際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
Oleh : Suwito, S.Pd
SMKN 12 MALANG
Sejarah Perumusan Dan Pengesahan
UUD 1945
Kesejarahan Perumusan Dan Pengesahan
UUD 1945
Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik Menggambarkan, memposisikan dan menata
jalannya sidang BPUPKI dalam merumuskan Pancasila dan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peserta didik menguraikan, mengumpulkan dan membuktikan
latar belakang dilaksanakannya amandemen UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Peta Konsep Pembelajaran
Pengertian Konstitusi
Sejarah Perumusan Dan Pengesahan
UUD 1945
Arti Penting UUD 1945 Dalam
Kehidupan Bangsa Indonesia
Pembelajaran Semangat Pendiri Bangsa
Konstitusi adalah keseluruhan
peraturan-peraturan yang mengikat, baik
tertulis maupun tidak tertulis tentang
cara penyelenggaraan pemerintahan
dalam suatu negara.
Konstitusi Tertulis
(Undang-Undang
Dasar)
Konstitusi Tidak
Tertulis (Konvensi)
Jenis Konstitusi
Pengertian Konstitusi
Luwes (flexible)
Memungkinan
Perubahan
Kaku (rigid)
Sulit Diadakan
Perubahan
Sifat Konstitusi
Konstitusi = Hukum dasar
Hukum dasar adalah ketentuan yang menjadi
dasar pembentukan bagi peraturan
perundang-undangan dibawahnya serta dasar
untuk setiap tindakan hukum
Pengertian Konstitusi Menurut Ahli
Menurut Sri Soemantri : Konstitusi adalah naskah yang berisikan suatu
bangunan negara dan
sendi-sendi dari sistem pemerintahan.
Menurut Miriam Budiarjo : Konstitusi adalah piagam yang menyatakan
tentang cita-cita suatu bangsa dan dasar organisasi suatu bangsa.
Didalamnya berisi berbagai peraturan pokok dan utama yang berhubungan
dengan pembagian kekuasaan, cita-cita negara, ideologi negara, undang-
undang, kedaulatan masalah politik, ekonomi dan lain sebagainya.
Menurut K. C. Wheare : Konstitusi adalah seluruh sistem ketatanegaraan
yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur, membentuk ataupun
memerintah dalam suatu negara.
Tujuan Dan Fungsi Konstitusi
Tujuan Konstitusi
Terciptanya kesepakatan untuk mengatur tata cara penyelengaraan negara, dan mengatur
jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya
kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya.
Fungsi Konstitusi
1. membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak
sewenang  wenang agar hak-hak bagi warga negara
terlindungi dan tersalurkan (konstitusionalisme).
2. sebagai piagam kelahiran suatu negara (a birth certificate of
new state).
3. pedoman tata cara penyelenggaraan negara
4. sebagai sumber hukum tertinggi.
5. sebagai alat yang membatasi kekuasaan dan
6. sebagai pelindung hak asasi manusia
7. sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control).
UUD 1945
 Tujuan negara
 Lembaga negara
 Pembagian kekuasaan
 Hak asasi manusia
 Sistem pemerintahan
 Hubungan pusat dan daerah
 Prosedur penyelesaian pertikaian
 Pengawasan penjabat negara & perubahan konstitusi
Substansi didalam UUD 1945
Undang  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sangatlah penting bagi bangsa Indonesia, selain memberikan penegasan
tentang pembatasan, pembagian kekuasaan dan tata cara pengelolaan
negara. Undang  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
juga memberikan kepastian hukum dan jaminan akan hak asasi manusia
Arti Penting UUD 1945 Bagi Bangsa Indonesia
Makna di dalam Pembukaan UUD
1945
Pernyataan Keteguhan bangsa Indonesia dalam
membela kemerdekaan
Makna Alinea Pertama
Tekad untuk menuju kemerdekaan dicapai oleh
bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan
Makna Alinea Kedua
Pengakuan motivasi spiritual yang luhur bahwa
kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat
Tuhan
Makna Alinea Ketiga
Adanya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia,
landasan dasar negara yaitu Pancasila
Makna Alinea Keempat
Batang Tubuh UUD 1945
Konstitusi Di Indonesia
Undang-Undang
TAP MPR
UUD 1945
Peraturan pemerintah pen
UU
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah
Perda Kabupaten/Kota
Perda Provinsi
Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana
ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar.
Hirarki tata urutan perundang-undangan
berdasarkan UU No.12 Tahun 2011
Konstitusi Indonesia
= UUD 1945
(Menjadi Hukum Tertinggi dan
Pedoman Pembentukan hukum
dibawahnya)
Candi Borobudur  Jawa
SEJARAH PERUMUSAN UUD NRI
1945
SIDANG BPUPKI PRIODE I
Tanggal 29 Mei  1 Juni 1945
AGENDA UTAMA :
Menampung Berbagai Gagasan Mengenai Dasar Negara yang Akan Dipergunakan
Bagi Negara Merdeka Kelak.
