
penyerahan BKP Tertentu di atas, tidak
diwajibkan mempunyai SKB PPN