More Related Content
What's hot (20)
Similar to Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx (20)
More from Jubair13 (11)
Recently uploaded (8)
![Sistem Penerimaan Murid Baru [SPMB PM]_Final.pdf](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempenerimaanmuridbaruspmbpmfinal-250303104612-b79b0b1f-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
- 1. Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 Swastari, S.H.,C.Med Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu Disampaikan Pada Kegiatan Dialog Kerukunan Dan Silaturahmi Tokoh Lintas Agama oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Dompu
- 2. Awasi-Cegah-Tindak Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media. Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Laporan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan secara resmi kepada Pengawas Pemilu oleh warga negara yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan/atau pemantau pemilu
- 3. Tugas Bawaslu Kabupaten sesuai dengan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 antara lain : 1.Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. 2.Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, 3.Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota; 4.Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 5.Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, 6.Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksankan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 7.Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; 8.Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan 9.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (1) Dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan kegiatan: a. pelaksanaan Pengawasan; dan b. evaluasi dan laporan. (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. pengawasan secara langsung dengan: 1. memastikan seluruh tahapan Pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2. memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi obyek Pengawasan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 3. melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran; b. melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu; c. membuat analisis hasil Pengawasan; d. menentukan ada tidaknya unsur dan jenis pelanggaran; e. melakukan penindakan pelanggaran Pemilu; dan f. melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu. (3) Evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pelaksanaan Pengawasan.
- 5. SIAPA PEMILIK KEDAULATAN DI INDONESIA? KEDAULATAN ADA DI TANGAN RAKYAT, DAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DEMOKRASI DEMOKRASI LANGSUNG DEMOKRASI PERWAKILAN PEMILU RECALL INISIATIF REFERENDUM 5
- 6. APA FUNGSI PEMILU? 6 Instrument pergantian kepemimpinan politik secara reguler, damai, dan partisipatif. Instrument partisipasi rakyat dalam politik dan pemerintahan (melalui fungsi partisipasi rakyat dalam pemilihan kepemimpinan politik). Instrument partisipasi rakyat dalam mengevaluasi kinerja kepemimpinan politik (reward and punishment).
- 7. MENGAPA MASYARAKAT HARUSTERLIBAT MENGAWASI PEMILU ? Memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat Memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya. Mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrument penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik. Mencegah terpilihnya calon-calon pemimpin yang korup dan tidak amanah. 7
- 8. Apa Resiko Ketidakterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu ? Resiko terhadap penyelenggaraan pemilu; Menghasilkan konflik kekerasan (from election to violance) Hilangnya kepercayaan rakyat Resiko terhadap demokrasi; Terjadi arus balik: dari demokrasi menuju tirani baru Apatisme terhadap demokrasi(ada kecenderungan melihat masa lalu, meskipun otoritarian, tetapi dianggap lebih stabil) Resikoterhadap masa depan bangsa (karena hasil yang tidak maksimal dari pemilu); Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan Legitimasi politiknya dipertanyakan Melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan negara hukum yg demokratis 8
- 9. PERSPEKTIF KERAWANAN PEMILU LEGAL COMPLIANCE Pidana Pemilu BUKAN PELANGGARAN SECURITY / CONFLICT Konflik antar Peserta Pemilu / antar pendukung (horizontal conflict) Konflik antara peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu (KPU / Pengawas) vertical conflict Konflik peserta pemilu/masyarakat dengan Pemerintah Administrasi Pemilu Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sengketa Pemilu Sengketa Hasil Pemilu PELANGGARAN tidak terhadap UU Pemilu, tetapi berkaitan dengan proses pemilu PELANGGARAN
- 10. PELANGGARAN BERDAYA RUSAK TINGGI PELANGGARAN BERDAYA RUSAK RENDAH Daya rusak terhadap integritas pemilu (fairness, accountability) Daya rusak tatanan demokrasi dan good & cleand governance Daya rusak terhadap moralitas bangsa Mengganggu keindahan kota Mengganggu ketentraman masyarakat Manipulasi dana kampanye, manipulasi hasil penghitungan suara Korupsi politik (bansos), abuse of power Money politik, isu SARA Pemasangan atribut Kampanye pawai KARAKTERISTIK PELANGGARAN PEMILU
- 11. KERAWANAN PEMILU Berdasarkan peta aktor: PENYELENGGARA PEMILU Ketidaknetralan Ketidakprofessionalitasan PESERTA PEMILU Pelanggaran aturan pemilu Sengketa antar peserta pemilu Sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu MASYARAKAT Pelanggaran aturan pemilu Konflik antar pendukung 11
- 12. Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemilu Masyarakat sebagai Voters Akses informasi tentang prosedur penyelenggaraan pemilu Akses informasi tentang profil peserta pemilu Hak untuk memberikan suara Masyarakat sebagai Observers Akses informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu dari penyelenggara pemilu Hak untuk diakui keberadaan dan perannya dalam memantau pemilu Hak untuk menyampaikan temuan/laporan dan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan pemilu Masyarakat sebagai Judges Penyediaan berbagai 12 hak akses dan jaminan atas pemenuhan berbagai hak tersebut akan berguna bagi masyarakat untuk menjalankan perannya sebagai hakim dalam menilai penyelenggaraan pemilu, dan sekaligus preferensi dalam menentukan pilihannya di dalam bilik suara
- 13. Apa Bentuk Partisipasi Pengawasan yang harus dilakukan Masyarakat? 14 Mulailah dari hal sederhana Tahapan Kampanye Awasi dan laporkan jika ada yang mempermainkan isu SARA dalam kampanye. Jangan terlibat penyebaran hoax. Awasi dan laporkan jika ada yang berkampanye di tempat ibadah atau tempat pendidikan. Awasi dan laporkan jika ada praktek politik uang Tahapan Pemungutan & Penghitungan suara Laporkan photo C1 ke Panwas melalui aplikasi atau medsos Awasi dan laporkan jika ada pelanggaran, manipulasi hasil penghitungan suara Tahapan Pendaftaran Pemilih Pastikan nama Anda dan Keluarga Anda terdaftar sebagai pemilih Awasi dan laporkan jika ada pemilih yang belum terdaftar, dll.