PENYAMPAI GAGASAN DASAR NEGARA
Mr. Moch. Yamin (29 Mei 1945).
Prof. DR. Soepomo (30 Mei 1945).
Ir. Soekarno (1 Juni 1945).
SIDANG PANITIA DELAPAN
22 JUNI 1945.
Anggota BPUPKI yang Hadir 38 Orang
Anggota Hadir Bertempat Tinggal di Jakarta
Hasil Sidang Membentuk Panitia Sembilan
ANGGOTA PANITIA SEMBILAN
Ir. Soekarno, KH. Wakhid Hasyim, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo,
Mr. AA. Maramis, Drs. Muh. Hatta, H. Agus Salim, Abdul Kahar Muzakkir,
Abikusno Tjokrosujoso
HASIL PANITIA SEMBILAN
Kompromi antara Pihak Islam dan Kebangsaan.
PIAGAM JAKARTA ( JAKARTA CHARTER)
( DITETAPKAN 22 JUNI 1945 )
1. Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Para
Pemeluknya.
2. Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
BPUPKI
Perumusan dan Pengesahan UUD 1945
BPUPKI
DIBENTUK TIGA PANITIA
1. PANITIA PERANCANG UUD  KETUA IR. SOEKARNO
2. PANITIA PEMBELA TANAH AIR  KETUA ABIKUSNO TJOKROSUJOSO
3. PANITIA KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN  KETUA DRS. MOH. HATTA
.
SIDANG 11 JULI 1945
SIDANG 10 JULI 1945
PADA AWAL SIDANG DIUMUMKAN PENAMBAHAN 6 (ENAM)
ANGGOTA BARU BPUPKI
Pada tanggal 10 Juli 1945
Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada
masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, saat itu dibahas
hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk.
BPUPKI
Perumusan dan Pengesahan UUD 1945
BPUPKI
BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda
1. pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan.
2. Panitia perancangan undang-undang dasar melaporkan hasilnya.
3. Pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada
5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal
mengenai aturan tambahan.
Pada tanggal 14 Juli 1945
Panitia kecil perancang undang-undang dasar, berhasil menyepakati
1. Ketentuan tentang lambang negara
2. Negara kesatuan,
3. Penyebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan
membentuk panitia penghalus bahasa.
Pada tanggal 13 Juli 1945
Ketua perancang undang-undang dasar, yaitu Soekarno memberikan
penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan
dari Moh. Hatta, lebih lanjut Soepomo menjelaskan betapa pentingnya
memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar
Pada tanggal 15 Juli 1945
Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada
sidang BPUPKI. Selain itu juga, diterima usul-usul dari panitia keuangan dan
panitia pembelaan tanah air. Dengan demikian, selesailah tugas panitia
BPUPKI.
Pada tanggal 16 Juli 1945
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, panitia
persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) yang menggantikan
BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus
1945. dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:
1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
2. Pengangkatan Ir. Soekarno & M. Hatta Sebagai
Presiden & Wakil Presiden
3. Dibentuknya Komite Nasional
Kamis 25  September 2023
LKPD UUD NRI 1945
Jawablah pertanyaan berikut dengan Benar
1. Apa yang anda ketahui tentang konstitusi ?
2. Jelaskan fungsi Konstitusi ?
3. Sebutkan Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia ?
4. Lakukan identifikasi minimal dua pasal dan ayat-ayat dalam UUD NRI Tahun 1945
yang terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari.
