Dokumen ini membahas tentang implementasi dan evaluasi kebijakan sebagai studi penelitian. Topik utama yang dibahas meliputi pengertian, model, dan metode penelitian implementasi dan evaluasi kebijakan menurut para ahli. Dokumen ini juga memberikan contoh buku rujukan dan pertanyaan yang dapat dijawab melalui evaluasi kebijakan.
Artikulasi implementasi kebijakan telah mendapatkan mata uang yang besar dan popularitas di kalangan para teoritisi dan pratitioner. Banyak sekarang menunjukkan minat atau keterlibatan dalam diskusi tentang topik seperti perspektif implementasi kebijakan, model komparatif implementasi kebijakan, dan pengukuran implementasi kebijakan. Pada saat yang sama, perspektif, sekolah dan program telah diperkenalkan dan ditetapkan. Terlepas dari semua minat ini dalam konsep dan dimensi penerapan kebijakan, masih belum ada kesepakatan mengenai model penerapan kebijakan yang berlaku untuk semua jenis program atau proyek pembangunan. Artikel ini akan menjelaskan lebih detail tentang konsep implementasi kebijakan, dan perspektif mereka, model dan kriteria pengukuran.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan publik yang mencakup proses penyusunan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Tujuan analisis kebijakan adalah memberikan informasi kepada pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah masyarakat dan meningkatkan kualitas kebijakan. Analisis kebijakan melibatkan berbagai aspek seperti perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan kebijakan program kesehatan. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti sistem kebijakan, komponen kebijakan, proses kebijakan, analisis kebijakan, masalah dan isu kebijakan, serta kebijakan kesehatan. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa keb
Dokumen ini membahas upaya mencapai konsensus tentang ruang lingkup dan relasi antar unit kajian di Lembaga Administrasi Negara (LAN) terkait dengan manajemen kebijakan. Dokumen ini mengusulkan pembangunan meta model kajian untuk menjelaskan posisi dan kontribusi masing-masing unit serta hubungan antar unit dalam rangka membangun penelitian administrasi negara.
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas tentang kesejahteraan sosial, studi kebijakan, dan naskah kebijakan. Dibahas mengenai istilah-istilah dalam studi kebijakan seperti research-based policy dan evidence-based policy. Juga ditinjau siklus kajian kebijakan dan output yang dihasilkan seperti policy paper dan policy recommendation. Selanjutnya dibahas mengenai format dan unsur-unsur penting dalam penyusunan naskah kebijakan. Diakh
Dokumen tersebut membahas proses kebijakan kesehatan dan peran bukti penelitian dalam keputusan kebijakan kesehatan. Dibahas siklus kebijakan yang terdiri dari penentuan agenda, perumusan kebijakan, implementasi, evaluasi, dan perubahan kebijakan. Juga dibahas pentingnya bukti penelitian dalam pengambilan keputusan kebijakan untuk memahami masalah dan memilih alternatif ke
Abstrak tesis Prinsip Perancangan Kawasan Pusat PemerintahanHerman Purba
油
Dokumen ini membahas prinsip perancangan kawasan pemerintahan di Palabuhanratu, Sukabumi. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dengan menganalisis kebutuhan ruang, lokasi, dan pengelompokan instansi pemerintah berdasarkan sifat ruang dan hubungan antar instansi. Hasilnya berupa kriteria, prinsip, dan konsep perancangan serta desain dasar kawasan pemerintahan yang mempertimbangkan kesatuan
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar analisis kebijakan publik yang mencakup definisi kebijakan publik, proses kebijakan publik, analisis permasalahan kebijakan, dan penyusunan alternatif kebijakan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai proses penerjemahan rumusan kebijakan menjadi tindakan-tindakan konkret guna mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan seperti kelompok sasaran dan sumber daya, serta lingkungan pelaksanaan seperti aktor terlibat dan karakteristik lembaga. Model implementasi kebijakan
Dokumen tersebut membahas metodologi pelaksanaan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Manokwari. Metodologinya terdiri dari tahap persiapan, pra-pelingkupan, pelingkupan, analisis dan evaluasi, serta penyusunan dokumen hasil KLHS RDTR."
