Bab 4 kd 3
Download as PPT, PDF0 likes396 views
Dokumen tersebut membahas tentang sikap positif terhadap konstitusi negara, meliputi perilaku konstitusional penyelenggara negara, partai politik, organisasi masyarakat, dan warga negara. Dibahas pula tentang lembaga-lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, KPU, BPK, MA, MK, TNI, dan Kepolisian.
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (19)
Similar to Bab 4 kd 3 (20)
More from kawidian_putri (20)
Bab 4 kd 3
- 1. Menganalisis Hubungan asar negara dengan konstitusi
- 2. Menunjukan Sikap Positif Terhadap Konstitusi Negara
- 3. Menunjukan periodisasi konstitusi Indonesia Menguraikan tugas fungsi lembaga negara Menyimpilkan perilaku positif terhadap konstitusi negara
- 4. SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI PERILAKU KONSTITUSIONAL BAGI PERILAKU KONSTITUSIONAL PARTAI PERILAKU PENYELENGGARA NEGARA POLITIK DAN ORGANISASI MASYARAKAT KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) PRESIDEN DAN KEMENTRIAN NEGARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI ) DAN KEPOLISIAN NKRI
- 5. Indonesia telah mengalami beberapa kali penggunaan konstitusi yang berlaku : 1. UUD45 (1945-1949) 2. Konstitusi RIS (1949-1950) 3. UUDS (1950-1959) 4. UUD45 (1959-2002) 5. UUD45 yang diamandemen (2002- sekarang)
- 6. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD Dipilih melalui pemilu MPR bersidang lima tahun sekali Wewenang MPR : 1. Mengubah dan menetapkan UUD 2. Melantik presiden dan wapres 3. Memberhentikan Presiden atau wapres dalam masa jabatannya menurut UUD
- 7. b.Presiden dan Kementrian Negara Capres dan cawapres harus WNI Syarat menjadi Presiden dan wapres diatur dalam UU Presiden dan wapres dapat diberhentikan atas usul DPR Presiden dibantu menteri-menteri dalam menjalankan tugas Menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan presiden,dan bertanggung jawab kepada presiden
- 8. Anggota DPR dipilih melalui pemilu Susunan DPR ditetapkan dengan UU Tugas DPR : 1. Bersidang setahun sekali 2. Membentuk UU 3. Membahas RUU bersama presiden Hak DPR:menyatakan pendapat,budget interpelasi,angket,mengajukan pertanyaan ,menyampaikan usul dan pendapat,imunitas
- 9. Anggota DPD dipilih melalui pemilu Jumlah anggota DPD tidak boleh lebih banyak dari DPR DPD bersidang setahun sekali DPD mengajukan RUU ttg otonomi daerah,dll kepada DPR DPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU ttg otonomi daerah,dll Menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR
- 10. Sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR,DPD,Presiden dan wapres,DPRD Pemilu dilaksanakan secara langsung ,umum,rahasia,bebas,rahasia,jujur,adil Pemilu diadakan 5 tahun sekali Ketentuan lebih lanjut diatur dalam UU
- 11. f.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPK bertugas mengelola keuangan negara Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR,DPD,DPRD,lalu ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan sesuai UU Anggota BPK dipilih DPR memperhatikan pertimbangan DPD,dan diresmikan Presiden BPK berkedudukan di ibukota dan memiliki perwakilan di setiap provinsi Ketentuan lebih lanjut diatur dengan UU
- 12. g.Mahkamah Agung (MA) Merupakan peradilan tingkat kasasi,berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU Calon hakim agung diusulkan komisi yudisial ke DPR,lalu ditetapkan presiden Ketua dan wakil ketua dipilih hakim agung Susunan dan keanggotaan MA diatur UU Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan presiden Susunan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur UU
- 13. Mengadili tingkat pertama dan terakhir Kewenangannya : 1.Memutuskan sengketa kewenangan yg diberikan UUD 2.Memutuskan pembubaran parpol dst Kewajiban : memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan wapres menurut UUD Memiliki 9 orang hakim yang ditetapkan presiden
- 14. Sebagai usaha pertahanan dan keamanan negara TNI bertugas mempertahankan,melindungi ,memelihara keutuhan serta kedaulatan negara Kepolisian NKRI bertugas menjaga kea- manan dan ketertiban masyarakat,penyi- dik dan penyelidik kasus kejahatan
- 15. Setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas harus sesuai UUD Jika timbul permasalahan dalam pelaksa- naan tugas,harus diselesaikan secara konstitusional Mekanisme dan hubungan kerja telah diatur sehingga terjalin hubungan siner- gis antar lembaga dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia
- 16. Manfaat partai politik dan organisasi kemasyarakatan: 1. Kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan negara 2. Menghimpun aspirasi rakyat untuk di- sampaikan kepada lembaga perwakilan rakyat 3. Wahana untuk merekrut calon-calon pemimpin bangsa
- 17. Perilaku parpol dalam menyampaikan aspirasi politik harus secara konstitusional,tidak melakukan provokatif,anarkis,destruktif,dll Menyelesaikan suatu kasus penyim-pangan dalam berpolitik harus secara hukum.
- 18. 3.PERILAKU KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA Sebagai warga negara,perilaku kita harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Dalam menyelesaikan masalah, kita menghindari hal-hal seperti main hakim sendiri, kekerasan, kesewenang- wenangan,dsb
- 19. Sebagai warga negara kita juga harus berperilaku konstitusional,seperti : 1. Memberi saran dan kritik kepada peme- rintah melalui wakil rakyat 2. Memperjuangkan hak asasi secara san- tun,mendahulukan kewajiban,dan tidak melanggar hak asasi orang lain 3. Terhadap perlakuan tidak adil dari pe- merintah,dalam melakukan upaya hu- kum harus dengan musyawarah dan menaati hukum yang berlaku
- 20. 4. Membiasakan memberi daripada me- minta sesuatu 5. Siap membela negara untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara 6. Menghormati keputusan lembaga nega- ra, dan menghargai hasil karya orang lain