5. Sebutkan Hasil Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ?
Wae Rebo  Nusa Tenggara Timur
Selesai

More Related Content

What's hot (20)

Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )
Eja Fahreza
Sejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesiaSejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesia
ocirtsa
Kedudukan dan fungsi pancasila
Kedudukan dan fungsi pancasilaKedudukan dan fungsi pancasila
Kedudukan dan fungsi pancasila
R. Herawati Suryanegara
Kehidupan masa awal kemerdekaan
Kehidupan masa awal kemerdekaanKehidupan masa awal kemerdekaan
Kehidupan masa awal kemerdekaan
Muhammad Furqon
Proses perumusan pancasila sbg dasar negara
Proses perumusan pancasila sbg dasar negaraProses perumusan pancasila sbg dasar negara
Proses perumusan pancasila sbg dasar negara
Ana Fitrotunnisa
Hubungan pancasila dengan uud 45
Hubungan pancasila dengan uud 45Hubungan pancasila dengan uud 45
Hubungan pancasila dengan uud 45
Jesika Amanda
Pkn kelas 9 bab 3 upload
Pkn kelas 9 bab 3 uploadPkn kelas 9 bab 3 upload
Pkn kelas 9 bab 3 upload
MTsMunggungPulung
Kelas 8, Bahan Ajar Bab 5 P1 Sumpah Pemuda BDR.pptx
Kelas 8, Bahan Ajar Bab 5 P1 Sumpah Pemuda BDR.pptxKelas 8, Bahan Ajar Bab 5 P1 Sumpah Pemuda BDR.pptx
Kelas 8, Bahan Ajar Bab 5 P1 Sumpah Pemuda BDR.pptx
AbdulHaris316683
perumusan pancasila sebagai dasar negara
perumusan pancasila sebagai dasar negaraperumusan pancasila sebagai dasar negara
perumusan pancasila sebagai dasar negara
fentinugraheni90
Proses perumusan pancasila
Proses perumusan pancasilaProses perumusan pancasila
Proses perumusan pancasila
yuniastuti18400700
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Mira Veranita
Hubungan pancasila dan UUD 1945
Hubungan pancasila dan UUD 1945Hubungan pancasila dan UUD 1945
Hubungan pancasila dan UUD 1945
Trisna Monalia
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
byunbella
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARANILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
AlvianNurAzqy
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negara
Muhammad Hidayat
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
afifahdhaniyah
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
HIMA KS FISIP UNPAD
3. PERAN AKTIF BANGSA INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN.pptx
3. PERAN AKTIF BANGSA  INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN.pptx3. PERAN AKTIF BANGSA  INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN.pptx
3. PERAN AKTIF BANGSA INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN.pptx
RafaGibraltar1
Bab 5 sejarah wajib sma xi
Bab 5 sejarah wajib sma xiBab 5 sejarah wajib sma xi
Bab 5 sejarah wajib sma xi
eli priyatna laidan
Kebangkitan Nasional Bagian 1.pptx
Kebangkitan Nasional Bagian 1.pptxKebangkitan Nasional Bagian 1.pptx
Kebangkitan Nasional Bagian 1.pptx
BerlianAndriani3
Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )
Eja Fahreza
Sejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesiaSejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesia
ocirtsa
Kehidupan masa awal kemerdekaan
Kehidupan masa awal kemerdekaanKehidupan masa awal kemerdekaan
Kehidupan masa awal kemerdekaan
Muhammad Furqon
Proses perumusan pancasila sbg dasar negara
Proses perumusan pancasila sbg dasar negaraProses perumusan pancasila sbg dasar negara
Proses perumusan pancasila sbg dasar negara
Ana Fitrotunnisa
Hubungan pancasila dengan uud 45
Hubungan pancasila dengan uud 45Hubungan pancasila dengan uud 45
Hubungan pancasila dengan uud 45
Jesika Amanda
Kelas 8, Bahan Ajar Bab 5 P1 Sumpah Pemuda BDR.pptx
Kelas 8, Bahan Ajar Bab 5 P1 Sumpah Pemuda BDR.pptxKelas 8, Bahan Ajar Bab 5 P1 Sumpah Pemuda BDR.pptx
Kelas 8, Bahan Ajar Bab 5 P1 Sumpah Pemuda BDR.pptx
AbdulHaris316683
perumusan pancasila sebagai dasar negara
perumusan pancasila sebagai dasar negaraperumusan pancasila sebagai dasar negara
perumusan pancasila sebagai dasar negara
fentinugraheni90
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Mira Veranita
Hubungan pancasila dan UUD 1945
Hubungan pancasila dan UUD 1945Hubungan pancasila dan UUD 1945
Hubungan pancasila dan UUD 1945
Trisna Monalia
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
byunbella
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARANILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
AlvianNurAzqy
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negara
Muhammad Hidayat
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
afifahdhaniyah
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
HIMA KS FISIP UNPAD
3. PERAN AKTIF BANGSA INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN.pptx
3. PERAN AKTIF BANGSA  INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN.pptx3. PERAN AKTIF BANGSA  INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN.pptx
3. PERAN AKTIF BANGSA INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN.pptx
RafaGibraltar1
Kebangkitan Nasional Bagian 1.pptx
Kebangkitan Nasional Bagian 1.pptxKebangkitan Nasional Bagian 1.pptx
Kebangkitan Nasional Bagian 1.pptx
BerlianAndriani3

Similar to PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NRI 1945.pptx (20)

Pembelajaran inovatif ppkn klas 7 (1)
Pembelajaran inovatif ppkn klas 7 (1)Pembelajaran inovatif ppkn klas 7 (1)
Pembelajaran inovatif ppkn klas 7 (1)
