Tulisan ini membahas ius constituendum penegakan hukum pidana Pemilu sebagai refleksi kritis dari Pemilu 2019 menuju Pemilu 2024 yang berintegritas. Ada beberapa pelanggaran pidana selama Pemilu 2019 yang perlu dievaluasi, seperti politik uang dan pelanggaran kampanye. Untuk mencapai Pemilu berintegritas, perlu perbaikan regulasi larangan politik uang dan tindak pidana Pemilu yang dilakukan kapan saja, serta paradigma pemid
Dokumen tersebut membahas tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (Pemilukada) dan berbagai masalah yang terkait dengan pelaksanaannya seperti kemerosotan kualitas demokrasi, pentingnya pengawasan masyarakat, dan perbaikan sistem Pemilukada untuk mencegah praktik kecurangan dan meningkatkan partisipasi rakyat yang berkualitas.
Dokumen tersebut membahas sejarah dan metode pengawasan pemilu di Indonesia, termasuk perbedaan antara pemantauan dan pengawasan pemilu, dinamika pengawasan pemilu di Indonesia dari masa ke masa, tantangan dan kendala pengawasan pemilu, serta tujuan pengawasan pemilu.
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptxbrigita31
油
Dokumen tersebut membahas tentang pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Pemilu merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat melalui proses yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan oleh lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP yang memiliki tugas masing-masing untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan
Indonesia holds elections once every five years, to elect members of parliament at the national and regional levels, as well as choose a pair of president and vice president. To ensure that elections take place democratically, Indonesia established a special institution to oversee elections, called the Election Supervisory Body. How does the agency work in carrying out its duties? The material in the form of the following slides (in Indonesian) can explain it.
Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman isu-isu krusial dan strategis dalam Pilgub dan Pilbup tahun 2018, meliputi sejarah sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, standar ideal pemilu, potret pemilu pilkada, dan berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pemilu pilkada."
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MHDadang DjokoKaryanto
油
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai. Tiga faktor penting yang mempengaruhi terciptanya pemilu yang aman dan damai adalah kesadaran (polisi), motivasi, dan dukungan peran masyarakat. Komitmen moral dari seluruh pihak diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang aman, nyaman, selamat dan damai.
Dokumen tersebut membahas tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (Pemilukada) dan berbagai masalah yang terkait dengan pelaksanaannya seperti kemerosotan kualitas demokrasi, pentingnya pengawasan masyarakat, dan perbaikan sistem Pemilukada untuk mencegah praktik kecurangan dan meningkatkan partisipasi rakyat yang berkualitas.
Dokumen tersebut membahas sejarah dan metode pengawasan pemilu di Indonesia, termasuk perbedaan antara pemantauan dan pengawasan pemilu, dinamika pengawasan pemilu di Indonesia dari masa ke masa, tantangan dan kendala pengawasan pemilu, serta tujuan pengawasan pemilu.
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptxbrigita31
油
Dokumen tersebut membahas tentang pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Pemilu merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat melalui proses yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan oleh lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP yang memiliki tugas masing-masing untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan
Indonesia holds elections once every five years, to elect members of parliament at the national and regional levels, as well as choose a pair of president and vice president. To ensure that elections take place democratically, Indonesia established a special institution to oversee elections, called the Election Supervisory Body. How does the agency work in carrying out its duties? The material in the form of the following slides (in Indonesian) can explain it.
Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman isu-isu krusial dan strategis dalam Pilgub dan Pilbup tahun 2018, meliputi sejarah sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, standar ideal pemilu, potret pemilu pilkada, dan berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pemilu pilkada."
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MHDadang DjokoKaryanto
油
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai. Tiga faktor penting yang mempengaruhi terciptanya pemilu yang aman dan damai adalah kesadaran (polisi), motivasi, dan dukungan peran masyarakat. Komitmen moral dari seluruh pihak diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang aman, nyaman, selamat dan damai.
3. Misi
Membangun kualitas SDM dan integritas aparatur
kelembagaan pengawas;
Membuat sistem kontrol dalam satu menejemen pengawasan
yang berbasis teknologi;
Menguatkan hubungan dengan masyarakat dalam sismapede
(sistem masyarakat pengawas demokrasi);
Maningkatkan sistem penanganan pencegahan dan
penindakan sengketa di GAKUMDU (penegak hukum terpadu);
Membangun rumah aspirasi masyarakat sebagai pusat
pembelajaran pengawasan bagi masyarakat
5. Pemilihan Umum merupakan proses partisipasi
masyarakat dalam menyalurkan hak dipilih
maupun memilih (Pasal 21 ayat 1 UUD 45)
dalam kurun waktu 5 tahun sekali (22E UUD 45).
Dalam proses tersebut tentu ada masyarakat
yang harus di pilih (peserta pemilu) (Pasal 21
ayat 2 UUD 45) maupun yang akan memilih
(konstituen). Untuk pelaksanaan kepemiluan,
maka dibentuklah lembaga penyelenggara
pemilu sesuai pasal 22 E ayat 5 UUD 45 yakni
Komisi Pemilihan Umum (KPU).
6. Pada saat pelaksnaan proses pemilu, tidak
dipungkiri akan adanya human error yang
akan terjadi secara personal dari anggota
penyelenggara (KPU) maupun peserta
pemilu (parpol, pasangan calon, maupun
perseorangan) dalam menjalankan proses
kepemiluan. Untuk itu, pemerintah
membentuk Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2003.
7. Dalam tugasnya, Bawaslu Kabupaten/Kota
sesuai Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017
dapat di rangkum dalam tiga pokok bagian
yakni Persiapan, Pelaksanaan dan
Penetapan. Ketiga point tersebut disinylir
dalam pelaksanaannya terdapat
pelanggaran yang dapat mengganggu
stabilitas demokrasi.
8. hal tersebut dapat dihindarkan dengan cara:
Meningkatkan kualitas SDM anggota pengawas
sehingga setiap kegiatan sesuai dengan peraturan
undang-undang terakait;
Mengingatkan kepada seluruh jajaran anggota
pengawas bahwa, efek kinerja sekarang akan
membawa dampak 5 tahun ke depan;
Saling koordinasi antara atasan dan bawahan,
shingga apabila ada ketidakmampuan di bawahan,
langsung dapat di tangani oleh bawaslu kabupaten.
9. Intinya
Dalam mengawasi, KPU dan peserta pemilu tidak
merasa terintimidasi;
Memastikan masyarakat dapat memilih semua
sesuai amanat undang-undang;
Restorasi justice sebagai media untuk
mendamaikan permasalahan terutama dalam hal
pelanggaran;
Kerjasama dengan masyarakat dalam hal
pengawasan, untuk meminimalisir pelanggaran.