Dokumen tersebut membahas model implementasi kebijakan publik dalam partisipasi masyarakat desa. Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh aspek kewenangan, sumber daya, komunikasi, dan disposisi. Evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komprehensif meliputi evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post. Kasus implementasi kebijakan pariwisata di Desa Siallagan, Samosir dianalisis untuk menggambark
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas tentang kesejahteraan sosial, studi kebijakan, dan naskah kebijakan. Dibahas mengenai istilah-istilah dalam studi kebijakan seperti research-based policy dan evidence-based policy. Juga ditinjau siklus kajian kebijakan dan output yang dihasilkan seperti policy paper dan policy recommendation. Selanjutnya dibahas mengenai format dan unsur-unsur penting dalam penyusunan naskah kebijakan. Diakh
Dokumen tersebut membahas proses kebijakan kesehatan dan peran bukti penelitian dalam keputusan kebijakan kesehatan. Dibahas siklus kebijakan yang terdiri dari penentuan agenda, perumusan kebijakan, implementasi, evaluasi, dan perubahan kebijakan. Juga dibahas pentingnya bukti penelitian dalam pengambilan keputusan kebijakan untuk memahami masalah dan memilih alternatif ke
Abstrak tesis Prinsip Perancangan Kawasan Pusat PemerintahanHerman Purba
油
Dokumen ini membahas prinsip perancangan kawasan pemerintahan di Palabuhanratu, Sukabumi. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dengan menganalisis kebutuhan ruang, lokasi, dan pengelompokan instansi pemerintah berdasarkan sifat ruang dan hubungan antar instansi. Hasilnya berupa kriteria, prinsip, dan konsep perancangan serta desain dasar kawasan pemerintahan yang mempertimbangkan kesatuan
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar analisis kebijakan publik yang mencakup definisi kebijakan publik, proses kebijakan publik, analisis permasalahan kebijakan, dan penyusunan alternatif kebijakan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai proses penerjemahan rumusan kebijakan menjadi tindakan-tindakan konkret guna mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan seperti kelompok sasaran dan sumber daya, serta lingkungan pelaksanaan seperti aktor terlibat dan karakteristik lembaga. Model implementasi kebijakan
Dokumen tersebut membahas metodologi pelaksanaan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Manokwari. Metodologinya terdiri dari tahap persiapan, pra-pelingkupan, pelingkupan, analisis dan evaluasi, serta penyusunan dokumen hasil KLHS RDTR."
Dokumen tersebut membahas model implementasi kebijakan publik dalam partisipasi masyarakat desa. Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh aspek kewenangan, sumber daya, komunikasi, dan disposisi. Evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komprehensif meliputi evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post. Kasus implementasi kebijakan pariwisata di Desa Siallagan, Samosir dianalisis untuk menggambark
PPT ini dipresentasikan dalam acara Seminar dan油Knowledge Sharing Kepustakawanan yang diselenggarakan oleh Forum Perpusdokinfo LPNK Ristek. Tanggal 28 November 2017
1. Latar Belakang Penelitian :
Entry Points : Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah Implementasi
Kebijakan Pemekaran Daerah.
Starting Points : Mengacu pada fenomena tersebut, maka quesi yang menarik
untuk dijawab adalah Bagaimana implementasi kebijakan pemekaran daerah
dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pelalawan
Provinsi Riau? Guna menjawab quesi secara konseptual maka dipandang perlu
dilakukan suatu pedekatan penelitian. Untuk itu, berdasarkan quesi, dipilih judul
penelitian berikut :
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH
DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU
Judul tersebut pilih dengan alasan bahwa penelitian yang terfokus pada
pelayanan publik telah merepresentasikan obyek forma Ilmu Pemerintahan,
yaitu fungsi pelayanan. Fungsi-fungsi pemerintahan lainnya adalah fungsi
perlindungan, pertahanan, perwakilan, pengaturan, pengawasan, penegekkan
hukum, pembangunan, pemberdyaan dan hubungan antar pemerintahan.
Dengan demikian pemilihan judul penelitian layak dianggap
telah mendarat pada obyek forma Ilmu Pemerintahan
2. Problem Points : Identifikasi masalah untuk menjelaskan paradigma
penelitian serta memberi batasan masalah agar object, focus dan locus
penelitian menjadi jelas dan terfokus. Berdasarkan batasan masalah,
selanjutnya rumusan masalah diajukan dengan pertanyan-pertanyaan
penelitian berikut :
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah Dalam
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kabupaten Pelalawan?