SMP Negeri 1 Karanganyar
Makalah uud
Makalah uudMakalah uud
Makalah uud
RUDY HALIM
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraan
Septian Muna Barakati
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraan
Warnet Raha
Materi Wawasan Kebangsaan Pilar Negara.pdf
Materi Wawasan Kebangsaan Pilar Negara.pdfMateri Wawasan Kebangsaan Pilar Negara.pdf
Materi Wawasan Kebangsaan Pilar Negara.pdf
mayvitainnanit4
bab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdf
bab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdfbab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdf
bab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdf
RinaLuthfi
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negara
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negaraPkn hubungan konstitusi dan dasar negara
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negara
oniharnanyo
2. memahami konstitusi nkri (jakob tobing) (1)
2. memahami  konstitusi nkri (jakob tobing) (1)2. memahami  konstitusi nkri (jakob tobing) (1)
2. memahami konstitusi nkri (jakob tobing) (1)
Victor Sumarow
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Operator Warnet Vast Raha
Makalah perubahan uud
Makalah  perubahan uudMakalah  perubahan uud
Makalah perubahan uud
Operator Warnet Vast Raha
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Operator Warnet Vast Raha
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Operator Warnet Vast Raha
bab1perumusandanpenetapanpancasilasebagaidasarnegar-190326143642.pptx
bab1perumusandanpenetapanpancasilasebagaidasarnegar-190326143642.pptxbab1perumusandanpenetapanpancasilasebagaidasarnegar-190326143642.pptx
bab1perumusandanpenetapanpancasilasebagaidasarnegar-190326143642.pptx
iwansyahfirmansyah
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Risky Saputra
pengertian dan Perumusan Dasar Negara.pptx
pengertian dan Perumusan Dasar Negara.pptxpengertian dan Perumusan Dasar Negara.pptx
pengertian dan Perumusan Dasar Negara.pptx
ernibravo60
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
Andi Sahtiani Jahrir
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Warnet Raha
Makalah perubahan uud
Makalah  perubahan uudMakalah  perubahan uud
Makalah perubahan uud
Septian Muna Barakati
Makalah perubahan uud
Makalah  perubahan uudMakalah  perubahan uud
Makalah perubahan uud
Warnet Raha
Makalah uud
Makalah uudMakalah uud
Makalah uud
RUDY HALIM
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraan
Warnet Raha
Materi Wawasan Kebangsaan Pilar Negara.pdf
Materi Wawasan Kebangsaan Pilar Negara.pdfMateri Wawasan Kebangsaan Pilar Negara.pdf
Materi Wawasan Kebangsaan Pilar Negara.pdf
mayvitainnanit4
bab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdf
bab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdfbab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdf
bab3perumusandanpengesahanuudnegararepublikindonesi-190327113353.pdf
RinaLuthfi
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negara
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negaraPkn hubungan konstitusi dan dasar negara
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negara
oniharnanyo
2. memahami konstitusi nkri (jakob tobing) (1)
2. memahami  konstitusi nkri (jakob tobing) (1)2. memahami  konstitusi nkri (jakob tobing) (1)
2. memahami konstitusi nkri (jakob tobing) (1)
Victor Sumarow
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Operator Warnet Vast Raha
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Operator Warnet Vast Raha
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Operator Warnet Vast Raha
bab1perumusandanpenetapanpancasilasebagaidasarnegar-190326143642.pptx
bab1perumusandanpenetapanpancasilasebagaidasarnegar-190326143642.pptxbab1perumusandanpenetapanpancasilasebagaidasarnegar-190326143642.pptx
bab1perumusandanpenetapanpancasilasebagaidasarnegar-190326143642.pptx
iwansyahfirmansyah
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Risky Saputra
pengertian dan Perumusan Dasar Negara.pptx
pengertian dan Perumusan Dasar Negara.pptxpengertian dan Perumusan Dasar Negara.pptx
pengertian dan Perumusan Dasar Negara.pptx
ernibravo60
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Warnet Raha
Makalah perubahan uud
Makalah  perubahan uudMakalah  perubahan uud
Makalah perubahan uud
Warnet Raha

Recently uploaded (20)

Panduan Entry Nilai Rapor untuk Operator SD_MI 2025.pptx (1).pdf
Panduan Entry Nilai Rapor untuk Operator SD_MI 2025.pptx (1).pdfPanduan Entry Nilai Rapor untuk Operator SD_MI 2025.pptx (1).pdf
Panduan Entry Nilai Rapor untuk Operator SD_MI 2025.pptx (1).pdf
Fajar Baskoro
BHINNEKA TUGGAL IKA KEBERAGAMAN BUDAYA.pptx
BHINNEKA TUGGAL IKA KEBERAGAMAN BUDAYA.pptxBHINNEKA TUGGAL IKA KEBERAGAMAN BUDAYA.pptx
BHINNEKA TUGGAL IKA KEBERAGAMAN BUDAYA.pptx
AyeniahVivi
PPT Perkawinan (Poligami, Monogami).pptx
PPT Perkawinan (Poligami, Monogami).pptxPPT Perkawinan (Poligami, Monogami).pptx
PPT Perkawinan (Poligami, Monogami).pptx
rahmiati190700
Manajemen Risiko Proyek_Training "RISK MANAGEMENT".pptx
Manajemen Risiko Proyek_Training "RISK MANAGEMENT".pptxManajemen Risiko Proyek_Training "RISK MANAGEMENT".pptx
Manajemen Risiko Proyek_Training "RISK MANAGEMENT".pptx
Kanaidi ken
Restrukturisasi dan Redistribusi Ekonomi melalui Danantara: Pesimis atau Opti...
