(1) Alinea pertama menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan merupakan hak asasi yang universal; (2) Alinea kedua menunjukkan ketepatan penilaian bangsa Indonesia bahwa momentum kemerdekaan harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (3) Alinea ketiga mengukuhi makna proklamasi yang didorong oleh motivasi spiritual,
Dokumen tersebut membahas tujuan pembelajaran dan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pembelajaran antara lain memahami, mensintesiskan, dan mengaplikasikan isi Pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 mencakup persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik IndonesiaRisdiana Hidayat
油
a. Menjelaskan proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh BPUPKI dan PPKI, termasuk pemilihan Ir. Soekarno sebagai Presiden pertama dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden pertama.
b. Menguraikan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia dan tujuan dilakukannya perubahan UUD 1945 pada masa reformasi.
c. Mengidentifikasi peran tokoh-tokoh perum
Dokumen tersebut membahas proses pembentukan dasar negara Indonesia melalui berbagai sidang BPUPKI dan PPKI. Beberapa tokoh seperti Mohammad Yamin, Supomo, dan Sukarno menyampaikan usulan dasar negara. BPUPKI kemudian membentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan dasar negara. Hasilnya disebut Piagam Jakarta. PPKI kemudian membahas konstitusi negara berdasarkan Piagam Jakarta dan menetapkan Pancasila se
BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 1945 untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota BPUPKI mengusulkan lima sila Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai panitia. Pancasila kemudian dijadikan dasar negara dalam UUD 1945 berkat semangat kebangsaan para pendiri negara.
Ringkasan singkat tentang sejarah perumusan Pancasila adalah:
(1) Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, (2) Pancasila awalnya dirumuskan oleh BPUPKI yang dibentuk pemerintah Jepang pada 1945, (3) Proses perumusan melibatkan berbagai usulan hingga akhirnya ditetapkan lima sila.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pemahaman hak dan kewajiban negara serta warga negara di Indonesia secara historis, sosiologis, dan politik. Secara historis, pemahaman akan hak mulai berkembang di Barat melalui peristiwa-peristiwa penting seperti Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Di Indonesia, pemahaman akan hak berkembang seiring perjuangan kemerdekaan dan dituangkan dalam UUD 1945. Namun
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARAAlvianNurAzqy
油
Dokumen tersebut membahas tentang pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia meliputi kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Juga dibahas mengenai kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian dibahas mengenai tugas dan fungsi beberapa kementerian dan lembaga non-kementrian di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat dan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan oleh dan untuk rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dokumen tersebut juga membedakan berbagai jenis demokrasi dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem demokrasi.
3. PERAN AKTIF BANGSA INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN.pptxRafaGibraltar1
油
Dokumen tersebut membahas peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin dalam membentuk Gerakan Non-Blok dan ASEAN serta dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Indonesia merupakan inisiator pembentukan Gerakan Non-Blok dan ASEAN serta tetap mendukung kemerdekaan Palestina sejak zaman Presiden Soekarno hingga saat ini.
Kebangkitan nasional bermula dari pendidikan yang diberikan Belanda kepada penduduk pribumi untuk mendapatkan tenaga kerja terampil. Para pelajar pribumi mulai menyadari ketertindasan bangsa mereka. Muncul organisasi seperti Boedi Oetomo dan Sarekat Islam yang memajukan pendidikan dan meningkatkan kesadaran nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan di bawah pimpinan tokoh-tokoh seperti Soetomo, Tjokroaminoto,
1. Dokumen ini membahas perumusan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembentukan BPUPKI dan hasil sidang keduanya.
2. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 1945 untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang keduanya membahas rancangan UUD dan menyetujui naskah UUD 1945.
3. UUD 1945 dijadikan sebagai konstitusi Indonesia dan menjadi pedoman penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas proses pembentukan dasar negara Indonesia melalui berbagai sidang BPUPKI dan PPKI. Beberapa tokoh seperti Mohammad Yamin, Supomo, dan Sukarno menyampaikan usulan dasar negara. BPUPKI kemudian membentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan dasar negara. Hasilnya disebut Piagam Jakarta. PPKI kemudian membahas konstitusi negara berdasarkan Piagam Jakarta dan menetapkan Pancasila se
BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 1945 untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota BPUPKI mengusulkan lima sila Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai panitia. Pancasila kemudian dijadikan dasar negara dalam UUD 1945 berkat semangat kebangsaan para pendiri negara.
