More Related Content
Similar to PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdf (20)
Recently uploaded (17)
PPT_Modul_9_IPS.pptx.pdf
- 1. Modul 9 Disusun Oleh : Ketua Siti Hikmah 857086031 Anggota : Putri Rahayu Ernawati KONSEP DASAR POLITIK DAN PEMERINTAHAN Konsep Dasar IPS
- 2. • Negara Hukum Menurut B.R. Saragih Negara ukum adalah negara dimana tindakan pemerintah dan rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemerintah dan taindakan rakyat yang dilakukan menurut kemauannya sendiri.
- 3. Apakah Indonesia Negara Hukum ? Beberapa bukti bahwa indonesia adalah negara hukum. • Indonesia adalah negara hukum ( pasal 1 Ayat (3)). • Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ( Pasal 27 Ayat (1) ). • Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD ( Pasal 4 Ayat (1) ).
- 4. Unsur-unsur Negara Hukum Menurut Stahl : • Adanya jaminan HAM • Adnaya pemisahan atau pembagian Kekuasaan • Pemerintahan Berdasarkan peraturan-peraturan • Adanya peradilan Administrasi Menurut Dicey : • Supremacy aturan hukum • Kedudukan yang sama didepan hukum • Terjaminnya HAM dalam UU atau UUD
- 5. • Peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia adalah UUD 45. • UUD 45 adalah Hukum dasar tertulis, dan disampingnya adalah Hukum dasar yang tidak tertulis Yaitu Konvensi. • Konvensi adalah aturan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.
- 6. Jenis dan Hirarki peraturan perundang- undangan • UUD NKRI 1945 • UU / PERPU • Peraturan Pemerintah • Peraturan Presiden • Peraturan Daerah
- 7. 4 Norma Hukum Menurut Nawiasky • Staatsfundamental Norm Kaidah negara fundamental, norma tertinggi yaitu Pembukaan UUD 45 • Staatsgrundgesetze Aturan dasar negara bersifat pokok dan umum yang belum mengandung sanksi Yaitu UUD 45 • Formelle Gesetze Undang-undang Formal yang telah memiliki sanksi dan pemaksa yaitu Perpu • Verordnungen & Autonome Satzungen peraturan otonom yang bersifat delegasian Yaitu Peraturan Pemerintah dah kebawahnya
- 8. Prinsip Dasar Pemerintahan • Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa • Prinsip Cita Negara Hukum dan The Rule of Law • Prinsip Paham Kedaulatan Rakyat • Prinsip Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan • Prinsip Pemisahan Kekuasaan dengan sistem Check and Balance • Prinsip Sistem Pemerintahan Presidensial • Prinsip Persatuan dan Keragaman • Prinsip Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Pasar Sosial • Prinsip Cita Masyarakat Madani
- 9. Kedudukan dan Wewenang MPR • MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. • Wewenang MPR a. Menambah dan Menetapkan UUD b. Melantik Presiden dan Wakilnya c. Menurut UUD dapat memberhentikan Presiden dan Wakilnya d. Memilih wakil presiden berdasarka usulan presiden jika terjadi kekosongan e. Memilih Presiden dan wakilnya jika keduanya berhenti secara bersamaan
- 10. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang DPR • DPR berkedudukan sebagai lembaga Legislatif Pembentuk Undang-undang • Fungsi DPR : a. Fungsi Legislasi : Lembaga Yang Membentuk Undang-undang b. Fungsi Anggaran : Lembaga yang membahas RAPBN dan menetapkan APBN c. Fungsi Pengawasan : pengawasan kebijakan dan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan oleh presiden
- 11. Wewenang DPR • Membentuk Undang-undang • Membahas setiap RULE bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama • Membahas dan memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang • Membahas dan menerima usulan RUU • Memperhatikan rancangan UU DPD • Menetapkan APBN bersama Presiden • Memilih anggota BPK • Memberikan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Yudisial • Memberikan persetujuan calon Hakim Agung • Mengajukan calon Hakim Konstitusi • Memberikan pertimbangan pengangkatan duta dan pemberian Amnesti dan Abolisi • Memberikan persetujuan untuk menyatakan perang
- 12. Wewenang DPD • Mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan Otonomi Daerah • Ikut Membahas RUU Otonomi Daerah • Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN • Memberikan pertimbangan pemilihan anggota BPK kepada DPR
- 13. Wewenang Presiden • Pemegang kekuasaan pemerintah • Mengaitkan RUU ke DPR • Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU • Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang • Bersama DPR dapat menyatakan perang dan membuat perdamaian dan perjanjian internasional • Dapat menyatakan keadaan bahaya • Mengangkat data dan konsul • Memberi grasi dan rehabilitasi • Memberikan Amnesti dan Abolisi • Memberikan gelar dan tanda jasa • Bersama DPR dapat mengesahkan RUU
- 14. Lembaga Yudikatif dan Wewenangnya • Lembaga Yudikatif (Kehakiman) adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung • Wewenang MA : Mengadili pada tingkat kasasi • Wewenang MK : a. Menguji UU terhadap UUD b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara c. Memutus dan pembubaran partai politik d. Memutus perselisihan hasil pemilu
- 15. Wewenang BPK • Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara • Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD
- 16. Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah • Asas Otonomi Desentralisasi penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah daerah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan • Asas Tugas Pembantuan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu
- 17. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD45 sebagai wujud berkehidupan bermasyarakat dan bernegara • Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan • Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak • Hak atas kemerdekaan beserikat dan berkumpul • Hak atas kebebasan memeluk beragama dan beribadat • Hak ikut serta dalam upaya pebelaan negara dan pertahanan dan keamanan • Hak mendapat pengajaran • Hak dipelihara oleh negara
- 18. Kewajiban-kewajiban Warga Negara • Kewajiban menjunjung Hukum dan Pemerintahan • Kewajiban ikut serta dalam upaya Membela Negara