Restrukturisasi dan Redistribusi Ekonomi melalui Danantara: Pesimis atau Opti...Restrukturisasi dan Redistribusi Ekonomi melalui Danantara: Pesimis atau Opti...
Restrukturisasi dan Redistribusi Ekonomi melalui Danantara: Pesimis atau Opti...
Dadang Solihin
Teks fiks Didik anak dengan islamiyah.pptx
Teks fiks Didik anak dengan islamiyah.pptxTeks fiks Didik anak dengan islamiyah.pptx
Teks fiks Didik anak dengan islamiyah.pptx
ArizOghey1
Jakarta Pasca Ibu Kota Negara - Majalah Telstra
Jakarta Pasca Ibu Kota Negara - Majalah TelstraJakarta Pasca Ibu Kota Negara - Majalah Telstra
Jakarta Pasca Ibu Kota Negara - Majalah Telstra
Dadang Solihin
BRIEF SAPA RAMADHAN Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember 2025.pdf
BRIEF SAPA RAMADHAN Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember 2025.pdfBRIEF SAPA RAMADHAN Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember 2025.pdf
BRIEF SAPA RAMADHAN Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember 2025.pdf
Syarifatul Marwiyah
Proposal Kegiatan Santunan Anak Yatim.docx
Proposal Kegiatan Santunan Anak Yatim.docxProposal Kegiatan Santunan Anak Yatim.docx
Proposal Kegiatan Santunan Anak Yatim.docx
tuminsa934
PPT PAI-Kelompok 3-X MIPA 1-Sumber-sumber Hukum Islam (Ijtihad).pptx
PPT PAI-Kelompok 3-X MIPA 1-Sumber-sumber Hukum Islam (Ijtihad).pptxPPT PAI-Kelompok 3-X MIPA 1-Sumber-sumber Hukum Islam (Ijtihad).pptx
PPT PAI-Kelompok 3-X MIPA 1-Sumber-sumber Hukum Islam (Ijtihad).pptx
SausanHidayahNova
SOAL LATIHAN PJOK KELAS 4 SD KURIKULUM MERDEKA
SOAL LATIHAN PJOK KELAS 4 SD KURIKULUM MERDEKASOAL LATIHAN PJOK KELAS 4 SD KURIKULUM MERDEKA
SOAL LATIHAN PJOK KELAS 4 SD KURIKULUM MERDEKA
azizwidyamukti02
PELAKSANAAN RPI MURID PENDIDIKAN KHASS.ppt
PELAKSANAAN RPI MURID PENDIDIKAN KHASS.pptPELAKSANAAN RPI MURID PENDIDIKAN KHASS.ppt
PELAKSANAAN RPI MURID PENDIDIKAN KHASS.ppt
ALEENMPP
Analisis Subjek Literatur Pada Disertasi Kajian Budaya dan Media (KBM) Sekola...
Analisis Subjek Literatur Pada Disertasi Kajian Budaya dan Media (KBM) Sekola...Analisis Subjek Literatur Pada Disertasi Kajian Budaya dan Media (KBM) Sekola...
Analisis Subjek Literatur Pada Disertasi Kajian Budaya dan Media (KBM) Sekola...
Murad Maulana
Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Murad Maulana
BAHAN UNTUK PELATIHAN PS, DRIGEN, MAZMUR.pptx
BAHAN UNTUK PELATIHAN PS, DRIGEN, MAZMUR.pptxBAHAN UNTUK PELATIHAN PS, DRIGEN, MAZMUR.pptx
BAHAN UNTUK PELATIHAN PS, DRIGEN, MAZMUR.pptx
LunduSitohang
Langkah-langkah Pembuatan Microsite.pptx
Langkah-langkah Pembuatan Microsite.pptxLangkah-langkah Pembuatan Microsite.pptx
Langkah-langkah Pembuatan Microsite.pptx
NurulIlyas3
Apakah daging tanpa tulang dan tanpa limfoglandula aman diperdagangkan? Ditje...
Apakah daging tanpa tulang dan tanpa limfoglandula aman diperdagangkan? Ditje...Apakah daging tanpa tulang dan tanpa limfoglandula aman diperdagangkan? Ditje...
Apakah daging tanpa tulang dan tanpa limfoglandula aman diperdagangkan? Ditje...