2. Konsep baru apa yang dapat disusun dari hasil pembahasan Implementasi
Kebijakan Pemekaran Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada
Masyarakat di Kabupaten Pelalawan?
Dengan pertanyaan-pertanyaan yang demikian itu ditetapkan Tujuan
Penelitian sebagai berikut :
3. Membahas Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah Dalam
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kabupaten Pelalawan.
4. Menyusun konsep baru dari hasil pembahasan Implementasi Kebijakan
Pemekaran Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di
Kabupaten Pelalawan.
Manfaat penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian dan hasil
penelitian mencakup Manfaat Praktis dan Manfaat Teoritis.
3. Concept Points :KERANGKA TEORI terdiri dari deskripsi grand theory Ilmu
Pemerintahan; middle range theory Teori Desentralisasi; applied theory Teori
Implementasi Kebijakan Publik dan Teori Pelayanan Publik. Dari eksplorasi
applied theory ditemukan driven theory penyusun konsep penelitian berikut :
Menurut Grindle (1980:15) hasil implementasi kebijakan yang berpengaruh
kuat terhadap masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan
penerimaan perubahan dipengaruh oleh isi kebijakan (content of policy) dan
konteks implementasi kebijakan (context of implementation). Kemudian Grindle
menjelaskan :
The contents of the policy include (1) interests affected; (2) type of benefits; (3)
extent of change envisioned; (4) site of division making; (5) program implementers;
and (6) committed resources. The implementation context includes (1) power,
interests, and strategies of the actors involved; (2) institutional and regime
characteristics; and (3) compliance and responsiveness.
4. Dengan menjadikan model implementasi kebijakan publik Grindle sebagai
driven theory, selanjutnya disusun definisi konsep penelitian sebagai berikut :
Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah Dalam Meningkatkan
Pelayanan Kepada Masyarakat di Kabupaten Pelalawan adalah
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang
Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan
Penggabungan Daerah yang telah diubah menjadi PP No.78/ 2007 yang
dianalisis menurut the contents of the policy include (1) interests
affected; (2) type of benefits; (3) extent of change envisioned; (4) site of
division making; (5) program implementers; and (6) committed resources.
The implementation context includes (1) power, interests, and strategies
of the actors involved; (2) institutional and regime characteristics; and (3)
compliance and responsiveness.
Dari definisi konsep penelitian diturunkan 11 dimensi analisis : (1)
Dimensi interests affected; (2) Dimensi type of benefits; (3) Dimensi extent of
change envisioned; (4) Dimensi site of dicision making; (5) Dimensi program
implementers; (6) Dimensi committed resources; (7) Dimensi power of the
actors involved, (8) Dimensi interests of the actors involved, (9) Dimensi
strategy of the actors involved; (10) Dimensi institutional and regime
characteristics; (11) Dimensi compliance and responsiveness. Sebelas dimensi
tersebut kemudian dikembangkan menjadi pokok-pokok pertanyaan terbuka
yang tersusun dalam Pedoman Wawancara.
5. Dengan deskripsi kerangka pemikiran, selanjutnya diajukan proposisi
sebagai berikut :
Pencapaian implementasi kebijakan pemekaran daerah untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat ditentukan oleh interests affected; type of
benefits; extent of change envisioned; site of dicision making; program
implementers; committed resources; power of the actors involved, interests of
the actors involved, strategy of the actors involved; institutional and regime
characteristics; compliance and responsiveness.
Operate Points : Metode Penelitian : Menggunakan pendekatan Penelitian
Kualitatif (Post Positivits Paradigm). Penentuan jumlah dan unsur Informan
Penelitian menggunakan snow ball technique. Pengumpulan data sekunder
menggunakan Studi Kepustakaan. Pengumpulan data primer menggunakan
Teknik Wawancara dan Observasi. Teknis wawancara dilakukan dengan
Pedoman Wawancara yang disusun menurut Content of Policy dan Context of
Implementation. Analisis data yang dilaksanakan menurut model implementasi
kebijakan publik Grindle dikembangkan dengan metode Analisis Triangulasi
Pengamat (Triangulation of Observers). Metode analisis ini merujuk pada : (1)
sudut pandang pejabat-pejabat Pemerintahan Daerah; (2) sudut pandang
Akademisi; dan (3) sudut pandang para pemangku kepentingan.