Ringkasan singkat tentang sejarah perumusan Pancasila adalah:
(1) Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, (2) Pancasila awalnya dirumuskan oleh BPUPKI yang dibentuk pemerintah Jepang pada 1945, (3) Proses perumusan melibatkan berbagai usulan hingga akhirnya ditetapkan lima sila.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pemahaman hak dan kewajiban negara serta warga negara di Indonesia secara historis, sosiologis, dan politik. Secara historis, pemahaman akan hak mulai berkembang di Barat melalui peristiwa-peristiwa penting seperti Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Di Indonesia, pemahaman akan hak berkembang seiring perjuangan kemerdekaan dan dituangkan dalam UUD 1945. Namun
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARAAlvianNurAzqy
油
Dokumen tersebut membahas tentang pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia meliputi kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Juga dibahas mengenai kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian dibahas mengenai tugas dan fungsi beberapa kementerian dan lembaga non-kementrian di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat dan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan oleh dan untuk rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dokumen tersebut juga membedakan berbagai jenis demokrasi dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem demokrasi.
3. PERAN AKTIF BANGSA INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN.pptxRafaGibraltar1
油
Dokumen tersebut membahas peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin dalam membentuk Gerakan Non-Blok dan ASEAN serta dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Indonesia merupakan inisiator pembentukan Gerakan Non-Blok dan ASEAN serta tetap mendukung kemerdekaan Palestina sejak zaman Presiden Soekarno hingga saat ini.
Kebangkitan nasional bermula dari pendidikan yang diberikan Belanda kepada penduduk pribumi untuk mendapatkan tenaga kerja terampil. Para pelajar pribumi mulai menyadari ketertindasan bangsa mereka. Muncul organisasi seperti Boedi Oetomo dan Sarekat Islam yang memajukan pendidikan dan meningkatkan kesadaran nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan di bawah pimpinan tokoh-tokoh seperti Soetomo, Tjokroaminoto,
1. Dokumen ini membahas perumusan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembentukan BPUPKI dan hasil sidang keduanya.
2. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 1945 untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang keduanya membahas rancangan UUD dan menyetujui naskah UUD 1945.
3. UUD 1945 dijadikan sebagai konstitusi Indonesia dan menjadi pedoman penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, termasuk perubahan komposisi UUD dan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui lembaga-lembaga negara. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sementara UUD 1945 mengatur lembaga-lembaga dan pembagian kekuasaan negara.
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, yang mengubah komposisi dan lembaga-lembaganya. Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar negara dan mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, dan DPR.
Pkn hubungan konstitusi dan dasar negaraoniharnanyo
油
Dokumen tersebut membahas sejarah perumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, pengertian konstitusi dan unsur-unsur yang harus dimuat dalam konstitusi, klasifikasi konstitusi, dan periode berlakunya UUD 1945 beserta amandemennya.
1. Dokumen ini menjelaskan proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, mulai dari penemuan Pancasila sebagai dasar negara hingga amandemen UUD 1945. 2. Proses pembentukan UUD 1945 sangat singkat dalam waktu 45 hari saja, menyebabkan distorsi antara Pembukaan dan pasal-pasal UUD. 3. Amandemen UUD 1945 selama 3 tahun mengembalikan makna Pancasila sebagai dasar negara demokrasi dan men
Dokumen tersebut membahas tentang proses perubahan konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 sejak awal pembentukannya hingga perubahan yang keempat. Pembentukan konstitusi awal dilakukan secara terburu-buru pada masa revolusi kemerdekaan dengan tujuan untuk membentuk negara kesatuan. Konstitusi kemudian mengalami perubahan karena dianggap memiliki kelemahan dan memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden. Per
Dokumen tersebut membahas tentang proses perubahan konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 sejak awal pembentukannya hingga perubahan yang keempat. Pembentukan konstitusi awal dilakukan secara terburu-buru pada masa revolusi kemerdekaan dengan tujuan untuk membentuk negara kesatuan. Konstitusi kemudian mengalami perubahan karena dianggap memiliki kelemahan dan memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden. Per
Dokumen tersebut membahas latar belakang sejarah perubahan Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 sejak pertama kali dirumuskan pada tahun 1945 hingga amandemen yang keempat. Dibahas pula proses pembentukan UUD 1945, alasan-alasan perubahan dilakukan, serta tujuan dilakukannya amandemen terhadap konstitusi Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan latar belakang penyusunan UUD 1945, perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945, serta tujuan dari perubahan-perubahan tersebut untuk menyempurnakan ketentuan dasar negara.