Tata Naipospos
Lembar Kerja Mahasiswa Applied Artificial Intelligence in Information Systems
Lembar Kerja Mahasiswa Applied Artificial Intelligence in Information SystemsLembar Kerja Mahasiswa Applied Artificial Intelligence in Information Systems
Lembar Kerja Mahasiswa Applied Artificial Intelligence in Information Systems
Ainul Yaqin
enzim mikroba KULIAH BIOLOGI MIKROPANGAN.ppt
enzim mikroba KULIAH BIOLOGI MIKROPANGAN.pptenzim mikroba KULIAH BIOLOGI MIKROPANGAN.ppt
enzim mikroba KULIAH BIOLOGI MIKROPANGAN.ppt
ParlikPujiRahayu
02_Konjugat_Bilangan_Kompleks (Unpak).pdf
02_Konjugat_Bilangan_Kompleks (Unpak).pdf02_Konjugat_Bilangan_Kompleks (Unpak).pdf
02_Konjugat_Bilangan_Kompleks (Unpak).pdf
AsepSaepulrohman4
Panduan Entry Nilai Rapor untuk Operator SD_MI 2025.pptx (1).pdf
Panduan Entry Nilai Rapor untuk Operator SD_MI 2025.pptx (1).pdfPanduan Entry Nilai Rapor untuk Operator SD_MI 2025.pptx (1).pdf
Panduan Entry Nilai Rapor untuk Operator SD_MI 2025.pptx (1).pdf
Fajar Baskoro
BHINNEKA TUGGAL IKA KEBERAGAMAN BUDAYA.pptx
BHINNEKA TUGGAL IKA KEBERAGAMAN BUDAYA.pptxBHINNEKA TUGGAL IKA KEBERAGAMAN BUDAYA.pptx
BHINNEKA TUGGAL IKA KEBERAGAMAN BUDAYA.pptx
AyeniahVivi
PPT Perkawinan (Poligami, Monogami).pptx
PPT Perkawinan (Poligami, Monogami).pptxPPT Perkawinan (Poligami, Monogami).pptx
PPT Perkawinan (Poligami, Monogami).pptx
rahmiati190700
Manajemen Risiko Proyek_Training "RISK MANAGEMENT".pptx
Manajemen Risiko Proyek_Training "RISK MANAGEMENT".pptxManajemen Risiko Proyek_Training "RISK MANAGEMENT".pptx
Manajemen Risiko Proyek_Training "RISK MANAGEMENT".pptx
Kanaidi ken
Restrukturisasi dan Redistribusi Ekonomi melalui Danantara: Pesimis atau Opti...
Restrukturisasi dan Redistribusi Ekonomi melalui Danantara: Pesimis atau Opti...Restrukturisasi dan Redistribusi Ekonomi melalui Danantara: Pesimis atau Opti...
Restrukturisasi dan Redistribusi Ekonomi melalui Danantara: Pesimis atau Opti...
Dadang Solihin
Teks fiks Didik anak dengan islamiyah.pptx
Teks fiks Didik anak dengan islamiyah.pptxTeks fiks Didik anak dengan islamiyah.pptx
Teks fiks Didik anak dengan islamiyah.pptx
ArizOghey1
Jakarta Pasca Ibu Kota Negara - Majalah Telstra
Jakarta Pasca Ibu Kota Negara - Majalah TelstraJakarta Pasca Ibu Kota Negara - Majalah Telstra
Jakarta Pasca Ibu Kota Negara - Majalah Telstra
Dadang Solihin
BRIEF SAPA RAMADHAN Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember 2025.pdf
BRIEF SAPA RAMADHAN Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember 2025.pdfBRIEF SAPA RAMADHAN Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember 2025.pdf
BRIEF SAPA RAMADHAN Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember 2025.pdf
Syarifatul Marwiyah
Proposal Kegiatan Santunan Anak Yatim.docx
Proposal Kegiatan Santunan Anak Yatim.docxProposal Kegiatan Santunan Anak Yatim.docx
Proposal Kegiatan Santunan Anak Yatim.docx
tuminsa934
PPT PAI-Kelompok 3-X MIPA 1-Sumber-sumber Hukum Islam (Ijtihad).pptx
PPT PAI-Kelompok 3-X MIPA 1-Sumber-sumber Hukum Islam (Ijtihad).pptxPPT PAI-Kelompok 3-X MIPA 1-Sumber-sumber Hukum Islam (Ijtihad).pptx
PPT PAI-Kelompok 3-X MIPA 1-Sumber-sumber Hukum Islam (Ijtihad).pptx
SausanHidayahNova
SOAL LATIHAN PJOK KELAS 4 SD KURIKULUM MERDEKA
SOAL LATIHAN PJOK KELAS 4 SD KURIKULUM MERDEKASOAL LATIHAN PJOK KELAS 4 SD KURIKULUM MERDEKA
SOAL LATIHAN PJOK KELAS 4 SD KURIKULUM MERDEKA
azizwidyamukti02
PELAKSANAAN RPI MURID PENDIDIKAN KHASS.ppt
PELAKSANAAN RPI MURID PENDIDIKAN KHASS.pptPELAKSANAAN RPI MURID PENDIDIKAN KHASS.ppt
PELAKSANAAN RPI MURID PENDIDIKAN KHASS.ppt
ALEENMPP
Analisis Subjek Literatur Pada Disertasi Kajian Budaya dan Media (KBM) Sekola...
Analisis Subjek Literatur Pada Disertasi Kajian Budaya dan Media (KBM) Sekola...Analisis Subjek Literatur Pada Disertasi Kajian Budaya dan Media (KBM) Sekola...
Analisis Subjek Literatur Pada Disertasi Kajian Budaya dan Media (KBM) Sekola...
Murad Maulana
Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
Murad Maulana
BAHAN UNTUK PELATIHAN PS, DRIGEN, MAZMUR.pptx
BAHAN UNTUK PELATIHAN PS, DRIGEN, MAZMUR.pptxBAHAN UNTUK PELATIHAN PS, DRIGEN, MAZMUR.pptx
BAHAN UNTUK PELATIHAN PS, DRIGEN, MAZMUR.pptx
LunduSitohang
Langkah-langkah Pembuatan Microsite.pptx
Langkah-langkah Pembuatan Microsite.pptxLangkah-langkah Pembuatan Microsite.pptx
Langkah-langkah Pembuatan Microsite.pptx
NurulIlyas3
Apakah daging tanpa tulang dan tanpa limfoglandula aman diperdagangkan? Ditje...
Apakah daging tanpa tulang dan tanpa limfoglandula aman diperdagangkan? Ditje...Apakah daging tanpa tulang dan tanpa limfoglandula aman diperdagangkan? Ditje...
Apakah daging tanpa tulang dan tanpa limfoglandula aman diperdagangkan? Ditje...
Tata Naipospos
Lembar Kerja Mahasiswa Applied Artificial Intelligence in Information Systems
Lembar Kerja Mahasiswa Applied Artificial Intelligence in Information SystemsLembar Kerja Mahasiswa Applied Artificial Intelligence in Information Systems
Lembar Kerja Mahasiswa Applied Artificial Intelligence in Information Systems
Ainul Yaqin
enzim mikroba KULIAH BIOLOGI MIKROPANGAN.ppt
enzim mikroba KULIAH BIOLOGI MIKROPANGAN.pptenzim mikroba KULIAH BIOLOGI MIKROPANGAN.ppt
enzim mikroba KULIAH BIOLOGI MIKROPANGAN.ppt
ParlikPujiRahayu
02_Konjugat_Bilangan_Kompleks (Unpak).pdf
02_Konjugat_Bilangan_Kompleks (Unpak).pdf02_Konjugat_Bilangan_Kompleks (Unpak).pdf
02_Konjugat_Bilangan_Kompleks (Unpak).pdf
AsepSaepulrohman4

PPT PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NRI 1945.pptx

  • 1. Oleh : Suwito, S.Pd SMKN 12 MALANG Sejarah Perumusan Dan Pengesahan UUD 1945
  • 2. Kesejarahan Perumusan Dan Pengesahan UUD 1945
  • 3. Tujuan Pembelajaran 1. Peserta didik Menggambarkan, memposisikan dan menata jalannya sidang BPUPKI dalam merumuskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Peserta didik menguraikan, mengumpulkan dan membuktikan latar belakang dilaksanakannya amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • 4. Peta Konsep Pembelajaran Pengertian Konstitusi Sejarah Perumusan Dan Pengesahan UUD 1945 Arti Penting UUD 1945 Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia Pembelajaran Semangat Pendiri Bangsa
  • 5. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengikat, baik tertulis maupun tidak tertulis tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Konstitusi Tertulis (Undang-Undang Dasar) Konstitusi Tidak Tertulis (Konvensi) Jenis Konstitusi Pengertian Konstitusi Luwes (flexible) Memungkinan Perubahan Kaku (rigid) Sulit Diadakan Perubahan Sifat Konstitusi Konstitusi = Hukum dasar Hukum dasar adalah ketentuan yang menjadi dasar pembentukan bagi peraturan perundang-undangan dibawahnya serta dasar untuk setiap tindakan hukum
  • 6. Pengertian Konstitusi Menurut Ahli Menurut Sri Soemantri : Konstitusi adalah naskah yang berisikan suatu bangunan negara dan sendi-sendi dari sistem pemerintahan. Menurut Miriam Budiarjo : Konstitusi adalah piagam yang menyatakan tentang cita-cita suatu bangsa dan dasar organisasi suatu bangsa. Didalamnya berisi berbagai peraturan pokok dan utama yang berhubungan dengan pembagian kekuasaan, cita-cita negara, ideologi negara, undang- undang, kedaulatan masalah politik, ekonomi dan lain sebagainya. Menurut K. C. Wheare : Konstitusi adalah seluruh sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur, membentuk ataupun memerintah dalam suatu negara.
  • 7. Tujuan Dan Fungsi Konstitusi Tujuan Konstitusi Terciptanya kesepakatan untuk mengatur tata cara penyelengaraan negara, dan mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya. Fungsi Konstitusi 1. membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang wenang agar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan (konstitusionalisme). 2. sebagai piagam kelahiran suatu negara (a birth certificate of new state). 3. pedoman tata cara penyelenggaraan negara 4. sebagai sumber hukum tertinggi. 5. sebagai alat yang membatasi kekuasaan dan 6. sebagai pelindung hak asasi manusia 7. sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control).