Dokumen tersebut membahas latar belakang sejarah perubahan Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 sejak masa kemerdekaan. Ia menjelaskan proses pembentukan UUD 1945 yang dirancang secara terburu-buru untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia, serta alasan-alasan perubahan UUD 1945 kemudian karena sifat sementaranya dan kelemahan-kelemahan yang ada. Dokumen ini juga membahas tujuan dilakukannya
Restrukturisasi dan Redistribusi Ekonomi melalui Danantara: Pesimis atau Opti...Dadang Solihin
油
Dari perspektif optimis, Danantara dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan manajemen profesional dan tata kelola yang transparan, lembaga ini berpotensi mengoptimalkan pemanfaatan aset negara secara lebih produktif.
Jakarta Pasca Ibu Kota Negara - Majalah TelstraDadang Solihin
油
Banyak pertanyaan tentang bagaimana nasib Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara lagi. Sebagian besar masyarakat berkomentar bahwa Jakarta akan menjadi pusat bisnis. Jakarta diproyeksikan akan menjadi pusat ekonomi nasional pasca pemindahan ibu kota negara. Tentunya hal ini akan membuat Jakarta tetap akan menjadi magnet bagi investor, masyarakat ataupun pemerintah. Kawasan penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi diproyeksikan akan menjadi kawasan aglomerasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup besar.
Analisis Subjek Literatur Pada Disertasi Kajian Budaya dan Media (KBM) Sekola...Murad Maulana
油
PPT ini dipresentasikan dalam acara Lokakarya Nasional (Loknas) 2016 PDII LIPI dengan tema tema Pengelolaan Data, Informasi, dan Pengetahuan untuk Mendukung Pembangunan Repositori Nasional Indonesia, tanggal 10 11 Agustus 2016
Repositori Elib Perpustakaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)Murad Maulana
油
PPT ini dipresentasikan dalam acara Diseminasi repositori perpustakaan BAPETEN yang diselenggarakan oleh Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi
Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN) pada tanggal 25 Februari 2025
Lembar Kerja Mahasiswa Applied Artificial Intelligence in Information SystemsAinul Yaqin
油
File ini adalah lembar kerja mahasiswa untuk mata kuliah Applied Artificial Intelligence in Information Systems. Tujuan pembelajarannya mencakup pemahaman tentang Decision Support Systems (DSS), Business Intelligence (BI), proses pengambilan keputusan, analisis bisnis, manajemen kinerja bisnis, kolaborasi, manajemen pengetahuan, serta teknologi canggih dan tren terkini dalam sistem informasi.
Lembar kerja ini terdiri dari 14 bab yang mencakup berbagai topik, yaitu:
Decision Support and Business Intelligence
Decision Making, Systems, Modeling, and Support
Decision Support Systems Concepts, Methodologies, and Technologies
Modeling and Analysis
Data Mining for Business Intelligence
Artificial Neural Networks for Data Mining
Text and Web Mining
Data Warehousing
Business Performance Management
Collaborative Computer-Supported Technologies and Group Support Systems
Knowledge Management
Artificial Intelligence and Expert Systems
Advanced Intelligent Systems
Management Support Systems Emerging Trends and Impacts
Setiap babnya memiliki format yang sama, yaitu tujuan pembelajaran, pengantar materi, kegiatan belajar (pemahaman konsep, tugas, diskusi kelompok), penilaian, dan refleksi. Kegiatan belajar sangat bervariasi, mulai dari menjawab pertanyaan, menggambar diagram, analisis kasus, melakukan eksperimen menggunakan tools tertentu, hingga diskusi kelompok dan presentasi.
Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku Decision Support and Business Intelligence Systems oleh Turban, E., Sharda, R., & Delen, D.
Lembar kerja ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi mahasiswa untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep penting dalam kecerdasan buatan terapan pada sistem informasi, melalui kombinasi pembelajaran teoretis dan tugas-tugas praktis.
3. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik Menggambarkan, memposisikan dan menata
jalannya sidang BPUPKI dalam merumuskan Pancasila dan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peserta didik menguraikan, mengumpulkan dan membuktikan
latar belakang dilaksanakannya amandemen UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
4. Peta Konsep Pembelajaran
Pengertian Konstitusi
Sejarah Perumusan Dan Pengesahan
UUD 1945
Arti Penting UUD 1945 Dalam
Kehidupan Bangsa Indonesia
Pembelajaran Semangat Pendiri Bangsa
5. Konstitusi adalah keseluruhan
peraturan-peraturan yang mengikat, baik
tertulis maupun tidak tertulis tentang
cara penyelenggaraan pemerintahan
dalam suatu negara.
Konstitusi Tertulis
(Undang-Undang
Dasar)
Konstitusi Tidak
Tertulis (Konvensi)
Jenis Konstitusi
Pengertian Konstitusi
Luwes (flexible)
Memungkinan
Perubahan
Kaku (rigid)
Sulit Diadakan
Perubahan
Sifat Konstitusi
Konstitusi = Hukum dasar
Hukum dasar adalah ketentuan yang menjadi
dasar pembentukan bagi peraturan
perundang-undangan dibawahnya serta dasar
untuk setiap tindakan hukum
6. Pengertian Konstitusi Menurut Ahli
Menurut Sri Soemantri : Konstitusi adalah naskah yang berisikan suatu
bangunan negara dan
sendi-sendi dari sistem pemerintahan.
Menurut Miriam Budiarjo : Konstitusi adalah piagam yang menyatakan
tentang cita-cita suatu bangsa dan dasar organisasi suatu bangsa.
Didalamnya berisi berbagai peraturan pokok dan utama yang berhubungan
dengan pembagian kekuasaan, cita-cita negara, ideologi negara, undang-
undang, kedaulatan masalah politik, ekonomi dan lain sebagainya.
Menurut K. C. Wheare : Konstitusi adalah seluruh sistem ketatanegaraan
yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur, membentuk ataupun
memerintah dalam suatu negara.
7. Tujuan Dan Fungsi Konstitusi
Tujuan Konstitusi
Terciptanya kesepakatan untuk mengatur tata cara penyelengaraan negara, dan mengatur
jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya
kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya.
Fungsi Konstitusi
1. membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak
sewenang wenang agar hak-hak bagi warga negara
terlindungi dan tersalurkan (konstitusionalisme).
2. sebagai piagam kelahiran suatu negara (a birth certificate of
new state).
3. pedoman tata cara penyelenggaraan negara
4. sebagai sumber hukum tertinggi.
5. sebagai alat yang membatasi kekuasaan dan
6. sebagai pelindung hak asasi manusia
7. sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control).
8. UUD 1945
Tujuan negara
Lembaga negara
Pembagian kekuasaan
Hak asasi manusia
Sistem pemerintahan
Hubungan pusat dan daerah
Prosedur penyelesaian pertikaian
Pengawasan penjabat negara & perubahan konstitusi
Substansi didalam UUD 1945
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sangatlah penting bagi bangsa Indonesia, selain memberikan penegasan
tentang pembatasan, pembagian kekuasaan dan tata cara pengelolaan
negara. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
juga memberikan kepastian hukum dan jaminan akan hak asasi manusia
Arti Penting UUD 1945 Bagi Bangsa Indonesia
9. Makna di dalam Pembukaan UUD
1945
Pernyataan Keteguhan bangsa Indonesia dalam
membela kemerdekaan
Makna Alinea Pertama
Tekad untuk menuju kemerdekaan dicapai oleh
bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan
Makna Alinea Kedua
Pengakuan motivasi spiritual yang luhur bahwa
kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat
Tuhan
Makna Alinea Ketiga
Adanya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia,
landasan dasar negara yaitu Pancasila
Makna Alinea Keempat
11. Konstitusi Di Indonesia
Undang-Undang
TAP MPR
UUD 1945
Peraturan pemerintah pen
UU
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah
Perda Kabupaten/Kota
Perda Provinsi
Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana
ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar.