  • 8. UUD 1945 Tujuan negara Lembaga negara Pembagian kekuasaan Hak asasi manusia Sistem pemerintahan Hubungan pusat dan daerah Prosedur penyelesaian pertikaian Pengawasan penjabat negara & perubahan konstitusi Substansi didalam UUD 1945 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangatlah penting bagi bangsa Indonesia, selain memberikan penegasan tentang pembatasan, pembagian kekuasaan dan tata cara pengelolaan negara. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan kepastian hukum dan jaminan akan hak asasi manusia Arti Penting UUD 1945 Bagi Bangsa Indonesia
  • 9. Makna di dalam Pembukaan UUD 1945 Pernyataan Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan Makna Alinea Pertama Tekad untuk menuju kemerdekaan dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan Makna Alinea Kedua Pengakuan motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat Tuhan Makna Alinea Ketiga Adanya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, landasan dasar negara yaitu Pancasila Makna Alinea Keempat
  • 11. Konstitusi Di Indonesia Undang-Undang TAP MPR UUD 1945 Peraturan pemerintah pen UU Peraturan Presiden Peraturan Pemerintah Perda Kabupaten/Kota Perda Provinsi Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hirarki tata urutan perundang-undangan berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 Konstitusi Indonesia = UUD 1945 (Menjadi Hukum Tertinggi dan Pedoman Pembentukan hukum dibawahnya)
  • 12. Candi Borobudur Jawa SEJARAH PERUMUSAN UUD NRI 1945
  • 13. SIDANG BPUPKI PRIODE I Tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 AGENDA UTAMA : Menampung Berbagai Gagasan Mengenai Dasar Negara yang Akan Dipergunakan Bagi Negara Merdeka Kelak. PENYAMPAI GAGASAN DASAR NEGARA Mr. Moch. Yamin (29 Mei 1945). Prof. DR. Soepomo (30 Mei 1945). Ir. Soekarno (1 Juni 1945).
  • 14. SIDANG PANITIA DELAPAN 22 JUNI 1945. Anggota BPUPKI yang Hadir 38 Orang Anggota Hadir Bertempat Tinggal di Jakarta Hasil Sidang Membentuk Panitia Sembilan ANGGOTA PANITIA SEMBILAN Ir. Soekarno, KH. Wakhid Hasyim, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. AA. Maramis, Drs. Muh. Hatta, H. Agus Salim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso
  • 15. HASIL PANITIA SEMBILAN Kompromi antara Pihak Islam dan Kebangsaan. PIAGAM JAKARTA ( JAKARTA CHARTER) ( DITETAPKAN 22 JUNI 1945 ) 1. Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Para Pemeluknya. 2. Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  • 16. BPUPKI Perumusan dan Pengesahan UUD 1945 BPUPKI DIBENTUK TIGA PANITIA 1. PANITIA PERANCANG UUD KETUA IR. SOEKARNO 2. PANITIA PEMBELA TANAH AIR KETUA ABIKUSNO TJOKROSUJOSO 3. PANITIA KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN KETUA DRS. MOH. HATTA . SIDANG 11 JULI 1945 SIDANG 10 JULI 1945 PADA AWAL SIDANG DIUMUMKAN PENAMBAHAN 6 (ENAM) ANGGOTA BARU BPUPKI Pada tanggal 10 Juli 1945 Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk.
  • 17. BPUPKI Perumusan dan Pengesahan UUD 1945 BPUPKI BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda 1. pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. 2. Panitia perancangan undang-undang dasar melaporkan hasilnya. 3. Pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada tanggal 14 Juli 1945 Panitia kecil perancang undang-undang dasar, berhasil menyepakati 1. Ketentuan tentang lambang negara 2. Negara kesatuan, 3. Penyebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 13 Juli 1945
  • 18. Ketua perancang undang-undang dasar, yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Moh. Hatta, lebih lanjut Soepomo menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar Pada tanggal 15 Juli 1945 Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI. Selain itu juga, diterima usul-usul dari panitia keuangan dan panitia pembelaan tanah air. Dengan demikian, selesailah tugas panitia BPUPKI. Pada tanggal 16 Juli 1945 Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. dan menghasilkan keputusan sebagai berikut: 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 2. Pengangkatan Ir. Soekarno & M. Hatta Sebagai Presiden & Wakil Presiden 3. Dibentuknya Komite Nasional
  • 19. Kamis 25 September 2023 LKPD UUD NRI 1945 Jawablah pertanyaan berikut dengan Benar 1. Apa yang anda ketahui tentang konstitusi ? 2. Jelaskan fungsi Konstitusi ? 3. Sebutkan Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia ? 4. Lakukan identifikasi minimal dua pasal dan ayat-ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari. 5. Sebutkan Hasil Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ?
  • 20. Wae Rebo Nusa Tenggara Timur Selesai