Hirarki tata urutan perundang-undangan
berdasarkan UU No.12 Tahun 2011
Konstitusi Indonesia
= UUD 1945
(Menjadi Hukum Tertinggi dan
Pedoman Pembentukan hukum
dibawahnya)
13. SIDANG BPUPKI PRIODE I
Tanggal 29 Mei 1 Juni 1945
AGENDA UTAMA :
Menampung Berbagai Gagasan Mengenai Dasar Negara yang Akan Dipergunakan
Bagi Negara Merdeka Kelak.
PENYAMPAI GAGASAN DASAR NEGARA
Mr. Moch. Yamin (29 Mei 1945).
Prof. DR. Soepomo (30 Mei 1945).
Ir. Soekarno (1 Juni 1945).
14. SIDANG PANITIA DELAPAN
22 JUNI 1945.
Anggota BPUPKI yang Hadir 38 Orang
Anggota Hadir Bertempat Tinggal di Jakarta
Hasil Sidang Membentuk Panitia Sembilan
ANGGOTA PANITIA SEMBILAN
Ir. Soekarno, KH. Wakhid Hasyim, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo,
Mr. AA. Maramis, Drs. Muh. Hatta, H. Agus Salim, Abdul Kahar Muzakkir,
Abikusno Tjokrosujoso
15. HASIL PANITIA SEMBILAN
Kompromi antara Pihak Islam dan Kebangsaan.
PIAGAM JAKARTA ( JAKARTA CHARTER)
( DITETAPKAN 22 JUNI 1945 )
1. Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Para
Pemeluknya.
2. Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
16. BPUPKI
Perumusan dan Pengesahan UUD 1945
BPUPKI
DIBENTUK TIGA PANITIA
1. PANITIA PERANCANG UUD KETUA IR. SOEKARNO
2. PANITIA PEMBELA TANAH AIR KETUA ABIKUSNO TJOKROSUJOSO
3. PANITIA KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN KETUA DRS. MOH. HATTA
.
SIDANG 11 JULI 1945
SIDANG 10 JULI 1945
PADA AWAL SIDANG DIUMUMKAN PENAMBAHAN 6 (ENAM)
ANGGOTA BARU BPUPKI
Pada tanggal 10 Juli 1945
Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada
masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, saat itu dibahas
hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk.
17. BPUPKI
Perumusan dan Pengesahan UUD 1945
BPUPKI
BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda
1. pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan.
2. Panitia perancangan undang-undang dasar melaporkan hasilnya.
3. Pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada
5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal
mengenai aturan tambahan.
Pada tanggal 14 Juli 1945
Panitia kecil perancang undang-undang dasar, berhasil menyepakati
1. Ketentuan tentang lambang negara
2. Negara kesatuan,
3. Penyebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan
membentuk panitia penghalus bahasa.
Pada tanggal 13 Juli 1945
18. Ketua perancang undang-undang dasar, yaitu Soekarno memberikan
penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan
dari Moh. Hatta, lebih lanjut Soepomo menjelaskan betapa pentingnya
memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar
Pada tanggal 15 Juli 1945
Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada
sidang BPUPKI. Selain itu juga, diterima usul-usul dari panitia keuangan dan
panitia pembelaan tanah air. Dengan demikian, selesailah tugas panitia
BPUPKI.
Pada tanggal 16 Juli 1945
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, panitia
persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) yang menggantikan
BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus
1945. dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:
1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
2. Pengangkatan Ir. Soekarno & M. Hatta Sebagai
Presiden & Wakil Presiden
3. Dibentuknya Komite Nasional
19. Kamis 25 September 2023
LKPD UUD NRI 1945
Jawablah pertanyaan berikut dengan Benar
1. Apa yang anda ketahui tentang konstitusi ?
2. Jelaskan fungsi Konstitusi ?
3. Sebutkan Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia ?
4. Lakukan identifikasi minimal dua pasal dan ayat-ayat dalam UUD NRI Tahun 1945
yang terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari.
5. Sebutkan Hasil Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ?